<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG_4619-1781956732.jpeg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini memberi keterangan usai meninjau Sentra Alyatama di Jambi, Rabu (21/8). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini memberi keterangan usai meninjau Sentra Alyatama di Jambi, Rabu (21/8). (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> &nbsp; JAMBI &ndash; Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan bahwa Kemensos tengah berupaya memaksimalkan kampung siaga bencana. Langkah itu untuk mengantisipasi ancaman bencana di Indonesia, termasuk megathrust. Tujuannya agar masyarakat bisa lebih siaga dalam menghadapi bencana dan risiko timbulnya korban jiwa akibat bencana bisa ditekan. &ldquo;Memang harus disiapkan. Ya, kita semua takut, aku pun takut. Tapi memang harus disiapkan. Kadang kan kalau kita ngomong baik-baik saja, mereka nggak siap,&rdquo; ujarnya ditemui usai meninjau Sentra Alyatama di Jambi, Rabu (21/8). Dalam program ini, pelatihan siaga bencana difokuskan langsung pada masyarakat. Kesiapan menghadapi bencana tak lagi hanya ditanggung petugas-petugas tertentu. Warga dilatih proses evakuasi ketika ada peringatan bencana. Sistem peringatan dini juga akan &nbsp;dibangun dengan melibatkan pihak-pihak terkait.&nbsp; Misalnya di wilayah Mentawai, Sumatera Barat, saat ini Kemensos bekerja sama dengan BMKG untuk melakukan pemetaan mengenai megathrust di wilayah tersebut. Selain itu, tim juga memberikan pelatihan terkait bahaya tsunami dan cara evakuasi. Kemudian, di daerah Gunung Marapi, Kemensos menggandeng Kementerian ESDM yang paham mengenai aliran api untuk mendesain jalur evakuasi.&nbsp; &ldquo;Wilayah Indonesia itu cukup besar. Satu kecamatan kadang butuh 2&ndash;3 jam dari pusat kota. Jadi tidak bisa lagi model seperti dulu, posko tersentral, misal kantor kabupaten atau provinsi,&rdquo; ungkapnya. Saat ini, kampung siaga bencana sudah banyak tersebar di Indonesia. Tercatat, ada 1.132 kampung siaga bencana, dan jumlah terbanyak berada di Jawa Barat dengan 135 lokasi. Menurut Risma, efektivitas kampung siaga bencana ini sudah teruji. Dia mencontohkan saat banjir lahar dingin dan longsor akibat letusan Gunung Marapi. Saat itu, di Kabupaten Agam masih tidak memiliki Kampung Siaga Bencana. Terdekat, ada di Solok. Usai bencana terjadi, warga Solok diperbantukan untuk ikut menangani bencana di Agam. &ldquo;Kita bawa, mereka masak, ikut masang tenda, ikut bantu evakuasi. Jadi bisa diperbantukan,&rdquo; paparnya.&nbsp; Risma memastikan bahwa pihaknya sudah memetakan lokasi yang butuh kampung siaga berdasarkan karakteristik bencana. Mulai dari bencana tsunami, gunung berapi, hingga likuifaksi. Pemetaan dilakukan lantaran Risma mencurigai ada keterkaitan antara gunung-gunung di Indonesia. Sehingga ketika salah satu Meletus, maka lainnya juga akan turut bereaksi. Termasuk risiko adanya megathrust. Pihaknya sudah memetakan terkait dampak hingga antisipasinya.&nbsp; "paling tidak targetnya masyarakat sudah paham bagaimana teknik evakuasi diri secara mandiri," ungkapnya. &nbsp;

Mensos Tri Rismaharini menyatakan bahwa Kemensos berupaya memaksimalkan kampung siaga bencana untuk antisipasi bencana, termasuk megathrust.

