<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/ESDM-30-A-3961055647.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turun langsung ke lapangan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan BBM yang tidak memenuhi standar di SPBU 26 Pertamina Asrikaton, Kabupaten Malang.(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turun langsung ke lapangan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan BBM yang tidak memenuhi standar di SPBU 26 Pertamina Asrikaton, Kabupaten Malang.(Istimewa).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com &mdash;</strong> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak memenuhi standar. Ia melakukan inspeksi mendadak di SPBU 26 Pertamina Asrikaton, Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sidak tersebut, Bahlil didampingi tim dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) guna memastikan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya bersama Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang bertanggung jawab untuk mengecek kualitas BBM. Kami baru saja selesai mengecek di pompa bensin di sini di SPBU 26 Malang. Berdasarkan hasil sampel yang ada dinyatakan kualitas minyaknya sesuai standar dan baik untuk digunakan,&rdquo; ujar Bahlil usai pengecekan, Rabu (29/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain di Malang, Kementerian ESDM bersama Lemigas juga mengirimkan tim ke beberapa daerah lain di Jawa Timur, seperti Gresik, Surabaya, dan Lamongan. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang mencurigai adanya campuran air dalam bahan bakar di sejumlah SPBU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016750281/setahun-berjalan-kementerian-esdm-perkuat-sdm-dan-buka-ribuan-lapangan-kerja">Setahun Berjalan, Kementerian ESDM Perkuat SDM dan Buka Ribuan Lapangan Kerja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk beberapa SPBU dicurigai atau ditengarai yang dilaporkan ada campuran air di Surabaya kemudian di Gresik dan Lamongan, tim juga sudah turun dan besok kami akan rapatkan bersama hasil pemeriksaan seluruh SPBU pada jam 11,&rdquo; kata Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan pemerintah tidak akan segan memberikan sanksi jika terbukti terjadi pelanggaran, termasuk kepada Pertamina sekalipun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau itu benar ada sesuatu kejadian dan itu dilakukan oleh Pertamina maka kita pemerintah tidak segan-segan juga untuk memberikan sanksi tegas kepada Pertamina,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain memastikan kualitas bahan bakar, sidak ini juga dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan di SPBU. Pemerintah ingin memastikan seluruh bahan bakar yang beredar benar-benar sesuai dengan kualifikasi dan standar mutu nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, turut melaporkan hasil pemeriksaan kualitas BBM di beberapa SPBU di Gresik dan Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/016748306/kementerian-esdm-kembangkan-pltsa-biogas-dan-biomassa-dorong-transisi-energi-prorakyat-dan-ramah-lingkungan">Kementerian ESDM Kembangkan PLTSa, Biogas, dan Biomassa, Dorong Transisi Energi Prorakyat dan Ramah Lingkungan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami telah melakukan uji kualitas BBM melalui uji pasta air dan uji visual. Hasil uji di dua SPBU menunjukkan tidak ditemukan kandungan air dalam BBM. Dari hasil pengujian, seluruh sampel menunjukkan kondisi baik dan memenuhi standar. Prosedur pemeriksaan ini juga rutin dilakukan di setiap SPBU sebelum operasional untuk memastikan kualitas BBM yang akan dikonsumsi masyarakat,&rdquo; jelas Laode.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari pihak Pertamina, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa hasil uji laboratorium menunjukkan produk Pertalite yang didistribusikan dari Terminal BBM Tuban dan Surabaya telah memenuhi standar mutu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan secara bertanggung jawab. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan di luar wilayah posko, Pertamina menyediakan berbagai kanal pelaporan resmi, yaitu di SPBU terakhir tempat pembelian BBM atau menghubungi Pertamina Contact Center 135 melalui telepon, email maupun DM media sosial,&rdquo; pungkas Mars Ega.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian ESDM memastikan kegiatan pengecekan semacam ini akan terus dilakukan secara rutin untuk menjaga transparansi, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan BBM yang dikonsumsi masyarakat aman serta sesuai standar nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Selain Malang, Kementerian ESDM bersama Lemigas juga mengirimkan tim ke daerah lain di Jawa Timur, seperti Gresik, Surabaya, dan Lamongan.

