<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Luhut-Binsar-Raka-Denny-3.jpg" alt="Luhut Binsar di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Luhut Binsar di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak memiliki empati. Terutama terhadap kasus korban meninggal virus korona.  Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pernyataan yang dilontarkan Luhut seakan tidak memiliki empati dan simpati kepada keluarga korban covid-19. Belum lagi ada puluhan dokter dan tenaga medis yang meninggal.  "Pernyataan Luhut tidak memiliki empati. Kasihan keluarganya jika mendengar pernyataan seperti ini," ujar Saleh kepada JawaPos.com, Rabu (15/4).  Sebelumnya Luhut menyebut kasus kematian di Indonesia akibat covid-19 belum mencapai 500 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa, dia menganggap angka itu masih kecil. Luhut membandingkan kasus di Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) yang jumlah korban meninggal mencapai 22.000.  "Pejabat negara harusnya hemat bicara. Karena jika ada yang tidak tepat, sulit untuk meluruskannya," kata Saleh.  Politikus PAN itu menuturkan, semestinya pemerintah berupaya agar mencari jalan yang cepat dan tepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus Korona.  "Pemerintah tidak perlu menyampaikan narasi-narasi yang justru menghilangkan simpati publik. Apalagi narasi itu bisa jadi menyinggung dan melukai sebagian orang," ungkapnya.  ‎Kemudian data yang disampaikan pemerintah kemarin terkait orang dalam pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pemantauan (PDP), dan yang positif sudah menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.  Sebagaimana dilaporkan, angka ODP mencapai 139.137 orang, PDP 10.482, dan positif 4.839 orang.  "Jumlah ini tentu tidak sedikit. Apalagi sampai saat ini, vaksin dan obat terhadap penyakit ini belum ditemukan," ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8yJdvCsDczU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hGHlOuksIYI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VO6s5igN3cU

Soal Korban Covid-19, DPR Sebut Luhut Tidak Memiliki Empati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/perayaan-nyepi-di-bali-operator-diimbau-matikan-layanan-data-internet_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Menara BTS untuk layanan data internet." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Menara BTS untuk layanan data internet.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Internet of Things (IoT) semakin menjadi kebutuhan utama oleh kelompok masyarakat. Tidak hanya di kota besar, masyarakat di daerah pelosok seperti tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mulai berupaya mengakses layanan tersebut.  Bagi masyarakat daerah terluar, terutama yang berprofesi sebagai nelayan kini menjadi jaringan internet sebagai perangkat untuk meningkatkan hasil tangkapannya. Inovasi itu dikembangkan oleh Kemenko Maritim.  Dengan menggandeng BUMN dan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan-Pesisir Indonesia (Aspeksindo), kementerian yang dikomando Luhut B Panjaitan itu mengoptimalkan program “1 Juta Nelayan Berdaulat”. Program 1 Juta Nelayan Berdaulat ini didukung dengan teknologi dan koneksi internet 4G LTE melalui aplikasi fishOn.  Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menyebut, melalui dukungan teknologi dan koneksi internet 4G LTE, nelayan dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya laut. "Selama ini pemanfaatannya hanya 7 persen menjadi minimal 17 persen," kata Luhut B Panjaitan kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/7).  Pengembangan aplikasi fishOn ini menggandeng Net1 Indonesia, penyedia layanan mobile data broadband 4G LTE. CEO Net1 Indonesia Larry Ridwan mengatakan, ekosistem fishOn memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat dan sarana untuk komunikasi bagi nelayan. Aplikasi itu juga sebagai sarana untuk pelaporan ancaman kapal saing pencuri ikan.  "Lebih penting lagi, fishOn menciptakan peluang bagi nelayan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan lebih banyak," kata Larry Ridwan. Aplikasi fishOn ini telah dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kaimana sejak 2017 lalu.  “Kami untuk terus berusaha menyediakan layanan internet yang berkualitas bagi masyarakat untuk mendukung kegiatan sehari-hari untuk daerah pelosok, terutama di daerah 3T," ungkap Larry.  Sejatinya kiprah Net1 ini tidak hanya untuk masyarakat di daerah 3T semata. Sektor lain pun demikian. Buktinya penyediaan layanan internet kapal-kapal besar yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)/ASDP.