Antisipasi Gempa Megathrust, Mensos Tri Rismaharini Maksimalkan Kampung Siaga Bencana di Daerah   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/RISMA-17-252628862.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini menghadiri kegiatan Roadshow PENA di Pendopo dan halaman Kantor Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Sabtu (15/04). (Kemensos untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini menghadiri kegiatan Roadshow PENA di Pendopo dan halaman Kantor Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Sabtu (15/04). (Kemensos untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kemandirian para penerima bantuan (bansos) terus dilakukan Kementerian Sosial melalui sejumlah langkah. Melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), penerima bansos diarahkan untuk mengakselerasi kesejahteraannya melalui bantuan usaha ekonomi. Untuk memastikan program PENA memberikan dampak, Menteri Sosial Tri Rismaharini menghadiri kegiatan Roadshow PENA di Pendopo dan halaman Kantor Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Sabtu (15/04). PENA berjalan efektif sejak Desember 2022. Mensos menyatakan, PENA menyasar Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang berusia produktif (20-45 tahun). Dengan PENA, KPM memiliki usaha mandiri dan tidak terus bergantung pada bansos. KPM PKH sebagai sasaran PENA juha didasarkan pertimbangan data mereka sudah valid. &ldquo;Per hari ini (Sabtu) pemerima PENA yang sudah keluar (dari PKH), sebanyak 1876 orang dari 5209 yang menerima bantuan di seluruh Indonesia. Mereka memilih berhenti menerima bansos secara sukarela. Namun kita akan tetap monitoring selama mereka usaha mandiri,&rdquo; kata Mensos. Pada Roadshow ini juga diadakan bazaar yang melibatkan 70 orang PM PENA dari wilayah Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu). Selain bazaar diselenggarakan juga workshop/pelatihan, dan diseminasi informasi program PENA. Dari pengamatan langsung di lokasi roadshow, Mensos mendapatkan informasi, beberapa peserta melaporkan keuntungan usaha mereka mencapai 30%. Untuk usaha makanan dan minuman, keuntungan bisa mencapai 50%-60%. &ldquo;Iya harus dikelola brandingnya. Dengan keuntungan 30%, sebetulnya masih bisa diolah (ditingkatkan). Caranya dengan meningkatkan kualitas rasa, branding, dan packaging (pengemasan),&rdquo; katanya. Mensos mengingatkan, kalau pedagang mau mematok harga mahal tentunya pembeli juga butuh kepastian rasa, kepastian kesehatan, kepastian pengamanan, dan kemasan yang cantik. PENA menargetkan 8.500 penerima di seluruh Indonesia dengan indeks bantuan modal usaha senilai Rp 6 juta per PM. Terdapat lima kluster usaha dalam PENA yaitu makanan/minuman, kerajinan, jasa, pertanian dan peternakan. Selain menghadiri kegitan roadshow, Mensos juga akan memberikan motivasi kepada para PM Program PENA dan menyerahkan bantuan YAPI untuk 17 anak yatim/piatu/yatim piatu korban Tragedi Kanjuruhan yang terkumpul melalui donasi kitabisa.com dan Asuransi Astra, dimana bantuan tersebut dimasukkan ke rekening masing-masing penerima manfaat melalui tabungan pendidikan Bank Permata. Program PENA mengadopsi keberhasilan program pemberdayaan sosial yang dilakukan Mensos Risma ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Tujuan dari kegiatan ini adalah, memberikan supervisi dan penguatan kepada para pelaku kewirausahaan dalam program PENA, membantu para penerima manfaat program PENA mempromosikan dan memasarkan produk-produknya kepada khalayak luas, memberikan apresiasi kepada PM program PENA yang sudah siap graduasi (keluar dari bantuan sosial / tidak menjadi penerima bantuan sosial), dan menampilkan program PENA dalam menggraduasi PM.

Program PENA mengadopsi keberhasilan program pemberdayaan sosial yang dilakukan Mensos Risma ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Surabay