Menteri Bahlil Sidak SPBU di Malang, Pastikan BBM Sesuai Standar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/25/esdm-25-a-3911732725.jpg" alt="Pemerintah menyiapkan langkah besar dalam tata kelola minyak dan gas bumi (migas)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pemerintah menyiapkan langkah besar dalam tata kelola minyak dan gas bumi (migas)/(Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos com &mdash;</strong> Dalam rangka mewujudkan energi bangsa, Pemerintah menyiapkan langkah besar dalam tata kelola minyak dan gas bumi (migas). Kebijakan baru dirancang agar masyarakat bisa ikut berperan langsung dalam pengelolaan energi nasional.</p> <p>Selama satu tahun kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, subsektor migas mencatat arah kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Program pengelolaan sumur minyak rakyat yang dijalankan Kementerian ESDM menjadi salah satu terobosan yang menambah produksi migas nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru.</p> <p>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menjelaskan, kebijakan ini merupakan pelaksanaan amanat konstitusi agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.</p> <p>&ldquo;Salah satu tonggak penting lain sesuai arahan Presiden Prabowo adalah lahirnya kebijakan pengelolaan sumur minyak rakyat oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, negara memberikan landasan legal bagi aktivitas sumur minyak rakyat,&rdquo; kata Bahlil.</p> <p>Ia menambahkan, kebijakan tersebut menjadi wujud nyata dari semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. &ldquo;Negara membuka ruang bagi rakyat menjadi bagian dari rantai produksi energi nasional. Migas tidak lagi dikerjakan oleh pemilik modal besar semata,&rdquo; ujar Bahlil.</p> <p>Kementerian ESDM mencatat hasil konsolidasi inventarisasi menunjukkan lebih dari 45.000 sumur rakyat siap dikelola secara legal dan produktif. Potensi tambahan produksinya mencapai sekitar 10.000 barel per hari serta menciptakan 225.000 lapangan kerja baru di berbagai daerah.</p> <p>Bahlil menilai kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa kemandirian energi bisa tumbuh dari partisipasi rakyat yang terorganisasi. &ldquo;Sejarah mencatat, tidak ada kemajuan bangsa tanpa kedaulatan atas energi,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Kebijakan pengelolaan sumur rakyat juga mendorong peningkatan produksi minyak nasional. Data Kementerian ESDM menunjukkan adanya tren kenaikan produksi migas.</p> <p>Rata-rata produksi minyak bumi (termasuk NGL) periode Januari&mdash;September 2025 tercatat naik 4,79% (YoY) menjadi 604,70 ribu barel per hari (MBOPD), dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 577,08 MBOPD. Target produksi pada 2026 ditetapkan sebesar 610 ribu barel per hari.</p> <p>&ldquo;Capaian ini akan terus bertambah ketika pemerintah menghidupkan kembali produktivitas lebih dari 4.400 sumur yang selama ini mati suri, mengembalikan mereka sebagai urat nadi ekonomi,&rdquo; kata Bahlil.</p> <p>Upaya peningkatan produksi juga dilakukan melalui reaktivasi sumur tua. Dari 16.990 sumur idle (mati suri), sebanyak 4.495 sumur berhasil dihidupkan kembali. Pemerintah juga mengoptimalkan teknologi seperti enhanced oil recovery (EOR) serta memperluas eksplorasi untuk menemukan potensi migas baru.</p> <p class="class-paragraph">Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat di daerah penghasil minyak, seperti Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, penambang rakyat kini dapat bekerja lebih aman dan terpantau.<br />Senyum merekah di wajah Anita Bakti, warga Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin. Ia mengaku lega karena kini bisa menambang minyak tanpa rasa takut.</p> <p>&ldquo;Kami bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri ESDM, yang sudah bersusah payah membantu masyarakat Keluang. Nggak takut lagi kami molot (nambang). Kalau sudah legal aman kami, Pak,&rdquo; ungkap Anita pada Kamis (16/10).</p> <p>Hal serupa dirasakan Joko Mulyo, warga lain yang telah lama mengelola sumur minyak tradisional. &ldquo;Sekarang kerja kami jadi tenang, nggak lagi takut atau was-was. Rasanya seperti mendapat perlindungan,&rdquo; ujarnya penuh syukur.</p>

Program pengelolaan sumur minyak rakyat menjadi terobosan Kementerian ESDM menambah produksi migas nasional dan membuka lapangan kerja baru.

