<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/rudiantara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'aruf Amin akan dilantik pada Minggu (20/10) lusa. Otomatis, secara resmi pula menteri-menteri yang ada di kabinet saat ini pensiun dari tugasnya. Karena presiden akan mengumumkan susunan kabinet barunya.  Salah satu Menteri yang akan pensiun di kabinet kerja Jokowi - Jusuf Kalla (JK) adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Dalam beberapa hari mendatang, jika tidak lagi ditunjuk sebagai Menteri, Rudiantara secara resmi menanggalkan status Menterinya yang diemban selama lima tahun ke belakang ini.  Ditanya soal potensi dan harapan diberikan kesempatan menjadi Menteri lagi, pria asal Bogor itu enggan berandai-andai. Dirinya sangat senang selama lima tahun ini sudah dipercaya tunjuk sebagai Menkominfo, namun kalau tidak lagi dipercaya menjadi Menteri oleh Jokowoi. Rudiantara memilih untuk pensiun dan happy-happy.  "Saya mau happy-happy saja. Mau bangun masjid dan itu pasti. Saya kerja ngurusi masjid saja enggak masalah. Pokonya mau santai," ujar Rudiantara di acara pisah kenang kepada kolega dan awak media di kediaman dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis (17/10) malam.  Sembari happy-happy dan mengurus masjid, pria yang karib disapa Chief RA itu juga mengatakan, minatnya untuk kembali ke swasta jika tak lagi ditunjuk menjadi menteri. Industri telekomunikasi yang membesarkan namanya juga kemungkinan akan kembali digelutinya.  "Selain mau bangun masjid dan mengurusnya, (kemungkinan) saya juga kembali ke swasta. Habitatnya kan memang di swasta," lanjutnya.  Kemudian, dirinya juga memberikan pesan kepada calon Menkominfo yang akan menggantikannya. Adapun pengembangan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) masih menjadi fokus Kemenkominfo.  Pesan untuk Menkominfo berikutnya, tetap fokus infrastruktur dan SDM. Pasalnya, bangsa ini sudah punya Palapa Ring dan satelit pada 2022. "Tapi itu masih sangat kurang dan masih jauh. Jadi harus tetap fokus ke sana," tandasnya.  Foto : Menkominfo Rudiantara di acara pisah kenang kepada kolega dan awak media di kediaman dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Kamis (17/10) malam.

Jika Tak Jadi Menteri Lagi, Rudiantara Mau Happy-Happy Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/rudiantara1-1.jpeg" alt="Menkominfo Rudiantara saat pembukaan Siberkreasi Netizen Fair 2019. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Rudiantara saat pembukaan Siberkreasi Netizen Fair 2019. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Maraknya konten negatif yang menghiasi dunia maya saat ini, membuat pemerintah dan banyak pihak prihatin. Konten negatif bisa berupa info yang tidak benar (hoaks), cyber bullying, maupun gambar yang melanggar nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Untuk itulah diperlukan suatu tindakan segera yang menggalang semua pemangku kepentingan dalam menangkal semua konten negatif ini.  Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi merupakan gerakan sinergis yang mendorong pengguna internet (netizen) di Indonesia dalam menggunakan internet secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Gerakan ini merupakan inisiatif multistakeholders yang terdiri dari kementerian, akademisi, komunitas, media dan juga private sector. Selain itu, Siberkreasi ini memberikan pemahaman baru tentang literasi digital yang dirasa masih kurang dimengerti masyarakat.  "Literasi digital sangat penting, karena tingkat pengetahuan masyarakat masih belum baik. Pasalnya, era digital ini sangat cepat dan sulit dibendung informasinya," ungkap Menkominfo Rudiantara saat pembukaan Siberkreasi Netizen Fair 2019, Sabtu (5/10).  Rudiantara mengatakan, hidup di era digital memudahkan kita untuk mendapatkan, berbagi, hingga mengolah berbagai informasi. Meskipun memudahkan kita dalam berinteraksi satu sama lain akibat mudahnya arus informasi di era digital, membuat banyak pihak harus menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era ini.  