Diluncurkan Desember 2022, PENA Telah Graduasi Lebih Dari 1.800 KPM PKH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/RISMA-JAHIT-460526664.jpg" alt="Mensos Tri Rismaharini saat menyambangi pengrajin sandal hotel di kawasan Kampung Bedeng, Cempala Putih, Jakarta Pusat (Kemensos untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mensos Tri Rismaharini saat menyambangi pengrajin sandal hotel di kawasan Kampung Bedeng, Cempala Putih, Jakarta Pusat (Kemensos untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada sesuatu yang berbeda di kawasan Kampung Bedeng, Rabu (12/4) siang. Di tengah terik matahari, Menteri Sosial Tri Rismaharini hadir&nbsp; menyambangi home industry (rumah produksi)&nbsp; pengrajin sandal hotel di gang sempit di balik area perumahan elit di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kedatangan Risma, begitu biasa Mensos disapa, disambut deru suara mesin jahit yang berasal dari ruangan berukuran 3x3 meter. Di dalamnya, empat ibu-ibu tengah menjahit bahan untuk disulap jadi beberapa pasang sandal hotel (slipper). Keempat pengrajin itu tampak tak menghentikan irama tangan dan kaki dari mesin jahit yang baru saja mereka terima Selasa malam (11/4). Tanpa canggung, Mensos masuk ke ruangan itu dan berinteraksi dengan mereka. &ldquo;Gimana Bu, mesin jahitnya? Enak ya? Sudah lancar bikin sandal hotelnya?&rdquo; kata Mensos bertanya setibanya di home industry sandal hotel warga Kampung Bedeng, Rabu (12/4). Kehadiran Mensos siang itu guna memastikan pemberdayaan berupa usaha sandal hotel yang diberikan Kementerian Sosial kepada warga Kampung Bedeng mulai berjalan. Selain itu, untuk mendukung program pemberdayaan terkait penyediaan sandal hotel berdampak panjang bagi kehidupan warga Kampung Bedeng, Mensos juga menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama warga dengan pengelola hotel di Jakarta. Dari perjanjian dengan pihak hotel, ditargetkan warga Kampung Bedeng dapat memproduksi sebanyak 5.000 pasang sandal. Dalam hal ini, warga Kampung Bedeng berada di bawah naungan Koperasi Cempaka Sejahtera Berkemajuan (KCSB) yang digandeng Kemensos. Menurut Risma, dengan koperasi, masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil penjualan. Kemensos juga mengupayakan akses pembelian dan pemasaran sandal sehingga margin keuntungannya semakin tinggi. KCSB juga menerima bantuan dari Kemensos senilai Rp 179.698.300 berupa sapi, laptop, dan kebutuhan barang pokok yang diperuntukkan bagi warga anggota koperasi. Sebelumnya, kawasan Kampung Bedeng, digambarkan Mensos, sebagai kampung kumuh dan padat penduduk dengan 60-70 KK yang tinggal di atas area seluas 400 meter persegi. Atas kondisi kampung tersebut, Mensos lantas diminta membantu meningkatkan taraf hidup warga di sana. Langkah yang diambil Mensos yakni dengan memberdayakan mereka. &ldquo;Prinsip saya, untuk mereka bisa keluar dari garis kemiskinan, mereka harus bekerja. Memang tidak mudah saat itu, sampai saya kejar-kejar terus cukup lama. Tapi, Alhamdulillah, sekarang sudah ketemu alurnya,&rdquo; ucapnya. Intervensi pemberdayaan, kemudian diberikan kepada 20 warga Kampung Bedeng oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos, yaitu Sentra &ldquo;Mulya Jaya&rdquo; di Jakarta. Melalui pelatihan vokasional, warga belajar menjahit dan diarahkan untuk memproduksi sandal hotel. Pelatihan diberikan dua kali, yaitu pada 26 Februari dan berlanjut pada 24-28 Maret 2023. Nilai bantuan yang diberikan dalam pelatihan tersebut sebesar Rp45.500.000 terdiri dari 4 mesin jahit dan bahan sandal. Usai diberikannya pelatihan dari Kemensos, salah seorang warga, Sumari (41), menyatakan pesanan yang mulai datang dari pihak hotel pada rumah produksi sandal hotel Kampung Bedeng memantapkannya menekuni usaha tersebut. &ldquo;Kalau kami senang banget, dari yang semula ngga bisa apa-apa, sekarang Alhamdulillah, kita jadi ada pengalaman, dapat kepercayaan dari hotel,&rdquo; kata dia sumringah. Dikatakan Sumari, kepercayaan yang telah diberikan itu perlu dijaga. &ldquo;Kita hanya harus menjaga gimana caranya kepercayaan itu bisa terus berlanjut, ya dengan cara kita harus giat usahanya,&rdquo; tuturnya. Selain memastikan pemberdayaan rumah produksi sandal hotel, Mensos juga memberikan perhatian pada warga Kampung Bedeng yang berjualan makanan dan minuman di sepanjang jalan kampung. Program pemberdayaan ini diberikan Kemensos kepada 20 penerima manfaat berupa bantuan modal usaha senilai Rp30.592.000, serta 3 unit motor roda tiga senilai Rp97.522.800 yang dimanfaatkan untuk usaha kelontong dan kuliner. Kemensos juga memberikan bantuan tongkat untuk 2 penerima manfaat lanjut usia. Usaha pemberdayaan tersebut merupakan respon Kemensos terhadap masalah sosial di Kampung Bedeng sebagai upaya peningkatan kesejahteraan warga, dengan total bantuan keseluruhan sebesar Rp 353.343.100.

Kehadiran Mensos Risma ke Kampung Bedeng untuk memastikan usaha sandal hotel yang dibantu Pemerintah telah berjalan.

