<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/erick-dok-humas.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mendorong perusahaan rintisan (Startup) raksasa unicorn Indonesia lebih banyak lagi. Tercatat, Indonesia sendiri memiliki 8 unicorn dengan valuasi USD 1 miliar. Jumlah tersebut masih di bawah Tiongkok dan Amerika Serikat.  “China ada 101 unicorn, di Amerika ada 207 unicorn, di kita baru 8, karena itu BUMN melihat mapping ini, strategi ini kita harus menjadi bagian yang mendorong ini," ujarnya secara virtual, dikutip Rabu (29/9).  Erick menyebut, nantinya pemerintah melalui perusahaan pelat merah akan mendorong startup dari segi fasilitas infrastruktur, yang mana salah satunya melalui center dan cloud. Hal itu memaksa Telkom harus bertransformasi dan tidak hanya berfokus pada pendapatan saja.  "Kita harus hadir memastikan data center kita, cloud kita, jangan dimiliki asing semua. Kita harus menjadi bagian juga berkompetitif," tuturnya.  Selain itu, Erick melanjutkan pengembangan jaringan fiber optik terus dilakukan. Ia memaparkan, konektivitas jaringan fiber optik Telkom Group mencapai 165.805 km. Apalagi, saat ini sudah diluncurkan 5G BTS di mana telah dilakukan pembangunan dan instalasi jaringan 5G di 9 kota di Indonesia.  Disisi lain, Erick menambahkan, pihaknya juga akan mendorong pendanaan untuk startup. Hal itu dilakukan melalui Perusahaan pelat merah seperti BRI Ventures, Mandiri Capital, MDI, TMI.  "Tetapi kita juga mau pastikan foundernya orang Indonesia, perusahaannya beroperasi di Indonesia, dan tentu karena ini korporasi, kita berharap tadi memiliki prospek untuk go public di Indonesia," pungkasnya.

Ini Strategi Erick Dorong Unicorn Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/divestasi-51-persen-saham-freeport-ditarget-rampung-2019_m_162126.jpeg" alt="Menneg BUMN Rini Soemarno" width="100%">
<figcaption>Menneg BUMN Rini Soemarno</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) telah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan divestasi saham sebesar 51 persen. Selain itu, Freeport juga sepakat terkait pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) hingga 2022 mendatang, dan peningkatan negara dari kegiatan pertambangan Freeport. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih melakukan penghitungan berapa besaran nilai saham yang dilepas oleh PTFI. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, menargetkan proses divestasi saham Freeport harus bisa rampung pada kuartal I-2019. "Memang proses divestasinya sendiri kami menekankan proses divestasi ini harus selesai kuartal pertama 2019 dan cara perhitungan nilai," ujarnya Jakarta, Rabu (11/10). Target itu sendiri jelas berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, yang dalam surat penolakannya mengatakan jika proses divestasi itu bisa selesai pada akhir 2018. Sayangnya, Rini masih belum bisa menjelaskan alasan mundurnya proses divestasi tersebut. Pihaknya meminta waktu agar bisa terus melakukan evaluasi dan penghitungan terhadap proses tersebut maupun nilai sahamnya. "Kami sedang evaluasi bagaimana kami mengkalkulasi nilai dari Freeport itu sendiri. Pokoknya saat ini masih dalam tahap negosiasi," pungkasnya. (cr4/Hana)

Divestasi 51 Persen Saham Freeport Ditarget Rampung 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/rini-pastikan-pembiayaan-kereta-cepat-jakarta-bandung-segera-cair_m_161163.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dana segar dari China Development Bank (CDB) dipastikan cair bulan depan. Anggaran itu sendiri akan digunakan untuk proyek kereta cepat Jakarta - Bandung. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam diskusi santai dengan wartawan di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (5/10) malam. Dia menyebutkan, pinjaman yang akan cair nantinya akan berkisar USD 500 juta - USD 1 miliar (sekitar Rp 6,75 triliun hingga Rp 13,5 triliun, kurs USD=Rp 13.500). Proses pencairannya akan dilakukan secara bertahap guna menghindari beban bunga yang lebih besar. "Pinjaman bulan depan ditarik. Kita sudah selesaikan semua dengan CDB. Jumlahnya antara USD 500 - 1 miliar. Mungkin saya minta bertahap lah, karena kalau enggak bayar bunga lagi," terangnya. Sayangnya, saat ini Rini mengakui jika proyek tersebut masih terkendala beberapa hal. Salah satu yang tersulit adalah dalam hal pembebasan lahan. "Itu memang permasalahannya. Seringkali yang memakan waktu itu di pembebasan lahan," tandasnya.&nbsp;

