<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/DINAS-819285797.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat mengunjungi salah satu sekolah kedinasan, Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) di Jakarta, Rabu (15/05)." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat mengunjungi salah satu sekolah kedinasan, Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) di Jakarta, Rabu (15/05).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menetapkan persetujuan formasi pada delapan instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi. &ldquo;Pendaftaran sekolah kedinasan dimulai 15 Mei 2024, sampai 13 Juni 2024. Ayo gunakan kesempatan ini dengan baik, karena negara membutuhkan talenta-talenta masa depan yang unggul untuk membangun negeri ini,&rdquo; ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat mengunjungi salah satu sekolah kedinasan, Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) di Jakarta, Rabu (15/05). Anas meminta semua pihak untuk tidak mempercayai bila ada orang yang mengaku bisa membantu atau bahkan menjamin kelulusan menjadi mahasiswa atau taruna sekolah kedinasan. &ldquo;Bisa dipastikan itu hoaks, karena memang tidak ada titip-menitip. Seleksi dilakukan online melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) yang transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden Jokowi,&rdquo; ujar Anas. Anas merinci, sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah Politeknik Keuangan Negara STAN, Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara, Politeknik Statistika STIS, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG). &ldquo;Sekolah kedinasan yang diberikan alokasi tentu sudah melalui sejumlah pertimbangan, salah satunya menjawab tantangan zaman. Misalnya di STMKG, di mana kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Juga di Politeknik Siber dan Sandi Negara di mana digitalisasi tak terelakkan, sehingga kita butuh talenta misalnya terkait cyber security,&rdquo; ungkap Menteri Anas. Anas berharap sekolah-sekolah kedinasan dapat menjaga kualitas dan martabat proses pendidikan di Indonesia dengan mencegah perundungan. &ldquo;Supaya menjadi perhatian bagi kita semua. Tidak ada lagi bullying di proses seleksi maupun proses pendidikan di seluruh sekolah kedinasan, karena ini sudah menjadi arahan Bapak Presiden,&rdquo; tegasnya. Terkait Politeknik Statistika STIS, tahun ini menerima 355 formasi. Anas berharap mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang totalnya mencapai 2.136 mahasiswa untuk terus berproses menyiapkan diri sebagai talenta masa depan. &ldquo;Mahasiswa Politeknik Statistika STIS harus menjadi talenta ahli data berkelas dunia, menguasai soal big data, andal soal data science, karena itu semua akan menjadi penggerak kemajuan bangsa,&rdquo; ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. Lebih lanjut, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bagaimana strategi pembelajaran STIS dalam meningkatkan kualitas SDM dari STIS. Para mahasiswa STIS didorong untuk memanfaatkan big data dan data science untuk mengolah data. Salah satu bukti update perkembangan terkini teknologi yang bisa diadopsi untuk statistik berkualitas adalah memanfaatkan teknologi web crawling untuk memperkaya informasi website. &ldquo;Inilah yang membantu BPS menghasilkan statistik yg berkualitas. Kami terus mendorong mahasiswa yang potensial untuk adaptif dan keep up dengan perkembngan teknologi terkini,&rdquo; pungkas Amalia.

Pendaftaran sekolah kedinasan dibuka 15 Mei sampai 13 Juni 2024 diharapkan dapat menjaga kualitas proses pendidikan di Indonesia.