Dukung Pemberdayaan Kampung Bedeng, Menteri Risma Sambangi Pengrajin Pembuat Sandal Hotel Berbintang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230320_180130.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berbincang dengan Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina setelah menemui korban kekerasan seksual di Cirebon. Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berbincang dengan Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina setelah menemui korban kekerasan seksual di Cirebon. Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta kepada semua pihak, terutama para tokoh masyarakat dan agama untuk menjaga 11 anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum guru di Kabupaten Cirebon. ”Kita semua harus bijak bahwa ini sebetulnya bukan bicara terhadap sekolahnya. Kita tidak bicara terhadap lingkungannya. Kita tidak bicara terhadap agamanya tapi kita bicara adalah pelakunya,” kata Mensos Risma seperti dilansir dari Antara. Risma mengatakan, 11 anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum guru madrasah di Kabupaten Cirebon, merupakan aset bangsa. Untuk itu perlu perlindungan dari semua pihak. Dia meminta kepada semua pihak, baik dari tokoh masyarakat, agama, maupun lainnya, di sekitar korban agar bisa sama-sama saling menjaga dan melindungi para korban, bukan malah menyudutkan. Ketika semua pihak mau sama-sama menjaga korban, masa depan mereka diharapkan bisa lebih cerah, dan rasa trauma yang dialami korban kekerasan seksual bisa pulih kembali. ”Saya mohon dengan hormat kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama, mari kita support, karena apa pun itu adalah anak-anak kita, membutuhkan masa depan yang panjang, dan merekalah nanti yang meneruskan perjuangan kita semua,” tutur Risma. Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengatakan, para korban sangat membutuhkan pendampingan. Sebab, mereka mengalami trauma mendalam. Menurut Selly, para korban sangat tertekan, bahkan ketika mendengar nama tersangka yang merupakan seorang guru agama di madrasah, mereka masih ketakutan. ”Untuk itu perlu adanya penanganan khusus, agar trauma mereka bisa hilang, dan kami berharap pelaku dihukum setimpal. Kami akan kawal kasus ini,” terang Selly. Dia meminta penegak hukum tidak menerapkan restorative justice kepada tersangka S, 52, yang melakukan pelecehan seksual kepada 11 anak didiknya. ”Saya akan sounding ke aparat penegak hukum agar kasus ini jangan sampai diterapkan restorative justice,” ucap Selly. Selly mengatakan, jika kasus kekerasan seksual oknum guru diterapkan restorative justice, tidak akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku predator anak. Pihaknya akan mengawal agar kasus tersebut benar-benar berjalan dengan semestinya, tanpa ada tekanan lagi bagi korban dan orang tuanya. Dia juga meminta masyarakat sekitar tempat tinggal korban agar jangan terus menyudutkan korban dan keluarganya. Sebab, saat ini kondisi para korban sedang mengalami trauma berat. Dia menembahkan, Kementerian Sosial sedang memberikan trauma healing kepada para korban agar bisa kembali beraktivitas tanpa rasa ketakutan. ”Saya bersama Ibu Menteri Sosial melihat sendiri kondisi para korban begitu menyedihkan. Bahkan, saat Ibu Menteri (Mensos Tri Rismaharini) mendekap korban dan meminta untuk berteriak meluapkan emosinya mereka hanya tetap terisak,” ucap Selly.

Mensos Minta Dukungan untuk 11 Korban Kekerasan Seksual di Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/risma-antara.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya pencegahan anak-anak terpapar terorisme serta tindakan kekerasan ekstrem.  Menurut Mensos dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, upaya pencegahan jauh lebih penting dari pada penanganan.  “Karena di pencegahan itu lah, kita bisa menangani anak agar tidak tertarik ke tindakan terorisme,” kata Mensos Risma.  Mensos Risma menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah, saat Mensos gambarkan pengalamannya saat menjabat sebagai kepala daerah Wali Kota Surabaya tahun 2010 - 2020.  “Saat itu saya mendalami terus membentuk tim baik yang menangani korban maupun pelaku,” ujar dia.  Namun tak hanya pemerintah daerah, lanjutnya, keluarga dan lingkungan masyarakat juga diharapkan dapat turut serta dalam mengawasi dan mencegah tindakan-tindakan terorisme dan paham ekstremis kekerasan pada anak-anak.  Mensos juga menyarankan untuk melibatkan kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama melihat fenomena anak terpapar terorisme dan ekstremis kekerasan dapat terjadi di lingkungan sekolah.  Menurutnya, baik guru maupun orangtua di rumah berpengaruh kuat pada pemikiran dan tindakan anak-anak.  “Karena di sekolah-sekolah level pendidikan SMP SMA saat itu (di Surabaya) dimasuki oleh para alumni kemudian mereka melakukan intervensi (terorisme dan paham ekstremis kekerasan) mempengaruhi siswa-siswi,” ungkap Mensos.  Berdasarkan pengalaman Risma sebagai Wali Kota Surabaya, ia juga menutup seluruh aktivitas sekolah pada hari Sabtu dan Minggu serta melibatkan pihak Kecamatan dan Kelurahan untuk masuk mendampingi di sekolah-sekolah pada hari Jumat.  United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sejak 2018 telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah anak-anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris dan ekstremis kekerasan.  Upaya ini sejalan dengan prioritas di bawah Pilar 1 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme 2020 - 2024 (RAN PE).  Sementara itu, Kementerian Sosial menyediakan layanan rehabilitasi sosial berbasis residensial bagi keluarga dan anak yang terpapar radikalisme dengan tingkat rendah hingga sedang.  Layanan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, terapi psikososial dan mental spiritual, dukungan keluarga, pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan, dan dukungan aksesibilitas seperti pendidikan.