Rini Pastikan Pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Segera Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/rini-beberkan-alasan-presiden-jokowi-revisi-target-35-ribu-mw_m_161156.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan target mega proyek pembangkit listrik 35 ribu MW. Hal itu diungkapkannya saat meresmikan PLTU Jawa 7,9 dan 10. Menanggapi hal itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyebut target tersebut tidak diturunkan, melainkan disesuaikan. Pasalnya, hal itu dilakukan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia tak kunjung menembus angka 6 persen. Penyebabnya, ekonomi global yang tak kunjung pulih. "Kita sadari betul pertumbuhan ekonomi dunia tidak sebaik yang kita harapkan sejak 2015, meski pertumbuhan ekonomi kita masih tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia," ujarnya di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (5/10) malam. Atas dasar itu, kata Rini, Presiden Jokowi merevisi target proyek listrik 35 ribu MW. Jika dipaksakan, proyek itu dipastikan tidak akan selesai sesuai target. Di sisi lain, pihaknya juga ingin menjaga agar PT PLN (Persero) tidak terbebani dengan berat. "(Jadi) perlu lakukan penyesuaian. Program boleh jalan, tapi ini soal waktu," tuturnya. "Inilah yang kita sesuaikan. Jangan sampai PLN terbebani dengan tiba-tiba pembangunan banyak tapi pertumbuhan demand tidak setinggi yang diharapkan," pungkasnya.&nbsp;

Rini Beberkan Alasan Presiden Jokowi Revisi Target 35 Ribu MW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/siap-ambil-alih-51-persen-saham-freeport-ini-strategi-menteri-bumn_m_161151.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui empat perusahaan tambangnya akan saling berjibaku dengan Pemerintah Provinsi Papua&nbsp; untuk mengambil alih 51 persen&nbsp; saham PT Freeport Indonesia (PTFI)&nbsp;yang akan didivestasi. Empat perusahaan tambang ini terdiri dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), yang akan menjadi induknya dan diisi oleh PT Bukit Asam (Persero), PT Timah (Persero) dan PT Aneka Tambang (Persero). Mereka akan bersatu dalam skema Special Purpose Vehicle (SPV). Selain itu, Rini juga menyebut BPJS Ketenagakerjaan ikut berpartisipasi. SPV sendiri merupakan suatu skema pembiayaan proyek, dimana biasanya terdapat sekelompok investor yang kemudian bertindak sebagai penanam saham (shareholder) dari sebuah perusahaan yang baru dibentuk, yang kemudian dikenal sebagai entitas bertujuan khusus (special purpose entity atau special purpose vehicle, disingkat SPV). Perusahaan SPV ini kemudian diharapkan mendesain, membangun, serta mengelola suatu proyek infrastruktur. "Secara garis besar akan dibentuk SPV yang melibatkan sejumlah BUMN tambang dengan Pemprov Papua dan Kemungkinan BPJS Ketenagakerjaan tapi mayoritas (saham) akan dimiliki BUMN," kata Menteri BUMN Rini Soemarno di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (5/10) malam. Rini menambahkan, pihaknya mendapat tugas dalam penghitungan biaya untuk divestasi ini. Hanya saja, saat ini prosesnya masih terus berjalan. "Dalam proses divestasi ini, Kementerian BUMN diberikan tanggung jawab melakukan kalkulasi dan komunikasi bersama Kementerian Keuangan dengan Freeport. Masih on progress divestasi ya maupun metode valuationnya. Masih negosiasi," pungkasnya.&nbsp;