Pendaftaran Sekolah Kedinasan Dimulai, Menteri PANRB: Jangan Percaya Ada Orang Bisa Memasukkan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/AZWAR-06-966791201.jpg" alt="Menteri PAN RB AbdullahAzwar Anas dan Mendagri Tito Karnavian di acara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)." width="100%">
<figcaption>Menteri PAN RB AbdullahAzwar Anas dan Mendagri Tito Karnavian di acara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi terobosan yang dijalankan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU). Program yang diluncurkan Presiden Joko Widodo tersebut, Senin (6/5/2024), menjadi bagian solusi untuk mempercepat pemenuhan dokter spesialis di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk daerah kepulauan. &ldquo;Ini merupakan terobosan yang bagus dari Pak Menkes yang berkolaborasi dengan Pak Mendikbudristek, karena memang kebutuhan dokter spesialis cukup besar dan kita butuh percepatan untuk memenuhinya. Formasi ASN-nya bisa dialokasikan sebenarnya, tetapi kuantitas SDM-nya yang sejalan dengan kualitasnya perlu diakselerasi,&rdquo; ujar Anas seusai peluncuran program tersebut. Melalui program tersebut, Anas optimistis, jumlah dokter spesialis bisa diakselerasi karena terdapat potensi untuk menjadikan RS sebagai pusat pendidikan yang berdiri sendiri. Tentu saja dalam hal ini kolaborasi Kemendikbudristek menjadi sangat penting, karena fakultas kedokteran yang ada di perguruan tinggi harus mendampingi rumah sakit pendidikan yang ditunjuk. &ldquo;Dengan menjadikan Rumah Sakit Pendidikan sebagai Penyelenggara Utama atau RSPPU, saya kira selain akan mempercepat pemenuhan dokter spesialis, pemerintah juga bisa melakukan pemerataan dokter spesialis di daerah yang kekurangan. Kalau normatif, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis perlu waktu belasan tahun lamanya. Dengan program inovatif Pak Menkes ini, kita bisa memenuhi kebutuan dokter spesialis secara lebih cepat,&rdquo; ujar Anas. Anas melanjutkan, program tersebut sangat membantu Kementerian PANRB sebagai kementerian yang bertugas mengatur alokasi formasi ASN, termasuk dalam hal ini ASN bidang kesehatan yang akan ditempatkan di daerah 3T dan kepulauan. Sebagai informasi, Kementerian PANRB telah menyetujui 100 persen usulan kebutuhan formasi ASN Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2024, yakni sebesar 23.200 formasi. Formasi tersebut terdiri atas 8.607 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 14.593 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). &ldquo;Soal penataan SDM dokter ini sangat penting, karena arahan Presiden Jokowi ingin Indonesia-Sentris bukan hanya terkait pembangunan infrastrukturnya, tetapi juga pemenuhan SDM-nya harus merata ke seluruh Indonesia. Karena soal ASN ini, termasuk soal dokter, bukan soal jumlahnya yang harus diperhatikan, tapi juga distribusinya,&rdquo; ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. Anas menambahkan, pemerintah juga mengakselerasi pendidikan dokter melalui fleksibilitas masa percobaan CPNS, sesuai UU 20/2023 tentang ASN sebagai revisi dari UU 5/2014. &ldquo;Masa percobaan PNS di aturan lama dikunci selama setahun. Dalam masa percobaan setahun, tidak boleh melanjutkan pendidikan. Misalnya dokter, selama masa percobaan, dia tidak bisa melanjutkan pendidikan spesialis. Padahal kita butuh percepatan pemenuhan dokter spesialis. Sekarang sudah tidak seperti itu,&rdquo; ujar Anas. Anas menambahkan, bersama Kemenkes, Kementerian PANRB juga menyiapkan afirmasi bagi para dokter umum yang ingin melanjutkan studi dokter spesialis berbasis RS. &ldquo;Nantinya lulusan dokter spesialis berbasis rumah sakit yang mengabdi di daerah 3T dan kepulauan langsung diangkat menjadi PNS. Kami intens koordinasi dengan Pak Menkes, sudah dipetakan, ada sekian ratus daerah 3T dan kepulauan yang jadi atensi pemenuhan ASN dokter spesialis,&rdquo; tuturnya. Adanya kebijakan PPDS Berbasis RSP-PU meniadakan biaya pendidikan bagi para calon dokter spesialis. Bahkan calon dokter spesialis akan mendapatkan gaji serta hak-hak lainnya sebagai tenaga kerja karena masuk ke dalam sistem kontrak setiap RS. Mereka menjadi tenaga kontrak di RS pendidikan yang ditunjuk, lalu juga mendapat benefit seperti perlindungan kesehatan dan jam kerja yang diatur proporsional. &ldquo;Sebagaimana praktek pendidikan dokter spesialis di dunia, ini akan memotivasi para dokter termasuk ASN dokter untuk berlomba menjadi dokter spesialis, dan saya optimis pemerintah bisa mengakserasi kebutuhan dokter spesialis &rdquo; pungkas Anas.