Arah Baru Tata Kelola Migas, Pemerintah Buka Ruang bagi Penambang Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/esdm-24-19645517.jpg" alt="Penandatanganan MoU antara Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia dan Menteri Pertambangan dan Energi Brasil Alexandre Silveira disaksikan kedua kepala negara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10)." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan MoU antara Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia dan Menteri Pertambangan dan Energi Brasil Alexandre Silveira disaksikan kedua kepala negara di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Brasil terus ditingkatkan. Terbaru, dua negara besar di belahan bumi Selatan itu resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) baru di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz In&aacute;cio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10).</p> <p>Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya Indonesia memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat program hilirisasi industri. Pemerintah menilai, kerja sama internasional di bidang ESDM merupakan salah satu pilar strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.</p> <p>Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Lula dan menekankan pentingnya kemitraan kedua negara yang memiliki latar belakang serupa.</p> <p>"Kami memandang Brasil sebagai pemimpin yang sangat penting di Selatan, di belahan bumi Selatan, pemimpin negara-negara berkembang. Kita memiliki latar belakang yang sama, kita adalah negara-negara besar,&rdquo; ujar Presiden Prabowo.</p> <p>Sementara itu, Presiden Lula da Silva menegaskan bahwa kemitraan antara Indonesia dan Brasil bukan hanya sebatas perdagangan, tetapi juga mencakup inovasi dan teknologi.</p> <p>"Saya datang ke sini dengan harapan tinggi untuk memperbarui kemitraan strategis kita, menjalin perjanjian baru, tidak hanya perdagangan bilateral, tetapi juga berinvestasi dalam hal-hal baru seperti kecerdasan buatan, sentralisasi data, memperdalam hubungan ilmiah dan teknologi, dan yang terpenting, memiliki kebijakan perdagangan yang seimbang antara keduanya. Kebijakan ini haruslah saling menguntungkan,&rdquo; ungkap Lula.</p> <p>Nota kesepahaman antara kedua negara ditandatangani oleh Menteri ESDM RI Bahlil Lahadalia dan Menteri Pertambangan dan Energi Brasil Alexandre Silveira. Kedua kepala negara turut menyaksikan langsung prosesi tersebut. Bahlil menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah nyata untuk menerjemahkan arahan kedua presiden dalam bentuk kerja sama konkret.</p> <p>"Penandatanganan MoU hari ini menandai babak baru yang sangat strategis bagi kerja sama Indonesia dan Brasil. Kita adalah dua negara besar yang kaya akan sumber daya alam. Ini adalah komitmen untuk mendorong hasil konkret yang saling menguntungkan di sektor energi dan pertambangan,&rdquo; kata Bahlil.</p> <p>Kerja sama tersebut meliputi berbagai bidang strategis, mulai dari hulu dan hilir migas, energi baru dan terbarukan (EBT) seperti bioenergi, tenaga surya, dan angin, hingga efisiensi energi, modernisasi jaringan, sumber daya mineral, dan pengembangan kapasitas SDM.</p> <p>Dari seluruh sektor itu, bidang bioenergi menjadi sorotan utama. Brasil dikenal sebagai produsen etanol terbesar kedua di dunia, dengan sistem energi yang sebagian besar bersumber dari energi rendah karbon.<br />"Brasil adalah salah satu yang terdepan di dunia dalam hal bioenergi, khususnya etanol. Melalui MoU ini, kita akan serius mendorong alih teknologi dan transfer pengalaman mereka untuk mendukung percepatan program bioenergi nasional,&rdquo; jelas Bahlil.</p> <p>Kerja sama ini juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Brasil pada Juli 2025 lalu. Selain sektor energi, kerja sama pertambangan juga menjadi perhatian. Brasil memiliki cadangan besar bauksit, bijih besi, litium, serta menguasai cadangan niobium dunia.</p> <p class="class-paragraph">Melalui kolaborasi ini, Indonesia dan Brasil bertekad memperkuat posisi sebagai negara berkembang yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.</p>

Kerja sama sektor ESDM yang ditandatangani merupakan tindak lanjut dari kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Brasil pada Juli 2025 lalu

Disaksikan Prabowo dan Lula, Indonesia–Brasil Perkuat Kerja Sama Sektor ESDM

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/JKT_MENTERI-ESDM-TINJAU-PANGKALAN-GAS_HANUNG-HAMBARA_04022025-3-180654047.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengecek pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengecek pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memerintahkan PT Perusahaan Listrik Negara / PLN (Persero) untuk segera membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berkapasitas 40 megawatt (MW) di Provinsi Maluku.</p> <p>Bahlil menyebut hal itu sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses energi bersih yang cukup, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia.</p> <p>&ldquo;PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh negara dalam melakukan penugasan-penugasan agar semua masyarakat bisa mendapatkan listrik,&rdquo; ujar Bahlil usai meninjau Unit Pelaksana Penyaluran dan Pengaturan Beban (UP3B) di Kota Ambon, Provinsi Maluku, akhir pekan (5/4).</p> <p>Menurut Bahlil, Provinsi Maluku memiliki potensi panas bumi sebesar 40 MW yang perlu segera dibangun. Ia menegaskan bahwa proyek PLTP tersebut telah dimasukkan ke dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2025 - 2034 sebagai langkah strategis menuju transisi energi bersih melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).&nbsp;</p> <p>&ldquo;Saya sudah masukkan dalam RUPTL (PLN), supaya apa? Tidak lagi tergantung pada solar. Tidak lagi tergantung pada batubara. Jadi begitu ada mesin-mesin pembangkit yang sudah tua, yang diesel, langsung diganti pada Energi Baru Terbarukan (EBT), sebagai bentuk dari concern pemerintah untuk menyediakan EBT sebagai konsensus internasional,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Adapun proyek PLTP di Provinsi Maluku yang dimaksud mencakup PLTP Wapsalit 20 MW di Pulau Buru dan PLTP Tulehu 2x10 MW di Pulau Ambon. PLTP Wapsalit 20 MW saat ini masih dalam tahap eksplorasi oleh pengembang swasta dan ditargetkan mulai operasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada 2028.&nbsp;</p> <p>Sementara itu, PLTP Tulehu 2x10 MW kini tengah dalam tahap pengadaan oleh PLN dan ditargetkan COD pada 2031. Selain itu, terdapat potensi panas bumi di Banda Baru di Pulau Seram yang dapat dikembangkan menjadi PLTP 25 MW sesuai dengan hasil survei oleh Badan Geologi dan akan ditawarkan dalam market sounding oleh Ditjen EBTKE pada bulan April 2025.</p> <p>Saat ini, sistem kelistrikan di Provinsi Maluku masih sangat bergantung pada pembangkit berbasis energi fosil. Berdasarkan data tahun 2024, total kapasitas pembangkit listrik di wilayah ini mencapai 409 MW.</p> <p>Dari jumlah tersebut, sekitar 99 persen atau 406 MW masih berasal dari sumber fosil, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) serta kombinasi pembangkit berbahan bakar gas dan uap (PLTG, PLTGU, dan PLTMG).</p> <p>PLTD menjadi penyumbang kapasitas terbesar dengan 249 MW atau sekitar 61 persen dari total kapasitas, disusul pembangkit berbasis gas dan uap yang menghasilkan 157 MW atau 38 persen.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, kontribusi energi baru terbarukan masih sangat terbatas, hanya sekitar 3 MW atau kurang dari 1 persen, terdiri atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 3 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau Mikrohidro sebesar 0,1 MW.</p> <p>&nbsp;</p>

