<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/8Cc4fYteaofNyTCFcbJiefI26vTlEd31qEbui00S-1250491192.jpg" alt="Unggahan TikTok @zstorm689 yang memperlihatkan dua identitas Satria Arta Kumbara, berseragam TNI AL dan militer Rusia. (TikTok @zstorm689)" width="100%">
<figcaption>Unggahan TikTok @zstorm689 yang memperlihatkan dua identitas Satria Arta Kumbara, berseragam TNI AL dan militer Rusia. (TikTok @zstorm689)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas angkat bicara terkait bergabungnya mantan anggota TNI Angkatan Laut (AL) Satria Arta Kumbara menjadi tentara aktif Rusia. Satria telah memenuhi syarat kehilangan kewarganegaraan Indonesia. &ldquo;Berdasar undang-undang kita, tidak boleh seorang warga negara Indonesia terlibat atau aktif di militer asing tanpa se-izin Presiden. Kalau dia tidak punya izin, status kewarganegaraannya hilang,&rdquo; ujar Supratman dalam keterangannya, Rabu (14/5). Pernyataan ini memperjelas status hukum Satria setelah namanya mencuat sebagai personel militer asing. Menurut Supratman, hasil pengecekan di situs resmi www.kewarganegaraan.ahu.go.id per 12 Mei 2025 menunjukkan bahwa Satria belum atau tidak mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Namun secara hukum, statusnya bisa hilang otomatis. Hal itu sesuai UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, tepatnya Pasal 23 huruf d dan e. Pasal itu menegaskan bahwa WNI bisa kehilangan kewarganegaraan jika bergabung dengan militer asing tanpa izin Presiden. &ldquo;Jadi berdasar UU 12 Tahun 2006 dan PP 2 Tahun 2007, saudara Satria Arta Kumbara telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia,&rdquo; tambah Supratman Andi Agtas. Selain UU, Supratman juga merujuk pada PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI. Di dalamnya, disebutkan bahwa keterlibatan dalam militer asing tanpa izin dapat menyebabkan kewarganegaraan gugur dengan sendirinya. Meski dari sisi hukum status kewarganegaraan Satria sudah jelas, pemerintah tetap harus menjalani prosedur administratif untuk menetapkan kehilangan kewarganegaraan secara resmi. Menurut Supratman, instansi pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat dapat melaporkan temuan WNI yang terindikasi kehilangan kewarganegaraan.&nbsp;Laporan itu nantinya akan diverifikasi, lalu Menteri Hukum akan mengeluarkan surat keputusan resmi. Untuk saat ini, lanjut Supratman, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Moskow agar segera mengirimkan laporan resmi terkait status Satria yang kini diketahui bergabung dalam militer Rusia tanpa izin Presiden. Diketahui, Satria melalui TikTok pribadinya @zstorm689 membuat unggahan yang mengenakan dua identitas, seragam TNI AL dan seragam militer Rusia. Dalam video itu, dia mengaku tengah berada di Ukraina, terlibat dalam operasi militer bersama pasukan Rusia. TNI AL pun tak membantah identitas pria dalam video tersebut.&nbsp; "Serda Satria Arta Kumbara, NRP 111026, mantan anggota Itkormar," ujar Kadispenal Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta, Sabtu (10/5).

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menjelaskan status kewarganegaraan Satria Arta Kumbara yang bergabung dengan militer Rusia