Nelayan dan Masyarakat Pelosok Kini Sudah Butuh Layanan Internet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hnsi-kritik-pedas-menteri-susi-tapi-dukung-jokowi_m_.jpg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo, Menko Mariti Luhut Panjaitan dan Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien saat hadiri diacara deklarasi dukungan HNSI pada Jokowi." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo, Menko Mariti Luhut Panjaitan dan Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien saat hadiri diacara deklarasi dukungan HNSI pada Jokowi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) melakukan deklarasi untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf. Acara yang digelar di Gedung Olahraga Maulana Yusuf Kota Serang itu juga dihadiri oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pidato sambutannya Ketua Umum HNSI Yussuf Solichien yang secara tegas menyatakan dukungan pada paslon nomor urut 01, juga meminta agar kedepan sektor perikanan lebih diperhatikan. "Nelayan seluruh Indonesia mendukung pasangan nomor satu karena puas dengan kinerja pemerintah. Tapi yang perlu dievaluasi sektor perikanan dan kelautan, menterinya kedepan harus benar benar bisa mensejahterakan nelayan, dan memiliki visi yang benar tentang kelautan," ujar Yussuf Solichien dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, (12/2). Yussuf juga mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang selama 4 tahun terakhir belum bisa memberikan kebijakan yang tepat untuk nelayan Indonesia. "Sekarang kapal kapal pencuri sudah pada takut masuk. Tapi kapal-kapal dalam negeri dibatasi hanya 200 GT. Kapasitas segitu hanya bisa di laut Indonesia, kita perlu keluar. Sehingga kalau perlu 1000 GT harus diberikan izin," ungkapnya.&nbsp; Yussuf Solichien juga menyorori lambatnya izin kapal yang keluar. Dia mengaku sudah berkali kali datang ke KKP untuk meminta izin kapal lebih dipercepat. "Kadang sampai 3 bulan belum keluar. Padahal idealnya 15 hari susah harus keluar," pintanya.&nbsp; Selain itu, Yussuf juga meminta agar presiden segera mengesahkan Hari Nelayan Nasional. Karean itu simbol bahwa negara ini memperhatikan kaum nelayan. "Kita minta presiden segera menerapkan 21 Mei sebagai Hari nelayan," ungkapnya.&nbsp; Pada kesempatan yang sama, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengatakan untuk usulan 21 Mei sebagai hari nelayan masih terus digodok. "Sudah masuk ke meja presiden, tinggal menentukan tanggal yang pas," katanya.&nbsp; Luhut juga berharap nelayan terus bisa menikmati kekayaan alam Indoneisa untuk kesejahteraan. Menggunakan kapal tangkap dengan ukuran lebih besar agar nelayan Indonesia bisa mencari ikan dengan leluasa. Tidak hanya di laut Indonesia, tapi juga sampai ke laut lepas.&nbsp; "Ayo kita bangun Indonesia lebih baik. Jangan termakan berita hoax dan fitnah karena itu membahayakan," pungkasnya.

HNSI Kritik Pedas Menteri Susi, Tapi Dukung Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/luhut-minta-dilakukan-pengelolaan-kapal-di-danau-toba_m_224523.jpeg" alt="Evakuasi korban KM Sinar Bangun oleh Tim SAR Gabungan di Danau Toba." width="100%">
<figcaption>Evakuasi korban KM Sinar Bangun oleh Tim SAR Gabungan di Danau Toba.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (RI), Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Senin (2/7). Kedatangan Luhut ke sana, karena dia ingin menyaksikan langsung bagaimana Tim SAR Gabungan melakukan evakuasi terhadap KM Sinar Bangun yang karam, Senin (18/6) lalu. Luhut datang menumpangi helikopter Basarnas dari Bandara Silangit. Kepala Basarnas Marsekal Madya M Syaugi tampak mendampinginya bersama Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw. Luhut bersama rombongan, langsung masuk ke tenda Tim SAR untuk mendengarkan pemaparan dari Tim SAR. Setelahnya, Luhut bersama rombongan naik ke KMP Sumut II untuk melakukan aksi tabur bunga, mengenang para korban KM Sinar Bangun. "Saya memiliki ikatan emosional. Saya turut berduka cita atas kejadian ini. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi peristiwa seperti ini," kata Luhut setelah turun dari kapal. Luhut tidak menampik kalau tragedi itu terjadi karena kelalaian pemerintah. Ada regulasi yang dilanggar dalam pengelolaan kapal di Danau Toba. "Ini lah salah satu proses yang tidak bisa kita hindari, kalaupun ada salah. Saya mengakui ada juga kekurangan kita disana," jelasnya. Luhut juga menyinggung soal jumlah pelabuhan yang cukup banyak di Danau Toba. Namun sayangnya, luput dari perhatian pemerintah dan masyarakat. Ke depan, Luhut ingin ini ditata dengan baik. "Jadi memang kerja sama masyarakat juga untuk lebih disiplin bersama sama kita perlukan," ujarnya. Bupati Samosir Rapidin Simbolon yang juga hadir melaporkan, ada 59 pelabuhan yang ada di Danau Toba. Saat ini katanya, pemerintah juga sedang getol membenahi transportasi di Danau Toba. Ada empat kapal feri yang akan dibangun di sana. "Pada sisi lain kami juga harus mengakui bahwa ada keterlambatan kita dalam membangun feri, walaupun sebenarnya feri yang pertama sudah selesai pada oktober pada tahun ini. Kemudian disusul feri kedua ketiga dan keempat, tapi ternyata kita kalah cepat," jelasnya. "Jadi sekarang kita perbaiki. Jadi sekarang harus ada manifest ada kir untuk kapal dan sekarang itu sudah berjalan," lanjutnya. Setelah melaksanakan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, sekira Pukul 12.48 WIN, Luhut Binsar Pandjaitan kembali ke Bandara Silangit dengan menaiki helikopter Basarnas.