Sistem kelistrikan di Provinsi Maluku saat ini masih sangat bergantung pada pembangkit berbasis energi fosil.

Menteri Bahlil Perintahkan PLN Bangun Pembangkit Panas Bumi 40 MW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/IMG-20240614-WA0024_copy_1280x978-3799876944.jpg" alt="Gedung Rektorat UI (Humas UI/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gedung Rektorat UI (Humas UI/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Universitas Indonesia (UI) memberikan perkembangan terbaru terkait hasil disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Selain meminta Menteri Bahlil memperbaiki disertasinya, Empat Organ UI juga menjatuhkan sanksi pembinaan kepada sejumlah pihak terkait.</p> <p>Adapun Empat Organ UI tersebut diantaranya Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar (DGB).</p> <p>"Universitas Indonesia (UI) telah bersikap tegas melakukan pembinaan terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran akademik dan etik yang terdiri dari Promotor, Ko-promotor, Manajemen Sekolah (Direktur, Dekan, Kepala Program Studi), dan Mahasiswa," kata Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Prof Arie Afriansyah dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).</p> <p>Prof Arie menjelaskan, keputusan ini bukan keputusan Rektor semata, melainkan keputusan bersama Empat organ UI yang solid dan bulat satu suara dengan tegas menyepakati keputusan tersebut.</p> <p>Disertasi Menteri Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Bagi UI, kata Prof Arie, pembinaan untuk Menteri Bahlil dilakukan berupa kewajiban peningkatan kualitas disertasi dan tambahan syarat publikasi ilmiah. Sementara untuk promotor hingga Kepala Prodi ada hal lain.</p> <p>"Bagi Promotor, Ko-Promotor, Direktur Sekolah, dan Kepala Prodi bentuknya adalah larangan mengajar, menerima mahasiswa bimbingan baru, dan bahkan larangan menjabat di posisi struktural dalam jangka waktu tertentu. Pembinaan bagi manajemen berpangkat tinggi di strata akademik dan struktural di UI justru menunjukkan bahwa Empat Organ UI tidak tebang pilih dalam penerapan sistem dan mekanisme etik,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Prof Arie pun menegaskan bahwa tuntutan agar disertasi Menteri Bahlil dibatalkan tidak tepat. Walaupun pada periode sebelumnya Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) melakukan promosi doktor, Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan harus melakukan revisi disertasi.</p> <p>"Artinya, Empat Organ UI telah secara eksplisit menyatakan bahwa mahasiswa tersebut belum dapat diterima disertasinya sebagai dokumen pendukung kelulusan. Bila disertasi belum diterima dan dinyatakan sah, bagaimana mungkin disertasi tersebut dibatalkan?" ungkapnya.</p> <p>Tuntutan membatalkan kelulusan juga, kata dia, tidak tepat. Sebab, disertasi sebagai pendukung kelulusan belum diterima oleh Empat Organ UI.</p> <p>"Artinya mahasiswa belum lulus. Empat Organ UI telah memutuskan bahwa mahasiswa ditunda kelulusannya dengan mekanisme menunda yudisium hingga revisi selesai," kata Prof Arie.</p> <p>Prof Arie pun menjelaskan bahwa UI menggunakan terminologi pembinaan karena UI merupakan lembaga pendidikan. Bagi UI, tugas utamanya adalah mengupayakan peningkatan kualitas dan perubahan perilaku, bukan hanya menghukum perilaku yang tidak etis.</p> <p class="class-paragraph">"Adapun, tuntutan pembatalan gelar mahasiswa yang bersangkutan juga tidak relevan. Mahasiswa tersebut justru dinyatakan oleh Empat Organ UI belum dapat lulus dan belum mendapatkan ijazahnya," imbuh dia.</p> <p>Terakhir, Prof Arie menekankan bahwa Rektor UI sangat terbuka terhadap pertanyaan, masukan, dan kritik.</p> <p>&ldquo;Bagi yang tidak memahami mengenai mekanisme pengambilan keputusan Empat Organ UI dan ingin bertanya, Rektor UI membuka diri untuk berdiskusi lebih lanjut secara langsung. Ruangan Rektor terbuka untuk siapa saja yang ingin berdiskusi,&rdquo; pungkasnya.</p>

Pembinaan untuk Menteri Bahlil dilakukan UI berupa kewajiban peningkatan kualitas disertasi dan tambahan syarat publikasi ilmiah.

