<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/28/DA-1225208354.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah memberikan ucapan selamat kepada pejabat Kemnaker yang dilantik di Jakarta, Jumat (27/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah memberikan ucapan selamat kepada pejabat Kemnaker yang dilantik di Jakarta, Jumat (27/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak lima pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dilantik di ruang Tridarma Kemnaker, Jakarta, Jumat (27/9/2024). Pelantikan dipimpin langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Dalam sambutannya, Ida mengatakan, pejabat pimpinan tinggi pratama merupakan ujung tombak dalam merumuskan dan menentukan eksekusi kebijakan langsung secara teknis sehingga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas Kemnaker serta kebijakan Menaker. "Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, seorang pejabat pimpinan tinggi pratama harus memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam menggerakkan pejabat dan pegawai yang berada di bawah kepemimpinannya. Baik itu pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, maupun pelaksana, " katanya. Kepada pejabat yang dilantik, Ida Fauziyah meminta segera berkoordinasi dengan seluruh jajaran di unitnya masing-masing. "Ciptakan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta carilah solusi terbaik untuk permasalahan-permasalahan yang ada, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, " ujarnya. Adapun, kelima pejabat tinggi pratama yang dilantik yakni Chairul Fadhly Harahap yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Humas menjadi Sekretaris Ditjen Binwasnaker &amp; K3. Posisi Chairul digantikan oleh Sunardi Manampiar Sinaga yang sebelumnya Sesditjen Binwasnaker &amp; K3. Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung Sholahudin menyandang jabatan baru sebagai Direktur Bina Penyelenggara Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Ditjen Binalavotas yang sebelumnya ditempati oleh Muhammad Ali. Sedangkan Muhammad Ali akan menempati jabatan baru sebagai Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalavotas. Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bekasi Herman Bija juga menempati pos baru sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung. &nbsp;

Pejabat pimpinan tinggi pratama merupakan ujung tombak dalam merumuskan dan menentukan eksekusi kebijakan langsung secara teknis.

 Lantik Lima Pejabat Tinggi Pratama Kemnaker, Menaker Beri Pesan ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/naker26a-1535495483.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat menggelar Silaturahmi Ramadan dan Buka Puasa Bersama dengan anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat menggelar Silaturahmi Ramadan dan Buka Puasa Bersama dengan anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional di Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sinergitas pemerintah, pekerja dan pengusaha di sektor ketenagakerjaan terus didorong sehingga bisa tercipta lingkungan kerja yang kondusif dan menguntungkan semua pihak. "Tumbuhkan inspirasi yang memungkinkan terjalinnya kerja sama yang menguntungkan semua pihak,&rdquo; kata Menaker Ida Fauziyah saat menggelar Silaturahmi Ramadan dan Buka Puasa Bersama dengan anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas), Dewan Pengupahan Nasional (Depenas), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), di ruang Serbaguna Kemnaker Jakarta, pada Senin (25/3). Menaker Ida mengatakan silaturahmi penting sebagai pembuka jalan untuk menumbuhkan inspirasi dari berbagai stakeholders ketenagakerjaan agar terus menjalin kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014456007/kemnaker-buka-kembali-posko-pengaduan-thr-lebaran-2024">Kemnaker Buka Kembali Posko Pengaduan THR Lebaran 2024</a> Menaker Ida mengingatkan bahwa&nbsp; dialog sosial antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha penting sebagai upaya merespons dinamika ketenagakerjaan yang terus berubah cepat.&nbsp; &nbsp;Karena itu, sinergitas pemerintah, pekerja dan pengusaha menjadin sangat penting untuk mendukung kemajuan bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Menjelang hari raya Idul Fitri 2024, bagi pekerja/buruh beserta keluarganya yang akan mudik, Menaker Ida mengingatkan SP/SB agar dapat mempersiapkan pengaturan cuti bersama dengan masing-masing manajemen perusahaan. &ldquo;Saya minta pengaturan jadwal cuti bersama pekerja di perusahaan harus disesuaikan dengan jadwal mudik pekerja tersebut,&rdquo; ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014456085/hore-kemnaker-pastikan-ojol-hingga-kurir-logistik-berhak-dapat-thr-tahun-ini">Hore! Kemnaker Pastikan Ojol Hingga Kurir Logistik Berhak Dapat THR Tahun ini</a> Pada kesempatan ini Menaker juga menambahkan fokus kerja pemerintah ke depan adalah pengembangan SDM. Ia menyadari, pemerintah tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban untuk kemajuan dan kemakmuran negara ini secara sendirian. &ldquo;Dengan peran aktif seluruh stakeholder ketenagakerjaan, mari kita ciptakan SDM Indonesia yang unggul dan maju,&rdquo; pungkasnya.

