<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wiranto-satu-hari-30-rakyat-indonesia-mati-karena-narkoba_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Ambon mengecam pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Pasalnya, mantan Ketua Umum Partai Hanura itu menyebut para pengungsi gempa Ambon bisa menjadi beban pemerintah apabila tidak segera kembali ke kediaman masing-masing.  Merespons hal itu, Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) langsung membuat 5 pernyataan sikap. Salah satu poinnya yaitu menganggap negara kerap tidak hadir untuk rakyat Maluku.  Menanggapi kritik tersebut, Wiranto menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersakiti atas ucapannya. Dia mengaku tidak bermaksud menyinggung para korban gempa Ambon.  "Apabila ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, secara resmi, tulus, saya minta dimaafkan," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (4/10).  Lebih lanjut, Wiranto meminta semua pihak kembali fokus pada penyelesaian masalah penanganan pascagempa bumi Ambon. Karena kondisi sejumlah wilayah terdampak harus segera dinormalkan. Masyarakatnya pun harus dipulihkan supaya bisa kembali menjalani aktivitasnya seperti sediakala.  "Dari laporan yang saya terima tadi masih ada saudara-saudara kita yang terdampak masih tinggal di hutan-hutan, tinggal di gunung karena ada rasa takut terhadap adanya tsunami atau pun gempa bumi susulan yang lebih dahsyat," imbuhnya.  Lebih lanjut, Wiranto memastikan, kabar adanya tsunami maupun gempa susulan tidaklah benar. Hasil pengamatan BMKG tidak menemukan indikasi tersebut. Sehingga masyarakat tak perlu khawatir kembali ke rumah.  Di tempat sama tokoh masyarakat Maluku Suaidi Marasabessy mengapresiasi permintaan maaf Wiranto, dia pun bisa memakluminya. Dia sepakat jika saat ini, seluruh pihak bersatu memulihkan kondisi Ambon dan sekitarnya.  "Tentunya yang kami harapkan ada tindak lanjut dari apa yg sekarang sedang terjadi Maluku berupa bantuan-bantuan yang harus segera dikerahkan oleh pemerintah pusat sehingga akibat dari bencana ini dapat segera dinetralisasi," ujar Suaidi.  Suaidi juga menuturkan, gempa yang terjadi di Ambon terbilang cukup parah dibanding gempa di wilayah lain. Sebab, area terdampaknya cukup luas, meliputi Ambon, Maluku, Saparua, Seram bagian Barat hingga Selatan. Oleh karena itu butuh penanganan cepat dari pemerintah.  "Mudah-mudahan dengan tindakan-tindakan nyata yang akan dilakukan, katakanlah penderitaan masyarakat Maluku terutama para pengungsi dapat segera diselesaikan," pungkasnya.

Sebut Korban Gempa Ambon Jadi Beban Pemerintah, Wiranto Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/moeldoko-baru.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan demonstrasi mahasiswa di depan Gerbang DPR, Senayan makin membesar. Mereka menolak disahkannya RUU KPK dan sejumlah RUU bermasalah lainnya.  Tak hanya di Ibu Kota, aksi demo kian marak dan sudah terjadi di mana-mana. Seperti di Jakarta, Yogyakarta, Medan, Bandung, Lampung, Semarang, Malang dan sejumlah kota-kota lainnya.  Saat ditemui usai menerima ketua DPRD se-Papua dan Papua Barat di kantornya, Selasa (24/9), Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mendadak irit bicara ketika ditanya soal aksi mahasiswa itu.  Moeldoko nampak ogah-ogahan menanggapi besarnya gelombang demonstrasi yang kian meluas sebagai bentuk Reformasi Jilid II. "(Tanya) yang lain saja," singkat Moeldoko.  Padahal, diketahui, pada 1 Oktober nanti akan digelar pelantikan anggota DPR periode 2019-20124. Kemudian, pada 20 Oktober 2019 pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin (Jokowi - Amin).  "Kami mendalami itu," jawab Moeldoko.  Soal tuntutan mahasiswa yang meminta perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK dibatalkan, serta menolak pengesahan RKUHP, Mantan Panglima TNI itu menjawab diplomatis.  "Pemerintah saat ini telah bersepakat dengan DPR untuk mengkaji lebih jauh revisi KUHP, berikutnya RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan lainnya. Jadi itu supaya dipahami seperti itu," jelas Moeldoko.  Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menganggap demo mahasiswa yang menyuarakan penolakan terhadap Revisi KUHP sudah tidak relevan lagi. Sebab, pembahasan revisi KUHP itu sendiri telah dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo.  "Presiden memutuskan, terutama setelah kemarin bertemu dengan pimpinan DPR dan anggota DPR, beliau dengan jelas menyampaikan bahwa untuk RKUHP, pertanahan, kemasyarakatan, minerba dan ketenagakerjaan lebih baik ditunda. Sedangkan yang sudah diputuskan, yaitu UU KPK, MD3 dan UU Tata Cara Pembuatan UU," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).  Penundaan pembahasan tiga revisi aturan itu merupakan kebijakan Jokowi untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Karena itu, Wiranto menganggap massa aksi yang masih melakukan aksi demo dengan isu yang ada saat ini tidak relevan.  "Sebenarnya demonstrasi-demonatrasi yang menjurus pada penolakan UU Kemasyarakatan, KUHP, Ketenagakerjaan, itu sudah tidak relevan lagi, tidak penting lagi. Karena bisa memberikan masukan lewat jalur-jalur yang tidak perlu di jalanan, lewat jalur-jalur yang lebih etis, yakni dialog yang konstruktif, baik dengan DPR atau dengan pemerintah," kata Wiranto.  Oleh karena itu, mantan Panglima TNI ini mengimbau kepada para demonstran untuk mengurungkan niat menyampaikan aspirasi jika mengangkat isu-isu di atas. Sebab, menurut Wiranto, massa aksi akan mengganggu stabilitas dalam negeri.  "Hanya akan menguras energi kita, membuat masyarakat kita tak tentram, mengganggu ketertiban umum, dan sebagainya," tandas Wiranto.

Moeldoko dan Wiranto Berbeda Pendapat Soal Masifnya Aksi Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/wiranto-haritsah.jpg" alt="Menko Polhukam Wiranto (tengah) ketika menghadiri acara Yospan Papua di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9). (Haritsah Almudatsir/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Wiranto (tengah) ketika menghadiri acara Yospan Papua di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9). (Haritsah Almudatsir/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah mengakhiri masa berkantornya di Papua. Jenderal Bintang empat kelahiran Palembang itu akan kembali berdinas di Ibu Kota, karena kondisi di Papua maupun Papua Barat sudah berangsur kondusif.  "Oh iyah (berkantor sementara Kapolri selesai), masa Kapolri terus menerus berkantor di sana (di Papua)," kata Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol Martuani Sormin kepada JawaPos.com, Senin (9/9).  Meski begitu, Martuani memastikan kerja polri di Papua dan Papua Barat belum berakhir. Aparat akan tetap fokus pada terciptanya suasana kondusif di semua wilayah Bumi Cendrawasih. Selain itu, tidak menutup kemungkinan Tito akan kembali lagi ke Papua.  "(Kapolri) bisa (kembali lagi ke Papua), tergantung situasi," tegasnya.  Martuani menyampaikan, saat ini di Papua masih ada 4.900 personel yang disiagakan. Sedangkan di Papua Barat ada 1.800 personel. Total polisi yang disiagakan masih sekitar 6.700.  Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta, agar keberadaan pasukan pengamanan di Papua tidak dianggap sebagai simbol bahwa situasi di sana masih genting. Karena, sesungguhnya jumlah pasukan itu tidak sampai satu persen dari total seluruh personil TNI-Polri yang totalnya sebanyak 850 ribu personil.  Para pasukan ini juga masih memiliki tugas yang harus diselesaikan. Di antaranya mengamankan objek vital, fasilitas umum agar tidak dirusak. Kerja mereka pun sudah diintruksikan supaya melakukan pendekatan persuasif. Sehingga masyarakat lokal dan pendatang bisa hidup berdampingan.  "Misi tambahannya membersihkan puing-puing, sehingga PUPR masuk dan membangun kembali, sesuai instruksi presiden agar dilakukan pembangunan kembali agar berfungsi fasilitas umum itu," kata Wiranto.  Di sisi lain, mantan Ketua Umum Partai Hanura itu menyebut, hasil berkantor sementara Panglima TNI dan Kapolri berbuah manis. Setelah banyak melakukan dialog, situasi kondusif akhirnya tercipta.  "Kapoli dan Panglima berkantor sepekan di sana dan meninjau langsung, bicara sama mereka, berbincang dengan rakyat, melihat langsung psikologi rakyat disana, dan sudah dilaporkan ke presiden," tambahnya.  Kapolri dan Panglima saat di Papua juga telah melaksanakan tradisi bakar batu bersama masyarakat lokal. Tradisi ini merupakan simbol kebersamaan. "Mereka menyerukan perdamaian, mayoritas mereka nggak menghendaki kerusuhan, banyak menyesalkan itu terjadi," jelasnya.  Sebelumnya, intimidasi yang dialami mahasiswa Papua di Malang, dan Surabaya, Jawa Timur berbuntut panjang. Senin (19/8) pagi kerusuhan pecah di Manokwari, Papua Barat dan beberapa titik lain. Sejumlah elemen masyarakat menggelar demontrasi di sejumlah titik. Kontak senjata pun terjadi antara petugas keamanan dengan kelompok perusuh dari Paniai di depan kantor Bupati Deiyai, Rabu (28/8). Akibatnya 1 orang anggota TNI tewas dan 5 aparat lainnya terkena panah.  Total sampai dengan Kamis (5/9), polisi telah menetapkan 87 orang tersangka dalam kerusuhan ini. Mereka terdiri dari pihak yang berada di Papua dan Papua Barat, Jawa Timur, serta DKI Jakarta. Belum lama ini, polisi juga menangkap IBL yang diduga sebagai aktor intelektual lapangan yang menyebabkan kerusuhan.

Berbuah Manis, Wiranto Happy Tito dan Hadi Sepekan Berkantor di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Wiranto-Baru.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai meninjau lokasi pembangunan hunian tetap di Sulawesi Tengah (Sulteng), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto langsung memimpin rapat koordinasi di kantor Gubernur Sulteng. Dalam rapat itu, Wiranto mengimbau supaya masyarakat tidak lagi tinggal di daerah yang sudah ditandai sebagai zona merah.  Keterangan tersebut disampaikan oleh Wiranto lantaran Palu termasuk salah satu daerah yang berada di atas sesar Palu. "Termasuk ring of fire yang rawan bencana," terangnya. Informasi tersebut diperoleh Wiranto dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Di samping menyebutkan bahwa zona merah berbahaya untuk tempat tinggal, data itu menyatakan bahwa bencana di Palu bisa terjadi secara periodik.  Untuk itu, butuh langkah antisipasi yang tepat dan cermat. Salah satunya dengan mengosongkan zona merah dari hunian masyarakat. Itu penting lantaran kondisi saat ini masih banyak masyarakat tinggal di sana. Mereka enggan pindah meski pemerintah daerah sudah membuat kebijakan khusus terkait zona merah maupun zona rawan tersebut.  "Kenyataannyan masih ada masyarakat yang tidak menaati di mana mereka masuk di zona merah," sesal Wiranto. Untuk itu, dia juga meminta supaya pemerintah daerah lebih tegas. Tujuannya tidak lain supaya masyarakat sadar bahwa tinggal di zona merah atau zona rawan bencana bisa mengancam keselamatan mereka. "Alasannya yaitu alasan keselamatan masyarakat sendiri," bebernya.  Apabila kembali terjadi bencana namun masih ada masyarakat tinggal di zona merah, bukan tidak mungkin ada lagi korban meninggal dunia. "Jangan sampai ada bencana kemudian muncul korban," imbuhnya. Karena itu pula, hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah bersama pihak swasta tidak hanya disiapkan untuk korban gempa bumi, tsunami, maupun likuifaksi. Melainkan juga disiapkan untuk masyarakat yang tinggal di zona merah.  Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga yang turut hadir dalam rapat koordinasi menegaskan hal itu. Dia menyatakan, yang jadi prioritas pemerintah saat ini adalah masyarakat korban bencana. "Dan yang (tinggal) di zona merah," imbuhnya. Secara keseluruhan jumlah kebutuhan hunian tetap di Sulteng sebanyak 11.788 unit. Namun angka itu masih mungkin berubah. Sebab, validasi masih berjalan.  Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyatakan, validasi tersebut ditarget paling lambat tuntas dalam dua pekan. "Itu salah satu yang dirapatkan, memfinalkan data. Dua minggu itu pemda harus memberikan data terakhir," terangnya. Pemerintah pusat butuh data itu untuk memastikan jumlah hunian tetap yang harus dibangun di Sulteng. Pendataan dilaksanakan pararel dengan pembangunan yang sudah mulai berjalan.