Mensos Tekankan Peran Pemda Cegah Anak Terpapar Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Menteri-Sosial-Tri-Rismaharini-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jelang Ramadan, pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa komoditas pangan. Bansos akan diberikan tiga bulan, mulai Maret, April, hingga Mei 2023.  Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkapkan, penyaluran dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara, pihaknya bertugas menyiapkan data calon penerima bansos pangan tersebut.  ”Itu nanti KPA (kuasa pengguna anggaran, Red) di (Kementerian) Keuangan. Saya hanya menyerahkan data,” ujar Risma seusai acara Doa Bersama Lindungi Bangsa dari Bencana di Jakarta kemarin (6/3).  Selain bansos pangan, masyarakat tak mampu akan menerima bansos rutin jelang Lebaran nanti. Risma mengungkapkan, pihaknya sudah menyalurkan bansos program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) untuk tiga bulan pertama, Januari–Maret, sejak awal 2023. Kemudian, tiga bulan selanjutnya dikucurkan bulan depan.  ”Kami mulai menyalurkan untuk bulan Januari sampai Maret. Terus mau Lebaran, April sampai Juni. Itu sengaja kami bagikan sekian, terus nanti mau Lebaran (disalurkan kembali, Red),” papar mantan wali kota Surabaya tersebut.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, bansos itu disalurkan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri. Bantuan diberikan dalam bentuk beras, telur, dan ayam. ”Pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras, telur, dan ayam selama tiga bulan,” ujarnya.

Jelang Ramadan, Pemerintah Kucurkan Bansos Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IMG-20230210-WA0017_4.jpg" alt="Menteri Sosial RI Tri Rismaharini meninjau Rumah Susun Sentra Terpadu Pangudi Luhur untuk kelompok rentan di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/2/2023). (ANTARA/HO-Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial RI Tri Rismaharini meninjau Rumah Susun Sentra Terpadu Pangudi Luhur untuk kelompok rentan di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/2/2023). (ANTARA/HO-Kemensos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial RI Tri Rismaharini meresmikan Rumah Susun Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Bekasi, Jumat (10/2), untuk kelompok rentan. Risma mengatakan sebanyak 93 unit dengan fasilitas lengkap di rumah susun tersebut siap dihuni para penerima manfaat, dikutip dari ANTARA.  “Kita upayakan rumah susun ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah sini. Banyak yang tinggal di kolong jembatan tanpa data kependudukan dan mereka juga tak pernah dapat bantuan,” ujar Risma dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta.  Mensos juga menuturkan bahwa sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan, tidak hanya dibangunkan hunian yang layak, tetapi kebutuhan-kebutuhan dasar lain juga diberikan kepada kelompok rentan.  “Mereka pindah ke sini, kita siapkan pekerjaan dan pelatihannya, kita fasilitasi pendidikan anak-anaknya dan kita beri akses bantuan-bantuan lain dari pemerintah,” kata Mensos.  Oleh karena itu, Mensos menegaskan bahwa kepemilikan rumah susun ini tidak boleh dipindahtangankan.  “Jangan dipindahtangankan, ya, Pak/Bu. Jika dilakukan terpaksa saya keluarkan baik penghuni lama maupun baru. Harus bersih. Ketika pulang memulung di taruh sana (tempat pengolahan sampah) baru ke sini," kata Risma.  Kerja Kementerian sosial ini mendapat dukungan dari berbagai mitra, salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan bahwa pembangunan rumah susun ini merupakan kerjasama yang baik untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.  “Terima kasih kepada Kemensos. Ini merupakan kolaborasi luar biasa untuk memberikan hunian yang layak bagi kelompok masyarakat khususnya yang berada di desil satu dan dua. Sebagai pelaksanaan Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tentunya hal ini membutuhkan kolaborasi dan peran berbagai pihak,” kata Iwan yang turut hadir dalam acara peresmian.  Pembangunan Rumah Susun Sentra Terpadu Pangudi Luhur menyasar kepada pemenuhan kebutuhan dasar para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akan tempat tinggal yang layak. Para PPKS yang terdiri dari 13 penyandang disabilitas, 17 lansia, dan 55 kelompok rentan lainnya. Mereka dikenakan uang sewa Rp 10.000/bulan untuk tinggal di rumah susun tersebut.  Hasil kerja kolaboratif antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini menyediakan 93 kamar tipe 24 meter persegi yang sudah dilengkapi dengan dipan susun, kasur, lemari pakaian, meja, kursi, kitchen set, toilet duduk, shower, dan listrik token 1300 watt.  