<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Gereja-Yasonna.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan, pemerintah terus berkomunikasi dengan DPR RI agar proses ratifikasi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura dapat segera diselesaikan. Hal ini dilakukan, agar perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura bisa segera terealisasikan.  “Pemerintah akan mendorong percepatan proses ratifikasi dan kami percaya bahwa seluruh pihak terkait akan memiliki pandangan yang sama, mengingat besarnya manfaat yang akan kita peroleh dalam upaya mengejar pelaku tindak pidana,” kata Yasonna dalam keterangannya, Rabu (2/2).  “Perlu dipahami bahwa selama ini, upaya memulangkan pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke Singapura maupun transit di Singapura, kandas karena tidak adanya perjanjian bilateral,” sambung Yasonna.  Perjanjian ekstradisi, lanjut Yasonna, pada pokoknya adalah perjanjian yang mengatur tata cara penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu tindak pidana oleh suatu negara, kepada negara yang meminta penyerahan. Bentuk kejahatan yang disepakati untuk dapat dijadikan dasar ekstradisi juga diatur dalam perjanjian tersebut.  Sesuai hasil kesepakatan, perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura mencakup 31 tindak pidana, antara lain tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan korupsi.  Tidak hanya itu, Yasonna menambahkan bahwa perjanjian ini juga bersifat dinamis, karena kedua negara sepakat untuk menggunakan prinsip open ended dalam menentukan jenis tindak pidana yang dapat diekstradisi. Hal ini merupakan upaya untuk mengantisipasi kejahatan lainnya di masa mendatang yang disepakati kedua pihak, sehingga mekanisme ekstradisi dapat tetap dilaksanakan.  Selain itu, dengan memanfaatkan ketentuan retroaktif yang diperpanjang menjadi 18 tahun, ekstradisi masih dapat dimohonkan untuk mereka yang melakukan tindak pidana tersebut di masa lampau.  “Jika perjanjian ekstradisi ini selesai diratifikasi dan disahkan dengan undang-undang, penegak hukum dapat langsung memanfaatkan mekanisme ini untuk mengejar pelaku tindak pidana. Tentunya, kami selaku central authority dari ekstradisi akan memberikan upaya terbaik untuk membantu menangani permohonan yang disampaikan,” tegas Yasonna.  Terlebih tak dipungkiri, Singapura merupakan negara yang cukup selektif dalam membentuk perjanjian bilateral terkait ekstradisi. Walaupun Indonesia dan Singapura sama-sama merupakan anggota dari beberapa konvensi internasional, tetapi selama ini ekstradisi belum dapat dilakukan karena syarat utama ekstradisi dalam hukum nasional Singapura adalah adanya perjanjian bilateral.  Oleh sebab itu, Yasonna meyakini perjanjian ini adalah awal dari babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Dia memastikan, penegak hukum dapat memanfaatkan perjanjian ini untuk mengejar obligor dan debitur yang mengalihkan aset jaminan BLBI.  Dalam perkembangannya, pemerintah berupaya memulihkan kerugian negara akibat BLBI dengan melakukan eksekusi aset yang menjadi jaminan. Namun, proses eksekusi tersebut mengalami hambatan karena banyaknya aset yang telah mengalami peralihan kepemilikan.  Oleh karena itu, masa retroaktif selama 18 tahun ini sudah dapat memfasilitasi kebutuhan untuk menjerat mereka yang diduga mengalirkan uang ke luar negeri.  “Pemerintah tentunya memiliki berbagai pertimbangan dan telah melakukan inventarisasi kepentingan dalam melakukan negosiasi untuk mengubah masa retroaktif menjadi 18 tahun.” pungkas Yasonna.

