<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/joni-kalla-844080747.jpg" alt="Yohanes Ande Kalla alias Joni di depan rumahnya di Desa Silawan, Kabupaten Belu, NTT. (ANTARA/Tangkapan layar)" width="100%">
<figcaption>Yohanes Ande Kalla alias Joni di depan rumahnya di Desa Silawan, Kabupaten Belu, NTT. (ANTARA/Tangkapan layar)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Viralnya Yohanes Ande Kalla alias Joni Kalla Si Bocah Merah Putih atau Joni si Pemanjat Tiang menantik reaksi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Kemensetneg akan mengecek informasi soal Joni yang gagal dalam seleksi masuk TNI AD karena tak memenuhi syarat tinggi badan. Mensesneg Pratikno menyatakan, untuk menjadi prajurit TNI pasti harus melalui proses seleksi yang memiliki parameter tertentu sesuai kebutuhan TNI. Sehingga tentu ada alasan mengapa seseorang tidak lolos dalam seleksi masuk TNI. "Ya mungkin karena ada parameter juga ya, saya tidak tahu. Tetapi kami akan cek, tentu saja kan ada proses seleksi," kata Pratikno di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Selasa (6/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana menyatakan bahwa Joni masih diberi kesempatan untuk lanjut seleksi masuk menjadi prajurit TNI AD. Sebab, saat ini seleksi masuk TNI masih dalam tahap administrasi. Mengenai tinggi badan Joni, Agumng juga angkat bicara. "Tinggi badan persyaratan minimal 163 cm, sedangkan daerah tertinggal seperti di wilayah NTT dengan ketentuan khusus 160 cm. Yang bersangkutan (Joni) tingginya hanya 155,8 cm," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, NTT, Selasa (6/8). &nbsp; &nbsp;

Mensesneg Pratikno menyatakan bakal mengecek informasi soal Yohanes Ande Kalla alias Joni yang viral usai gagal dalam seleksi masuk TNI AD.

Kasus Joni Si Pemanjat Tiang Jadi Perhatian Kemensetneg, Pratikno Janji Cek Informasi   

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/Menteri-Sekretaris-Negara-Pratikno-Salman-Toyibi-2-1908726976.jpg" alt="Pratikno, Menteri Sekretaris Negara memberikan sambutan saat acara serah terima mobil listrik BMW i7 sebagai Sustainable Mobility Partner KTT Asean Plus 2023 di Jakarta (6/6/2023). Mobil listrik BMW i7 nantinya akan digunakan bagi semua pemimpin negara y" width="100%">
<figcaption>Pratikno, Menteri Sekretaris Negara memberikan sambutan saat acara serah terima mobil listrik BMW i7 sebagai Sustainable Mobility Partner KTT Asean Plus 2023 di Jakarta (6/6/2023). Mobil listrik BMW i7 nantinya akan digunakan bagi semua pemimpin negara y</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyoroti konflik atau peperangan di sejumlah negara. Menurut dia, sudah tidak masuk akal, bahwa di era modern seperti sekarang ini masih terjadi peperangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pesan itu dia sampaikan secara virtual pada pembukaan Konferensi Moderasi Beragama Asia-Afrika &amp; Amerika Latin di Kota Bandung pada Rabu (20/18). Dia mengatakan saat ini dunia sedang dalam situasi gelisah. "Tidak masuk akal, di dunia modern masih ada perang," kata Pratikno.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan peperangan yang terjadi juga membawa korban anak-anak serta kaum perempuan. Negara atau kelompok yang berperang, tidak ada yang diuntungkan. "Semua kalah," kata Pratikno.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan dunia harus aman dan damai. Walaupun ada perbedaan. Dia bersyukur menjadi bangsa Indonesia, yang bisa tetap damai di tengah keragaman. Semangat Bhineka Tunggal Ika harus dibawa ke tingkat global. Supaya bisa tercipta masyarakat yang saling gotong royong di tengah perbedaan pandangan, agama, ideologi dan lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semoga konferensi ini menghasilkan gerakan dunia untuk perdamaian dan penghargaan pada kemanusiaan," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara resmi konferensi Moderasi Beragama Asia-Afrika &amp; Amerika Latin itu dibuka oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmad Dasuki. Dalam pidatonya, Saiful mengatakan Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika dan Amerika Latin menjadi tonggak penting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain sebagai ajang konferensi akademik, di sisi lain menjadi pengingat spirit solidaritas Bangsa Asia Afrika dan Amerika Latin," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saiful mengatakan, spirit solidaritas sebagai nilai historis Konferensi Asia Afrika (KAA) sepatutnya diteladani untuk pengembangan karakter warga negara kini. Keterlibatan yang solid dan efektif melalui pemaknaan sejarah perjuangan bangsa sebagai nilai dasar inisiasi warga negara menjadi bentuk keterlibatan dan solidaritas yang positif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Semangat KAA dapat mentransformasikan sejarah KAA yang bersifat abstrak menjadi konkret dengan penyebarluasan nilai-nilai KAA, yaitu kesetaraan, kerjasama, dan hidup berdampingan. Memperkuat dan menumbuhkan literasi dalam spirit solidaritas akan menjadi modal yang penting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pola pikir spirit solidaritas (the past as the memories) perlu ditumbuhkan kembali saat ini untuk meraih harapan-harapan ke depan," katanya.&nbsp;</div>