Pemerintah Imbau Korban Gempa Sulteng Tinggalkan Zona Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kerusuhan-dery-2.jpg" alt="Bus polisi yang terparkir di bawah flyover Slipi dirusak dan dibakar oleh perusuh. (DeryRidwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bus polisi yang terparkir di bawah flyover Slipi dirusak dan dibakar oleh perusuh. (DeryRidwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi terus berupaya menyelidiki kasus dugaan rencana pembunuhan empat tokoh nasional yang melibatkan Mayjen (pur) Kivlan Zein dan politikus Habil Marati. Sebab, bisa jadi mereka hanya kaki tangan.  Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (pur) Moeldoko yakin masih ada dalang atau aktor utama yang belum terungkap.  Moeldoko mengatakan bahwa pernyataan pihak kepolisian terkait pelaku kerusuhan pada 21-22 Mei lalu sebatas permukaan. Sebab, yang diungkap polisi sebetulnya sebatas asal usul senjata. Belum sampai ke dalang di balik peristiwa tersebut. "Jadi, kemarin belum sampai ke dalang kerusuhannya. Kemarin lebih mengungkap asal usul senjata dan mau dipakai apa senjata itu," ujarnya di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, kemarin (12/6).  Dengan demikian, mantan panglima TNI tersebut menyebutkan bahwa potensi adanya sosok yang lebih tinggi dari Kivlan Zein dan Habil Marati masih terbuka. "Ya, bisa ada. Bisa. Bagaimana nanti hasil investigasi berikutnya," imbuh dia.  Moeldoko menambahkan, mengungkap identitas aktor utama tidaklah mudah. Polisi membutuhkan waktu untuk membongkarnya. "Nanti ketahuan siapa yang sesungguhnya. Ini masih proses. Hanya memakan waktu," tuturnya  Karena itu, Moeldoko juga meminta publik tidak mudah melakukan labelisasi dalam situasi seperti ini. Sebab, itu bisa mengacaukan situasi. Salah satunya menyangkut Tim Mawar yang dikait-kaitkan. Dia menegaskan, tim tersebut sudah dibubarkan. "Tidak ada Tim Mawar. Kalau perorangannya kita enggak tahu, nanti polisi yang lebih tahu dari hasil penyidikan," terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wiranto-satu-hari-30-rakyat-indonesia-mati-karena-narkoba_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menambahkan, penyelidikan atau investigasi terhadap kerusuhan akan terus dilakukan. Menurut dia, masih ada sejumlah insiden yang belum klir. Khususnya terkait adanya sembilan korban meninggal akibat luka tembak.  Wiranto menuturkan, peristiwa penembakan sangat janggal. Sebab, dalam aksi damai, hubungan antara aparat dan massa sangat harmonis. "Bahkan, buka puasa saja aparat keamanan kan dengan para pendemo sama-sama, sama-sama salat, bagus sekali," ujarnya di kompleks istana kepresidenan Jakarta.  Masalahnya, jatuhnya korban justru terjadi saat malam. Kala itu kelompok perusuh mulai datang dan mengakibatkan bentrok hingga aksi penyerangan ke asrama Brimob di Petamburan. Bisa saja, kata dia, tembakan datang dari oknum yang sengaja membuat onar. "Nah, sekarang korban inilah yang sedang kita dalami. Siapa yang menembak, tembakan dari mana," terangnya.  Polri sempat menyebut bahwa korban tewas diduga merupakan perusuh. Namun, hal tersebut tidak lantas diterima, harus ada pembuktian. Desakan untuk itu muncul dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).  Mereka meminta Polri dan pemerintah mengusut secara tuntas, apa yang terjadi ketika kerusuhan. Tidak melulu memprioritaskan adanya percobaan pembunuhan terhadap empat pejabat publik yang diduga dilakukan Kivlan Zein. "Di sisi lain, tewasnya sembilan warga dalam kerusuhan dan ratusan orang yang ditangkap juga sama pentingnya," ucap Wakil Koordinator Kontras Feri Kusuma.