Realisasikan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Menkumham-Yasonna-Laoly-Hendrak-Eka-8.jpg" alt="Menkumham Yasonna Laoly saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/21). Rapat yang diikuti juga oleh DPD RI itu membahas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. FOTO: HENDRA EKA/JA" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/21). Rapat yang diikuti juga oleh DPD RI itu membahas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. FOTO: HENDRA EKA/JA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna H Laoly menyatakan bahwa pemerintah sudah siap untuk membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dengan DPR RI. Yasonna optimistis pembahasan RUU TPKS segera diselesaikan.  "Kami pemerintah sudah sangat siap nanti kami bahas (RUU TPKS) dengan DPR dan kita dorong teman teman di DPR," kata Yasonna di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Jakarta Selatan, Kamis (6/1).  Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, DPR sudah memberikan calon beleid itu masuk sebagai usulan inisiatif. Dia meyakini, proses pengesahan calon beleid ini tinggal menghitung hari.  Yasonna juga mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau proses pengesahan RUU TPKS berlangsung lama. Karena, masyarakat sudah menanti beleid RUU TPKS.  "Kami diminta oleh Bapak Presiden (Jokowi) untuk terus memgadakan lobi dengan DPR terkait hal ini," tandas Yasonna.  Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan percepatan pembahasan RUU TPKS amat diperlukan mengingat makin banyak kasus kekerasan seksual yang harus ditangani serius. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban masih membutuhkan peraturan perundangan sebagai landasan hukum.  "Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dapat segera disahkan sehingga memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di Tanah Air," ujar Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Yasonna Sebut Pemerintah Tak Ingin Berlarut Pembahasan RUU TPKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/arm-mpr-dhanti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengucapkan selamat kepada Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono atas prestasinya dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Ucapan selamat tersebut diberikan dalam acara ‘Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2021 dan Pemberian Anugerah JDIHN Tahun 2021’, Jumat (2/12).  Di atas panggung utama dan disaksikan oleh ratusan undangan yang datang dari perwakilan kementerian, lembaga negara, pemerintahan daerah, dan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, Yasonna Laoly memberikan trofi dan sertifikat kepada Ma’ruf Cahyono.  “Selamat atas prestasi yang diraih,” ujar Yasonna Laoly kepada Ma’ruf Cahyono sambil menjabat tangan. Dalam penghargaan tersebut MPR meraih Anggota JDIHN Terbaik V Tahun 2021 Katagori Lembaga Negara.  Mendapat penghargaan yang demikian, Ma’ruf Cahyono merasa bersyukur atas prestasi yang diraih. Penghargaan yang diraih dikatakan sebagai bukti reformasi birokrasi yang berlandaskan transparansi dan akuntabilitas dengan berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi telah berjalan di ke-Setjen-an MPR.  “Penghargaan yang telah diraih menjadi motivasi bagi kita yang ada di ke-Setjen-an MPR untuk terus bekerja dan berinovasi,” ujarnya.  Dikatakan oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, itu bahwa selama ini di MPR, ada unit atau bagian yang mengelola informasi dan dokumentasi. Badan yang ada di Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi tersebut tidak hanya mendokumentasikan dan menginformasikan segala kegiatan pimpinan dan anggota MPR namun juga melayani masyarakat bila ingin mengetahui aktivitas yang ada.  “Badan yang kami kelola ini sifatnya terbuka,” tuturnya.  Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menurut pria asal Banyumas tersebut saat ini gencar dilakukan di ke-Setjen-an MPR. Penerapan aplikasi teknologi dilakukan menurutnya selain untuk mempercepat akses pelayanan juga untuk mencipakan e-government sesuai dengan instruksi dan dorongan pemerintah.  Yasonna Laoly saat memberi sambutan dalam acara itu mengatakan, tema JDIHN Menyongsong Digital Government sangat tepat waktu dan relevan degan arah kebijakan pemerintah saat ini dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan.  Dirinya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota JDIHN dari berbagai institusi, baik dari pusat maupun daerah. Pengelolaan JDIHN menurutnya diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 adalah sebuah tugas yang penting dalam proses penataan regulasi nasional yang sedang berlangsung.  Kementerian Hukum dan HAM yang sebagai pembina/Pusat JDIHN memiliki kewajiban untuk melaksanakan secara optimal tugas dan fungsi yang diembannya, melalui kerja sama dan sinergi dengan semua Anggota JDIHN. “Kami memberi apresiasi atas semua kinerja terbaik yang telah dicapai oleh JDIHN,” tuturnya.