Luhut Minta Dilakukan Pengelolaan Kapal di Danau Toba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilot-garuda-akan-mogok-kerja-saat-lebaran-menko-luhut-turun-tangan_m_1527913932_217198.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Direktur Operasional dan Teknis PT Angkasa Pura II (Persero) Djoko Murjatmodjo mengatakan Asosiasi Pilot dan Serikat Pekerja Garuda Indonesia sudah bertemu dengan Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terkait rencana mogok kerja saat mudik lebaran. "Kita sama-sama mendengar dari Asosiasi Pilot dan Serikat Pekerja [Garuda Indonesia]. Kami berharap ini tidak terjadi karena sudah ada pertemuan dengan Menko Maritim [Luhut B. Panjaitan]," kata Djoko dalam Diskusi Sindo Trijaya, Jakarta, Sabtu (2/6). Djoko berharap mogok kerja pilot Garuda saat mudik lebaran tidak pernah terjadi mengingat pangsa pasar Garuda yang besar. Saat ini pihaknya hanya bisa memonitoring terus perkembangan hasil dari pertemuan antara pekerja dan pemerintah selaku pemegang saham. "Kita doakan pemerintah dan serikat pekerja bisa menemui titik temu," jelasnya. Sebelumnya Ketua Umum Serikat Pekerja Garuda Indonesia (Sekarga) Ahmad Irfan mengungkapkan, karyawan dan para pilot sudah menggelar pertemuan lanjutan pada Rabu (30/5). Pertemuan tersebut diikuti tak kurang dari 250 karyawan dan pilot. "Pertemuan itu untuk menindaklanjuti tuntutan kami pada awal Mei lalu serta soal rencana mengadakan mogok," ujar Irfan saat dihubungi Jawa Pos, Kamis (31/5). Pria yang juga ketua Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN itu mengungkapkan bahwa memang pihaknya berencana menggelar mogok masal. Tapi, tujuan utama mereka sebenarnya bukan mogok, tapi meminta perbaikan Garuda Indonesia. Kalaupun benar-benar akan mogok, akan ada pemberitahuan sebelumnya. "Perkiraan (rencana mogok, Red) pas arus balik. Tapi, kalaupun itu jadi, kami seminggu sebelumnya akan memberitahukan kepada publik lewat media dan ke Kementerian Ketenagakerjaan," kata Irfan. Pada 2 Mei lalu Sekarga dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) menggelar konferensi pers di Restoran Pulau Dua, Jakarta. Saat itu mereka memberikan waktu 30 hari kerja kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan para karyawan dan pilot. Tuntutan utamanya ialah perbaikan manajemen Garuda. Sementara itu, Presiden APG Kapten Bintang Hardiono menjelaskan, pihaknya juga masih menunggu tanggapan pemegang saham untuk memenuhi tuntutan para pilot. "Karena sesuai press release tertanggal 2 Mei menunggu 30 hari kerja, dengan harapan pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan Garuda," ujar dia.