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_AKSI-KERUSUHAN_MIFTAHULHAYAT-10-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kerusuhan 21-22 Mei. (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)  Dalam beberapa kesempatan, Polri memang menyebutkan bahwa mereka tidak menggunakan peluru tajam. Tetapi, menggunakan peluru karet yang selongsongnya saja berlapis timah. Hal itu hanya diperkuat beberapa pernyataan warganet yang mendukung aksi aparat dalam memukul mundur para demonstran saat itu. Tanpa mengetahui dengan betul, jenis peluru apa yang benar-benar digunakan polisi.  Terlebih, ada korban di bawah umur. Kontras sangat mendesak polisi dan pemerintah untuk benar-benar fokus pada kasus secara keseluruhan. Tiga korban masih di bawah umur, yakni 15, 16, dan 17 tahun.  Staf Research and Development Kontras Rivanlee Anandar juga menjelaskan bagaimana seharusnya kasus itu bisa diselesaikan dengan mudah. Sebab, Polri memiliki data terkait siapa saja anggotanya yang bisa memegang senjata api. Lengkap dengan jenis senjata api apa saja yang mereka gunakan.  Karena itu, Kontras meminta Presiden Joko Widodo segera bergerak menangani kasus tersebut. Salah satunya dengan membentuk tim pencari fakta. Dengan begitu, kasus bisa diusut dengan tuntas, siapa saja yang menÂ­dalangi tewasnya para demonstran tersebut. Termasuk beberapa lembaga yang seharusnya ikut turun mendesak pemerintah.  Sementara itu, menanggapi Kontras, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menjelaskan, perlu dipahami bahwa polisi belum mengetahui secara keseluruhan tempat kejadian perkara (TKP) dan penyebab kematian para korban tersebut. "Untuk awal masih diduga sebagai pelaku kerusuhan," ujarnya.  Meski demikian, polisi tetap akan menelusuri di mana korban meninggal dan bagaimana peristiwanya serta mengetahui para saksinya. Hal tersebut menjadi titik awal penyelidikan kepolisian. "Semua ada prosesnya."  Asep menambahkan, mengetahui TKP begitu penting untuk dapat menyusun konstruksi peristiwa. Misalnya, dari mana arah tembakan, jarak tembak, dan menentukan saksi. "Maka, nanti juga ini ditangani bersama tim investigasi gabungan kerusuhan 22 Mei," terangnya.  Polisi Tunggu Kajian Dewan Pers  Niat eks Komandan Tim Mawar Mayjen (pur) Chairawan untuk melaporkan Tempo ke Bareskrim terkait pemberitaan kerusuhan 22 Mei tertunda. Sebab, Bareskrim memastikan bahwa laporan tersebut harus menunggu hasil kajian dan rekomendasi dari Dewan Pers.  Kuasa hukum Chairawan, Herdiansyah, menjelaskan bahwa setelah berkonsultasi dengan Bareskrim, laporan itu belum bisa diterima karena menunggu hasil dari Dewan Pers. "Di Dewan Pers masih laporan, belum sampai sidang," urainya.  Karena itu, rencananya Selasa pekan depan pihaknya datang ke Dewan Pers untuk memastikan proses laporan tersebut. Dengan begitu, hasilnya nanti bisa menjadi rujukan proses yang ada di Bareskrim.  Sementara itu, pengacara Kivlan, Muhammad Yuntri, membantah tudingan polisi.  Menurut dia, hingga saat ini pihak Kivlan belum diperbolehkan kepolisian untuk bertemu dengan HK alias Iwan, salah seorang perencana pembunuhan. Dia sendiri mengaku ingin menanyakan pengakuan Iwan itu secara langsung. "Dikhawatirkan cerita Iwan dengan yang kami terima dari Pak Kivlan itu berbeda," ungkap dia.