Geger! Eks TNI AL Gabung Tentara Rusia, Ini Penjelasan Menteri Hukum dan HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/Yusril-Ihza-Mahendra-Dery-Ridwansah-2JPG-1973948707.jpg" alt="Yusril Ihza Mahendra ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Yusril Ihza Mahendra ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Prof. Yusril Ihza Mahendra ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih. Kementerian Koordinator ini merupakan yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029. Yusril Ihza Mahendra lahir pada 5 Februari 1956 di Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia mendapatkan gelar sarjana filsafat di Universitas Indonesia (UI) pada 1983 dan melanjutkan studi pascasarjana di bidang hukum dan ilmu Islam di kampus yang sama. Yusril meneruskan studi di luar negeri dengan meraih gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik di Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia pada 1993. Ia dikukuhkan menjadi Guru Besar (Profesor) Hukum Tata Negara Universitas Indonesia pada 1998. Yusril juga pernah dipercayai menulis sebanyak 204 naskah pidato untuk Presiden ke-2 RI Soeharto selama lebih dari dua tahun, ketika dirinya menjabat sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara UI. Dalam politik, Yusril ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ketika partai itu berdiri di awal Reformasi pada tanggal 17 Juli 1998. Yusril menjadi Ketua Umum PBB sampai Mei 2024 setelah dirinya menyatakan mundur. Yusril telah tiga kali menempati jabatan menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) Yusril ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sementara, pada era Presiden Megawati (2001-2004), dia juga dipercaya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Selanjutnya, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007), Yusril dipercaya menjadi Menteri Sekretaris Negara. Kiprah Yusril Ihza Mahendra di dunia hukum dan politik sudah malang melintang. Yusril juga pernah menjadi Ketua Tim Hukum TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Bahkan, Yusril juga turut didapuk menjadi Ketua Tim Hukum TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Yusril Ihza Mahendra ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Yusril Ihza Mahendra, Guru Besar Hukum Tata Negara yang Ditunjuk Presiden Prabowo jadi Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/JKT-1-PELANTIKAN-MENTERI-DAN-WAKIL-MENTERI-FED-5JPG-837063853.jpg" alt="Pejabat baru Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), calon Menkumham Supratman Andi Agtas (kedua kiri), calon Kepala BKPM/Menteri Investasi Roslan Roeslani (kedua kanan) dan calon Wamen Kominfo Angga Raka Prabowo (kanan) saat pelantikan di Istana Negara, Ja" width="100%">
<figcaption>Pejabat baru Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri), calon Menkumham Supratman Andi Agtas (kedua kiri), calon Kepala BKPM/Menteri Investasi Roslan Roeslani (kedua kanan) dan calon Wamen Kominfo Angga Raka Prabowo (kanan) saat pelantikan di Istana Negara, Ja</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sehari setelah dilantik, Presiden Joko Widodo memanggil menteri dan kepala badan ke Istana Negara. Kemarin (20/8) Jokowi kembali menegaskan tugas apa yang harus dilaksanakan pembantu barunya itu. Mulai pukul 11.00, Jokowi dijadwalkan bertemu menterinya. Diawali dari Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. Supratman menyatakan mendapat perintah untuk merampungkan beberapa usulan undang-undang yang sudah diajukan di DPR. &rsquo;&rsquo;DIM-nya sudah masuk, surpresnya sudah dikirim atau belum,&rsquo;&rsquo; ujar mantan ketua Baleg DPR itu. Perintah lainnya adalah membereskan soal lapas dan memberikan atensi di bidang imigrasi. Dia berjanji mempelajari hal itu lebih dulu. Meskipun, waktunya tinggal dua bulan. Dia pun segera menggelar rapat untuk menindaklanjuti hal tersebut. Yang selanjutnya datang adalah Menteri Investasi Rosan Roeslani. Sama dengan Supratman, dia juga diminta bekerja ekstra dua bulan ini. Ibu Kota Nusantara (IKN) jadi perhatian khusus. &rsquo;&rsquo;Tidak ada target jumlah, tapi supaya investor asing ikut partisipasi ke dalam IKN,&rsquo;&rsquo; bebernya. Rosan bahkan membeberkan niat pemerintah untuk penyesuaian dan perubahan aturan agar lebih leluasa bagi investor. &rsquo;&rsquo;Saya yakin kalau aturan sudah jelas semua,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Seharusnya sebelum Rosan, ada jadwal pertemuan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Namun, Bahlil tidak diketahui apakah jadi datang dalam pertemuan itu atau tidak. (lyn/c12/bay)

Presiden Joko Widodo memanggil menteri dan kepala badan ke Istana Negara. Jokowi minta tuntaskan program yang belum selesai.