ratikno menyoroti konflik atau peperangan di sejumlah negara. Menurut dia, sudah tidak masuk akal, bahwa di era modern seperti sekarang ini

Mensesneg Sebut Peperangan di Penjuru Dunia Saat Ini Sudah Tidak Masuk Akal

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku&nbsp;tengah menyelesaikan proses pembentukan panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK. Pemerintah menargetkan, Pansel Capim KPK akan mulai bekerja pada Juni 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proses pembentukan Pansel Capim KPK ini dilakukan menjelang berakhirnya&nbsp;masa jabatan pimpinan KPK era Firli Bahuri pada Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan Pansel KPK. Jadi sesuai UU KPK, itu masa jabatan pimpinan KPK adalah 4 tahun. Artinya pimpinan KPK sekarang masa jabatannya akan berakhir nanti pada tanggal 20 Desember 2023," kata Pratikno dalam kanal Youtube Sekretariat Negara, Rabu (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepemimpinan Firli Bahuri Cs akan berakhir pada Desember 2023. Karena itu, Pansel Capim KPK akan mulai bekerja pada Juni 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena dulu pelantikannya 4 tahun yang lalu adalah 20 Desember. Jadi nanti Pansel KPK yang akan kita bentuk itu kita harapkan sudah mulai bekerja sebelum pertengahan Juni 2023 ini," ucap Pratikno.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengungkapkan, Pemerintah mempunyai waktu enam bulan untuk melakukan proses seleksi Pimpinan KPK. Pratikno memastikan, rentang waktu tersebut sangat cukup untuk menyeleksi capim KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih ada waktu enam bulan untuk proses seleksi. Sebagaimana pengalaman seleksi pejabat publik selama ini, enam bulan itu waktu yang cukup untuk menemukan putra-putri terbaik ya," pungkasnya.</div>

Proses pembentukan Pansel Capim KPK ini dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK era Firli Bahuri pada Desember 2023.

Rezim Firli Bahuri di KPK Akan Berakhir, Pemerintah Mulai Bentuk Pansel Capim KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Mensesneg-Pratikno-antara.jpg" alt="antara" width="100%">
<figcaption>antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan, Presiden Joko Widodo tidak bisa mengubah keputusan DPR RI soal penggantian hakim konstitusi yang diajukan DPR RI.  "Ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif; dan presiden tidak bisa mengubah keputusan yang sudah ditetapkan lembaga negara yang lain dalam hal ini adalah DPR," kata Pratikno usai menghadiri pengucapan sumpah atau janji Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (23/11).  Presiden Jokowi, Rabu, menyaksikan pengucapan sumpah atau janji Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan Guntur sebagai hakim konstitusi itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 114 P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi.  Dalam tatanan kenegaraan, Pratikno menjelaskan presiden sebagai pimpinan lembaga eksekutif tidak bisa menganulir keputusan lembaga legislatif DPR.  "Jadi, presiden tidak bisa mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh DPR, dalam hal ini adalah pengusulan penggantian hakim MK," jelasnya.  Selain itu, lanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat kewajiban administratif bagi presiden untuk menindaklanjuti keputusan DPR ke dalam keppres.  "Jadi, itu adalah kewajiban administratif yang harus dilakukan oleh presiden. Jadi, atas dasar itu, kemudian presiden sudah menerbitkan Keppres Nomor 114 tahun 2022 beberapa waktu yang lalu," kata Pratikno.  Presiden Jokowi menandatangani keppres pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi sejak 3 November 2022. Namun, kata Pratikno, Jokowi sibuk mengikuti berbagai agenda internasional sejak awal November, sehingga pengucapan sumpah atau janji oleh Guntur Hamzah baru dilakukan hari ini.  "Ada kesibukan Bapak Presiden (Jokowi) yang luar biasa di KTT ASEAN, di KTT G20, dan juga di KTT APEC. Beliau tidak berada di Jakarta, maka baru pada hari ini dilakukan pelantikan," kata Pratikno.  Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR RI pada 29 September 2022, Komisi III DPR sepakat tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto sebagai hakim konstitusi. DPR juga sekaligus menetapkan Guntur Hamzah yang saat itu menjabat sekretaris jenderal MK menjadi hakim konstitusi berdasarkan pengajuan DPR.  "Tidak akan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi yang berasal dari usul lembaga DPR atas nama Aswanto, dan menunjuk saudara Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi yang berasal dari DPR," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat paripurna DPR saat itu.  Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakanb pencopotan Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) itu karena kinerjanya dinilai mengecewakan. Bambang menyebut Aswanto kerap menganulir produk hukum yang dibuat DPR.  "Tentu kami kecewa karena setiap produk DPR selalu dianulir sama dia (Aswanto). Padahal dia wakilnya dari DPR. Kalau kamu mengusulkan seseorang untuk menjadi direksi di perusahaanmu dan dia mewakili owner, kebijakanmu tidak searah dengan owner gimana? Itu nanti bikin susah," kata Bambang Wuryanto.

