<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/07/IMG-20250307-WA0031-1-1675334706.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis Eric Lombard. (Kemenko Perekonomian)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis Eric Lombard. (Kemenko Perekonomian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Hal itu ditegaskan Airlangga saat melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Kedaulatan Industri dan Digital Prancis Eric Lombard, dalam kunjungan kerja ke Paris, Prancis. &ldquo;Penyelesaian IEU-CEPA adalah momentum yang tepat saat dunia menghadapi ketidakpastian karena kebijakan luar negeri Presiden AS Trump. Indonesia terbuka untuk berdialog dan berkeinginan agar Indonesia dan Uni Eropa dapat menemukan jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan bersama,&rdquo; kata Airlangga, Jumat (7/3). Airlangga menjelaskan, penyelesaian perundingan IEU-CEPA dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat perdagangan dan investasi antarkawasan. Secara umum, pertemuan kedua menteri itu membahas upaya memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor strategis, termasuk perdagangan, investasi, dan sumber daya mineral. Airlangga juga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan 8 persen secara bertahap. Juga keinginan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara maju. Karena itu, Indonesia mengharapkan dukungan Prancis pada proses aksesi OECD serta pengembangan industri dan investasi Prancis di Indonesia. Salah satu investasi penting adalah Eramet Group yang berkolaborasi dengan Tiongkok di Maluku Utara. Eramet Group saat ini sedang memperluas keterlibatannya dalam rantai nilai baterai kendaraan listrik (EV) berbasis nikel dengan mengoptimalkan potensi sumber daya di Weda Bay, Halmahera Tengah. Ia menekankan, kerja sama tersebut mencakup pengolahan dan hilirisasi mineral strategis untuk mendukung ekosistem EV yang lebih berkelanjutan. Airlangga juga menyinggung bahwa pembelian peralatan militer Indonesia dari Prancis yang mencapai 11 miliar euro, perlu juga diimbangi dengan perluasan perdagangan Prancis dengan Indonesia di sektor yang lain. Menteri Lombard kemudian menyebutkan beberapa proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Indonesia. Seperti HDF Energy untuk proyek hidrogen di Sumba yang bekerjasama dengan PT PLN, industri satelit melalui korporasi Thales, dan pembangunan kereta api dan lintasannya di mana Prancis akan menyiapkan skema pembiayaannya. Selain itu, Lombard juga menyebutkan kerja sama terkait infrastruktur LRT di Bandung. Dalam pertemuan itu, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Prancis atas dukungan terhadap penundaan implementasi European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) menjadi akhir tahun 2025. &ldquo;Pemerintah selalu proaktif melakukan dialog bilateral terkait pelaksanaan EUDR ini dengan pihak Uni Eropa. Dialog tersebut dapat menjadi ruang bagi Indonesia untuk dapat menyelaraskan kepentingan nasional dan interest pihak Uni Eropa," paparnya. Lebih lanjut, Airlangga menekankan pentingnya penguatan industri minyak kelapa sawit (CPO) sebagai salah satu sektor unggulan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Karena itu, Airlangga mengajak Prancis untuk mendukung komitmen Indonesia untuk patuh terhadap standar keberlanjutan yang diakui secara global, khususnya dalam industri CPO. &ldquo;Pertemuan bilateral ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kemitraan ekonomi. Hubungan diplomatik Indonesia-Prancis yang sudah menginjak 75 tahun pada tahun ini, diharapkan menjadi kesempatan untuk meluncurkan program-program kerja sama baru kedua negara,&rdquo; pungkasnya.

Penyelesaian perundingan IEU-CEPA dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat perdagangan dan investasi antarkawasan.