Pilot Garuda Akan Mogok Kerja Saat Lebaran, Menko Luhut Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dukung-indonesia-jadi-poros-martim-dunia-bamsoet-minta-ini_m_203940.jpeg" alt="Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membuka seminar nasional kemaritiman di Gedung DPR Senyan, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membuka seminar nasional kemaritiman di Gedung DPR Senyan, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia bisa segera terwujud, jika pemerintah membangun pusat-pusat unggulan dan penelitian kelautan di seluruh pelosok tanah air. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam Seminar bertema, Pengembangan Potensi Maritim Nasional dalam Mewujudkan Cita-cita Poros Maritim Dunia, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/4). Politisi Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini juga menegaskan, cita-cita Presiden Jokowi membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dukung penuh. &ldquo;Sudah saatnya Indonesia menjadi negara maritim yang maju, kuat, mandiri serta berperan dalam menjaga perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan amanat konstitusi kita,&rdquo; ujar Bamsoet. Hadir dalam acara ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Sosial Idrus Marham serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Bamsoet juga menjelaskan, Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa kepulauan atau bangsa maritim. Sebab, lebih dari dua pertiga wilayah negara Indonesia terdiri dari laut. Potensi sumber daya laut Indonesia juga sangat besar, yakni mencapai Rp 17 ribu triliun per tahun. Karena, lanjut Bamsoet, di laut itu ada cadangan minyak dan gas yang besar, kekayaan ikan yang luar biasa, pariwisata laut yang mempesona, bahkan ombak dan gelombang dapat dijadikan sumber energi listrik yang sangat potensial. &ldquo;Sudah saatnya kekayaan sumber daya laut yang besar itu harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,&rdquo; kata Bamsoet. Karenanya, lanjut Bamsoet, diperlukan terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, serta teknologi di bidang kelautan. "Teknologi kemaritiman harus diperkuat. Riset, pendidikan dan pengembangan di bidang kelautan harus dikembangkan. Termasuk perkapalan dan pelayaran harus pula dikembangkan secara maksimal,&rdquo; tuturnya. Bamsoet juga memberikan apresiasi besar kepada Presiden Joko Widodo yang menjadikan laut sebagai halaman depan dalam pembangunan nasional. Salah satu yang sudah berjalan adalah&nbsp; program tol laut. &ldquo;Kita patut bersyukur saat ini memiliki Presiden yang memiliki visi besar di bidang kemaritiman,&rdquo; tutur Bamsoet. Lebih lanjut, Bamsoet menegaskan, DPR akan memberikan dukungan penuh agar pembangunan di bidang kelautan dan kemaritiman dapat terwujud. &ldquo;Sebagai lembaga penyusun undang-undang dan anggaran, DPR tidak perlu diragukan lagi komitmennya untuk memberikan dukungan penuh mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,&rdquo; pungkasnya.

Dukung Indonesia Jadi Poros Martim Dunia, Bamsoet Minta Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jawab-tantangan-luhut-elite-pks-ini-siap-ditemui-kapanpun_m_202994.jpeg" alt="Menko Martim Luhut Binsar Pandjaitan mengaku geram dan akan menemui para pengkrtik Presiden Joko Widodo." width="100%">
<figcaption>Menko Martim Luhut Binsar Pandjaitan mengaku geram dan akan menemui para pengkrtik Presiden Joko Widodo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tantangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Jenderal TNI Luhut Binsar Panjaitan, yang ingin menemui para pengkritik Presiden Joko Widodo direspons oleh politisi PKS. Menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, dirinya mengaku siap jika nantinya politisi senior partai Golkar itu mendatanginya. Diketahui, Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini kerap mengkritik keras pencapaian pemerintahan Jokowi yang dinilainya telah gagal membangun perekonomian. Bahkan, politisi senior PKS yang&nbsp; menggagas tagar #2019GantiPresiden itu mengaku siap ditemui kapanpun. "Siap, namanya komunikasi ya harus politik siap. Saya siap ketemu kapanpun,&rdquo; kata Mardani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/4). Luhut, menurut Mardani, memang seharusnya membuat pernyataan untuk membela presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, mantan menteri perindustrian dan perdagangan itu dalam posisi struktural di eksekutif. "Bagus sekali (tantangan itu). Pak Luhut harus melakukan itu, karena pak Luhut kan pembantunya presiden," ucapnya. Lebih lanjut, Mardani pun tidak menampik bahwa Jokowi memang sosok yang baik di Indonesia. Namun, saat ini dirinya masih menganggap kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih belum memuaskan. "Kalau kami tetap Pak Jokowi orang baik tapi nilainya 6. Kami ingin presiden nilainya 8. Jadi harus ganti presiden 2019," pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan menolak jika pemerintahan Jokowi dinilai telah gagal membangun Indonesia. Dia mengatakan, selama menjadi pembantu presiden, pencapaian yang telah diraih oleh Jokowi sudahlah banyak. Sebaliknya, dirinya pun menantang orang yang menyebut Jokowi tidak memiliki keberhasilan untuk bertemu. "Kita memiliki sukses Story yang sangat banyak saya boleh bertanggung jawab dengan itu dan saya juga ingin bertemu sama orang yang mengatakan tidak ada sukses story nya bahwa tadi masih ada masalah," ucap Luhut.