Penjelasan Lengkap UI Tidak Batalkan Disertasi Menteri Bahlil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/OK-foto-wajah-berita-HL-MENTERI-INVESTASI-BAHLIL-LAHADALIA_puguh-copy-4223979976.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (PUGUH SUJIATMIKO/JAWA POS)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit bulan ini.</p> <p>Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Bahlil di sela-sela agenda Safari Ramadan di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (10/3/25).</p> <p>"Saya umumkan hari ini di mimbar terhormat ini, tidak lama lagi, mudah-mudahan masih dalam bulan suci Ramadan, saya akan menandatangani IUPK untuk Muhammadiyah, untuk batu bara," kata Bahlil.</p> <p>Dia mengatakan penerbitan IUPK untuk PP Muhammadiyah merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga diarahkan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi. Bahlil memastikan pemberian izin pengelolaan tambang itu sesuai aturan karena telah diatur dalam Undang-Undang Minerba yang baru direvisi oleh DPR RI pada Februari lalu.</p> <p>Selain itu, Ketum Partai Golkar ini juga menyebut pemberian IUPK merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar.</p> <p>"Saya katakan, masa kita mau sok-sokan melanggar aturan? Mengelola sumber daya alam untuk dikelola secara bijaksana dan adil, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah merupakan pesan dan amanah daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka waktu itu saya mengumumkan waktu itu, masih Menteri Investasi," ucapnya.</p> <p>Bahlil mengaku telah berdiskusi dengan PP Muhammadiyah terkait izin pengelolaan tambang ini. Dia menambahkan bahwa izin tersebut semakin diperkuat dengan adanya perubahan Undang-Undang Minerba, yang memberikan hak konsesi sebagai prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.</p> <p>"Sekarang untuk memperkuat, kami masukkan di Undang-Undang, perubahan Undang-Undang Minerba, di mana di situ organisasi kemasyarakatan keagamaan diberikan hak konsesi sebagai prioritas. Jadi tidak ada lagi persoalan," pungkasnya.</p> <p>Pengumuman ini menandai langkah penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam memberikan peran kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan.</p> <p>Dengan adanya IUPK untuk Muhammadiyah, diharapkan pengelolaan tambang batu bara dapat dilakukan secara bijaksana dan adil, sesuai dengan amanah konstitusi. Langkah ini juga menunjukkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama.</p>

Menteri Bahlil memastikan pemberian izin pengelolaan tambang telah sesuai aturan karena telah diatur dalam Undang-Undang Minerba.

Menteri ESDM Bahlil Pastikan Izin Tambang Muhammadiyah Terbit Bulan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/JKT_MENTERI-ESDM-TINJAU-PANGKALAN-GAS_HANUNG-HAMBARA_04022025-3-180654047.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengecek pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengecek pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta, Selasa (4/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM), Bahli Lahadalia, buka-bukaan terkait polemik Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg atau gas melon yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Bahlil mengatakan, ada mafia yang tidak ingin rakyat dapat harga gas melon murah.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Menteri Bahlil saat berkunjung ke Pondok Pesantren Darut Tauhid, Purworejo, Jawa Tengah, Senin (10/3/2025).</p> <p>"Sekarang saya lagi mau tata agar yang nakal-nakal ini tidak boleh lagi terjadi. Cuma kalau kita mau tata ada oknum-oknum mafia yang tidak ingin untuk rakyat dikasih harga murah. Maunya mahal-mahal saja," ujar Bahlil.</p> <p>Akibat ulah para mafia itu, kata Bahlil, harga LPG 3 Kg jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan. Oleh karena itu, Bahlil tengah mengupayakan tata kelola penjualan gas melon agar subsidi tepat sasaran, tidak dikorupsi oleh pihak manapun.</p> <p>"Karena negara sudah membayar subsidi per tabung itu Rp36.000," tegas Bahlil yang juga Ketum Partai Golkar ini.</p> <p>Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah tegas meminta agar seluruh subsidi tepat sasaran. Tujuannya adalah demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</p> <p>"Kami menteri-menteri ini ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk meluruskan, agar semua subsidi itu sampai ke rakyat," jelas Bahlil.</p> <p>Menteri Bahlil pun meminta dukungan kepada semua pihak, terutama Pondok Pesantren Darut Tauhid agar tata kelola LPG subsidi yang tengah digodoknya bisa segera rampung dan berjalan lancar tanpa menimbulkan gesekan di publik.</p> <p>"Setuju kita tata atau tidak? Setuju kan?&rdquo; tanya Bahlil.</p> <p>&ldquo;Setuju,&rdquo; jawab santri dan tokoh di Pondok Pesantren Darut Tauhid.</p> <p>Lebih lanjut, Menteri Bahlil juga membahas upaya untuk memastikan ketersediaan dan distribusi LPG 3 Kg yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini termasuk pengawasan ketat terhadap penyaluran dan penegakan hukum bagi pihak-pihak yang melanggar aturan.</p> <p class="class-paragraph">Selain itu, dia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan LPG subsidi secara efisien dan bertanggung jawab. Dengan demikian, subsidi yang diberikan dapat digunakan secara optimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.</p>