Menanggapi konten negatif, Rudiantara mengatakan, rentannya penyebaran konten negatif melalui internet berupa hoax, cyberbullying, dan online radicalism. Untuk itulah Siberkreasi muncul sebagai gerakan nasional berupaya untuk menanggulangi hal-hal tersebut dengan melakukan literasi digital. "Melalui Siberkreasi, kita mendorong netizen Indonesia untuk aktif berpartisipasi dalam menyebarkan konten positif secara konsisten di dunia maya. Sehingga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ini kita bisa berkembang dan produktif di dunia digital," imbuhnya.  Rudiantara pun mendukung langkah Siberkreasi menyebarkan literasi digital sekaligus menjadi suatu kegiatan positif yang membuat masyarakat menjadi lebih tahu dan mengerti dalam menggunakan internet secara bertanggung jawab. “Berbagai macam informasi bisa kita dapatkan di media sosial, baik yang positif maupun yang negatif. Untuk itu dibutuhkan literasi digital agar masyarakat luas mampu memilih dan memilah konten serta memerangi info hoak, hate speech dan berita negatif lainnya.  Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Presiden bidang komunikasi Adita Irawati mengatakan, diperlukan netizen yang pintar yang bisa menyebarkan informasi yang berdasarkan fakta yang akurat dan terverifikasi. "Netizen pintar adalah individu yang mampu menyaring sebaran informasi dan melakukan cek-ricek untuk informasi yang ada sebelum dibagikan. Atau tidak perlu sama sekali dibagikan," ujar Adita.  Lebih jauh Adita menegaskan, sebagai staf khusus Presiden bidang komunikasi, pihaknya membuat konten informatif melalui konsep dan visualisasi yang optimal, sehingga menjangkau target yang hendak dituju. "Kami berupaya untuk memilah mana konten yang layak untuk disebarkan dan mana yang tidak secara selektif. Tujuannya menghindari miskomunikasia dan segala yang bisa digeneralisir ke arah negatif," ungkap Adita.

Menkominfo Rudiantara Dorong Netizen Menangkal Konten Negatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/menumbuhkan-kesadaran-literasi-digital-tidak-mudah-butuh-proses-lama_m_.jpg" alt="Menkominfo Rudiantara" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Rudiantara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kominfo telah meneken kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi dalam layanan umrah digital. Rencananya, layanan itu digarap dua perusahaan online, Tokopedia dan Traveloka. Kemarin para pelaku bisnis biro umrah memprotes rencana tersebut.  Wakil Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umrah NU (Asbihu) Hafidz Taftazani berpendapat, jika urusan umrah diserahkan kepada perusahaan berbasis online, menteri agama berpotensi melanggar UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Haji dan Umrah. Dalam aturan tersebut dijelaskan, penyelenggara umrah harus merupakan lembaga yang mendapat izin dari Kemenag. Selain itu, perusahaan tersebut harus benar-benar kredibel untuk menyelenggarakan umrah. ''Ini malah ada potensi monopoli bisnis,'' kata Hafidz kemarin (17/7).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pelunasan-biaya-haji-kini-bisa-non-teller_m_.jpg" alt="ILUSTRASI UMRAH (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI UMRAH (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> ILUSTRASI UMRAH (Dok. JawaPos.com)  Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, konsep pelibatan unicorn dalam bisnis penyelenggaraan umrah masih dikaji. Namun, dia membantah wacana yang menyebutkan Traveloka dan Tokopedia sebagai pemegang penuh biro perjalanan umrah. ''Seolah-olah hanya ada dua biro perjalanan umrah. Ya enggak lah,'' ujarnya di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin (17/7).  Dia menjelaskan, pemerintah ingin ada platform yang mampu mengolaborasikan ekosistem penyedia umrah. Namun, tak lantas penyedia platform akan bertindak sebagai penyelenggara. ''Konsep platform itu sharing ekonomi. Sama kayak Go-Jek, yang punya motor siapa? Kan driver. Go-Food yang punya restoran siapa? Ya restoran,'' imbuhnya.  Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengungkapkan, pihaknya sedang mempelajari proses bisnis yang akan melibatkan unicorn itu. Dia berharap seluruh pemilik bisnis biro travel yang selama ini mengelola perjalanan umrah bisa bersinergi dengan perusahaan-perusahaan start-up. ''Sehingga manfaat yang dirasakan oleh jamaah itulah yang menjadi prioritas utama,'' jelasnya.