Pemerintah mengakselerasi pendidikan dokter lewat masa percobaan CPNS, sesuai UU 20/2023 tentang ASN sebagai revisi dari UU 5/2014.

Menteri PANRB Apresiasi Terobosan Menkes-Mendikbudristek Atasi Kekurangan Dokter Spesialis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/03/PANRB-03-697484460.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada Konferensi Pers Progres Pengadaan ASN Tahun 2024, di Jakarta, Jumat (3/5)." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada Konferensi Pers Progres Pengadaan ASN Tahun 2024, di Jakarta, Jumat (3/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebanyak 1,28 juta formasi telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024. Pendaftaran CASN 2024 dapat dimulai setelah proses verifikasi dan validasi (verval) rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada tanggal 15-29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. &ldquo;Kita harap instansi yang belum mengirimkan rincian formasi/kebutuhan dapat segera merampungkan dengan menginput pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN),&rdquo; ujar Menteri Anas pada Konferensi Pers Progres Pengadaan ASN Tahun 2024, di Jakarta, Jumat (3/5). Lanjut Anas menguraikan, rincian kebutuhan ASN yang disampaikan melalui SIASN BKN tersebut paling sedikit memuat jenis pengadaan, nama jabatan, deskripsi jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, unit penempatan, dan rentang penghasilan. &ldquo;Untuk mempermudah instansi pemerintah dalam mengisi rincian formasi, pada awal Maret 2024 Kementerian PANRB telah mengeluarkan panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 melalui Keputusan Menteri PANRB No. 173/2024,&rdquo; tuturnya. Hingga tanggal 2 Mei 2024 pukul 20.10 WIB, 602 instansi pemerintah telah melakukan perincian ke dalam sistem layanan Perencanaan SIASN BKN. Data tersebut terinci sebanyak 4 instansi belum membuat rincian formasi; 36 instansi sedang menyusun rincian formasi; 39 instansi telah selesai menyusun rincian formasi, namun belum mengajukan Digital Signature (DS) SPTJM oleh PPK; 371 instansi sedang dalam proses velval rincian formasi oleh BKN; dan 152 rincian usulan instansi yang telah selesai diverval oleh BKN dan/sedang menunggu Digital Signature (DS) Peraturan Teknis Kepala BKN. Anas menguraikan terdapat sejumlah alasan kendala keterlambatan instansi dalam menyampaikan rincian formasi. Kendala tersebut antara lain instansi masih melakukan pemetaan jabatan; keterbatasan informasi terhadap data Non-ASN baik terkait jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan serta jabatan yang akan diusulkan; serta belum selesainya pemutakhiran data peta jabatan oleh instansi pada layanan elektronik SIASN BKN. Rincian kebutuhan pegawai ASN yang telah disampaikan instansi pemerintah akan divalidasi BKN. Selanjutnya BKN menyampaikan hasil validasi dalam bentuk Pertimbangan Teknis sebagai pertimbangan Menteri PANRB dalam penetapan rincian kebutuhan ASN. &ldquo;Insyaallah pendaftaran bisa kita mulai di Juni atau Juli tahun ini, setelah instansi menerima surat keputusan Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan ASN dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi,&rdquo; pungkas mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Sebanyak 1,28 juta formasi telah ditetapkan Kementerian PANRB untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024.