Bisa Saja Ada Sosok di Atas Kivlan-Habil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ngajak-golput-dijerat-uu-ite-bpn-curiga-wiranto-punya-motif-lain_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto berpendapat orang yang mengajak golput bisa dipidana dengan UU ITE atau UU KUHP." width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto berpendapat orang yang mengajak golput bisa dipidana dengan UU ITE atau UU KUHP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto turut berbela sungkawa atas meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sampai saat ini data yang diterima sudah mencapai 139 orang. Para korban disebut sebagai pahlawan demokrasi.  "Bahkan sampai saat ini kita masih menyesalkan adanya korban yang meninggal 139 petugas. Itu kita mendoakan agar arwah para pahlawan demokrasi," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).  Banyaknya korban jiwa ini lanjut Wiranto, harus membuat rakyat mengapresiasi kinerja penyelenggara pemilu. Pasalnya mereka sudah berusaha begitu keras untuk membuat pemilu berjalan baik.  Oleh sebab itu, Wiranto tak mau ada pihak yang melayangkan tuduhan negatif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Karena hal itu akan menyakiti keluarga para korban.  "Sangatlah tidak tepat atau tidak pada tempatnya kalau melakukan fitnah, cacian, dan membuat tuduhan-tuduhan yang menyedihkan dan tidak berdasar," tegasnya.  Diketahui, sampai pukul 16.30 Selasa (23/4), tercatat sebanyak 119 petugas KPPS meninggal dunia ditambah 548 sakit dan dalam perawatan, semuanya tersebar di 25 provinsi di Indonesia.  Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, dengan adanya kasus tersebut pihaknya berharap tidak ada lagi pemilu yang dilakuan secara serentak.  “Pemilu serentak dengan lima kotak suara cukup sekali saja. Jangan lagi dilaksanakan. Kami juga merasakan khususnya temen-temen kami di daerah. Tentu ini harga yang sangat mahal untuk demokrasi,” ujar Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (23/4).

Wiranto Minta Masyarakat Tak Tuding Negatif Penyelenggara Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ngajak-golput-dijerat-uu-ite-bpn-curiga-wiranto-punya-motif-lain_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto berpendapat orang yang mengajak golput bisa dipidana dengan UU ITE atau UU KUHP." width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto berpendapat orang yang mengajak golput bisa dipidana dengan UU ITE atau UU KUHP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto membantah jika ada konspirasi antara pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu. Menurutnya, itu merupakan tuduhan tanpa dasar.  "Tuduhan tersebut tentu sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar dan tidak berdasar, yang diarahkan untuk mendelegitimasi pemerintah dan penyelenggara Pemilu," ujar Wiranto usai memimpin Rakorsus di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).  Wiranto menjelaskan, komisioner KPU dan Bawaslu dipilih oleh DPR RI, bukan oleh Presiden. Sehingga kemungkinan untuk terjadi konspirasi sulit terjadi.  Selain itu, KPU dan Bawaslu juga bersifat mandiri. Sehingga independensinya bisa terjaga. "Dengan demikian tidak berada di bawah kendali pemerintah," imbuhnya.  Lebih lanjut, Wiranto menuturkan, apabila terjadi sebuah konspirasi, dipastikan dirinya akan mengetahui lebih awal daripada publik. Namun, sejauh itu tidak ada bukti telah terjadi kecurangan secara masif itu.  "Saya sebagai Menko yang membidangi politik nasional, pasti akan berperan aktif atau paling tidak tahu kalau memang konspirasi itu ada," tegasnya.  Oleh sebab itu, mantan Ketua Umum Partai Hanura itu meminta agar masyarakat tidak termakan isu-isu bohong itu. Apalagi jika terprovokasi berbuat di luar ketentuan hukum.  "Melalui penjelasan ini saya mengharapkan masyarakat jangan percaya terhadap berita-berita yang menyesatkan tersebut, apalagi terhasut untuk melakukan gerakan-gerakan yang hanya akan mengganggu kedamaian dan keamanan nasional," pungkas Wiranto.