Biro Umrah dan Start-up Diminta Bersinergi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/WhatsApp-Logo.-BGR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah  sempat dilakukan pembatasan sejak Rabu (22/5), akses ke beberapa media sosial (medsos) dan instant messaging semisal WhatsApp, Line, Facebook dan Instagram kini telah kembali  normal. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) resmi memulihkan akses ke medsos dan instant messaging setelah sempat melakukan pembatasan.  Disampaikan Menkominfo Rudiantara, normalisasi akses medsos dilakukan mengingat situasi di tanah air pascapemilu dan pengumuman rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah kondusif. "Situasi kerusuhan sudah kondusif sehingga pembatasan akses fitur video dan gambar pada media sosial dan instant messaging difungsikan kembali,” katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima JawaPos.com.  Chief RA, sapaan karibnya, lebih jauh menyebut bahwa normalisasi akses medsos dan instant messaging akan dipulihkan sore ini. “Antara jam 14.00 - 15.00 sudah bisa normal,” terangnya.  Pria asal Bogor, Jawa Barat itu juga mengimbau masyarakat untuk menjaga platform medsos dan instant messaging tetap positif. “Saya mengajak semua masyarakat pengguna media sosial, instant messaging maupun video file sharing untuk senantiasa menjaga dunia maya Indonesia digunakan untuk hal-hal yang positif,” tukasnya.  Sebagaimana sudah diberitakan sebelumnya, Kemenkominfo memutuskan untuk membatasi akses ke medsos dan instant messaging sejalan dengan panasnya situasi politik di Indonesia usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilu yang memenangkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01, Jokowi-Amin. Massa pendukung dari pasangan Capres dan Cawapres 02, Prabowo-Sandi tak menerima hal tersebut lantaran menuding adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif.  Buntutnya, massa pendukung prabowo sandi sejak Selasa (21/5) melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan berbuntut kericuhan. Parahnya, kericuhan juga menyebar ke beberapa titik di Jakarta. Aksi ricuh tersebut menyebabkan keresahan di masyarakat dengan sejumlah insiden layak sensor. Demi meredam peredaran konten negatif tersebut beredar di masyarakat juga menekan peredaran informasi palsu, Kemenkominfo akhirnya memutuskan untuk membatasi akses ke beberapa medsos dan isntant messaging.

Kemenkominfo Akhirnya Pulihkan Akses WhatsApp dan Medsos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/menkominfo-sebut-indonesia-merdeka-internet-tahun-ini_m_.jpg" alt="Menkominfo Rudiantara." width="100%">
<figcaption>Menkominfo Rudiantara.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menggarap tol laut, kini pemerintah mulai menginisiasi 'tol langit'. Langkah itu diawali dengan pengajaran jarak jauh atau teleteaching yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dari Timika, Papua.  Dari sana Rudiantara memamerkan 'tol langit' kepada siswa yang tengah berada di Jakarta dan Pulau Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Teleteaching dengan 'tol langit' itu memanfaatkan sambungan internet cepat yang terhubung melalui jaringan serat fiber. Dengan medium itu, sambungan video dari Timika, Natuna, dan Jakarta terasa sangat lancar.  "Pemanfaatan infrastruktur jarigan serat siber itu diharapkan bisa mengakselerasi pemerataan kualitas pendidikan di tanah air," kata Rudiantara, Selasa (30/4).  Adapun teleteaching itu 90 guru SD di Kota Ranai, Kepulauan Natuna, dan Timika, Papua. Di Jakarta aktivitas dilakukan di Universitas Trilogi, Kalibata, Jakarta Selatan.  Menkominfo RI Rudiantara menyebut, ada 150 ribu sekolah yang tersebar dari Sabang-Merauke. Namun, belum semuanya mendapatkan kualitas pendidikan yang merata. Karena itulah pengajaran jarak jauh atau teleteaching menjadi tidak terhindarkan.  “Ada 200 ribu lebih sekolah negeri. 90 ribu di antaranya belum terkoneksi internet cepat. Palapa Ring Barat dan Tengah sudah selesai 100 persen dan beroperasi sejak 2018. Untuk Palapa Ring Timur sudah mencapai 96 persen," sebutnya.  Lebih lanjut dia menuturkan, akhir pekan ini akan dimulai proyek Satelit Multifungsi yang khusus internet cepat. Kalau semua sudah beroperasi maka semua wilayah akan terkoneksi. "Insya Allah semua sekolah bisa menikmati internet cepat,” kata Rudiantara dalam sambungan video dari SDN Pomako, Timika, Papua.  Rudiantara menjelaskan, proyek Palapa Ring hadir untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dalam ketersediaan jaringan internet yang ke depannya akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.  “Pemanfaatan jaringan Palapa Ring yang dikembangkan oleh Kemenkominfo ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Termasuk salah satunya untuk penunjang dunia pendidikan jarak jauh yang dilaksanakan pada Selasa ini,” imbuh Rudiantara dalam sambungan videonya.  