Menteri PANRB Minta Instansi Pemerintah Segera Rampungkan Rincian Formasi ASN 2024

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/03/PANRB-03-599827964.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengumumkan seleksi CPNS di sekolah kedinasan akan dimulai pada bulan Mei 2024." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengumumkan seleksi CPNS di sekolah kedinasan akan dimulai pada bulan Mei 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah segera memulai tahapan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), baik untuk CPNS di lingkungan sekolah kedinasan maupun CASN secara umum di berbagai kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, untuk seleksi CPNS di sekolah kedinasan akan dimulai pada bulan Mei 2024. Tahun ini Kementerian PANRB menetapkan persetujuan formasi pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi. Sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah Politeknik Keuangan Negara STAN, Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara, Politeknik Statistika STIS, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG). &ldquo;Sekolah kedinasan yang diberikan alokasi dengan mempertimbangkan tantangan zaman. Misalnya di STMKG, di mana kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Juga di Politeknik Siber dan Sandi Negara di mana digitalisasi tak terelakkan, sehingga kita butuh talenta misalnya terkait cyber security,&rdquo; ungkap Menteri Anas. &ldquo;Pembukaan pendaftaran CPNS melalui sekolah kedinasan akan dimulai bulan ini juga, sekarang proses koordinasi penetapan formasinya di masing-masing instansi,&rdquo; imbuh Anas. Anas menambahkan, selain CPNS melalui sekolah kedinasan, pemerintah juga akan membuka rekrutmen CASN di seluruh Indonesia. &ldquo;Kami targetkan pendaftaran CASN dimulai Juni 2024,&rdquo; ujar Anas. Kementerian PANRB telah memberikan persetujuan 1,2 juta yang terbagi menjadi 427.650 formasi pada instansi pusat dan 862.174 formasi pada instansi daerah. Jumlah tersebut bagian dari tahap awal pemenuhan kebutuhan 2,3 juta ASN yang akan direkrut secara berkelanjutan. Anas mengatakan, saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang mempercepat verifikasi terhadap pengisian formasi yang dilakukan K/L dan Pemda. Namun, tercatat masih ada 4 instansi yang belum melakukan pengisian rincian formasi. &ldquo;Kami berharap 4 instansi itu segera mempercepat pengisian rincian formasinya di sistem BKN. Termasuk di dalamnya ada instansi daerah, yang sebenarnya sudah kita perpanjang ini tenggat pengisiannya. Kalau ini sudah beres 100 persen, kita bisa memulai pendaftaran CASN yang sudah ditunggu-tunggu publik,&rdquo; jelas Anas. &ldquo;Namun, untuk kepastian jadwal pengumuman oleh instansi, pendaftaran, dan seleksi, masih dinamis mengikuti perkembangan yang ada, karena ini juga terkait dengan kecepatan dan ketepatan pengisian dari K/L dan Pemda. Karena ada kasus, Pemda mengisi rincian, setelah diverifikasi BKN ternyata keliru, maka harus dibetulkan lagi,&rdquo; ungkap Menteri Anas. Anas merinci, dari total usulan yang disampaikan serta yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN, menghasilkan pemenuhan SDM talenta digital untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak 2.906. Sementara pemenuhan talenta digital pemerintah daerah sebanyak 19.817 formasi. Menteri Anas juga merinci pemenuhan SDM yang akan ditempatkan di IKN sebanyak 71.643 formasi. &ldquo;Jumlah itu terdiri dari 14.114 CPNS dan 57.529 PPPK,&rdquo; papar Menteri Anas. Anas mengingatkan agar masyarakat tidak mudah membaca informasi mengenai seleksi CASN dari portal informasi yang tidak valid. Seluruh informasi mengenai alur seleksi akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi instansi pemerintah. Selain itu, Anas juga menegaskan agar Masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan. Anas mengatakan seleksi CASN menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. &ldquo;Contohnya live score hasil tes di Kantor BKN. Peserta tes berada di dalam gedung, sedangkan orang tua dapat langsung melihat hasilnya secara realtime. Dengan adanya live score di youtube, maka tidak ada titipan orang dalam,&rdquo; tegas Menteri Anas.

Kementerian PANRB menetapkan persetujuan formasi pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi pada 2024.