Jawab Tantangan Luhut, Elite PKS Ini Siap Ditemui Kapanpun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditanya-soal-2019gantipresiden-ini-jawaban-tegas-luhut_m_202541.jpeg" alt="Kaos dan gelang #2019GantiPresiden marak dijual di lapak-lapak baju online shop." width="100%">
<figcaption>Kaos dan gelang #2019GantiPresiden marak dijual di lapak-lapak baju online shop.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tanda pagar atau tagar untuk mengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bermunculkan. Bahkan kaus dan gelang bertuliskan #2019GantiPresiden pun sudah beredar luas. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, selama ini Presiden Jokowi sudah bekerja dengan baik menjadi kepala negara, sehingga sudah sepatutnya Jokowi melanjutkan jabatannya di 2019. "Ngapain ganti-ganti. Wong dia (Presiden Jokowi) sudah bagus kok," ujar Luhut dalam perhelatan Orientasi Fungsionaris Partai Golkar, Hotel Red Top, Jakarta (7/4) malam. Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) ini, masyarakat sudah puas dengan kinerja Jokowi. Bahkan mereka menginginkan supaya Jokowi bisa dua periode menjadi kepala negara. &ldquo;Masyarakat masih ingin Pak Jokowi karena tingkat pencapaian Jokowi sangat baik harus diakui itu," katanya. Meski Luhut mengakui dalam kepemimpinan Jokowi masih banyak dirasa kurang, tapi pemerintah dan Jokowi terus semaksimal mungkin untuk bisa memperbaiki hal-hal tersebut. Walaupun itu tidak mudah. "Tapi memperbaiki itu bukan masalah mudah, dan tidak akan selesai. Tapi arahnya itu baik (memperbaiki yang kurang)," pungkasnya. Sekadar informasi, tanda tagar #2019GantiPresiden tengah ramai di jagat maya. Tujuannya menyerukan kepada masyarakat untuk mengganti Presiden Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Ditanya Soal #2019GantiPresiden, Ini Jawaban Tegas Luhut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/luhut-pandjaitan-versus-amien-rais-mui-kayak-anak-kecil-di-kampung_m_197855.jpeg" alt="Menko Maritim Luhut Pandjaitan." width="100%">
<figcaption>Menko Maritim Luhut Pandjaitan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat tengah ramai memperbincangkan perang pernyataan antara mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Banyak pihak menyesalkan statement yang dikeluarkan oleh kedua politisi senior itu. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan, tidak semestinya Luhut mengeluarkan pendapat dengan nada ancaman terhadap Amien&nbsp;yang mengeluarkan kritik terhadap pemerintah. "Nggak boleh ada yang sensi terhadap kritik apalagi ancam-mengancam. Seyogyanya dan tidak elok kalau ada ancam-mengancam dalam kehidupan berbangsa bernegara ini," ungkap Din di Gedung MUI pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/3). Din juga menerangkan, ancam-mengancam seperti itu merupakan tindakan yang mengedepan otot sehingga tidak melambangkan seorang negarawan. Perilaku seperti itu juga dinilai hanya merusak kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. "Selayaknya hal itu tidak terjadi. Jadinya kayak anak kecil di kampung. Yang kalau mau berantem bilang ayo kita berantem buka baju gini-gini kadang-kadang nggak jadi&nbsp;berantem," tegas Din. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengatakan, sudah menjadi hal biasa di era demokrasi seorang pemimpin mendapat kritik. Sehingga sudah selayaknya para pemimpin negeri ini siap menghadapi kritik yang datang dari berbagai pihak. Meski demikian, Din juga tidak sependapat dengan materi kritik yang dilontarkan oleh Amien, pasalnya hal tersebut harus turut dibuktikan dengan data nyata agar pendapat tersebut dapat dipertanggungjawabkan. "Sah di dalam demokrasi itu mengkritik, saya tidak sepakat dengan substansinya karena itu adalah hal yang harus dijejerkan buktinya," kata Din. Oleh sebab itu, Din berharap agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali dikemudian hari. Ia menyarankan supaya segala sesuatunya dapat diselesaikan secara musyawarah. &ldquo;Begitu pun dalam penyampaian kritik hendaknya dilengkapi dengan data riil,&rdquo; pungkasnya.