Dialog sosial antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha penting sebagai upaya merespons dinamika ketenagakerjaan yang terus berubah cepat.

Perkuat Silahturahmi dan Sinergitas Sektor Ketenagakerjaan, Menaker: Akan Menguntungkan Semua Stakeholder

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/KEMNAKER-18-A-2848977436.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat konferensi pers di Kantor Kemnaker RI, Senin (18/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat konferensi pers di Kantor Kemnaker RI, Senin (18/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2024 harus dilakukan paling lambat pada H-7. Hal tersebut juga telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya kegamaan tahun 2024 bagi pekerja/buruh di perusahaan. "Selanjutnya, THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," kata Ida saat konferensi pers di Kantor Kemnaker RI, Senin (18/3). "Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida, lagi. Karena itu, Ida mengimbau setiap perusahaan untuk taat terhadap edaran tersebut. Selain itu, SE ini juga ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia agar disampaikan kepada Bupati/Walikota di wilayah atau provinsi. Hal itu untuk mengawasi pelaksanaan pemberian THR di wilayah masing-masing. "Dengan dikeluarkannya SE ini maka posko THR keagamaan kementerian ketenagakerjaan telah dibuka kembali teman-teman bisa kunjungi poskothr.kemenaker.go.id," tambahnya. Berikut isi SE tebaru 15 Maret 2024 Yth. Para Gubernur di seluruh Indonesia SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M/2/HK.04/I1I/2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN TAHUN 2024 BAGI PEKERJA/BURUH Di PERUSAHAAN Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada Pekerja/Buruh Pemberian THR Keagamaan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1 THR Keagamaan diberikan kepada: a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. b. Pekerja/Buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. 2. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan. 3. Besaran THR Keagamaan diberikan sebagai berikut: a. bagi Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (Jua belas) bulan secara terus menerus atau lebih. diberikan sebesa: 1 (satu) bulan upah. b. bagi Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja X1 (satu) bulan upah 12 4. Bagi Pekerja/Buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 (satu) bulan dihitung sebagai berikut: a. Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan atau lebih, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. b. Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. 5. Bagi Pekerja/Buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. 6. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana nomor 3 (tiga) di atas, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut. 7. THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan Tahun 2024, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Mengupayakan agar perusahaan di wilayah Saudara Gubernur membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Menghimbau perusahaan agar membayar THR Keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR Keagamaan. 3. Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, agar masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 yang terintegrasi melalui laman https://poskothr.kemnaker. go.id. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, diminta bantuan Saudara Gubernur untuk menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota dan pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara Gubernur. Demikian Surat Edaran ini, untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerjasama Saudara Gubernur, diucapkan terima kasih. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia: 2. Wakil Presiden Republik Indonesia: 3. Menteri Kabinet Indonesia Maju: 4. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia: 5. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. &nbsp; &nbsp;

THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dan dibayar secara penuh, tidak boleh dicicil.

THR Wajib Cair Paling Lambat H-7 Lebaran 2024, Menaker: Harus Dibayar Penuh, Tidak Boleh Dicicil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/KEMNAKER-22-A-869439302.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024. Hingga 21 November 2023 pukul 19.00 WIB, sebanyak 30 Gubernur telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing. &ldquo;Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara Triparti di masing masing wilayah sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuan upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur,&rdquo; kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (21/11/2023). Ida mengatakan, dari 30 provinsi yang telah menetapkan UMP, terdapat 3 provinsi yang menetapkan UMP 2024 tidak sesuai dengan ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Adapun Gubernur yang belum menetapkan UMP 2024 adalah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Ia pun menekankan bahwa hari ini, 21 November 2023, adalah batas akhir pengumuman UMP oleh masing-masing gubernur. Pihaknya pun akan memberikan waktu kepada gubernur yang belum menetapkan UMP hingga pukul 23.59 WIB. &ldquo;Kepada provinsi lain yang belum menetapkan upah minimumnya kami harap dapat segera menetapkan upah minimum sebelum 23.59 WIB,&rdquo; tegasnya.

Kemnaker mencatat hingga 21 November 2023 pukul 19.00 WIB, sebanyak 30 Gubernur telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.