 Menteri PANRB: Seleksi CPNS Sekolah Kedinasan Mulai Mei, CASN Digelar Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/AZWAR-03-2330243503.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. usai pengesahan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (3/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. usai pengesahan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (3/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (03/10). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih kepada DPR, khususnya Komisi II DPR, yang telah memberikan banyak masukan berarti di RUU ASN. Demikian pula kepada elemen lain mulai dari DPD, akademisi, KORPRI, asosiasi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, forum tenaga non-ASN, hingga berbagai stakeholder terkait yang turut mengawal RUU ASN. &ldquo;Terima kasih kepada DPR dan semua pihak yang telah mempersembahkan pemikiran terbaik dalam penyusunan RUU ASN ini,&rdquo; ujar Anas. Salah satu isu krusial dalam RUU ini adalah tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN (honorer) yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang, di mana mayoritas berada di instansi daerah. &ldquo;Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN yaitu tidak boleh ada PHK masal, yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal,&rdquo; ujar Anas. &ldquo;Ada lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak lagi bekerja November 2023. Disahkannya RUU ini memastikan semuanya aman dan tetap bekerja. Istilahnya, kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,&rdquo; ujarnya. Anas mengatakan, akan terdapat perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sehingga bisa menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer. &ldquo;Nanti didetilkan di Peraturan Pemerintah,&rdquo; ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut. Anas menambahkan, beberapa prinsip krusial yang akan diatur di PP adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Anas menilai kontribusi tenaga non-ASN dalam pemerintahan sangat signifikan. Pemerintah dan DPR menyatakan agar pendapatan tenaga non-ASN tidak menurun akibat adanya penataan ini. &ldquo;Ini adalah komitmen pemerintah, DPR, DPD, asosiasi pemda, dan berbagai stakeholder lain untuk para tenaga non-ASN,&rdquo; ujar Anas. Di sisi lain, lanjut Anas, pemerintah juga mendesain agar penataan ini tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah.

Beberapa prinsip krusial yang akan diatur di PP adalah tidak boleh ada penurunan pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini.

RUU ASN Disahkan, Resmi Tak Ada PHK Masal untuk Tenaga Honorer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/19/PAN-19-1771923267.jpg" alt="Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) konsisten mendukung Program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), yang tengah digalakan pemerintah. Salah satu nya dengan optimalisasi libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 yang belum lama ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama. Hal tersebut disampaikan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas pada Rapat Koordinasi BBWI yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual, Selasa (19/09). &ldquo;Optimalisasi libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 juga menjadi salah satu bentuk dukungan kami bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy bersama Kementerian terkait dalam menyukseskan gerakan BBWI,&rdquo; ujar Menteri Anas. Dijelaskan bahwa total libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 ada 27 hari yang terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bersama No. 855/2023, No. 3/2023, dan No. 4/2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri PANRB. Menurutnya dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan mobilitas dan pariwisata wisatawan nusantara di dalam negeri, tidak terkecuali bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dukungan lain adalah dengan transformasi kelembagaan tiga Badan Otorita Pariwisata, yaitu Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, kemudian mempercepat transformasi digital di beragam bidang. Penerapan sistem kerja agile lintas otorita dengan memanfaatkan teknologi digital serta penerapan tata kelola layanan TIK yang terpadu, untuk pelayanan kepada stakeholder terkait. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh pihak baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah bekerja sama menyukseskan Program BBWI. Perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan hal tersebut, terlebih dukungan anggaran oleh pemerintah daerah. Dikatakan bahwa pentingnya bekerja sesuai dengan kapasitas masing-masing agar pekerjaan rumah terkait dan Program BBWI dapat segera diselesaikan. &ldquo;Kita harus memeriksa semua lini dan bagian kita masing-masing-masing. Saya tidak ingin ada proyek yang mangkrak. Rapat Evaluasi seperti ini sangat penting karena di bidang saya di marves kita lakukan evaluasi dan kita pastikan agar proyek tidak mangkrak,&rdquo; tegasnya. Program BBWI merupakan bentuk inisiatif dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berwisata dalam negeri. BBWI menyediakan beraneka ragam paket wisata menarik, mulai dari penawaran istimewa untuk menginap dan bersantap di hotel mewah sampai penerbangan antar pulau dengan harga terjangkau.