MPR Raih Anggota JDIHN Terbaik V Kategori Lembaga Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Menkumham-Yasonna-Laoly-Hendrak-Eka-8.jpg" alt="Menkumham Yasonna Laoly saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/21). Rapat yang diikuti juga oleh DPD RI itu membahas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. FOTO: HENDRA EKA/JA" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/21). Rapat yang diikuti juga oleh DPD RI itu membahas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. FOTO: HENDRA EKA/JA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jenazah mendiang tokoh pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Anggota DPR RI Sabam Sirait rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu (3/10). Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly melayat ke rumah duka di Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.  Yasonna mengaku, Sabam Sirait merupakan sahabat dan guru politiknya. Dia menyampaikan, sudah mengenal Sabam Sirait sejak masih berkecimpung sebagai kader Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).  "Seorang sahabat dan seorang guru politik saya, sejak saya mahasiswa sudah sebagai kader GMKI tahun 70-an. Bahkan pada awal-awal Bang Sabam dengan teman-teman PDI pada waktu itu berjuang kampanye di Sumut, saya sudah terekspos dengan senior saya ini," ucap Yasonna.  Menurut Yasonna, dari pengalaman tersebut membentuk garis politik dirinya mengikuti jejak Sabam. Bahkan dia mengaku bisa menjabat Anggota DPR RI pada 2004 melalui arahan Sabam.  "Saya belajar tentang konsistensi tentang kesederhanaan dan integritas tentang benturan, tapi tidak meinggalkan prinsip keteguhannya dalam bersikap dan mengajarkan kami adik-adiknya," imbuhnya.  Dia lantas menyampaikan doa kepada almarhum Sabam agar. Menurutnya, banyak nasihat yang dia terima dari tokoh pendiri PDI Perjuangan tersebut.  "Keteguhan dalam jalannya, saya kira ini tauladan buat kami semua. Selamat jalan abang, terima kash," pungkas Yasonna.  Sabam Sirait meninggal pada Rabu (29/9) malam. Ayah dari politikus PDI Perjuangan, Maruarar Sirait ini sempat menjalani perawatan selama dua bulan di RS Siloam Karawaci karena menderita sakit paru-paru.

Kenang Sabam Sirait, Yasonna: Pintu Awal Saya Menuju Pentas Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Orient-P-Riwu-Kore1-Facebook-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan HAM belum memutuskan terkait status kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore. Menkumham Yasonna Laoly sendiri sebelumnya sudah memerintahkan jajarannya untuk segera membahas mengenai status kewarganegaraan Orient.  "Ditjen AHU masih membahas mengenai hal itu," kata sumber JawaPos.com di internal Kemenkumham, Senin (8/2).  Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, Yasonna telah memerintahkan Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar untuk segera membahas dicabut atau tidaknya status kewarganegaraan Orient. Perintah itu disampaikan Yasonna sebelum melakukan kunjungannya ke Bali beberapa waktu lalu.  "Kalau sudah diputuskan akan kami sampaikan," beber sang sumber dari Kemenkumham yang enggan disebutkan identitasnya.  Menkumham Yasonna Laoly dan Dirjen AHU Cahyo Rahadian Muzhar sudah dimintai konfirmasi mengenai hal ini. Namun keduanya urung memberikan tanggapan mengenai tindak lanjut dari status kewarganegaraan Orient yang hingga kini masih menjadi perdebatan.  Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan sudah memanggil Bupati terpilih, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient Riwu Kore untuk memastikan status kewarganegaraannya. Kemendagri berencana menunda pelantikannya, sampai persoalan ini selesai.  Pasalnya, belakangan baru diketahui bahwa Orient Riwu Kore merupakan warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat.