Bertemu Menteri Ekonomi Prancis, Menko Airlangga Dorong Percepat Penyelesaian IEU-CEPA dengan Prancis, Perkuat Perdagangan dan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/kontainer-peti-kemas.jpg" alt="EKSPOR IMPOR: Ilustrsi kendaraan berat mengangkut kontainer di Terminal Petikemas, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>EKSPOR IMPOR: Ilustrsi kendaraan berat mengangkut kontainer di Terminal Petikemas, kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pilpres 2019 yang rencananya akan dilaksanakan 20 Oktober mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar sejumlah wacana. Salah satunya yaitu soal perubahan nomenklatur.  Dikabarkan, sebagian direktorat dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L) akan dilebur menjadi K/L tersendiri atau bergabung dengan K/L lain. Misalnya, wacana pembentukan Kementerian Investasi dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.  Saat ditanya mengenai hal ini, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tidak bisa berkomentar banyak. Tak mau memberikan sinyal, Luhut menyebut urusan nomenklatur merupakan hak Presiden Jokowi.  "Tanya kepada Presiden lah, soal kementerian bukan tugas saya. Presiden yang punya kewenangan itu," ujarnya belum lama ini.  Hal senada disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Beredar kabar, sebagian direktorat di Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan dilebur menjadi Kementerian Investasi.  Kabar lain menyebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) di Kemendag akan dimasukkan ke Kemenlu. "Terserah Presiden, saya kan menteri," jawab Enggar singkat saat ditanya wartawan, Senin (14/10).  Sebagaimana diketahui, isu perubahan nomenklatur itu mengemuka, menyusul kurang puasnya Jokowi atas kinerja perdagangan dan investasi. Menurut Enggar, Kemendag telah berupaya maksimal dalam menjalankan tupoksinya.  Enggar menyebut, pihaknya terus menggenjot kinerja Atase Perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di luar negeri. "Sudah sangat bagus. Tetapi terus kami lakukan perbaikan," katanya.  Sampai saat ini, Indonesia memiliki 22 Atase Perdagangan. Mereka tersebar di Thailand, Filipina, Tiongkok, Rusia, Jerman, India, Belgia, Kanada, dan Mesir.  Selain itu ada pula di Perancis, Arab Saudi, Australia, Belanda, Italia, Korea Selatan, Swiss, Malaysia, Singapura, Inggris, Jepang, Spanyol dan Amerika Serikat.  Sedangkan ITPC ada di 19 kota di dunia. Antara lain di Barcelona, Los Angeles, Busan, Lyon, Budapest, Mexico City, Chennai, Milan, Osaka, dan Chicago. Kemudian di Dubai, Santiago, Hamburg, Sao Paulo, Jeddah, Sydney, Johannesburg, Vancouver dan Lagos.  Sementara itu, Kemenlu menolak berkomentar. Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah tak bisa memberikan banyak informasi mengenai wacana pembentukan Kementerian Investasi maupun masuknya Ditjen Daglu Kemendag ke Kemenlu.  "Sejauh ini belum ada yang bisa dikomentari," katanya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/bongkar-muat-ekspor-impor-di-pelabuhan-frizal.jpg" alt="PINTU GERBANG: Bongkar muat di Tanjung Perak, Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PINTU GERBANG: Bongkar muat di Tanjung Perak, Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> PINTU GERBANG: Bongkar muat di Tanjung Perak, Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)  Lebih Terkoordinasi  Kabar lain menyebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan kembali digabung dengan Kemendag. Dua kementerian ini pernah menjadi satu kemudian dipisah pada 2004 oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  Menurut peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, penggabungan Kemenperin dan Kemendag akan lebih banyak memberikan dampak positif. Jika dua kementerian itu digabung, maka koordinasi akan lebih mudah.  "Apa yang nantinya menjadi prioritas, insentif untuk industri terjamin mempunyai pasar. Dan itu memenuhi indikator kinerja perdagangan," kata Enny kepada Jawapos.com.  Enny juga mendukung adanya satu kementerian yang mengurusi investasi. Sebab, sejauh ini peran BKPM yang notabene bukan lembaga struktural memang belum terlalu efektif, utamanya untuk menyinergikan badan-badan yang ada di daerah atau BKPMD.  "Sehingga fungsinya (kementerian baru) itu mengintegrasikan investasi pusat dan daerah. Karena investasi itu larinya ke daerah, kewenangan daerah. Sehingga perlu garis koordinasi," pungkasnya.

Soal Perubahan Nomenklatur, Para Menteri Serahkan Nasib ke Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Muhammad-Haziq-Abdul-Aziz-Straistime.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus muda yang terseret kasus skandal video gay dengan Menteri Ekonomi Malaysia Azmin Ali kembali mendapatkan musibah. Muhammad Haziq Abdul Aziz dikabarkan sudah didepak partainya, Partai Keadilan Rakyat (PKR). Keputusan itu muncul setelah ketua pemuda PKR wilayah Santubong membalas surat permintaan penjelasan dari pihak partai. Ketua PKR Anwar Ibrahim mengatakan, keputusan itu diambil berdasar rekomendasi komite disiplin partai. Mereka merasa bahwa surat penjelasan Haziq yang dikirimkan 2 Juli lalu tak bisa jadi pembenaran. "Dia sudah melanggar kode etik partai. Salah satunya, menuduh seseorang melakukan korupsi tanpa memberikan bukti," jelas Ketua Komite Disiplin PKR Ahmad Kassim, Rabu (3/7) menurut The Straits Times. Keputusan itu membuat Haziq kembali terpuruk. Setelah mengaku sebagai sosok pria yang berada di cuplikan video seks sesama jenis, Haziq sudah dipecat Kementerian Industri Malaysia. Saat diwawancara The Star, Haziq mengaku telah mengira bahwa karir politiknya sudah berakhir. "Video ini memutus mimpi politik saya. Padahal, saya juga korban," ungkapnya. Skandal yang menimpa Haziq dan Azmin Ali itu mencuat lewat video viral bulan lalu. Masyarakat Malaysia melihat cuplikan yang menunjukkan dua lelaki telanjang tidur satu ranjang. Haziq mengaku bahwa salah satu lelaki di situ adalah dirinya.

Didepak dari Partai karena Video Gay

menteri ekonomi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri ekonomi

Berita Terkini

Bertemu Menteri Ekonomi Prancis, Menko Airlangga Dorong Percepat Penyelesaian IEU-CEPA dengan Prancis, Perkuat Perdagangan dan Investasi

Soal Perubahan Nomenklatur, Para Menteri Serahkan Nasib ke Jokowi

Didepak dari Partai karena Video Gay

Download Aplikasi JawaPos.com