Siap Ambil Alih 51 Persen Saham Freeport, Ini Strategi Menteri BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tersinggungnya-rini-saat-bos-kadin-sentil-bumn-soal-proyek-umkm_m_161149.jpeg" alt="Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) dalam diskusi santai dengan wartawan ditemani Direksi BUMN di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (5/10) malam." width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) dalam diskusi santai dengan wartawan ditemani Direksi BUMN di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (5/10) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam Rakornas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Selasa (3/10) lalu, Ketua Kadin, Rosan P. Roeslani mengeluhkan sepak terjang&nbsp; anak usaha BUMN yang menggarap 'lahan' milik swasta dan UMKM kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mendengar pernyataan tersebut, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengaku tersinggung berat. Dia justru mempertanyakan UMKM mana yang 'lahannya' digarap oleh BUMN. "Saya sangat tersinggung (sekali) mengenai UMKM itu. Yang mana UMKM nya? Tanya ketua Kadin (pak Rosan), UMKM yang mana?," ujarnya di Plaza Mandiri, Kamis (5/10) malam. Malah, lanjut Rini, pihaknya mendorong UMKM dalam mengembangkan lini bisnisnya dengan berbagai program yang ditawarkan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) salah satunya. Dia mencontohkan, sejumlah BUMN perbankan telah memberi pinjaman usaha ke sejumlah ibu-ibu di daerah. Pinjam itu berkisar dari Rp 2 - 5 juta untuk mikro dan Rp 5 - 25 juta untuk makro. "Jadi saya tersinggung, sangat tersinggung. Karena kami merasa BUMN-BUMN kami bukan hanya konsentrasi di usaha mereka, tapi bagaimana direksi-direksi BUMN menyadari bahwa masih banyak masyarakat yang berpendapat sangat rendah," tegasnya.&nbsp;

Tersinggungnya Rini Saat Bos Kadin Sentil  BUMN Soal Proyek UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/tiga-tahun-jokowi-jk-rini-sebut-560-km-jalan-tol-telah-beroperasi_m_161145.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengklaim dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (JK), sepanjang 560 kilometer (km) jalan tol telah beroperasi.&nbsp; Pencapaian ini dinilai membanggakan karena selama 40 tahun total jalan tol yang telah dibangun hanya sekitar 1000 kilometer. "Sebagai contoh, simpel saja dari tahun 2004 sampai 2014 penambahan pembangunan jalan tol 390 km kalau tidak salah. Selama tiga tahun dari awal 2015 sampai hari ini sudah terbangun selesai sudah dipakai 560 km, tidak sampai tiga tahun," ujarnya di Plaza Mandiri, Jakarta, Kamis (5/10) malam. Pencapaian itu, kata Rini, juga diikuti oleh program BBM satu harga. Sebanyak 25 daerah sudah menikmati harga BBM sama dengan di Pulau Jawa. Masih ada 29 daerah lagi yang saat ini masih dikebut. "Satu harga BBM di Papua, tadinya Papua harga BBM Rp 60 ribu - 70 ribu per liter, sekarang bisa menawarkan sama seperti Jakarta tanpa subsidi pemerintah. Ini kemampuan Pertamina sebagai perusahaan," jelas dia. Tidak hanya itu, bahkan harga semen mampu turun sebanyak 80 persen dari harga yang tadinya Rp 2,5 juta per sak, menjadi hanya Rp 500 ribu per sak. "Kita sudah bisa melakukan penurunan harga semen di titik seperti puncak Jayawijaya. (Dulu) satu sak semen Rp 2,5 juta, (sekarang) harganya Rp 500 ribu," pungkasnya.&nbsp;

Tiga Tahun Jokowi-JK, Rini Sebut 560 KM Jalan Tol Telah Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/cerita-jokowi-marahi-menteri-bumn-karena-rakusnya-anak-usaha-bumn_m_160772.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memprotes 'rakusnya' BUMN dalam menggarap proyek milik swasta dan UMKM. Padahal, proyek itu bukan bisnis intinya. Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengaku jauh sebelum pengusaha protes kepada dirinya, Menteri BUMN telah dimarahi. Hal itu dilakukannya saat rapat paripurna beberapa waktu lalu. "Saya setuju mengenai BUMN. Kemaren di rapat paripurna, sebelum pak Rosan (Ketua Kadin) ngomong disini (Rakornas Kadin). Silahkan tanya ke menteri yang hadir, kemarin saya marahin nggak," ujarnya di Rakornas Kadin, Jakarta, Selasa (3/10) malam. Selain itu, Presiden Jokowi juga menginginkan agar BUMN bisa bekerja sesuai inti bisnisnya, bukan menggarap proyek yang bukan bisnisnya. "BUMN ngurusin baju, saya marahin. Saya tunjuk langsung. Untuk apa jualan baju?," tuturnya. Mantan Wali Kota Solo ini mengaku heran mengapa jumlah anak usaha BUMN bisa mencapai 800 perusahaan. Dirinya pun meminta agar semuanya di merger sehingga lebih efektif dan efisien. "Betul BUMN ada 118 BUMN. Tapi anak cucunya 800. Saya perintahkan kemarin, 800 itu di merger atau di jual," tutupnya. Sebelumnya, Di depan Presiden Joko Widodo, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani mengeluhkan 'rakusnya' perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menggarap 'lahan' UMKM maupun swasta. Padahal, lahan yang digarap masih bisa dikerjakan oleh swasta dan BUMN. "Di banyak kesempatan pak presiden (Jokowi) saya sampaikan bahwa pada saat ini kami rasakan peran BUMN telah terlalu jauh," ujarnya dalam Rakornas Kadin di Jakarta, Selasa (3/10). Sebagai contoh, saat ini jumlah BUMN tercatat sebanyak 118. Jumlah itu masih ditambah dengan anak usaha BUMN itu yang mencapai 800. Dari jumlah itu, sebanyak 800 anak usaha BUMN kebanyakan menggarap proyek seperti katering, pakaian dan lainnya. Padahal, pekerjaan seperti itu bisa dilakukan oleh swasta maupun UMKM. Untuk itu, dirinya meminta agar anak usaha BUMN itu bekerja sesuai dengan inti bisnisnya, bukan melakukan bisnis di luar apa yang seharusnya dikerjakan. "BUMN jumlahnya ada 118, tapi dengan anak cucu cicit hampir 800. dan itu mohon maaf itu mengambil banyak porsi swasta dan UMKM. Kami meminta BUMN kembali ke core bisnisnya," pungkasnya.&nbsp;