Kemenkumham Masih Bahas Status Kewarganegaraan Orient Riwu Kore

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-3-4.jpeg" alt="Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) dinilai rentan menambah korban jiwa akibat minuman oplosan (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Distribusi minuman beralkohol (minol) lewat Pusat Logistik Berikat (PLB) dinilai rentan menambah korban jiwa akibat minuman oplosan (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumhan) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan, Pemerintah belum membahas soal kemungkinan memasukkan RUU Larangan Minuman Beralkohol, ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021. Menurutnya, karena RUU tersebut belum resmi menjadi usul DPR RI.  "Hingga saat ini kami masih belum membahas tentang kemungkinan dimasukkannya RUU Larangan Minuman Beralkohol ke Prolegnas 2021, yang akan segera ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR," kata Yasonna dalam keterangannya, Senin (16/11).  "Kami mendengar Badan Legislasi DPR sendiri belum satu bahasa terkait RUU Larangan Minuman Beralkohol ini. Karenanya, Pemerintah masih dalam posisi melihat dulu bagaimana perkembangannya," sambungnya.  Yasonna meminta masyarakat tak perlu terlibat dalam polemik tak jelas tersebut. Mengingat RUU Larangan Minuman Beralkohol ini masih harus melewati proses panjang.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/11/2020/pks-tetap-perjuangkan-ruu-minol/">PKS Tetap Perjuangkan RUU Minol</a>  "RUU Larangan Minuman Beralkohol merupakan usulan atau inisiatif dari beberapa anggota DPR dan masih dalam pembahasan. Proses serta kajiannya masih panjang sebelum DPR mengambil keputusan apakah RUU ini akan dilanjutkan atau tidak," ucap Yasonna.  Untuk diketahui, RUU Larangan Minuman Beralkohol kembali dibahas di Baleg usai diusulkan oleh 21 anggota DPR RI dari fraksi PPP, PKS, dan Gerindra. RUU tersebut, pada saat ini baru dalam tahap penjelasan dari pengusul rancangan regulasi, untuk bisa dikaji oleh Baleg sebelum menentukan RUU Larangan Minuman Beralkohol bisa dilanjutkan atau tidak.  Seperti dilansir laman resmi DPR, RUU Larangan Minuman Beralkohol terdiri atas 7 bab dan 24 pasal. Namun, RUU tersebut masih menjadi wacana sejak pertama kali diusulkan pada 2015.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SrSUTMF2P7w

Yasonna Sebut RUU Larangan Minol Belum Tentu Masuk Prolegnas 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/syamsudin-Haris-640x446-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan wacana dibebaskannya 300 narapidana yang berumur 60 tahun. Hal ini sebagai upaya mitigasi pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19, di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).  "Saya kira tidak tepat jika napi koruptor, meskipun telah berusia 60 thn ke atas dan telah menjalani 2/3 masa hukuman, memperoleh hak pembebasan dengan alasan kemanusiaan karena wabah Covid-19," kata anggota Dewan Pengawas, Syamsuddin Haris dikonfirmasi, Jumat (3/4).  Pernyataan Syamsuddin berbeda pendapat dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyambut positif wacana dibebaskannya koruptor dari balik jeruji besi. Namun, Syamsuddin menyebut pelaku korupsi masuk ke dalam bagian kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.   Menurutnya, para koruptor pun tidak pernah memikirkan dampak dari kerugian negara yang ditimbulkannya. Sehingga tak beralasan untuk membaskan koruptor dari dalam tahanan.  "Jadi wacana revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 saya kira tidak tepat," jelas Syamsuddin.  Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyambut baik wacana Menteri Hukum dan HAm Yasonna Laoly yang akan membebaskan 300 narapidana korupsi. Menurutnya, langkah Yasonna merupakan hal yang positif sebagai upaya pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).  "Kami menanggapi positif ide pak Yasonna, sebagai respon yang adaptif terhadap wabah virus Covid-19, mengingat kapasitas pemasyaratan kita telah lebih dari 300 persen. Sehingga penerapan sosial distance untuk warga binaan dalam kondisi saat ini tidak memungkinkan, mereka sangat padat sehingga jaraknya tidak memenuhi syarat pencegahan penularan Covid-19," kata Ghufron dikonfirmasi, Kamis (2/4).  Ghufron menyampaikan, wacana dibebaskannya 300 narapidana korupsi merupakan pertimbangan kemanusiaan. Menurutnya, wacana yang dilontarkan Yasonna harus adanya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.  "Itu semua harus dengan perubahan PP 99/2012 tersebut yang berperspektif epidemi. Namun juga tidak mengabaikan keadilan bagi warga binaan lainnya dan aspek tujuan pemidanaan," ucap Ghufron.  Untuk diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonanga Laoly mengusulkan adanya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Keputusan ini tak lepas dari kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penyebaran virus korona.   Yasonna merinci, setidaknya empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui proses asimilasi dan integrasi melalui mekanisme revisi PP tersebut.  Kriteria pertama, narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan. Diperkirakan akan ada 15.442 terpidana narkotika yang akan dibebaskan.  Kriteria kedua, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Rencananya akan ada sekitar 300 koruptor yang akan dibebaskan.  Kriteria ketiga, bagi narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Namun harus ada pernyataan dari rumah sakit.  Terakhir, berlaku bagi narapidana warga negara asing (WNA) sebanyak 53 orang. Namun, wacana ini harus mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