Kemnaker Apresiasi Gubernur yang Telah Tetapkan UMP 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/14/BLK-KOMUNITAS-1417504966.jpg" alt="Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar bersama Menaker Ida Fauiyah dalam" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar bersama Menaker Ida Fauiyah dalam</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua DPR bidang Koorkesra Muhaimin Iskandar mengaku bangga atas tumbuhnya 3.757 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang tersebar di seluruh tanah air. Pertumbuhan BLK Komunitas tersebut, tak lepas dari komitmen kuat Pemerintah yang telah dirintis sejak 15 tahun lalu. "Komitmen terus tumbuh kembang dan mencapai puncak di era Presiden Jokowi. Dari hasil diskusi dengan Presiden, tak mungkin percepatan peningkatan kapasitas SDM hanya mengandalkan lembaga-lembaga pendidikan formal, " ujar Muhaimin dalam sambutan acara 'Silaturahim Nasional Santri Vokasi dan Rapat Koordinasi Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Tahun 2023&rdquo; di Jombang, Jawa Timur, Minggu (13/8/2023) malam. Karenanya lanjut Muhaimin harus diperlukan adanya terobosan dan satu-satunya terobosan paling efektif, caranya dengan memperbanyak BLK di seluruh lingkungan kekuatan masyarakat. Dalam sambutannya, Ida Fauziyah mengatakan salah satu lembaga yang paling banyak mendapat perhatian melalui BLK Komunitas adalah pesantren karena pemerintah ingin agar pesantren bisa menjadi motor penggerak peningkatan kualitas SDM di Indonesia. "Lewat BLK Komunitas ini, Pemerintah juga ingin agar para generasi muda santri semakin mandiri dan berdaya membangun perekonomian bangsa di era globalisasi dan digitalisasi. Dan agar jangan pernah ada lagi stigma kalau santri itu tertinggal atau hanya pintar masalah agama saja, " kata Ida Fauziyah. Ida Fauziyah mengungkapkan hingga akhir tahun 2022, Kemnaker telah membangun 3.757 BLK Komunitas di seluruh wilayah Indonesia dengan kapasitas peserta pelatihan sebanyak 225.420 orang. Setiap tahun, Kemnaker terus melakukan evaluasi terkait teknis pelaksanaannya dan kebermanfaatan BLK Komunitas bagi masyarakat. "Setelah dilakukan klasifikasi terdapat BLK komunitas Mandiri sebanyak 492 lembaga. Klasifikasi Berkembang sebanyak 1.534 lembaga dan Klasifikasi Tumbuh sebanyak 1.731 lembaga. Sedangkan jumlah BLK Komunitas terakreditasi sebanyak 124 lembaga dan 125 BLK Komunitas telah menjadi Inkubator Kewirausahaan, " katanya. Rangkaian kegiatan Silatnas Vokasi 2023 lainnya yakni pameran produk BLK Komunitas, seleksi inkubator BLK Komunitas, perjanjian kerja bersama, pembangunan BLKK tahun 2023, dan Rakornas instruktur BLK Komunitas.

Lewat BLK Komunitas, Pemerintah juga ingin agar para generasi muda santri semakin mandiri dan berdaya membangun perekonomian bangsa.

Muhaimin Bangga, Di bawah Menaker Ida Tumbuh 3.757 BLK Komunitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/IDA-MOTIVASI-248861617.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah emberikan kuliah umum pada Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Kota Gorontalo, Kamis (10/8/2023). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah emberikan kuliah umum pada Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Kota Gorontalo, Kamis (10/8/2023). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta para mahasiswa baru Universitas Negeri Gorontalo (UNG) agar terus menjaga motivasi diri, menggali skill, dan terus memperkuat kompetensi. Menaker mengatakan, iklim kompetisi pasar kerja sangat ketat. Dengan menyiapkan hal-hal tersebut sejak dini, ia berharap nantinya mahasiswa sudah siap menghadapi persaingan dunia kerja. Demikian disampaikan Menaker saat memberikan kuliah umum pada Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Kota Gorontalo, Kamis (10/8/2023). "Yang harus adik-adik lakukan adalah menjaga motivasi dalam diri adik-adik semua. Dunia pasar kerja sangat kompetitif. Adik-adik akan menemui kompetisi yang sangat luar biasa. Dalam menghadapi kompetisi seperti itu kalah menang hal yang biasa. Terus cobalah berpikir positif dan mencari peluang baru. Jangan lupa terus belajar. Belajar tidak mengenal usia," ucapnya. "Kompetensi yang dibutuhkan sangat dinamis maka jangan merasa puas dengan kompetensi yang dimiliki. Gali terus potensi adik-adik dengan memperkuat kompetensi adik-adik," imbuhnya. Ia menambahkan, adapun perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap memenuhi pasar kerja yang dinamis. "Perguruan tinggi menjadi kontributor agar tidak terjadi gap teknologi. Perguruan tinggi harus mampu menyiapkan skill dan kompetensi tenaga kerja kita menyesuaikan pasar kerja yang sangat dinamis. Perguruan tinggi harus bisa membaca jenis-jenis pekerja baru yang muncul,"