Cerita Jokowi, Marahi Menteri BUMN Karena 'Rakusnya' Anak Usaha BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/14-bumn-beri-bantuan-dan-kibarkan-1000-bendera-merah-putih_m_149483.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama 13 badan usaha milik negara atau BUMN memberi bantuan khusus warga pulau Liran. Pulau Liran yang berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku hanya dapat ditempuh dengan kapal laut sekitar 18 jam dari Ambon atau 8 jam perjalanan dengan kapal feri dari Tiakur di Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pengibaran 1.000 Bendera Merah Putih dari 14 BUMN. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bagian rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 72 di salah satu pulau terjauh. Hadir pada kesempatan tersebut Menteri BUMN RI Rini Soemarno, Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, Panglima Daerah Militer XVI Pattimura Mayor Jenderal TNI Doni Monardo, dan Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno. Menteri BUMN RI Rini Soemarno mengatakan, perlu kontribusi dari seluruh perusahaan BUMN agar bisa membangun daerah-daerah terluar. &ldquo;Dalam membangun sebuah daerah dibutuhkan investasi dan sinergi antar BUMN. BUMN diharapkan tidak hanya membantu dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) melainkan juga menanamkan modalnya. Untuk itu, kami selalu membuat program Sinergi BUMN untuk memaksimalkan peran BUMN dalam membangun daerah-daerah terjauh dan di perbatasan seperti di Kabupaten Maluku Barat Daya." ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (8/8). Sementara itu, Bupati Maluku Barat Barnabas Orno juga mengakui jika kawasan yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia itu masih membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur. Hal itu perlu dilakukan dengan harapan banyak Investor yang akan tertarik menanamkan modalnya di Pulau Liran. "Berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia, Pulau Liran membutuhkan infrastruktur pelengkap agar bisa menarik lebih banyak menarik investasi. Dukungan pemerintah pusat atau BUMN untuk membangun depo bahan bakar minyak (BBM) sangat diharapkan agar dapat menekan harga BBM yang saat ini mencapai Rp 30.000 per 1,5 liter atau kerap tidak tersedia.&rdquo;jelas dia. Barnabas mengaku senang dengan kehadiran Menteri BUMN RI ke Maluku Barat Daya. "Ini adalah pertama kalinya ada pejabat setingkat menteri yang berkenan berkunjung. Walaupun kami berada di perbatasan, bukan berarti kami kekurangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Kami membutuhkan dukungan dari BUMN untuk dapat membangun infrastruktur sepertiperhotelan, agar Maluku Barat Daya tidak menjadi surga yang terlupakan," tambah Barnabas. Atas permintaan Bupati Maluku Barat Daya ini, Rini berjanji akan mengirim tim untuk membuka kemungkinan pembangunan hotel di Tiakur. "Adapun untuk Depo BBM karena ada kaitannya dengan APBN, maka kami upayakan untuk membuat Depo dari BUMN terlebih dahulu," pungkasnya.

14 BUMN Beri Bantuan dan Kibarkan 1000 Bendera Merah Putih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menneg bumn

Berita Terkini