Dia berharap dengan ketersediaan jaringan internet yang mengoneksi satu wilayah dengan wilayah lain dapat turut mendukung program pendidikan nasional. Program pengajaran maupun pendidikan untuk guru, dan murid dapat dilaksanakan tanpa tatap muka namun melalui koneksi jaringan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rudiantara-Tol-Langit-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menkominfo Rudiantara saat pamer "Tol Langit" dari Timika, Papua kepada siswa sekolah di Jakarta dan Natuna,. Tol Langit itu merupakan sambungan internet cepat dari infrastruktur proyek Palapa Ring. (Istimewa)  Sebagai informasi, istilah tol langit adalah infrastruktur jaringan telekomunikasi berupa jaringan backbone serat optik Palapa Ring yang telah dibangun pemerintah. Jaringan telekomunikasi terdiri atas Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur.  Infrastruktur jaringan itu dibangun oleh operator telekomunikasi dan satelit komunikasi High Troughput Satelite (HTS) milik pemerintah. Rencananya diluncurkan pada 2022.  Saat ini, proyek palapa ring barat dan tengah sudah selesai 100 persen. Sedangkan, paket Timur ditargetkan selesai pada semester pertama 2019.  Sementara itu, Direktur Utama PT PII Armand Hermawan menambahkan, tele-teaching diharapkan dapat menunjukan kepada masyarakat salah satu bentuk nyata dari manfaat skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Pendidikan di Indonesia.  “Kami mendukung pembangunan infrastruktur negeri. Khususnya di titik-titik terluar, terpencil dan terdepan di Indonesia. Kami berharap kiranya kehadiran sambungan internet yang tersedia di Kepulauan Natuna dan Timika ini dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat terutama untuk pendidikan melalui kegiatan Tele-teaching,” jelas Armand.  Untuk 3 proyek Palapa Ring, PT PII memberikan penjaminan untuk memberikan rasa aman bagi investor.  Menurut Armand, pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan dampak ekonomi tetapi juga sosial. Terutama pendidikan. Dengan adanya internet cepat berbasis serat fiber diharapkan bisa memeratakan kualitas pendidikan, mengatasi kekuarangan guru dan membuka akses informasi sampai ke pelosok.  “Dengan kehadiran internet cepat berbasis serat fiber yakni proyek palapa ring maka pengajaran jarak jauh menjadi sangat memungkinkan,” jelasnya.  Armand berharap program pengajaran jarak jauh yang digagas PT PII dengan Universitas Trilogi ini bisa direplikasi sehingga pengajaran dan pemerataan pendidikan bisa menjadi lebih cepat.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rudiantara-Tol-Langit-750x563.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Dari Timika Menkominfo Pamer 'Tol Langit'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/aria-bima-pastikan-rudiantara-tidak-lakukan-kampanye_m_.jpg" alt="Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Aria Bima memastikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara tidak melakukan kampanye saat melakukan kegiatan dengan pegawai Kominfo beberapa waktu lalu. Menurutnya, apa yang disampaikan Rudiantara hanya sebatas mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melakukan kegiatan yang bisa mengarahkan memilih Paslon nomor urut 02. "Apa yang disampaikan Menkominfo itu sebenarnya hanya reaksi dari salah serang ASN yang menyampaikan kode di saat acara resmi berlangsung. Yakni dengan memberikan dukungan kepada Paslon 02," ungkapnya kepada JawaPos.com di sela kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu petang (2/2). Sedangkan mengenai ucapan "Siapa yang menggaji kamu?", Aria Bima menyampaikan, hal itu tidak serta merta bisa diartikan mengajak ASN memilih Paslon 01. Meskipun, hal itu bisa juga diinterprestasikan seperti itu. Akan tetapi, menurutnya, Menkominfo tidak memiliki niat untuk mengajak seluruh ASN yang hadir pada kegiatan tersebut agar memilih 01. "Ucapan siapa yang menggaji kamu itu dalam artian agar ASN itu lebih tahu diri untuk menjaga netralitasnya sebagai abdi negara. Sebenarnya itulah yang ingin disampaikan," imbuhnya. Aria Bima juga mengatakan, bahwa tidak seharusnya ASN memberikan dukungan ke salah satu paslon saat acara resmi sedang berlangsung. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh Rudiantara menurutnya sudah tepat. Karena meminta kepada ASN untuk mengetahui posisinya sebagai abdi negara dan tidak melakukan kampanye. "Ngunu yo ngunu ning ojo ngunu (begitu ya begitu tetapi jangan begitu). Kalau menteri tidak menegur atau membiarkan, ini kan juga membiarkan hal yang salah. Dengan teguran itu ada interpretatif mengarahkan ke 01. Saya tahu persis menteri bukan seorang partisan. Dia adalah seorang profesional. Dia serang yang netral," ucapnya. Untuk membuat permasalahan ini transparan, Aria Bima meminta Bawaslu turun tangan mengatasi polemik ini. Sehingga, dipastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Menkominfo bukan sebuah pelanggaran kampanye.