Selain itu di rumah susun juga difasilitasi penunjang, di antaranya kios penjualan sembako, kios makanan kecil, laundry, ruang klinik, ruang perpustakaan, ruang serbaguna dan ruang pengelola dan juga CCTV.  Lebih lanjut, para penerima manfaat ini juga akan dibekali dengan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan sehingga kelak mereka bisa mandiri. Nantinya mereka akan kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup.  Salah satu penerima manfaat Sri Sukowati, 50, mengungkapkan kegembiraannya bisa pindah ke rumah susun tersebut. Sehari-hari, ia dan suami, Soebagyo, 60, bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan Rp 10.000 – Rp 12.000.  “Senang bisa pindah karena bersih dan baru. Bersyukur sudah ada barang-barang. Saya tidak punya kasur begitu, yang ada ranjang besinya,” kata Wati.  Wati berharap dengan tinggal di rumah susun ia dan keluarga bisa hidup lebih layak. Ia juga berharap taraf ekonominya semakin meningkat agar dapat memberikan pendidikan lebih baik kepada kedua putranya.  “Pengen jualan nasi uduk lagi. Dulu pernah jualan tapi bangkrut. Saya kan bisa masak macam-macam. Semoga saya bisa jualan lagi kaya warteg. Anak-anak saya pun bisa sekolah lebih tinggi”, kata Wati.  Hingga kini, Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR telah membangun 3 rumah susun yaitu Rumah Susun di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, Rumah Susun di Sentra Mulya Jaya Pasar Rebo, dan Rumah Susun di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Solo yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

Mensos Resmikan Rumah Susun di Bekasi untuk Kelompok Rentan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/MENSOS-RISMA.jpg" alt="Menteri Sosial RI Tri Rismaharini saat kunjungan kerja ke Desa Sengon, Kelurahan Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (28/1/2023). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial RI Tri Rismaharini saat kunjungan kerja ke Desa Sengon, Kelurahan Sengon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (28/1/2023). ANTARA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mendistribusikan bantuan berupa alat bantu untuk penyandang disabilitas di Jombang, Jawa Timur, sebagai upaya meningkatkan mobilitas dan produktivitas mereka.  "Penyandang disabilitas tidak bisa selamanya bergantung pada orang lain, perlahan mereka harus bisa mandiri," kata Mensos saat kunjungan kerja ke Dusun Sengon Kelurahan Sengon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, Sabtu.  Pihaknya mengungkapkan tentang pentingnya penggunaan alat bantu di kehidupan sehari-hari bagi penyandang disabilitas sebab merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong kemandirian mereka.  "Kami membutuhkan lebih banyak alat bantu karena masih banyak penyandang disabilitas yang belum tersentuh bantuan tersebut. Mungkin kelihatannya hanya kursi roda, tapi manfaatnya sangat terasa terutama dalam mempermudah aktivitas mereka," kata dia.  Ia juga menambahkan Kemensos juga terus melakukan pendataan penyandang disabilitas. Salah satunya lewat pemberian bantuan tersebut.  "Sebetulnya bantuan ini, alat untuk kami melengkapi data, karena biasanya disabilitas disembunyikan, ODGJ atau lumpuh sama sekali. Banyak anggota keluarga yang merasa itu aib sehingga mereka disembunyikan. Dengan kegiatan ini kami berharap mereka bisa keluar," kata dia.  Dengan kegiatan yang dilakukan Kemensos, kata dia, nantinya bantuan yang diberikan bisa lebih tepat sasaran.  "Kegiatan ini kami berharap data kami lebih bagus sehingga jika ada bantuan lebih tepat. Kalau tadi misalnya Hidrosefalus, kalau dikasih kursi roda biasa tidak ada gunanya. Jadi harus ada asesmen, karena itu bantuan lebih tepat," kata Mensos.  Selain alat bantu, pihaknya juga mengungkapkan bahwa terapi juga membantu mobilitas penyandang disabilitas.  Mensos pun mengajak penyandang disabilitas fisik untuk mengikuti terapi di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Surakarta, salah satu UPT milik Kemensos.  "Di Sentra Soeharso, kami memiliki layanan rehabilitasi medis dan biasa menangani kelumpuhan. Banyak yang usianya sudah 30 tahun-an dan tadinya lumpuh tapi sekarang sudah bisa berjalan setelah terapi beberapa bulan. Tak perlu khawatir dengan biayanya karena seluruhnya akan ditanggung oleh Kemensos," kata Mensos.  