Total libur nasional dan cuti bersama tahun 2024 ada 27 hari yang terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama.

Perkuat Kelembagaan Badan Otorita Pariwisata, Menteri PANRB Dukung Bangga Berwisata di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/ANAS-04-3075465865.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali yang menyederhanakan organisasi perangkat daerah (OPD). Namun ia juga tetap meminta agar seluruh pemerintah daerah mengelompokkan OPD yang sekiranya masih bisa disederhanakan atau dilebur untuk birokrasi yang lebih sederhana. "Begitu juga dengan di kabupaten kota di Bali, mana OPD yang terlalu 'gemuk' itu bisa dikelompokkan. Karena itu akan mempunyai nilai yang tinggi untuk reformasi birokrasi," ujar Menteri Anas saat menyapa dan berdiskusi bersama ASN Pemerintah Provinsi Bali, di Wiswa Sabha, Denpasar, Bali, Senin (04/09). Menteri Anas menyampaikan, jika pemda ingin meningkatkan nilai reformasi birokrasi, salah satunya harus melakukan pemangkasan proses birokrasi dan efisiensi sistem kerja. Dari birokrasi yang sederhana dan tidak rumit itu, diharapkan bisa semakin memberi dampak nyata bagi masyarakat. Dalam berbagai kesempatan Menteri Anas menegaskan bahwa pemerintah harus menciptakan birokrasi yang berdampak. Sesuai arahan Presiden, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas dan birokrasi harus bergerak lincah dan cepat. Ada empat fokus untuk mendorong birokrasi yang berdampak, yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden. Kerja birokrasi harus berorientasi pada hasil atau outcome bukan fokus ke input atau hulu. Salah satu dampak birokrasi adalah mudahnya pelayanan kepada masyarakat. Menteri Anas mendorong seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali untuk mendirikan mal pelayanan publik (MPP) serta meningkatkannya menjadi MPP Digital. Digitalisasi ini menandakan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan kepada seluruh masyarakat Pulau Dewata. "Bisa sempurna seluruh kabupaten/kota membuat MPP. Harapan saya bisa ditingkatkan, tidak lagi MPP dalam bentuk MPP konvensional, tapi MPP digital," tuturnya. Menteri Anas menyampaikan, untuk mendirikan MPP tidak harus dengan gedung yang besar. "Cukup dengan gedung kecil yang penting layanannya terintegrasi," tegas Menteri Anas dalam acara yang dihadiri oleh seluruh bupati dan wali kota se-Bali. Lebih jauh dari itu, Menteri Anas mengapresiasi Bali atas penetapan haluan pembangunan 100 tahun melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Dalam kesempatan itu Gubernur Bali Wayan Koster menyerahkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 kepada wali kota dan bupati seluruh Bali. Pencanangan tersebut terinspirasi konsep pembangunan berkelanjutan yang digagas Presiden Pertama RI Soekarno. Bali merupakan satu-satunya provinsi yang menetapkan rencana pembangunan 100 tahun kedepan. "Haluan 100 tahun memandu, menjaga dan meningkatkan dampak kerja birokrasi, saat ini penduduk miskin Bali hanya mencapai 4,25 persen jauh dibawah rata-rata nasional yaitu 9,36 persen dan data kasus stunting hanya 8.0 persen (terendah dari semua provinsi),&rdquo;ungkap Anas. Salah satu yang menjadi fokus dalam Pembangunan Semesta Berencana ini adalah penurunan angka kemiskinan dan stunting. Hal tersebut sesuai dengan reformasi birokrasi tematik yang kerap digaungkan Menteri Anas terkait penanggulangan kemiskinan. Wayan Koster menjelaskan, jajaran Pemprov Bali berhasil menyederhanakan 13 OPD. "Dari 49 menjadi 36 OPD. Tapi kami menambah dua dinas yang sesuai dengan kondisi Bali," ungkapnya. Dua OPD yang disebutkan Koster adalah Dinas Pemajuan Masyarakat Adat serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRID). Menurutnya, pendirian dua lembaga ini sudah diperhitungkan secara matang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Bali. Selain itu, seluruh organisasi dibawah naungan Provinsi Bali juga sudah menerapkan sistem merit secara ketat untuk mengisi jabatan. Sementara dari sisi lain, Pemprov Bali gencar menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Koster mengakui, adanya SPBE mempermudah tata kelola pemerintahan Bali. Sistem digital juga mendorong ASN Bali bekerja secara efektif, efisien, dan produktif, serta tak menutup mata terhadap perkembangan digital. "Astungkara, semua bisa diselenggarakan dengan baik. Tidak lepas dari kebijakan Menteri PANRB. Kami mendapat banyak bimbingan," pungkas Koster.