Jokowi Minta Menteri dan Kepala Badan Baru Kebut Program, Dari Penyelesaian RUU hingga Investasi IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/19/Screenshot_20240819_111303_YouTube-3433577039.jpg" alt="Supratman Andi Agtas dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Supratman Andi Agtas dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). (Tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Joko Widodo Joko Widodo (Jokowi) telah melantik sejumlah menteri, wakil menteri dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8). Pejabat baru itu yakni Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi, dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). juga Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Kemudian, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Taruna Ikrar menjadi Kepala Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM), dan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan itu juga turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. Namun, Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto tak terlihat hadir dalam pelantikan. Hanya ada elite dari Partai Gerindra yang terlihat hadir. Yakni Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Brrdasarkan informasi dari tim internal Prabowo, ketidakhadiran mantan Danjen Kopassus itu karena ada agenda diplomasi ke Australia dan Papua Nugini. Sementara itu, Dasco mengaku sudah bertemu Prabowo di kediamannya sebelum menghadiri acara pelantikan di Istana Negara. Menurut dia, Prabowo memberikan arahan sebelum para koleganya di Partai Gerindra duduk di jajaran Menteri Kabinet Indonesia maju. Agar mereka bisa bekerja efektif di akhir masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Ya, sudah diarahkan oleh Ketua Dewan Pembina kami, Pak Prabowo tadi pagi di kediaman beliau," kata Dasco usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta. Dasco menjelaskan, pelantikan itu merupakan tahap sinkronisasi untuk menyambut pemerintahan ke depan. Yakni masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Memang itu kita perlukan untuk beberapa tempat yang perlu sinkronisasi. Sehingga memang kita minta agar tempat-tempat itu diisi terlebih dahulu," ungkap Dasco. Dasco memastikan sisa masa waktu dua bulan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini akan dimaksimalkan. Sehingga proses sinkronisasi mampu berjalan efektif. "Ya saya rasa dalam waktu dua bulan ini kita maksimalkan agar dapat efektif dan efisien dalam melakukan sinkronisasi-sinkronisasi yang kita perlukan," pungkasnya.

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto tak terlihat hadir dalam pelantikan orang dekatnya sebagai menteri.

Orang Dekatnya di Partai Gerindra Dilantik jadi Menteri dan Wamen di Istana Negara, Prabowo Absen di Pelantikan   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/6720bfe0-5ba1-4e5e-b0da-47f239456f5b.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Muhammad Zulfikar/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Muhammad Zulfikar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, pemerintah mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada 2023.  ”Pemerintah mengusulkan tambahan dua RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023, karena adanya dinamika perkembangan dan arahan Presiden. Yaitu rencana perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik,” kata Yasonna seperti dullansir dari Antara dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/11).  Yasonna menjelaskan, sesuai arahan Presiden bahwa perubahan UU IKN ditujukan untuk percepatan proses pemindahan ibu kota negara dan penyelenggaraan daerah khusus IKN. Materi perubahan UU IKN untuk penguatan Otorita IKN secara optimal melalui pengaturan khusus terkait pendanaan dan pengelolaan barang milik negara.  ”Pengaturan khusus itu juga terkait pengolahan kekayaan IKN yang dipisahkan pembiayaan, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal, ketentuan hak atas tanah yang progresif, dan adanya jaminan untuk kelangsungan pembangunan IKN,” terang Yasonna.  Menurut dia, pemerintah mengajukan agar perubahan UU IKN masuk dalam Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2023.  Yasonna menjelaskan pemerintah juga mengajukan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik untuk masuk dalam Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2023. ”Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas pada 25 Agustus 2022 untuk menyiapkan RUU tersebut, sebagai payung hukum sebagai langkah percepatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa,” tutur Yasonna.  Yasonna menjelaskan, keberadaan RUU tersebut sangat penting karena selama ini belum terdapat aturan pengadaan barang dan jasa yang komprehensif dan sistemik sebagai pengejawantahan dari beberapa UU yang terkait pengadaan barang dan jasa. UU yang terkait pengadaan barang dan jasa antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.  Dia menjelaskan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik juga ditujukan untuk menjamin pelaksanaan asas-asas hukum dalam penyelenggaraan barang dan jasa, pengembangan industri dalam negeri, penciptaan pasar nasional yang efisien, dan akomodasi digitalisasi dalam rangka satu data pengadaan nasional.