Menteri Bahlil menyebut akibat ulah para mafia, harga LPG 3 Kg jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Bahlil Buka-bukaan Mau Perbaiki Tata Kelola LPG 3 Kg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/JKT_MENTERI-ESDM-TINJAU-PANGKALAN-GAS_HANUNG-HAMBARA_04022025-6-1966514291.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Narasi tentang nilai&nbsp;similarity&nbsp;atau kesamaan disertasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang diklaim mencapai 95% menjadi perhatian publik dan menyeret nama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta). Menteri Bahlil dituduh melakukan plagiat dalam disertasinya.</p> <p>Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), plagiat merupakan tindakan mengambil karangan, pendapat, atau ide orang lain dan menyajikannya seolah-olah sebagai karya sendiri.</p> <p>Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) Prof Maila Dinia Husni Rahiem melalui tulisannya di laman resmi UIN Jakarta pada 19 Oktober 2024 menjelaskan, masalah ini berawal dari seorang mahasiswa doktoral sekaligus dosen di UIN Jakarta yang memeriksa keaslian disertasi Bahlil melalui akun turnitin kampus dan mendapatkan hasil&nbsp;similarity&nbsp;sebesar 13%.</p> <p>Namun, sambung Prof Maila, dokumen tersebut tidak segera dihapus dan tersimpan dalam repository turnitin kampus sehingga saat pemeriksaan ulang, sistem mendeteksi kesamaan 100% karena file tersebut sudah terekam dalam database turnitin sebagai dokumen resmi.</p> <p>Turnitin sendiri adalah layanan berbasis website yang mendeteksi kesamaan teks dalam karya tulis yang biasa digunakan peneliti di dalam dan luar negeri.</p> <p>&ldquo;Kondisi ini memunculkan kesan yang salah bahwa Menteri Bahlil menjiplak karya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal ini terjadi karena disertasi Menteri Bahlil pernah diunggah ke repository turnitin dan dianggap sebagai dokumen terdaftar,&rdquo; kata Prof Maila dikutip dari laman resmi UIN Jakarta.</p> <p>Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof Dedeh Fardiah pun mengamini apa yang disampaikan Prof Maila. Dia mengatakan bahwa kasus dugaan plagiasi lewat metode pengecekan angka turnitin yang tinggi harus diperiksa lebih mendalam. Sebab, tingginya angka turnitin untuk sebuah naskah tak serta merta bisa disebut plagiat atas naskah orang lain.</p> <p>&ldquo;Misalnya, ingin menulis di salah satu jurnal, naskah sudah dikirim, kemudian ternyata tidak diterbitkan. Karena tidak diterbitkan maka naskahnya dikirim ke jurnal lain. Ternyata naskah itu sudah terdata oleh data base-nya jurnal awal. Ketika diperiksa lewat turnitin, kita tidak berusaha menarik kembali naskah dari jurnal awal, otomatis suatu saat bisa terjadi angka turnitin kita akan tinggi,&rdquo; kata Prof Dedeh saat dihubungi, Jum&rsquo;at (7 Maret 2025) petang.</p> <p>&ldquo;Ternyata yang kita berikan ke jurnal itu, sudah terekam di sistem mereka, walau naskahnya enggak jadi tayang,&rdquo; tambahnya lagi.</p> <p>Kasus lainnya, kata Prof Dedeh, ketika seorang mahasiswa atau mahasiswi yang naskah disertasinya sudah selesai dan akan diterbitkan di sebuah jurnal ilmiah, namun naskah yang dikirim tidak ditulis ulang atau parafrase terlebih dahulu. Alhasil, angka turnitinnya akan tinggi.</p> <p>&ldquo;Otomatis ketika diturnitin ulang, pasti menemukan angka tinggi. Angkanya pasti gede. Bisa jadi karena sudah di-publish jadi disertasi. Itu namanya auto plagiarism atau self plagiarism,&rdquo; katanya.</p> <p class="class-paragraph">Oleh karena itu, Prof Dedeh menyebut jika ada kasus dugaan plagiat dengan angka turnitin yang tinggi tak serta merta bisa disebut plagiat atas nakah orang lain.</p> <p>Menyambung apa yang disampaikan Prof Dedeh, Prof Maila yang juga Guru Besar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesejahteraan Sosial di UIN Jakarta ini pun menjelaskan ihwal cara kerja turnitin. Turnitin, kata Prof Maila, mendeteksi kesamaan teks berdasarkan dokumen yang sudah tersimpan dalam sistemnya. Jika dokumen yang sama diuji ulang, maka sistem akan menunjukkan kesamaan 100% meskipun berasal dari sumber berbeda.</p> <p>Untuk menghindari masalah seperti ini, sambung dia, sangat disarankan agar pengecekan sementara dilakukan dengan pengaturan&nbsp;no repository, agar file tidak tersimpan permanen dan tidak memengaruhi hasil pemeriksaan di masa mendatang.</p> <p>&ldquo;Setelah dilakukan uji resmi, nilai&nbsp;similarity&nbsp;disertasi Menteri Bahlil adalah 13%. Nilai ini berada di bawah ambang batas yang diterima untuk disertasi, yakni antara 15-30%, tergantung kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, tidak ada indikasi plagiarisme dalam disertasi tersebut,&rdquo; jelas Prof Malia yang pernah menyabet penghargaan Top 2% WorldWide Scientists 2024 ini.</p>