Mahasiswa baru Universitas Negeri Gorontalo diminta menjaga motivasi diri dan menggali skill karena iklim kompetisi pasar kerja sangat ketat

Hadapi Persaingan Dunia Kerja, Menaker Minta Mahasiswa Perkuat Kompetensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/IDA-07-4155464164.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat menerima audiensi Rektor Universitas Semarang dan jajaran dalam membantu tugas Kemnaker pada pengajaran dan pendampingan tenaga kerja, di Jakarta, Senin (7/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat menerima audiensi Rektor Universitas Semarang dan jajaran dalam membantu tugas Kemnaker pada pengajaran dan pendampingan tenaga kerja, di Jakarta, Senin (7/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, di era digitalisasi sekarang ini, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter menjadi tantangan bangsa. Tantangan yang muncul bukan hanya untuk berkompetisi, melainkan SDM yang juga dapat memenangkan kompetisi. &ldquo;Suatu kompetensi tentu saja dimenangkan oleh individu yang unggul, sebab hanya SDM yang unggul dan berkarakter mampu bertahan, bahkan memenangkan segala bentuk kompetisi global,&rdquo; kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Rektor Universitas Semarang, yang membahas peran fakultas psikologi USM dalam membantu tugas Kemnaker pada pengajaran dan pendampingan tenaga kerja, di Jakarta, Senin (7/8/2023). Menaker Ida mengungkapkan, salah satu tantangan dalam penurunan pengangguran di Indonesia, adalah pengangguran yang mengalami hopeless of job. Yakni kondisi di mana pengangguran merasa tak akan mungkin memperoleh pekerjaan. Karena rendahnya tingkat pendidikan itu, lanjut Menaker, mengindikasikan bahwa mereka tak akan dapat menyiapkan dirinya masuk ke pasar kerja. &ldquo;Untuk itulah peran Fakultas Psikologi harus dapat menyikapi permasalahan akibat adanya hopeless of job tersebut,&rdquo; kata Menaker. Pada kesekmpatan ini, Menaker menekankan, masalah ketenagakerjaan, harus menjadi tantangan bersama bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi, menyiapkan SDM, membangun, dan menjaga motivasi generasi angkatan kerja.

Hanya SDM yang unggul dan berkarakter yang akan mampu bertahan, bahkan memenangkan dalam segala bentuk kompetisi global.

Era Digitalisasi Pengembangan SDM Jadi Tantangan Bangsa

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/IDA-27-A-2415088249.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah hadir pada acara Gerakan Kearsipan di Era Digital bertemakan Jadikan Arsip Sebagai Bukti Kinerja, di Jakarta, Kamis (27/7/2023). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah hadir pada acara Gerakan Kearsipan di Era Digital bertemakan Jadikan Arsip Sebagai Bukti Kinerja, di Jakarta, Kamis (27/7/2023). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan dalam melakukan transformasi digital kearsipan bidang ketenagakerjaan. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah diluncurkannya aplikasi Sistem Evaluasi Kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan (SEKAR). Menurut Ida Fauziyah, aplikasi SEKAR akan menjadi alat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengawasan internal Kemnaker di bidang kearsipan. Dengan aplikasi SEKAR tersebut, seluruh dokumen, foto, dan video kegiatan Kemnaker akan dikonversikan ke dalam bentuk digital, sehingga akan menjadi rekaman memori seluruh kegiatan Kemnaker dari masa ke masa. &ldquo;Rekaman kegiatan ini merupakan bukti kinerja kita semua yang seiring perjalanan waktu akan menjadi memori. Memori itulah yang harus kita rawat, yang akan menjadi knowledge dan wisdom di masa kini dan di masa yang akan datang,&rdquo; kata Ida Fauziyah saat menyampaikan sambutan pada acara Gerakan Kearsipan di Era Digital bertemakan Jadikan Arsip Sebagai Bukti Kinerja, di Jakarta, Kamis (27/7/2023). Ida Fauziyah mengatakan, selain aplikasi SEKAR, pihaknya juga terus berusaha menjadi yang terbaik dalam transformasi digital bidang kearsipan lewat penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Bahkan, Kemnaker menjadi Kementerian pertama yang menerapkan, di mana Kemnaker menerapkan SRIKANDI sejak 2021. &ldquo;Sekali lagi ini membuktikan komitmen Kemnaker dalam menghadapi tantangan digitalisasi arsip menuju transformasi digital bidang kearsipan,&rdquo; ujarnya. Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut, dalam acara tersebut, Ida Fauziyah juga menyerahkan penghargaan kepada Arsiparis Teladan, Pengola Arsip Berdedikasi, Pengawas Arsip Terbaik di Unit Kerja, serta Unit Kerja Teraktif dalam aplikasi SRIKANDI. &ldquo;Kami menyampaikan apresiasi terhadap penerima penghargaan dan berharap menjadi motivasi bagi yang lain untuk meningkatkan Penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik,&rdquo; katanya.