Aria Bima Pastikan Rudiantara Tidak Lakukan Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rudiantara-media-online-dan-medsos-jangan-umbar-informasi-negatif_m_.jpg" alt="DEKLARASI: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara saat menandatangani deklarasi di Monumen Pers, Solo, Senin (6/8)." width="100%">
<figcaption>DEKLARASI: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara saat menandatangani deklarasi di Monumen Pers, Solo, Senin (6/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/08/2018/menkominfo-rudiantara-pers-nasional-harus-menjadi-bagian-dari-solusi" target="_blank">Menteri Komunikasi dan Informatika</a> (Menkominfo) Rudiantara mengatakan bahwa peran media sangat signifikan dalam menegakkan negara yang berdemokrasi dan berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya dukungan dari media yang profesional dan beretika. Tetapi, memasuki era modern muncullah media online dan media sosial yang membuat produk jurnalistik menjadi kurang jelas. "Selama ini ada Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999, di mana UU tersebut selama ini tidak Peraturan Pemerintah, tidak ada Peraturan Menteri. Artinya tidak ada intervensi dari pemerintah," terangnya di <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/music-movie/03/08/2018/cantiknya-via-vallen-kenakan-gaun-batik-saat-konser-di-solo" target="_blank">Solo</a>, Senin (6/8). Meski begitu, lanjut Rudiantara, perlu ada satu mekanisme untuk mengantisipasi agar media online maupun media sosial tidak dimanfaatkan untuk mengumbar informasi yang sifatnya negatif. Di mana media tersebut selalu melakukan agitasi, dan juga menyebarkan berita tidak benar atau hoax.&nbsp; "Tapi saya yakin kalau namanya produk jurnalistik tidak ada yang hoax, karena mengacu kepada etika profesi, " urainya. Menurut Rudiantara, yang menjadi tantangan di era saat ini adalah banyaknya masyarakat yang memanfaatkan media sosial semaunya sendiri. Rudiantara mencontohkan, selama ini seseorang bisa berlaku seperti penguasa, Tuhan. Mereka sering menuangkan ketidakmampuannya dalam tulisan yang kemudian diunggah ke medsos.&nbsp; "Memang tidak mudah, saat ini ada 180 juta orang yang memiliki minimal satu ponsel. Dan saat di depan ponselnya sendiri mereka merasa menjadi segalanya. Jadi harus sama-sama memerangi siapa pun yang memanfaatkan media sosial dan Medsos, untuk hal-hal yang bersifat tidak baik," tandasnya

Rudiantara: Media Online dan Medsos Jangan Umbar Informasi Negatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menkominfo-rudiantara-pers-nasional-harus-menjadi-bagian-dari-solusi_m_.jpg" alt="DEKLARASI: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara saat menandatangani deklarasi di Monumen Pers, Solo, Senin (6/8)." width="100%">
<figcaption>DEKLARASI: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara saat menandatangani deklarasi di Monumen Pers, Solo, Senin (6/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menghadiri deklarasi Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas yang diselenggarakan di Monumen Pers,<a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/04/08/2018/tak-maksimal-persis-solo-akhirnya-pergunakan-stadion-sriwedari" target="_blank"> Solo</a>, Senin (6/8) malam. Pada kesempatan tersebut, Rudiantara menyampaikan akan pentingnya menjaga kesantunan dan kepantasan dalam bermedia. Baik itu media massa maupun dalam media sosial.  Menurutnya, media harus tetap menjaga martabatnya demi menciptakan suasana kondusif dalam pesta politik Pemilu 2019. "Media yang bermartabat dalam Pemilu adalah media yang menyuarakan kebenaran, netral, proporsional dan berpihak kepada masyarakat dan bangsa," terangnya. Rudiantara juga mengatakan, bahwa media juga memiliki tugas untuk mengatasi anomali demokrasi dan anomali Pemilu. Anomali demokrasi yang dimaksud adalah korupsi, ketimpangan sosial dan juga kemiskinan. Sedangkan anomali Pemilu, seperti intoleransi, politik uang dan perpecahan masyarakat. Menurutnya, dalam hal bermedia, semua pihak harus mengedepankan etika, kepantasan dan juga kepentingan bersama. "Pers mesti menjalankan ruang publik media dengan landasan profesionalisme dan independensi dalam perhelatan Pemilu 2019," katanya.  