Bila pemda ingin meningkatkan nilai reformasi birokrasi, salah satunya harus melakukan pemangkasan proses birokrasi dan efisiensi kerja.

Menteri Anas Apresiasi Pemprov Bali dari Sederhanakan OPD Sampai Penerapan RB Tematik Berdampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/anas-2901393455.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; &ndash; Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ad Interim. Penunjukkan ini untuk menggantikan sementara Menkopolhukam Mahfud MD yang sedang menjalankan tugas negara di luar negeri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012761220/kunjungi-karawang-menteri-panrb-ajak-pacu-reformasi-birokrasi-berdampak-ke-kemiskinan-sampai-investasi">Kunjungi Karawang, Menteri PANRB Ajak Pacu Reformasi Birokrasi Berdampak ke Kemiskinan sampai Investasi</a> Penunjukan itu disebutkan dalam surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-796/M/D3/AN.00.03/08/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Menteri PANRB. Surat tersebut memuat tentang Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ad Interim. &ldquo;Berkenaan dengan surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan nomor B-172/LN.00.01/8/2023 tanggal 14 Agustus 2023, yang ditujukan kepada Presiden RI, hal Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, dengan hormat kami beri tahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri PANRB sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Ad Interim,&rdquo; bunyi surat tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012748873/sukseskan-ktt-asean-menteri-panrb-lakukan-penyesuaian-sistem-kerja-asn-dki-jakarta">Sukseskan KTT ASEAN, Menteri PANRB Lakukan Penyesuaian Sistem Kerja ASN DKI Jakarta</a> Penunjukkan Menteri PANRB sebagai Menkopolhukam Ad Interim berlangsung selama Menkopolhukam Mahfud MD melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Adapun Menteri Mahfud MD melangsungkan tugas negara di luar negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 1 September 2023.

Penunjukkan Menteri PANRB menggantikan sementara Menkopolhukam Mahfud MD karena tengaj menjalankan tugas negara di luar negeri.