Turnitin merupakan layanan berbasis website yang mendeteksi kesamaan teks dalam karya tulis yang digunakan peneliti dalam dan luar negeri.

2 Guru Besar Tanggapi Hasil Disertasi Menteri Bahlil,  Ada Plagiarisme?

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/bahlil-22-412619228.jpeg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyindir cawapres nomor urut 3 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Muhaimin diketahui sempat melontarkan pernyataan sudah enak tinggal di Jakarta tiba-tiba disuruh pindah ke hutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil menyebut, pemikiran dan pernyataan itu menunjukan cawapres tersebut lebih layak menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta saja. Hal itu disampaikan Bahlil di hadapan relawan Prabowo-Gibran di Surabaya, Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada calon wakil presiden menyampaikan bahwa 'kita sudah nyaman tinggal di kota, kok mau disuruh untuk pindah ke kampung atau di hutan-hutan'. Ini artinya Anda cocok berpikir untuk memimpin Gubernur DKI Jakarta dan menjadi wagub DKI Jakarta, bukan menjadi presiden dan wakil presiden," kata Bahlil, Senin (4/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013351200/komentari-penyataan-anies-soal-ikn-jubir-bumn-ingatkan-soal-kontribusi-kalimantan">Komentari Penyataan Anies Soal IKN, Jubir BUMN Ingatkan Soal Kontribusi Kalimantan </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil menegaskan, IKN telah diatur dalam Undang-Undang. Apalagi, salah satu paslon yang menolak pembangunan IKN adalah ketua umum dari partai yang juga mendukung disahkannya Undang-Undang tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013336452/jika-pasangan-amin-menang-pks-janji-ibu-kota-tetap-di-jakarta-psi-tetap-pindah-ke-ikn">Jika Pasangan AMIN Menang PKS Janji Ibu Kota Tetap di Jakarta, PSI: Tetap Pindah ke IKN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah Undang-Undang dan itu sudah ada Undang-Undangnya. Dan dari semua partai yang ada pendukung pemerintah semua mendukung termasuk PKB, itu satu. Yang kedua karena itu perintah Undang-Undang maka wajib pemerintah siapapun wajib akan melakukan IKN," kata Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia melanjutkan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu telah melewati berbagai kajian ilmiah dan pertimbangan. Salah satu pertimbangan kenapa pemerintah memindahkan ibu kota, kata dia, sebagai upaya untuk membangun Indonesia sentris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Karena di situ titik tengah. Titik tengah mendekatkan diri (pemerintah) pada Sulawesi, Bali, NTT, Maluku, Papua dan Jawa juga dekat ke sana,&rdquo; ujar Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya mewujudkan Indonesia sentris, pembangunan IKN juga dikatakan Bahlil untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, di mana pemerataan ekonomi akan menjangkau seluruh pelosok negeri. Oleh karena itu dia menegaskan kepada pihak-pihak tertentu untuk mempelajari betul visi dan misi Presiden Jokowi dalam pembangunan IKN Nusantara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi keliru menurut pandangan saya apa yang disampaikan kelompok orang tertentu bahwa IKN tidak melahirkan pemerataan. Dari mana teorinya? Itu halusinasi kertas aja itu,&rdquo; katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketum HIPMI ini menyebut, sudah ada berbagai investor mulai masuk ke IKN. Bahlil menuturkan, Prabowo-Gibran bakal fokus melanjutkan pembangunan IKN apabila terpilih pada Pemilu 2024 nanti. Sebab hal itu sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Investasi Agustus 2024, kita akan melakukan upacara di sana. Dan sekarang hotel bintang lima udah jalan dan gak ada masalah. Sebagian jalan, sebagian bertahap,&rdquo; pungkas Bahlil.</div>

Menteri Bahlil menegaskan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu telah melewati berbagai kajian ilmiah dan pertimbangan.