Wiranto Tegaskan Tak Ada Konspirasi Antara Pemerintah, KPU dan Bawaslu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wiranto-satu-hari-30-rakyat-indonesia-mati-karena-narkoba_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto memimpin Rapat Kordinasi Khusus (Rakorsus) tingkat menteri. Rapat kali ini membahas permasalahan pasca pemungutan suara Pemilu 2019.  Rakorsus di gelar di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, JL. Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (24/4). Diikuti pula oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Sedangkan, Jaksa Agung dan Kementerian Informasi dan Informatika diwakilkan.  Wiranto mengatakan, rakorsus kali ini akan fokus membahas kordinasi tiap kementrian guna mengawal perhitungan suara yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Supaya hasil penghitungan suara bisa terjaga legitimasinya.  "Kita kawal dengan baik, kita amankan dari segala intervensi-intervensi yang dapat mengganggu aktivitas petugas KPU baik di daerah maupun di pusat," kata Wiranto.  Wiranto pun meminta agar kementerian terkait ikut menjaga hasil pemilu. Terutama agar terhindar dari kabar-kabar bohong maupun kecurangan lainnya.  "Kita akan membahas banyak hal. Tentang hoaks, tuduhan-tuduhan tentang adanya konspirasi-konspirasi pemilu dan sebagainya," ungkap Wiranto.  Meski begitu, Wirato mengaku bersyukur proses pemungutan suara pada 17 April lalu bisa berjalan dengan aman dan damai. Tidak ada gangguan yang berpengaruh signifikan terhadap jalnnya pemilu.  "kita bersyukur bahwa yang dulu diisukan adanya kerusuhan, hal-hal yang mengganggu keamanan pelaksanaan pemilu ternyata tidak terjadi pada saat pelaksanaan pemilu," pungkasnya.

Wiranto Pimpin Rakorsus Bahas Masalah Usai Pemilu Serentak 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wiranto-satu-hari-30-rakyat-indonesia-mati-karena-narkoba_m_.jpg" alt="Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Wiranto. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemungutan suara dalam pemilu serentak Rabu (17/4) menuai pujian dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebutkan, partisipasi pemilih tahun ini sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebanyak 77,5 persen.  Keterangan tersebut disampaikan Wiranto kemarin (18/4). "Partisipasi pemilih mencapai 80,9 persen," ungkapnya.  Dengan demikian, angka golput atau yang tidak mencoblos hanya 19,1 persen.  Selain menunjukkan keberhasilan pemilu, Wiranto menilai angka itu menunjukkan bahwa pilihan rakyat punya legitimasi tinggi. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu, lanjut dia, tidak lepas dari peran serta seluruh masyarakat. Baik peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pemerintah, maupun aparat keamanan.  Karena itu, dia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat. Di samping lancarnya penyelenggaraan pemilu, stabilitas keamanan yang tetap terjaga turut diapresiasi. "Semoga kondisi ini dapat berlanjut sampai tahapan akhir pemilu serentak tahun 2019," imbuhnya.  Sebagai tindak lanjut pasca pemungutan suara dua hari lalu, kemarin Wiranto mengumpulkan pejabat teras dari berbagai instansi untuk rapat. Mulai TNI, Polri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), sampai Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).  Dalam rapat tersebut, Wiranto menyampaikan imbauan untuk masyarakat. "Menghargai ajakan para capres dalam pemilu serentak tahun 2019 untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.  Dia juga meminta seluruh peserta pemilu melarang pendukung masing-masing untuk memprovokasi dan melakukan tindakan yang bisa mengganggu keamanan, kenyamanan, serta ketertiban. ''Masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan,'' tegas mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tersebut.  Semua itu, lanjut Wiranto, dilakukan sambil menunggu hasil pemilu yang tengah diproses KPU. Dia menekankan, semua pihak harus menghormati proses finalisasi hasil pemilu. Berkenaan dengan TNI maupun Polri, Wiranto menyebutkan, dua alat negara itu sudah diberi tugas untuk bertindak tegas apabila ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dan menimbulkan gangguan keamanan.  Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan, kelancaran pemilu yang sudah disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat wajib dijaga. Dia menyampaikan, tingginya partisipasi pemilik hak suara merupakan hal yang positif.  Dia menyebutkan, pemilu serentak yang baru saja dilaksanakan di tanah air sangat kompleks. Sebab, masyarakat tidak hanya memilih presiden dan wakilnya, tetapi juga legislator di DPR, DPRD, serta DPD. ''Itu dilaksanakan dalam one day dan sukses,'' ungkap Tito.  Angka partisipasi pemilik hak suara yang lebih dari 80 persen, kata dia, semakin mengukuhkan keberhasilan pelaksanaan pemilu. ''Jadi, siapa pun yang terpilih mendapat kredibilitas dan legimitasi dukungan rakyat yang tinggi,'' ujarnya.  Sementara itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi menyampaikan, pihaknya belum memiliki angka riil mengenai partisipasi pemilu. Sebab, data pasti harus menunggu proses rekapitulasi form C1. Namun, jika merujuk pada data quick count sejumlah lembaga survei, angka partisipasi sangat positif.  ''Kami sudah mengontak lembaga survei yang melakukan quick count. Sudah kami cek tingkat partisipasinya, mungkin 78 sampai 82 persen,'' ujarnya di kantor KPU kemarin. Jika data tersebut valid, lanjut dia, artinya target yang dicanangkan KPU sudah terlampaui. Sebelumnya, KPU menargetkan angka partisipasi 77,5 persen.  Pram menambahkan, meningkatnya angka partisipasi juga dapat dirasakan di TPS-TPS. Berdasar laporan dari daerah, antusiasme masyarakat terpantau sangat tinggi. Bahkan, malam sebelum coblosan, arus lalu lintas di bandara, stasiun, maupun terminal terpantau cukup padat. ''Kami bersyukur karena tingkat partisipasi publik terlihat meningkat,'' ucapnya.

Partisipasi Pemilih Lampaui Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wiranto-imbau-lembaga-pemilu-asing-tidak-buat-onar_m_.jpg" alt="Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menggelar video conference dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia memberi arahan agar pemilu berjalan aman, tertib, dan lancar.  Ia bersyukur tahapan demi tahapan sebelumnya telah berjalan dengan baik, kendati tak menafikkan ada permasalahan teknis di beberapa daerah. Pemerintah, penyelenggara, dan seluruh stakeholder terkait katanya akan memperbaikinya.  Kini semua pihak harus fokus untuk hari pencoblosan. Ia memerintahkan agar tahap ini pun dapat dilaksanakan secara aman, damai, tertib, dan sukses  Aman kata Wiranto berarti pemilih berangkat dari rumah sampai TPS tanpa ancaman. "Melaksanakan hak pilih mereka bebas dan tetap rahasia," ujarnya saat membuka rapat di Kantor Kementerian Polhukam di Jakarta, Senin (15/4).  Lancar yakni penyelenggara harus sudah menyiapkan kelengkapan di TPS dan penghitungan. Sukses yaitu pencoblosan menghadirkan satu suara rakyat yang menghantar kepada pemimpin yang membawa bangsa ini lebih baik lagi selama lima tahun ke depan.  "Tidak mungkin tanpa keamanan dapat lancar. Tidak mungkin sukses kalau tidak lancar," sebutnya.  Lebih lanjut Wiranto menuturkan bahwa ujung tombak pelaksanaan pemilu ada di daerah masing-masing. Untuk itu, ia meminta kepada aparat keamanan terkait untuk mengawasi dan menetralisir semua gangguan yang dapat mengusik kelancaran pemilu.  "Kalau ada indikasi pihak tertentu yang ganggu, ancam lancarnya pemilu, segera temukan, cari, dan netralisir dengan segera. Jangan sampai kita lengah," tegas Wiranto.  Aparat harus bisa membuat dan menciptakan ruang yang aman bagi para pemilih untuk dapat berangkat dari rumah ke TPS dan melaksanakan pemilihan dengan bebas tanpa tekanan. Bila perlu, bantu penyelenggara pemilu apabila ada sesuatu yang kurang.  "Pasang mata dan telinga, netralisir setiap indikasi yang ganggu pemilu. Cari temukan dan atasi sebelum mereka lakukan kegiatan yang ganggu pemilu dan pemilih," imbaunya lagi.  Penghitungan suara juga perlu dikawal dengan ketat. Terakhir, netralitas sebagai aparat juga harus dijaga.  "Gunakan moto yang saya sampaikan bahwa menangamankan pemilu adalah kehormatan. Pemilih sukses adalah kebanggaan kita," pungkas Wiranto.

Video Conference dengan Forkopimda, Wiranto Perintahkan Tangkap Pengacau Pemilu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menkopolhukam wiranto

Berita Terkini