Pemerintah Ajukan Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Hukum-dan-HAM-Yasonna-Laoly-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengingatkan jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dan tetap menjaga integritas. Hal ini disampaikan Yasonna dalam acara Refleksi Akhir Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (29/12).  "Tahun 2020 boleh berakhir, tetapi perjuangan dan kerja keras belum berakhir. Justru kita akan memulai babak dan episode yang baru di tahun 2021. Jaga integritas, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas untuk menyelesaikan seluruh persoalan kinerja secara tuntas dan berkualitas," kata Yasonna dalam keterangannya, Selasa (29/12).  Yasonna mengharapkan, dengan berakhirnya 2020, berakhir pula pandemi Covid-19 di dunia ini. Hal ini bisa dilakukan dengan kekuatan doa, komitmen dan kolaborasi dari semua stakeholder.  Pada kesempatan inu, Yasonna mengakui 2020 merupakan tahun yang penuh dinamika dan tantangan akibat tekanan pandemi Covid-19. Dia lantas mengapresiasi kinerja jajarannya yang membuat Kemenkumham bisa beradaptasi dan berhasil meraih sederet prestasi.  "Puji Tuhan, tahun 2020 mampu kita lewati dengan baik dan mengukir beberapa prestasi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Negara, yang telah setia menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Kemenkumham," ujar Yasonna.  "Terutama kepada Menteri PAN-RB serta Ketua Ombudsman RI yang selalu setia mendampingi saya membina ASN Kemenkumham, membina pelayanan publik hingga berjalan dengan baik," sambungnya.  Politikus PDI Perjuangan ini juga mengapresiasi jajaran Kemenkumham yang tersebar di 1.079 satuan kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Menurutnya sepanjang 2020 ini telah bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas untuk menyelesaikan target secara tuntas.  Yasonna menyampaikan, Kemenkumham mengawali 2020 dengan pembangunan Zona Integritas sekaligus mendeklarasikan Janji Kinerja. Berawal dari komitmen tersebut, sebanyak 72 satuan kerja berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 11 satuan kerja lainnya mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).  "Ini merupakan hal yang menggembirakan karena terjadi peningkatan dari tahun 2019 sejumlah 34 WBK dan 4 WBBM. Adapun tahun 2021, harus lebih baik serta meningkat lagi dari segi kualitas dan kuantitasnya," cetus Yasonna.  Selain itu, Kemenkumham juga meraih penghargaan atas keberhasilannya mengelola keuangan dengan baik. Sehingga mampu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun 2019. "Kemenkumham juga mendapatkan predikat terbaik dari Kementerian Keuangan dalam pengelolaan anggaran," beber Yasonna.  Tak cuma soal kinerja, Yasonna menyebut jajarannya turut berpartisipasi dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 dan meringankan beban masyarakat lewat berbagai bantuan.  "Kemenkumham melakukan penerapan protokol kesehatan, pembagian personal hygiene dan vitamin kepada seluruh pegawai di pusat maupun wilayah, serta secara berkala melakukan tes rapid dan swab test kepada pegawai sehingga dapat mendeteksi dini gejala dan penyebaran Covid-19 guna memutus mata rantai penyebarannya," pungkas Yasonna.

Yasonna Laoly Ingatkan Jajarannya Selalu Jaga Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menkum-Ham-Yasonna-Laoly-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kement" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kement</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR meminta kepastian pemerintah tentang kelanjutan pembahasan RUU carry over periode 2014–2019. Dua di antaranya adalah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Pemasyarakatan. Permintaan itu muncul dalam rapat kerja DPR bersama Menkum HAM Yasonna H. Laoly kemarin (25/2).  Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir mengaku heran dengan sikap pemerintah yang terkesan tarik-ulur dalam pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. ’’Padahal, pembahasan oleh DPR periode sebelumnya sudah mencapai 99 persen. Mengapa sampai sekarang diulur-ulur?’’ ujarnya.  Adies pun menuding pemerintah tidak serius menindaklanjuti pembahasan. Padahal, dua RUU itu sama-sama inisiatif pemerintah. ’’Kami minta kejelasan. Apakah begitu masuk reses kita sudah mulai pembahasan?’’ tanya politikus Golkar tersebut.  Menanggapi desakan itu, Yasonna menyatakan bahwa pembahasan RUU harus disertai surat presiden (surpres). Dia pun berjanji menanyakan penerbitan surpres ke Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).  Terkait dengan RUU carry over, Yasonna memastikan bahwa pembahasan tidak akan dimulai dari nol lagi. Pembahasan tinggal difokuskan pada pasal-pasal yang dianggap kontroversial. ’’RUU KUHP kemarin kita berdebat pada 14 pasal. Di situlah nanti kita mulai,’’ ujar menteri asal PDI Perjuangan itu.

