<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas buka suara terkait rencana kenaikan gaji PNS tahun 2024. Dia memastikan, kenaikan gaji PNS akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (16/8), saat menyampaikan RUU APBN dan Nota Keuangan di hadapan anggota Dewan. Saat ditanya detail angkanya, Anas enggan menjawab dan menyebut biar pengumuman tersebut bisa menjadi kejutan. &ldquo;Kita lihat nanti, kalau disebut (sekarang) enggak ada kejutan. Nanti kita lihat,&rdquo; kata Anas saat ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/8). Untuk diketahui, penyampaian pidato Presiden Jokowi atas RUU APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dijadwalkan pada pukul 13.50 WIB, Rabu (16/8) siang ini. Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kenaikan gaji PNS sedang digodok dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Adapun keputusannya akan disampaikan secara langsung oleh Jokowi dalam pidatonya di DPR pada 16 Agustus 2023 mendatang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012705251/wfh-pns-dki-untuk-tekan-polusi-udara-jakarta-dimulai-september">WFH PNS DKI untuk Tekan Polusi Udara Jakarta Dimulai September</a> Meski begitu, Menkeu tidak merinci besaran kenaikan yang sedang dibahasa. Untuk diketahui, rencana kenaikan gaji PNS sebelumnya disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas. "Kenaikan gaji PNS InsyaAllah sedang digodok dengan Bapak Presiden, beliau mempertimbangkan. Nanti beliau yang akan umumkan saat RUU APBN disampaikan," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5). Sebagai informasi, gaji PNS terakhir dinaikkan oleh pemerintah pada tahun 2019 yang artinya terhitung dalam lima tahun terakhir belum ada kenaikan gaji yang dilakukan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012655955/kabar-gembira-pppk-bakal-mendapatkan-jaminan-pensiun-seperti-pns">Kabar Gembira, PPPK Bakal Mendapatkan Jaminan Pensiun Seperti PNS</a> Pada saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan gaji rata-rata ASN sekitar 5 persen, termasuk untuk personel TNI dan Polri. Sementara itu, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kenaikan gaji PNS sudah dilakukan sebanyak sembilan kali. Sebagai informasi, gaji PNS sangat erat kaitannya dengan golongan pangkat serta masa kerja dan tunjangan. Hal inilah kemudian yang membedakan satu PNS dengan PNS dalam memperoleh gaji besar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas buka suara terkait rencana kenaikan gaji PNS.

Kenaikan Gaji PNS Diumumkan Hari Ini, Menteri Anas Sebut Bakal jadi Kejutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ANAS.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meninjau unit pengolahan sampah yang menyerap tenaga kerja keluarga miskin di Pemkab Klungkung." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meninjau unit pengolahan sampah yang menyerap tenaga kerja keluarga miskin di Pemkab Klungkung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi upaya pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penanganan sampah, melalui terobosan Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS).  Inovasi yang telah meraih berbagai penghargaan ini, memberi dampak luas kepada masyarakat khususnya pada pengetasan kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja yang berasal dari kepala keluarga miskin, korban pengakhiran hubungan kerja, dan disabilitas, dan dipekerjakan pada TOSS Center.  Apresiasi tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Klungkung saat meninjau TOSS Center, Kamis (29/12). “Salah satu wilayah yang perlu diacungi jempol adalah Kabupaten Klungkung, yang sangat inovatif dalam pengelolaan sampahnya dengan mengatasi permasalahan dari hulu hingga hilir,” ujarnya.  Pengembangan inovasi tersebut menjadi salah satu upaya dalam mengakselerasi fokus Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yakni pengentasakan kemiskinan. Sebagai informasi, dukungan RB tematik pada pengentasan kemiskinan adalah RB mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran, penyediaan dukungan IT, dan lain-lain.  Inovasi yang berkelanjutan dan berdampak luas ini, juga memberi banyak manfaat. Seperti, mengurangi pembelian pupuk untuk pemeliharaan taman kota, gedung kantor, sekolah dan desa, serta mengurangi potensi pencemaran sampah plastik dan mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mendukung pariwisata.  Sejak inovasi tersebut diterapkan, terdapat peningkatan jumlah sampah anorganik terdaur ulang menjadi sebanyak 34.403 kilogram senilai kurang lebih 23 juta rupiah, dalam waktu delapan bulan. Uang tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli sembako bagi tenaga kerja TOSS.  Anas menjelaskan, inovasi TOSS lahir dari peliknya masalah sampah, dimana produksi sampah terus naik namun kapasitas TPA sudah overload. Selain itu masyarakat belum memilah sampah dari sumbernya dan peningkatan sampah yang terjadi karena perkembangan pariwisata.  Berbagai dampak yang dihasilkan terobosan itu, mengantarkan TOSS menjadi salah satu TOP 40 tahun 2018 pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. Atas prestasi tersebut, Kabupaten Klungkung berhak memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2019 sebesar 4,5 miliar rupiah. Disampaikan, kesempatan ini juga dimanfaatkan untuk membangun gedung besar TOSS Center agar penanganan sampah dapat dilakukan dari hulu hingga hilir.  Untuk diketahui, inovasi TOSS juga kembali berpartisipasi pada KIPP 2022, dan meraih predikat 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2022 atau OAPSI. Capaian tersebut mendapat penghargaan dari Kementerian PANRB pada 6 Desember 2022 lalu.  “Izinkan saya untuk mengucapkan selamat kepada Kabupaten Klungkung atas prestasinya dalam meraih predikat sebagai 5 Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2022,” tuturnya.  Tak hanya dari dalam negeri, prestasi Kabupaten Klungkung dalam pengelolaan sampah juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Jepang. Dikatakan, perwakilan dari Negeri Sakura ini mengunjungi TOSS Center dan mengagumi sistem pemilahan sampah dan pembuatan pupuk ozaki.  Mantan Kepala LKPP ini berharap praktik baik dari inovasi tersebut tidak hanya di Klungkung saja. Kementerian PANRB sangat mendukung proses penyebarluasan atau replikasi dari inovasi TOSS Center.  “Saya harap Bapak Bupati dapat mendorong jajarannya dalam penyebarluasan inovasi ini agar manfaat dapat dilaksanakan di wilayah lain,” pungkasnya.