Bahlil Sindir Cak Imin: Anda Cocok Berpikir Menjadi Wagub DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/10/IMG-20230910-WA0045-2757702005.jpg" alt="Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat mendampingi Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia meninjau kawasan investasi Pulau Rempang, Barelang, Batam, Minggu (13/8)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepri Ansar Ahmad saat mendampingi Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia meninjau kawasan investasi Pulau Rempang, Barelang, Batam, Minggu (13/8).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, total nilai investasi di Pulau Rempang senilai USD 11,6 miliar atau Rp 174 triliun. Nilai investasi yang besar ini tidak hanya terfokus pada satu proyek, namun ada sekitar 10 proyek yang akan dibangun di Pulau Rempang.</p> <p>Hal itu dikatakan Menteri Bahlil saat melakukan rapat kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI, Senin (2/10).</p> <p>Dalam rapat itu, Bahlil menjabarkan 10 proyek yang akan dibangun di Pulau Rempang itu antara lain, pembangunan kawasan industri terintegrasi, pembangunan pabrik pemrosesan pasir silika, proyek industri soda abu, industri kaca panel surya. Kemudian, investasi proyek industri kaca float, industri silikon industrial grade, industri polisilikon, industri pemrosesan kristal, industri sel dan modul surya dan industri infrastruktur.</p> <p>Menanggapi hal tersebut, akademisi Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Adi Adiyanto mendukung investasi yang masuk ke Indonesia termasuk di Pulau Rempang, sebab hal itu sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya kesejahteraan masyarakat.</p> <p>&ldquo;Kalau dari sisi ekonomi, investasi itu bagus ya, investasi itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,&rdquo; kata Adi Adiyanto saat dihubungi, Senin (2/10).</p> <p>Dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB ini menuturkan, nilai investasi yang disebut oleh Menteri Bahlil Lahadalia sebesar Rp 174 triliun bukanlah menjadi poin utamanya, tetapi bagaimana pemerintah benar-benar menjadikan investasi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Rempang dan sekitarnya dalam penyerapan tenaga kerja.</p> <p>&ldquo;Kalau besaran investasi itu Rp 174 triliun atau berapapun, itu sebetulnya tidak menjadi patokan. Karena kesejahteraan masyarakat itu sangat tergantung bukan kepada besarannya sekarang, tetapi harus diutamakan agar investasi itu mampu menjamin kesejahteraan masyarakat di sana,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Adiyanto juga berharap, lewat investasi dengan nilai yang cukup besar itu mampu mendukung ekonomi rakyat lewat lapangan pekerjaan, dimana pemerintah memprioritaskan para pekerja dari masyarakat Pulau Rempang dan sekitarnya.</p> <p>&ldquo;Kemudian investasi itu bisa memberikan impact bagi kesejahteraan masyarakat. Pertama, selama investasi itu katakanlah dia mendukung ekonomi rakyat, yang kedua mendukung juga sosial kehidupan masyarakat yang ada di sana, yang ketiga seberapa besar investasi itu jenisnya kalau memang dia misalnya bisa padat modal padat karya tentu akan jauh lebih besar seperti itu,&rdquo; jelasnya.</p> <p>&ldquo;Sekarang menjadi 10 proyek, ada peluang lapangan kerja baru,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Atas dasar itu, Adiyanto menyarankan agar pemerintah ke depan lebih transparan soal investasi di Pulau Rempang kepada publik, khususnya kepada masyarakat Pulau Rempang, agar tidak terjadi kontroversi.</p> <p class="class-paragraph">Karena setelah investasi ini dimulai sudah terjadi miskomunikasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat di lapangan hingga terjadi penolakan.</p> <p>&ldquo;Intinya adalah kita setuju investasi, secara hitungan ekonomi, itu ya oke,&rdquo; jelasnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meluruskan soal investasi US$ 11,6 miliar atau Rp 175 triliun oleh Xinyi Group di Rempang, Batam. Menurutnya banyak informasi tidak benar beredar di media sosial.</p> <p>Bahlil mengaku dituduh berbohong terkait investasi tersebut. Namun, ia menegaskan sejak dirinya menjabat Menteri Investasi, informasi investasi yang disampaikan tidak ada yang tidak terealisasi.</p> <p>"Ini penting saya luruskan, agar seolah-olah ada orang bilang saya bodoh katanya. Ada yang bilang ini menteri investasi bodoh atau bohong. Saya mau kasih tahu pimpinan, sejak saya jadi menteri investasi, mana pernah saya bohongi publik atau bohong terhadap investasi yang telah saya sampaikan kemudian tidak terealisasi," kata Bahlil.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Jadi pimpinan, USD 11,6 miliar bukan hanya bikin pabrik kaca. Ini bagian penting yang akan kita bangun, ini satu ekosistem besar. Perusahaan ini bukan hanya Xinyi, tapi dia adalah di depan. Ada beberapa perusahaan lain," bebernya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p>

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, total nilai investasi di Pulau Rempang  senilai USD 11,6 miliar atau Rp 174 triliun.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri Bahlil Lahadalia

Berita Terkini