Menteri Yasonna Ditagih Kelanjutan RUU KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Feri-Amsari-Miftahul-hayat.jpg" alt="Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari." width="100%">
<figcaption>Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tak punya alasan lagi untuk tidak memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Sebab, para pakar hukum yang diundang Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly menyatakan setuju jika amnesti diberikan kepada mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram itu.  Para pakar tersebut, antara lain, Muladi, Gayus Lumbuun, Ganjar Laksmana Bonaprapta, Feri Amsari, Anugerah Rizki Akbari, Bivitri Susanti, dan Adi Putra Saputra. Yasonna juga mengajak beberapa Dirjen untuk memberikan masukan dalam forum focus group discussion (FGD) di kantor Kemenkum HAM Senin malam (8/7) tersebut. Mereka berkumpul untuk membahas kasus Baiq Nuril. Pertemuan itu bakal dikonkretkan dalam bentuk kajian yuridis untuk diberikan kepada Jokowi. Pertemuan tersebut juga menghadirkan Baiq Nuril. Dia diminta menjelaskan secara langsung awal mula peristiwa yang menjeratnya. Namun, saat delapan pakar mengadakan pembahasan internal, Nuril diminta meninggalkan ruangan.  Feri Amsari menyatakan, seluruh pakar yang hadir dalam pertemuan tersebut menyetujui pemberian amnesti kepada Nuril. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, itu menjelaskan, ada berbagai hal yang menjadi pertimbangan peserta diskusi. Pertimbangan paling utama adalah aspek kemanusiaan. Nuril yang menjadi korban pelecehan seksual kini tidak mendapat keadilan. Ibu dua anak itu justru terancam masuk penjara karena berusaha melawan pelecehan seksual tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT_WAWNCARA-BAIQ-NURIL_MIFTAHULHAYAT-16.jpg" alt="Baiq Nuril, mantan guru honorer SMAN 7 Mataram terus berjuang mendapatkan keadilan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Baiq Nuril, mantan guru honorer SMAN 7 Mataram terus berjuang mendapatkan keadilan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari. (Miftahul Hayat/Jawa Pos)  Selain itu, ada sisi HAM yang dipertimbangkan peserta diskusi. ''Ibu Nuril ini kan masih memiliki anak kecil. Jadi, bagaimana nasib anaknya jika dia harus dijebloskan ke penjara,'' tutur Feri.  Pemberian amnesti, menurut Feri, tidak hanya berdampak kepada Nuril dan keluarganya. Tetapi juga seluruh perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Amnesti bisa menjadi bentuk dukungan negara kepada para perempuan tersebut. ''Bahwa negara tidak berdiri di samping pelaku, tapi hadir untuk melindungi korban dan mengejar pelakunya,'' tegas pendiri Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut.  Dia menegaskan, pemberian amnesti merupakan hak prerogatif presiden. Kewenangan itu diatur dalam pasal 14 ayat 1 UUD 1945. Tentu dengan mendengar pertimbangan DPR. ''Nah, ini biasanya disalahartikan oleh beberapa pihak yang hanya membaca pasal tersebut tidak secara menyeluruh,'' jelas Feri. Dia menyarankan kuasa hukum Nuril segera menyurati presiden untuk meminta amnesti. ''Kami sendiri akan menyelesaikan rekomendasi dalam seminggu ini,'' tambah Feri.  Sementara itu, kuasa hukum Baiq Nuril, Maknun Joko Jumadi, berencana meminta dukungan ke DPR. Hari ini dia bersama Nuril akan bertemu dengan pimpinan DPR. Tujuannya, menjelaskan secara langsung perkembangan terkini kasus Nuril. Harapannya, DPR bisa mendukung pemberian amnesti kepada Nuril. ''Tapi, kita lihat saja nanti,'' katanya.