Rudiantara juga mengatakan, dalam suasana politik yang cenderung memanas belakangan ini, Bangsa Indonesia membutuhkan pers yang mampu menjadi perekat keutuhan bangsa. Dan bukan sebaliknya, pers hanya mementingkan diri sendiri. Diharapkan, pers nasional menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. "Kita membutuhkan pers yang menjaga keutuhan nasional dan bukan sebaliknya, menjadi bagian dari pihak-pihak yang bersengketa. Konteks UU Pers Nomor 40 tahun 1999 seutuhnya menjaga NKR kondusif," pungkasnya.  Selain dihadiri Menkominfo, deklarasi turut dihadiri Gubernur Jateng, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/08/2018/jateng-dilanda-kekeringan-ganjar-itu-nasi-bekas-jangan-dimakan" target="_blank">Ganjar Pranowo</a>, Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo, Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo, dan Pemimpin Redaksi serta wartawan yang ada di Jogja, Solo dan Semarang.

Menkominfo Rudiantara: Pers Nasional Harus Menjadi Bagian dari Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tepis-tuduhan-fadli-zon-soal-foto-amien-rais-menkominfo-bilang-begini_m_218079.jpeg" alt="Menteri komunikasi dan informatika Rudiantara mengaku pihaknya tidak mengetahui persoalan hilangnya foto Amien Rais saat umrah di Makkah itu." width="100%">
<figcaption>Menteri komunikasi dan informatika Rudiantara mengaku pihaknya tidak mengetahui persoalan hilangnya foto Amien Rais saat umrah di Makkah itu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Terhapusnya unggahan foto Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais di media sosial (medsos) saat Umrah di Makkah mengundang spekulasi di masyarakat. Partai politik oposisi pun mengkritik adanya intervensi pemerintah atas permasalahan itu. Dugaan itu langsung membuat menteri komunikasi dan informatika Rudiantara ikut angkat bicara. Anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut mengatakan, pihaknya tak ikut campur dengan pengahpusan foto yang diunggah mantan ketua MPR itu. "Kominfo tidak pernah meminta instagram untuk take down dari foto orang yang sedang umrah di Makkah," kata Rudiantara di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/6). Menurutnya, ada dua kemungkinan hilangnya unggahan Amien dalam akun instagramnya. Pertama, pemilik akun sendiri yang memiliki wewenang menghapus data foto di akunnya sendiri. Kemungkinan lainnya, lanjut Rudiantara, adanya pengaduan dari komunitas masyarakat terhadap unggahan foto Amien. "Kan bisa kita centang tuh, itu juga bisa, tetapi itu yang akan menetapkan instagram, pemerintah atau dalam hal ini kominfo tidak akan melakukan itu," tutupnya. Seperti diberitakan sebelumnya, unggahan foto akun instagram pribadi Amien Rais bersama-sama dengan Habib Rizieq dan Prabowo Subianto di Makkah mendadak terhapus. Mereka diketahui tengah melaksanakan ibadah umrah bersama-sama. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menduga, saat ini ada pihak yang tengah berupaya melakukan sensor terhadap kegiatan Amien Rais. Jika itu terbukti dilakukan oleh pihak tertentu, katanya, maka dirinya menyebut&nbsp; tindakan itu merupakan bentuk pemberangusan demokrasi. "Saya kira ini bagian dari upaya untuk melakukan satu sensor dan kalau ini dilakukan satu sensor dari pihak tertentu dengan menggunakan tangan-tangan yang tidak terlihat," ucap Fadli. Fadli pun menyebut ada kemungkinan rekayasa dari kekuasaan dalam terhapusnya unggahan foto Amien tersebut. Hal itu dinilainya untuk memberangus demokrasi dan melemahkan lawan-lawan politiknya.