Mahfud MD Tugas ke Luar Negeri, Presiden Tunjuk Menteri PANRB Jadi Menkopolhukam Ad Interim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/PANRB-15-2188288991.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengikuti Rakor Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tujuh kementerian/lembaga di bawah Kemenko Marves pada Selasa (15/08/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengikuti Rakor Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tujuh kementerian/lembaga di bawah Kemenko Marves pada Selasa (15/08/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengikuti rapat koordinasi terkait percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tujuh kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada Selasa (15/08) pagi. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu, membahas target waktu penerapan SPBE lingkup Marves yang direncanakan segera berjalan dalam waktu dekat. Dalam arahannya, Menko Luhut menyebut agar semua kementerian dan lembaga harus patuh pada target-target yang telah ditentukan. Termasuk melengkapi berbagai data dan informasi yang akan diintegrasikan pada berbagai layanan. &ldquo;Kita harus patuh pada timetable yang disepakati. SPBE ini program yang harus betul-betul kita seriuskan. Ini arahan Bapak Presiden untuk dipercepat, semua layanan akan menjadi mudah dengan SPBE ini,&rdquo; ujar Luhut. Sementara itu, Menteri Anas menyampaikan apresiasi terhadap tujuh kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Marves yang telah memiliki progres baik dalam penerapan SPBE. Khususnya pada beberapa layanan yang akan mulai diterapkan dalam waktu dekat. &ldquo;Saya senang dengan Bapak/Ibu semua yang menunjukkan perkembangan baik dalam penerapan SPBE. Kalau jalan tol fisik itu mempercepat layanan di jalanan, digitalisasi dengan SPBE ini akan mempercepat layanan ke masyarakat langsung menjadi &lsquo;jalan tol&rsquo; layanan. Ini satu-satunya cara untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan publik&rdquo; kata Anas. Dalam waktu dekat, pemerintah merencanakan mulai menerapkan SPBE untuk layanan perizinan acara. Nantinya, layanan perizinan akan dapat diakses lewat satu pintu saja karena terintegrasi antar-instansi seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepolisian, dan lembaga terkait. Kementerian PANRB juga akan mengawal pemangkasan proses bisnis pada layanan perizinan acara. Nantinya perizinan acara akan menjadi lebih ringkas dengan proses yang sederhana serta terintegrasi antara berbagai instansi terkait. Penerapan SPBE sebagai upaya percepatan dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak dan lincah melalui digitalisasi. Percepatan digitalisasi juga termasuk dalam fokus reformasi birokrasi tematik yakni digitalisasi administrasi pemerintahan. Hadir dalam pertemuan itu secara daring Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno; Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo; Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Suntana; Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya; serta para pejabat tinggi pada tujuh kementerian dan lembaga.

Menteri Anas mengapresiasi tujuh kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Marves yang telah memiliki progres baik dalam penerapan SPBE.

Menko Luhut dan Menteri Anas Kebut SPBE Bidang Kemaritiman dan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/PANRB-2962042836.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. (Kementerian PANRB untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. (Kementerian PANRB untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Reformasi birokrasi (RB) yang saat ini terus dilaksanakan oleh pemerintah menjadi mesin pembangunan. Baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara. &ldquo;Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata,&rdquo; ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepayan Layanan Kepegawaian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, secara virtual, Rabu (09/08). Untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai mesin pembangunan diperlukan beberapa upaya diantaranya perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, manajemen kinerja, penerapan sistem merit, hingga peningkatan kapasitas SDM. Menteri Anas menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo mengamanatkan reformasi birokrasi berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat. Birokrasi, yang dulunya berbasis aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan, yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat. Percepatan dampak dari RB inilah yang dilakukan melalui Reformasi Birokrasi Tematik yakni Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, dan Prioritas Aktual Presiden. Sementara itu dalam upaya menuju Human Capital Management, diperlukan empat langkah strategis. Mulai dari pengisian jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka, memilih kandidat dengan performa yang baik, membangun talent pool, dan memprediksi kebutuhan talenta masa depan. Dalam kesempatan yang sama Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyampaikan pelaksanaan reformasi birokrasi diwujudkan melaui peningkatan layanan kepegawaian berupa pemangkasan proses layanan baik mutasi, kenaikan pangkat, dan sebagainya yang sebelumnya rumit sekarang menjadi ringkas. &ldquo;Kegiatan rakor ini menjadi momentum kita untuk membangun komitmen positif bagaimana mengupayakan proses layanan kepegawaian semakin baik. Kemudian nantinya akan didukung instansi pemerintah agar masyarakat dapat merasakan proses layanan yang semakin baik,&rdquo; katanya. Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Administrasi Negara Herman, Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Anna Hasnah Hasaruddin, Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, serta para kepala daerah dalam wilayah kerja Kanreg XII BKN.

Reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri Abdullah Azwar Anas

Berita Terkini