Presiden Tak Bisa Ubah Keputusan DPR Ganti Hakim MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Pemakaman-Tjahjo-Kumolo-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suasana haru mewarnai prosesi pemakaman Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (1/7). Para keluarga dan kerabat serta kader PDI Perjuangan tampak hadir dalam prosesi pemakaman tersebut.  Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang menjadi inspektur upacara menyatakan, pihaknya menghantarkan jenazah almarhum Tjahjo Kumolo ke pangkuan ibu pertiwi. Menurut Pratikno, Tjahjo meninggal dunia karena sakit saat menjabat sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju.  "Atas nama negara, bangsa dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan ke persada ibu pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum Tjahjo Kumolo jabatan Menpan RB RI, yang telah meninggal dunia karena kepentingan bangsa," kata Pratikno.  Tjahjo Kumolo menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 11.01 WIB di RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Pratikno mendoakan, agar amal baik Tjahjo Kumolo semasa hidup diterima Tuhan Yang Maha Esa.  "Semoga dharma bhakti yang ditempuhnya, arwahnya mendapat tempat disisinya di alam baka," pungkas Pratikno.  Dalam prosesi pemakaman ini, sejumlah pejabat publik juga terpantau hadir di TMP Kalibata, seperti Menteri Sosial Tri Rismaharini, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Lemhannas RI Andi Widjajanto dan Anggota DPR RI Effendi Simbolon.  Selanjutnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menkominfo Johnny G Plate.

Suasana Haru Warnai Pemakaman Menpan RB Tjahjo Kumolo di TMP Kalibata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Menteri-Sekretaris-Negara-Pratikno-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno membantah isu yang mengatakan bahwa hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terjadi kerenggangan. Isu ini mencuat setelah sejumlah elite PDIP, termasuk Megawati Soekarnoputri tak menghadiri acara pernikahan adik Jokowi, Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.  Selain itu, terbaru Megawati yang menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) juga tidak hadir dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dihadiri Jokowi di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (1/6) kemarin.  "Nggak, hubungan baik baik saja. Sangat baik-baik saja. Tidak ada istilah memanas, tidak ada, sangat-sangat baik," kata Pratikno di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).  Menurut Pratikno, ketidakhadiran Megawati dalam kegiatan Presiden Jokowi tidak bisa dipersepsikan kalau hubungan keduanya mengalami keretakan.  "Jangan diinterpretasikan begitu dong. Kan sangat banyak hal. Buktinya Pak Presiden juga hadir di Ende. Kan itu pokoknya tidak ada masalah dengan perpolitikan kita," tegas Pratikno.  Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) pun menyebut, banyak faktor atas ketidakhadiran Megawati dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Ende, NTT. "Nah (Megawati) nggak hadir kan banyak faktor. Beliau kan barusan tiba juga dari luar negeri. Itu juga harus diperhitungkan, (hubungan) baik-baik, nggak ada masalah," ujar Pratikno.  Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan, dirinya telah menginformasikan ke Presiden Jokowi tidak bisa menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila 2022 di Ende.  "Beliau sekarang di Ende. Saya pamit kenapa? Karena ini saya anggap penting. Padahal saya ditanya, kenapa Bu Mega tidak muncul sebagai dewan pengarah BPIP, biasa toh wartawan kan jahil. Saya bilang karena bagi tugas. Di sana ada pengurus BPIP. Saya merasa saya akan ketemu para rektor yang akan mengintroduksi, karena rektor yang memutuskan kurikulum," ucap Megawati saat menjadi pembicara kunci di Seminar Nasional Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRPKB) bertema 'Membumikan Ide dan Gagasan Soekarno-Hatta' dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, Rabu, (1/6) kemarin.