Dukung Amnesti Nuril, Siapkan Kajian Yuridis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/yasonna-ceritakan-susahnya-melobi-pemerintah-soal-cpns_m_190603.jpeg" alt="Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly ketika berkunjung ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/2)." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly ketika berkunjung ke Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menceritakan betapa sulit melobi pemerintah untuk merekrut ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kementeriannya. Hal tersebut diceritakan Yasonna saat memberikan pengarahan CPNS Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar yang lolos seleksi di SOR Arcamanik, Jalan Pacuan Kuda, Bandung, Rabu (21/2). Menurutnya, angka 17.526 CPNS bagi Kemenkumham tidak mudah didapatkan. "Saya memperjuangkan angka 17 ribu itu bukanlah hal mudah. Saya fight untuk ini, akhirnya pemerintah meluluskan argumen penerimaan pegawai yang besar," ucap Yasonna dihadapan belasan ribu CPNS yang disambung tepuk tangan. Yasonna berharap kesempatan dan amanat ini bisa dijalankan dengan baik oleh para CPNS. Mereka diharapakan menjadi seorang pembaharu di Kemenkumham. "Kehadiran CPNS yang yang ada saat ini berjumlah 1/3 dari pegawai di Kemenkumham," pungkasnya.

Yasonna Ceritakan Susahnya Melobi Pemerintah soal CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/akui-ada-pungli-di-papua-yasonna-biar-jadi-pelajaran-cpns_m_167598.jpeg" alt="Menkumham Yasonna Laoly" width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laoly</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan HAM mengakui adanya pungutan liar terkait proses seleksi CPNS di Papua. Namun, hal tersebut sedang ditangani. "Baik itu yang di Papua. Ada oknum dan itu sedang ditangani sekarang dan diselesaikan," ujar Menkumham Yasonna Laoly di kantornya, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/11). Namun persoalan tersebut menurutnya menjadi pelajaran bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS). "Jadi kalau soal Papua ada oknum yang kami nggak dapat cegah, orang-orang luar yang mengatakan, mana uangmu, nanti kamu lulus, ya udah biar aja, biar dia rasakan nanti," tutur Yasonna. Sebab, lanjut politikus PDIP itu, sejak awal dia sudah mengingatkan kepada para CPNS untuk mengikuti seleksi sesuai ketentuan dan tidak usah percaya kepada calo. "Sejak awal seleksi saya sudah sampaikan ke publik jangan percaya calo-calo, semua transparan. Sejak awal sudah saya katakan," tegas dia. Sementara Yasonna menjelaskan, sejatinya Kemenkumham memberikan keistimewaan bagi seleksi di Papua. Khususnya di Papua Barat. Hal tersebut dimaksudkan agar para rakyat di ujung timur Indonesia itu bisa mendapat kesempatan untuk menjadi PNS. "Tanpa itu nanti saudara-saudara kita di Papua tidak bisa mendapat kesempatan. Memang kita buat affirmative action untuk itu. Itu keputusan kita resmi dengan Kemenpan," pungkas Yasonna Seperti diwartakan, Warga Jalan Serui, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura bernama Lauria Mambraku melaporkan oknum Pegawai Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua berinisial SS ke intansinya bertugas. SS dilaporkan terkait dugaan pungutan liar (Pungli) pada penerimaan Calon Pegawai Negri Sipil (<a href="https://www.jawapos.com/read/2017/11/09/167537/yasonna-curhat-keluarganya-tak-lolos-seleksi-cpns-di-kemenkumham" target="_blank">CPNS</a>) untuk anaknya. Memang, pihaknya lah yang menghubungi oknum tersebur untuk membantu proses penerimaan CPNS. Lalu oknum yang bersangkutan menawarkan Rp 150 juta dengan jaminan lulus. Saat itu, sambung Lauria, dirinya tidak mengindahkan permintaan oknum Kemenkumham. Namun, kerabatnya melakukan penawaran dengan memberikan uang Rp 25 juta sebagai uang muka. Tak lama berselang, oknum SS menghubunginya dengan meminta Rp 80 juta. Lantaran tidak ada uang, anaknya pun mengikuti tes dengan jalur sebagaimana mestinya.&nbsp;

Akui Ada Pungli di Papua, Yasonna: Biar Jadi Pelajaran CPNS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#menteri hukum dan ham

Berita Terkini