Menteri Anas Acungi Jempol Inovasi Pengolahan Sampah di Klungkung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ANAS-1.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan pada Upacara Pelantikan Terpadu Perwira Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (25/10)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan pada Upacara Pelantikan Terpadu Perwira Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (25/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 1.875 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur pola pembibitan atau Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan telah dilantik. Sebagai bagian dari aparat negara, para perwira transportasi ini diminta untuk mengedepankan pelayanan yang ramah, dan memiliki cara pikir melayani untuk masyarakat.  “Tugas kalian adalah mewujudkan pelayanan di sektor perhubungan, menyambungkan transportasi di Indonesia. Dan ini merupakan momen bersejarah untuk darmabakti ilmu yang telah diperoleh,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, saat Upacara Pelantikan Terpadu Perwira Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (25/10).  Menteri Azwar Anas pun berpesan agar para perwira transportasi ini memiliki budaya melayani bukan dilayani. Hal lain yang dipesankan adalah bekerja dengan bersih, dan tidak terlibat dengan hal yang melanggar peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dia ingin lulusan sekolah kedinasan ini dapat bekerja dengan lincah, sehingga dapat berdaya saing dengan yang lain.  Dikatakan jika terintegrasinya transportasi satu dengan yang lain didukung dengan pelayanan yang ramah, akan berdampak pada meningkatnya investasi, terbukanya lapangan pekerjaan, dan berkurangnya kemiskinan. Hal tersebut juga sejalan dengan pesan Presiden RI Joko Widodo yang ingin birokrasi ini bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan birokrasi harus berdampak dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ANAS-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> MenPAN RB Abdullah Azwar Anas dan Menhub Budi Karya Sumadi saat memberikan sambutan pada Upacara Pelantikan Terpadu Perwira Transportasi Kementerian Perhubungan Tahun 2022, di Jakarta, Selasa (25/10). (KemenPANRB untuk JawaPos.com)  Pesan lain juga dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang ingin CPNS Sekolah Kedinasan Kemenhub ini dapat mengedepankan integritas, kejujuran, serta gotong royong. Dengan menjunjung tinggi profesionalitas, maka tugas dan predikat yang disandang saat ini dapat memenuhi tuntutan negara dan juga masyarakat.  Pada kesempatan yang sama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga berpesan agar perwira transportasi dapat memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya disamping pembangunan infrastruktur yang masih jadi prioritas pemerintah, keselamatan dan keamanan para pengguna transportasi juga menjadi hal penting yang harus menjadi perhatian bersama.  “Pelantikan ini adalah awal darmabakti sebagai CPNS untuk laksanakan tugas dan pengabdian penuh rasa tanggung jawab dan profesional,” katanya.  Menteri Budi Karya pun mengapresiasi Kementerian PANRB yang telah memfasilitasi kuota bagi sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Menurutnya transportasi di daerah pelosok harus dijalankan oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya, salah satunya melalui jalur pola pembibitan.

Menteri Anas: Lulusan Sekolah Kedinasan Kemenhub Kedepankan Pelayanan

menteri anas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri anas

Berita Terkini

Kenaikan Gaji PNS Diumumkan Hari Ini, Menteri Anas Sebut Bakal jadi Kejutan

Menteri Anas Acungi Jempol Inovasi Pengolahan Sampah di Klungkung

Menteri Anas: Lulusan Sekolah Kedinasan Kemenhub Kedepankan Pelayanan

Download Aplikasi JawaPos.com