Salah satu penerima manfaat yang diajak Mensos Risma untuk terapi di Sentra Soeharso adalah Asyifa Xenofia Baktiar (7). Putri tunggal pasangan Eka Fitria (28) dan Danis Baktiar (35) ini menderita lumpuh sebagian pada tangan dan kaki kanan sejak usia enam bulan.  "Terapinya nanti harus terus menerus. Mumpung masih kecil, jadi kemungkinan masih bisa untuk sembuh," kata Mensos.  Eka, ibu dari Asyifa berterima kasih dengan perhatian yang diberikan Mensos untuk anaknya.  "Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Risma karena telah memberikan bantuan kursi roda elektrik bagi Dek Asyifa, kami sangat senang dan merasa terbantu," kata Eka.  Dalam kegiatan tersebut, Mensos Risma menyerahkan bantuan Atensi berupa 56 unit alat bantu senilai Rp 534.500.000 yang terdiri dari 35 unit kursi roda manual, 17 unit kursi roda elektrik, satu unit kursi roda adaptif dan tiga unit kruk.  &nbsp;

Mensos Risma Salurkan Bantuan ke Penyandang Disabilitas di Jombang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-20221221-WA00081.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini saat acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2022, di Klungkung, Bali, Selasa (20/12). Zalzilatul Hikmia/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini saat acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2022, di Klungkung, Bali, Selasa (20/12). Zalzilatul Hikmia/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Target bebas pasung di 2019 gagal terlaksana. Stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih jadi alasan utama.  Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjelaskan, pemasungan masih terjadi lantaran masyarakat menganggap ODGJ adalah ancaman. Karena stigma tersebut, akhirnya banyak ODGJ yang disembunyikan hingga dipasung.  ”Itu (pemasungan) tidak boleh terjadi lagi,” ujar Risma dalam rangkaian acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2022, di Klungkung, Bali, Selasa (20/12).  Padahal, lanjut dia, gangguan jiwa yang dialami orang-orang tersebut dapat disembuhkan. Hal itu pun sudah dikonfirmasi kepada para ahli kesehatan jiwa. Dari penjelasan yang diterima, gangguan jiwa itu sama seperti sakit yang lain. Bisa sembuh dengan pemberian obat teratur.  Sayangnya, masalah biaya pengobatan itu juga kerap jadi hambatan. Mengingat, para ODGJ harus tiap hari mengonsumsi obat. ”Ini kadang yang berat karena dia (ODGJ) dari keluarga miskin,” jelas Risma.  Atas kondisi tersebut, Risma tengah mengusahakan agar ODGJ dapat akses menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN). Sehingga mereka bisa mendapat akses ke layanan untuk berobat.  Di sisi lain, pihaknya akan terus memerangi aksi pasung yang masih terjadi. Penelusuran bakal dilakukan guna membebaskan para ODGJ yang masih dipasung. Terakhir, pihaknya telah berhasil membebaskan 51 ODGJ yang dipasung di sejumlah wilayah Indonesia. Pembebasan dilakukan 31 Sentra Rehabilitasi Sosial milik Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia.  Melalui upaya pembebasan pasung itu, dia berharap, semua pihak bisa mendukung para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia untuk berdaya. Baik itu mengakses apapun, mulai pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.  ”Tidak boleh lagi ada pasung di Indonesia. Kita bisa bantu,” tegas Risma, mantan Wali Kota Surabaya itu.  Upaya pembebasan tersebut dilakukan sebagai rangkaian dari Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), dalam rangka mendorong kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas. Selain Indonesia bebas pasung, Kemensos juga menyelenggarakan Program Indonesia Melihat, Indonesia Mendengar, Indonesia Melangkah, dan Operasi Katarak, di titik-titik lokasi kerja Sentra Rehabilitasi Sosial di seluruh Indonesia.  Pada program Indonesia Melihat, Mensos juga menyerahkan bantuan Tongkat Penuntun Adaptif (TPA). Lalu, bantuan alat bantu dengar (ABD) sebagai representasi program Indonesia mendengar. Sementara itu, pada program Indonesia melangkah, Kemensos menyerahkan kursi roda elektrik. Adapun, operasi katarak juga diberikan hampir di seluruh wilayah di Indonesia melalui Sentra Kemensos.  Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Pepen Nazaruddin menyampaikan, tahun ini Kemensos memperingati HDI dengan format sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bantuan kegiatan yang telah digelontorkan untuk rangkaian peringatan HDI 2022 di dua lokasi, yakni Kabupaten Subang dan SPTL Bekasi mencapai Rp 26,1 miliar.  ”Kami memaknai peringatan HDI tahun ini sebagai momentum penting untuk mencatat kemajuan dan terus melakukan gerak nyata untuk kemajuan hak-hak penyandang disabilitas,” papar Pepen Nazaruddin.