Luhut Pandjaitan versus Amien Rais, MUI: Kayak Anak Kecil di Kampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polemik-amien-rais-vs-luhut-pan-nggak-usah-terlalu-baper_m_197435.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua MPR Amien Rais terlibat polemik dengan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terkait caranya mengkritik pemerintah. Luhut pun bakal siap membongkar dosa mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu karena dianggap menganggap mengkritik pemerintah dengan cara yang tidak elegan. Atas polemik itu, Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan menyebut, pernyataan yang dilontarkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/14/195753/luhut-klaim-bali-sebagai-tujuan-pariwisata-nomor-satu-dunia" target="_blank">Luhut</a> hanya sekadar baper (terbawa perasaan) saja. Dia berharap politikus Partai Golkar itu tidak terlalu mengeluarkan statement yang mengancam. &ldquo;Menurut saya nggak usah terlalu baper, ya. Nggak usah terlalu, kemudian saling mengancam. Kalau akan dibuka dosa-dosa, lah ini kan kita manusia biasa, bagaimana manusia sesama manusia saling membongkar. Kita bukan malaikat Munkar-Nakir,&rdquo; kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/3). Taufik berpendapat, kritik yang dilontarkan Amien bukan hanya kepada pemerintahan Jokowi saja, juga termasuk dengan pemerintahan sebelumnya. Sebab mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu sering mengkritik pemerintah demi kebaikan bangsa dan negara. &ldquo;Itu dari dulu memang Pak Amien karakternya kan. Jangankan yang sekarang, Orde Baru pun juga tumbang karena kritikan Pak Amien untuk kepentingan konstitusi NKRI," ungkapnya. Lebih jauh Wakil Ketua DPR itu mengingatkan, sebaiknya kritik yang dilontarkan oleh Amien Rais dijadikan sebagai cambuk bagi pemerintah Jokowi supaya dapat bekerja lebih baik lagi. &ldquo;Sejak zamannya Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi juga hal-hal yang kemudian diingatkan dalam konstitusional selalu diingatkan,&rdquo; pungkasnya. Diketahui sebelumnya, Luhut dalam sebuah pidatonya pada sebuah pertemuan di BPK menyinggung sikap kritis dari pihak di luar pemerintah yang dianggap tidak berdasar. Menurut <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/20/197393/luhut-ancam-amien-pan-marah-sebut-pemerintahan-jokowi-antikritik" target="_blank">Luhut</a>, yang disampaikan oleh mantan Ketua MPR ini adalah asal bunyi, tanpa adanya fakta-fakta pendukung. Makanya, purnawirawan TNI AD itu meminta Amien Rais untuk berhati-hati dalam bertutur kata. Kalau tetap seperti itu, Luhut mengancam akan membongkar semua dosa-dosa Amien Rais. Sebelum itu juga, Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais menyindir Presiden Jokowi yang sering berkunjung ke daerah dengan salah satu agendanya membagikan sertifikat tanah. Amien menilai cara Jokowi dengan membagi-bagikan sertifikat itu masih belum bisa menuntaskan permasalahan soal kepemilikan lahan. Lebih dari itu mantan Ketua MPR itu mengatakan Presiden Jokowi telah berbohong kepada rakyatnya. Dia melihat pemerintah era Jokowi mengalami kemunduran. Bahkan, rezim Jokowi dianggap paling mundur dibandingkan rezim-rezim sebelumnya. Untuk informasi, bagi-bagi sertifikasi lahan merupakan implementasi dari janji kampanye Jokowi-JK. Hal itu merupakan bagian dari program reforma agraria yang ada dalam Nawa Cita Jokowi. Pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 21,7 juta hektare (ha) untuk dibagikan kepada masyarakat, melalui dua skema yaitu legislasi dan redistribusi lahan (seluas 9 juta ha) dan program perhutanan sosial (seluas 12,7 ha).

Polemik Amien Rais vs Luhut, PAN: Nggak Usah Terlalu Baper

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menko maritim

Berita Terkini