Berbeda dengan Pimpinan KPK, Dewas Tak Setuju Koruptor Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yasonna-pemerintah-belum-bisa-bebaskan-abu-bakar-baasyir_m_.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, sampai saat ini Abu Bakar Ba" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, sampai saat ini Abu Bakar Ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disepakati antara Komisi III DPR dan pemerintah. Sepuluh fraksi yang hadir dalam rapat bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly itu sepakat tanpa ada catatan  "Izinkan saya untuk memberikan pengesahan revisi Undang-Undang KUHP untuk diketok. Bisa disepakati?" tanya Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsyudin di ruang rapat Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/9).  "Setujuu" jawab anggota Komisi III yang hadir.  ‎Selanjutnya Menkumham Yasonna mendatangani berita acara penyepakatan Revisi KUHP untuk di bawa ke rapat paripurna DPR pada 24 September 2019 ini.  Yasonna mengatakan, hasil revisi UU KUHP ini akan disahkan dan ini akan mengubah produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang telah berlaku dan diterapkan di Indonesia selama 73 tahun ini.  "Menjadi UU guna mewujudkan cita-cita bersama sebagai negara yang merdeka dan berdaulat untuk memiliki hukum," kata Yasonna.  ‎Politikus senior PDIP ini berharap Revisi KUHP yang akan segera disahkan di paripurna DPR dan bisa memnjadi payung hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa akan datang.  "Sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis guna menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum pidana," pungkasnya.‎

Setelah 73 Tahun, Revisi Undang-Undang KUHP Akhirnya Disepakati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/DPR-Sahkan-Revisi-UU-KPK-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat Paripurna yang dihadiri 289 dari 560 anggota DPR tersebut dengan agenda penga" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly berpidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). Rapat Paripurna yang dihadiri 289 dari 560 anggota DPR tersebut dengan agenda penga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan DPR telah menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan. Hasil kesepakatannya akan dibawa lebih dulu ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.  Salah satu poin yang disorot dalam revisi itu adalah soal kemudahan remisi untuk koruptor dan teroris. Karena bila revisi UU Pemasyarakatan disahkan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 99/2019, tentang tata cara remisi dan pembebasan terhadap narapidana tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi dan kejahatan keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transaksional dan teroganisasi, dianggap sudah tak berlaku.  Saat dikonfirmasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan ‎pemberian remisi adalah hak setiap warga negara. Karena pelarangan pemberian remisi sejatinya melanggar hak asasi manusia (HAM).  "Pokoknya semua orang punya hak remisi, pembatasan remisi itu melanggar HAM," ujar Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/9).  Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga tidak khawatir adanya revisi tersebut akan muncul persepsi memberikan angin segar bagi para koruptor dalam memperoleh remisi.  "Enggaklah, tidak ada (permudah remisi kepada koruptor)," katanya.  Sekadar informasi, ‎Revisi UU Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan telah disepakati oleh DPR dan pemerintah. Bila revisi UU Pemasyarakatan disahkan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 99/2019 yang mengatur syarat pemberian remisi otomatis tidak berlaku.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 diatur remisi dan pembebasan terhadap narapidana tindak pidana terorisme, narkotika, korupsi dan kejahatan keamanan negara dan kejahatan HAM berat, serta kejahatan transaksional dan teroganisasi.  Dalam Pasal 43A itu dijelaskan yang mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, bersedia menjadi justice collaborator, menjalani hukum dua pertiga masa pidana, menjalani asimilasi 1/2 dari masa pidana yang dijalani dan menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan.  Nantinya syarat narapidana akan mendapatkan remisi adalah, selama terpidana tersebut menjalani dua pertiga masa pidana dan juga berkelakuan baik. Tidak perlu menjadi justice collaborator.

Pemerintah dan DPR Permudah Remisi Koruptor, Ini Kata Yasonna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menkumhan Yasonna Laoly

Berita Terkini