Mensesneg Bantah Renggangnya Hubungan Jokowi dengan Megawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/KUA-Banjarsari.jpg" alt="Kantor KUA Banjarsari, Kota Surakarta. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Kantor KUA Banjarsari, Kota Surakarta. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dua tokoh nasional, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa akan menjadi saksi pernikahan adik Presiden Joko Widodo, Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Acara pernikahan itu akan dilaksanakan pada Kamis (26/5).  ”Saksi dari pihak perempuan Bapak Pratikno, dari pihak laki-laki Pak Andika Perkasa,” kata Kepala KUA Banjarsari Kota Surakarta Arba'in Basyar seperti dilansir dari Antara di Solo, Senin (23/5).  Meski demikian, lanjut dia, pihaknya belum dapat memastikan apakah keduanya akan datang pada acara geladi bersih yang dilakukan pada H-1 hari pernikahan.  Sebelumnya, pada kunjungannya ke Solo, Minggu (22/5) Anwar Usman mengatakan, salah satu yang dilakukan adalah mengurus persiapan pernikahan keduanya.  ”Saya diminta datang (oleh KUA) ya saya datang. Memenuhi panggilan KUA dan putri Solo,” kata Anwar Usman.  Terkait dengan pernikahannya mendatang, dia mengaku tidak ada persiapan khusus yang dilakukan. Dia juga mengaku tidak merasakan grogi menjelang hari H pernikahan. ”Biasa saja, ini kan melaksanakan sunah Rasul,” tutur Anwar Usman.  Mengenai isu pernikahan politik yang sempat menghiasi rencana pernikahan tersebut, dia menampiknya. Menurut dia, ada tiga hal yang menjadi hak Allah SWT, salah satunya terkait dengan jodoh.  ”Ingat tiga hal, kematian, rezeki, jodoh itu hak Allah. Kalau kita mengingkari, nauzubillah. Mau melawan Allah? Saya nggak berani,” ucap Anwar Usman.

Dua Tokoh Nasional Akan Jadi Saksi Pernikahan Adik Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Mensesneg-Pratikno-antara.jpg" alt="antara" width="100%">
<figcaption>antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sekretariat Negata (Mensesneg) Pratikno angkat bicara terkait pernyataan Joko Widodo (Jokowi) tiga periode dalam acara silaturahmi nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Menurut Pratikno, pihaknya tidak mengetahui akan adanya deklarasi Jokowi tiga periode.  "Jadi ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami. Karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4).  Pratikno menjelaskan, dirinya memang menemani Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti acara Silatnas Apdesi di Istora Senayan, pada Selasa (29/3) lalu. Menurut Pratikno, kehadiran Jokowi dalam acara tersebut hanya sebatas mengapresiasi forum Silatnas Apdesi.  Pratikno mengklaim, dalam sesi acara yang dihadiri Jokowi tidak ada agenda deklarasi terkait masa jabatan tiga periode.  "Jadi bapak Presiden menerima undangan sebagai apresiasi terhadap desa, pak Presiden hadir dan perlu kami tegaskan waktu pak Presiden ada di ruang tersebut tidak ada pernyataan deklarasi apapun," tegas Pratikno.  Sebelumnya, teriakan Joko Widodo (Jokwi) tiga periode menggema dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Hal ini disampaikan perwakilan Kepala Desa bernama Muslim dari Provinsi Aceh.  Pernyataan tersebut juga disampaikan dihadapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.  Muslim bercerita bahwa di desanya mengalami perubahan sejak Presiden Jokowi menjadi Kepala Negara pada 2014 lalu. Salah satunya, yaitu petani mendapatkan kemudahan untuk bercocok tanam di Taman Nasional Gunung Leuser.  Muslim mengeluh terkait kantor Taman Nasional Gunung Leuser yang kini berada di Medan, Sumatera Utara. Dia meminta agar kantor tersebut kembali dipindahkan ke Aceh Tenggara, karena hal ini mengakibatkan para pejabat di Taman Nasional Gunung Leuser tidak bekerja maksimal.  "Tolong didefinitifkan karena di Aceh Tenggara itu sebelah timurnya hutan lindung dan baratnya Taman Nasional Gunung Leuser. Cuma 13 persen lahan itu," ungkap Muslim.  Lantas Muslim pada akhir pernyataannya menggelorakan Jokowi tiga periode.  "Jadi tolong ini sebagai permintaan kami kepada bapak, saya yakin bapak bisa mengabulkan dan Pak Presiden bisa mengabulkannya. Jokowi 3 periode," seru Muslim.