Masih Marak, Kemensos Terus Bebaskan ODGJ dari Pemasungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Supomo.jpg" alt="Supomo dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Surabaya. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Supomo dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan Surabaya. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Program Kementerian Sosial (Kemensos) berupa bantuan permakanan bagi lanjut usia (lansia) dan warga difabel tunggal di Gresik, sudah berjalan sepekan terakhir. Untuk memastikan program itu tidak menyimpang dan tepat sasaran, tim Kemensos pun sudah melaksanakan evaluasi dan inspeksi.  Informasi yang dihimpun, di Kabupaten Gresik jumlah penerima bantuan permakanan tersebut ada sekitar 700 lansia dan difabel tunggal. Mereka menerima makanan siap saji dua kali per hari. Satu kali makan dialokasikan dana sebesar Rp 10.500 atau Rp 21.000 sehari. Dengan demikian, dalam setahun setidaknya total anggaran dari APBN mencapai Rp 5,3 miliar.  Sesuai ketentuan Kemensos, sasaran penerima bantuan permakanan itu antara lain miskin atau tidak mampu, lansia berusia 75 tahun atau lebih, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), bukan berstatus  pensiunan/istri/suami PNS dan/atau purnawirawan TNI/Polri.  Selain itu, penerima mesti memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) yang telah dipadankan dengan data dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, dan pengusulannya melalui camat/distrik atau nama lainnya.  Direktur Rehabilitasi Sosial dan Lansia Kemensos RI Supomo menyatakan, bantuan permakanan itu sangat mulia. Bagian dari amanat UUD 1945. Yakni, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. ‘’Karena itu, kami mengharapkan, program permakanan ini benar-benar berjalan baik dan tidak menyimpang,’’ katanya saat rapat evaluasi di Kecamatan Manyar, Gresik.  Hadir dalam pertemuan itu, tim pengawas dari Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Eka Mulyana, Camat Manyar Zainul Arifin, perwakilan Polsek dan Koramil Manyar, serta para kelompok masyarakat (Pokmas) yang menangani bantuan permakanan tersebut.  Menurut Supomo, bantuan permakanan kali pertama digagas oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Program ini sudah dijalankan di Kota Surabaya sejak 2012, saat Risma menjabat sebagai Wali Kota. Karena dinilai terbukti sangat bermanfaat bagi para penerima dan memiliki mutliplier effect, akhirnya direplikasi secara nasional oleh Kemensos.  ’’Ini sebagai wujud penghormatan, perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan pada lansia agar memperoleh kehidupan yang layak,’’ ujar mantan kepala dinas sosial (Dinsos) Pemkot Surabaya.  Supomo menambahkan, bantuan permakanan di daerah-daerah itu merupakan stimulus dari Kemensos. Artinya, pemerintah daerah dapat juga mengalokasikan anggarannya untuk dapat meng-cover seluruh lansia tidak mampu atau miskin.  Dikatakan, untuk mengelola program ini benar-benar membutuhkan kepekaan dan rasa kemanusiaan. ‘’Kami berharap pokmas yang menangani permakanan ini, mulai yang memasak hingga mendistribusikannya ke sasaran, harus rajin-rajin ngobrol dan memiliki kepekaan sosial, dan ketulusan tinggi. Tidak asal memberi saja,'' tegasnya.  ''Kalau itu berjalan baik, bukan hanya tidak lagi ada warga yang kelaparan, melainkan juga pahala dan insya Allah surga yang menangani,’’  lanjut mantan kepala dinas pendidikan (Dispendik) Pemkot Surabaya itu.  Program bantuan permakanan ini juga memiliki dampak ekonomi bagi kesejahteran masyarakat lainnya. Sebut saja, pelaku UMKM atau usaha katering di daerah bisa bertumbuh, mereka yang mengantarkannya juga mendapat honor, dan efek keekonomian lainnya.  ‘’Mengelolanya juga mesti cerdas. Misalnya, untuk efesiens maka bungkusnya tidak pakai kotakan yang sekali pakai. Namun, pakai rantangan sehingga bisa dipakai kembali,’’ papar Supomo.  Seusai menghadiri pertemuan evaluasi di kantor kecamatan, Supomo dan tim Kemensos RI juga langsung turun ke sejumlah rumah lansia yang telah mendapat bantuan permakanan. Dia ingin memastikan penerima benar-benar tepat sasaran. Di antaranya di wilayah Manyar Kompleks. Dalam kesempatan itu, Supomo juga berdialog dengan warga penerima.  ’’Dospundi Bu? Sae tah makanan ingkang sampun disukaaken dulur-dulur? (Bagaimana Bu? Apakah baik makanan yang sudah diberikan saudara-saudara, Red),’’ tanya Supomo saat berdialog dengan salah seorang lansia penerima.  Setelah mendatangi sejumlah rumah, Supomo pun tidak lupa menyampaikan salam dari Mensos. ‘’Salam saking Bu Risma,’’ pungkasnya.  Mendapat salam itu, lansia bersangkutan pun manggut-manggut. Matanya tampak berkaca-kaca. ‘’Alhamdulillah. Bu Risma niku sak estu sae (Bu Risma itu sungguh orang baik, Red). Mugi-mugi beliau sehat terus, panjang umur, berkah dan manfaat,’’ jawabnya.

Mesti Tepat Sasaran, Tim Kemensos RI Cek Bantuan Permakanan di Gresik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mensos Tri Rismaharini

Berita Terkini