Tepis Tuduhan Fadli Zon soal Foto Amien Rais, Menkominfo Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-40-persen-proyek-palapa-ring-ditarget-beropeasi-akhir-2019_m_196310.jpeg" alt="Menkominfo menargetkan seluruh daerah sudah bisa mengakses internet melalui proyek Palapa Ring." width="100%">
<figcaption>Menkominfo menargetkan seluruh daerah sudah bisa mengakses internet melalui proyek Palapa Ring.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mengebut proyek penyediaan layanan internet untuk sejumlah daerah pelosok. Upaya itu dikerjakan dalam proyek Palapa Ring itu ditargetkan tuntas pada akhir 2018. Dengan adanya Palapa Ring ini, akses komunikasi lewat seluler dan internet di seluruh daerah tidak terkendala lagi pada 2019. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, proyek Palapa Ring ditargetkan rampung secara menyeluruh pada akhir tahun ini. "Untuk paket barat sudah selesai dan sudah dapat dioperasikan. Saat ini operator sudah memanfaatkan Palapa Ring paket barat," jelas Rudiantara di Jakarta, Kamis (15/3). Sementara itu, untuk wilayah tengah dan timur sedang dilakukan penuntasan. Proses pengerjaan tengah berlangsung. Harapannya proyek Palapa Ring itu bisa dimanfaatkan seluruh operator ke depannya. "Palapa Ring tengah dan di timur konstruksinya sudah 40 persen. Di sana yang paling susah," ujar Wakil Dirut PT PLN itu. Kendati demikian, Rudiantara memastikan proyek Palapa Ring akan tuntas di akhir tahun ini. "Diharapkan selesai semuanya akhir tahun&nbsp;dan 2019 diharapkan bisa beroperasi," ujarnya. Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap makin banyak pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur nasional, terutama infrastruktur yang menambahkan konektivitas nasional dalam skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Dalam skema KPBU, kata Sri Mulyani, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan beberapa alternatif dalam hal pembiayaan. Alternatifnya yakni Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment (AP), Project Development Fund (PDF), serta credit guarantee (CG). VGF adalah dana jaminan yang diberikan pemerintah untuk membangun sarana infrastruktur. Dalam skema Availability payment, swasta membangun proyeknya sampai selesai. Setelah proyek ini beroperasi dan bisa diukur kinerjanya, pemerintah baru mulai membayarnya. Sementara credit guarantee adalah jaminan dari pemerintah untuk meningkatkan kelayakan proyek. Sri Mulyani menegaskan, Kemenkeu akan terus hadir dan memberikan sejumlah insentif fiskal dan kemudahan lainnya kepada investor yang mau menggarap proyek infrastruktur di tanah air. Di tempat lain, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) Armand Hermawan mengungkapkan, Palapa Ring Barat merupakan proyek pertama yang beroperasi yang pembiayaannya menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal itu diharapkan bisa menambah kepercayaan diri badan usaha untuk berinvestasi di sektor infrastruktur. &ldquo;Ini menunjukkan bahwa inovasi dari pemerintah berhasil untuk melibatkan badan usaha berinvestasi dalam sektor infrastruktur. Proyek Palapa Ring Barat menjadi salah satu bukti efektifnya inovasi dari pemerintah ini. Badan usaha pun diyakini semakin percaya diri untuk membantu pembangunan infrastruktur,&rdquo; katanya. Palapa Ring Barat dilaksanakan dengan skema KPBU. Untuk pembayarannya menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment. Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana AP berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO). "PT PII memastikan bahwa investor akan mendapatkan pengembalian investasinya sesuai yang dijanjikan dalam kesepakatan kerjasama. Kalau nanti ada gagal bayar ataupun keterlambatan pembayaran makan PT PII akan melakukan penalangan pembayaran,&rdquo; tukasnya.

Baru 40 Persen, Proyek Palapa Ring Ditarget Beropeasi Akhir 2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menkominfo rudiantara

Berita Terkini