Pratikno Tegaskan Tidak Ada Agenda Deklarasi Jokowi Tiga Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Menteri-Sekretaris-Negara-Pratikno-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan 10 kursi wakil menteri di jajarannya. Namun kesemuanya belumlah diisi. Terbaru adalah posisi Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri (Wamendagri).  Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan wakil menteri disiapkan untuk mengantisipasi perubahan situasi yang cepat, namun tidak berarti harus selalu diisi.  "Wakil menteri memang kelembagaannya ada. Sebagian besar kementerian di Perpres kementeriannya itu memang ada posisi wakil menteri. Tetapi tidak berarti selalu diisi karena memang itu digunakan untuk mengantisipasi karena dunia ini cepat berubah, tantangan cepat berubah, sering kali ada hal-hal yang tidak terduga," ujar Pratikno kepada wartawan, Sabtu (8/1).  Lebih lanjut, Pratikno mengatakan apabila sebuah kementerian dalam situasi tertentu memerlukan seorang wakil menteri, maka posisi tersebut sudah ada.  "Mungkin ada kementerian yang dalam situasi tertentu kemudian butuh wakil menteri, posisinya itu ada. Tapi kalau tidak diperlukan ya tidak perlu diadakan, tidak perlu diisi. Itulah kebijakan Bapak Presiden mengenai wakil menteri," katanya.  Terkait posisi sejumlah wakil menteri yang kosong di beberapa kementerian, Pratikno mengatakan hingga saat ini belum ada rencana penambahan wamen sama sekali. Menurutnya, pengisian wamen tetap didasarkan pada kebutuhan kementerian tersebut.  "Setahu saya belum ada rencana penambahan wamen sama sekali. Sekali lagi kan kita lihat situasinya. Misalnya, sekarang ini load-nya berat di Kementerian Kesehatan, dan di situ sudah ada wamennya. Jadi sementara ini enggak ada, belum ada rencana," ungkapnya.  Pratikno juga mengaku bahwa tidak ada rencana penambahan wakil menteri di kementerian yang dipimpinnya. Menurutnya, saat ini Sekretariat Negara secara lembaga sudah kuat.  "Enggak, kita tidak ada rencana di Kementerian Sekretariat Negara ada wakil menteri. Kan kita timnya sudah kuat, ada Menteri Sekretaris Negara, ada Sekretaris Kabinet, dan ada Kantor Staf Presiden. Jadi enggak ada, di Kementerian Sekretariat Negara enggak ada rencana itu sama sekali," tuturnya.  Diketahui saat ini sudah ada sepuluh kursi wakil menteri kosong di pemerintah Jokowi. Jabatan tersebut diantaranya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Wamenkop UKM), Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM).  Kemudian Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Wakil Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Wakil Menteri Investasi, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Wakil Menteri Sosial (Wamensos) dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

Istana: Posisi Wakil Menteri Diisi Hanya Bila Diperlukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Menteri-Sekretaris-Negara-Pratikno-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno membantah mengenai rumor yang menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan reshuffle kabinet pada Rabu 8 Desember pekan depan.  Perombakan kabinet mengemuka sejak Partai Amanat Nasional (PAN) masuk dalam partai politik pendukung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.  ”Setau saya tidak ada rencana tersebut. Pokoknya semua menteri tetap bekerja seperti biasanya,” ujar Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12).  Bahkan Pratikno juga enggan membeberkan apakah PAN akan masuk dalam jajaran kursi menteri setelah merapat menjadi bagian partai pendukung pemerintah. ”Sampai saat ini tidak ada rencana itu. Sampai sekarang belum ada loh ya. Sampai sekarang, sampai sekarang ini belum ada rencana,” kata Pratikno.  Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, pihaknya mendapatkan isu mengenai perombakan atau reshuffle kabinet bakal dilakukan Presiden Jokowi, Rabu 8 Desember. Namun demikian, Yandri menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi mengenai reshuffle kabinet tersebut. Pasalnya itu merupakan kewenangan dari kepala negara.  Diketahui pada 25 Agustus 2021, PAN resmi bergabung ke koalisi partai pendukung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. PAN menjadi partai kesebelas yang masuk dalam pemerintahan.  Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku partainya sudah menyodorkan nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir sebagai calon menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mensesneg Tepis Rumor Jokowi Bakal Lakukan Reshuffle Rabu Pekan Depan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mensesneg pratikno

Berita Terkini