Aplikasi SEKAR menjadi alat meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengawasan internal Kemnaker di bidang kearsipan.

Kemnaker Komitmen Implementasikan Transformasi Digital Kearsipan Bidang Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/KEMNAKER-HUT-2116932373.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah bersama pejabat di lingkungan Kemnaker merayakan HUT ke-76 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta, Selasa (25/7/2023). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah bersama pejabat di lingkungan Kemnaker merayakan HUT ke-76 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta, Selasa (25/7/2023). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bersama seluruh jajarannya merayakan upacara peringatan HUT ke-76 Kemnaker di halaman kantor Kemnaker, Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta, Selasa (25/7/2023). Ia berharap momentum HUT Kemnaker ke-76 menjadi pijakan untuk terus memperbaiki kinerja, baik di tingkat individu maupun organisasi untuk melayani masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan. "Jadikan momentum HUT ke-76 agar Kemnaker menjadi organisasi publik yang terus berkembang dan relevan menjawab persoalan bangsa saat ini maupun di masa mendatang dalam bidang ketenagakerjaan, " kata Ida Fauziyah. Dalam sambutannya, Ida Fauziyah menegaskan kebijakan ketenagakerjaan harus berbasiskan data dan informasi yang bersumber sistem informasi pasar kerja. Sistem ini bukanlah semata-mata tools aplikasi digital atau software dan hardware saja. Tetapi seluruh tata kelembagaan internal maupun eksternal terkait penguatan dan pemanfaatan sistem informasi pasar kerja. "Kelembagaan sistem informasi pasar kerja yang baik, akan mendorong pelatihan vokasi kita untuk berorientasi demand. Kelembagaan itu pula akan memudahkan proses perantaraan kerja dan penempatan tenaga kerja, " ujarnya. Ida Fauziyah menambahkan kelembagaan sistem informasi pasar kerja yang mendorong kebijakan-kebijakan teknis ketenagakerjaan hanya dapat tercipta jika didukung struktur dan kultur birokasi Kemnaker. Dalam konteks tersebut, Ida Fauziyah menekankan pentingnya aspek kepemimpinan organisasi yakni leadership dan managerialship . "Kedua aspek itu saling melengkapi satu sama lain agar organisasi Kemnaker terus berkembang di masa mendatang. Karena itu, pejabat tinggi madya dan pratama untuk memperbaiki tata kelola kepemimpinan organisasi di unitnya masing-masing, " katanya. kemnakerBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011797551/kemnaker-akan-susun-langkah-atasi-persoalan-buruh-teh-di-jawa-tengah">Kemnaker akan Susun Langkah Atasi Persoalan Buruh Teh di Jawa Tengah</a> Ida Fauziyah juga meminta pejabat tinggi madya dan pratama membuang jauh-jauh budaya kerja hirarkis, terkotak-kotak dan feodalistik dengan mentalitas ingin dilayani. "Hanya dengan langkah itulah, Kemnaker dapat terus menjadi organisasi publik yang relevan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman saat ini dan di masa depan, " ujarnya.

Momentum HUT ke-76 harus bisa menjadikan Kemnaker sebagai organisasi publik yang terus berkembang dan relevan menjawab persoalan bangsa.

Menaker: HUT ke-76, Momentum Terus Perbaiki Kinerja Kemnaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/08/LIPUTAN-6-3297902214.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Pegiat Penghapusan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Pegiat Penghapusan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menghadiri Anugerah Perempuan Hebat Indonesia 2023 yang diselenggarakan salah satu online ibukota, Sabtu (8/7/2023) di Jakarta. Pada gelaran Anugerah Perempuan Hebat Indonesia 2023, Menaker Ida Fauziyah memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Pegiat Penghapusan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Menaker Ida mengatakan, Anugerah Perempuan Hebat Indonesia ini merupakan apresiasi kepada semua stakeholder ketenagakerjaan yang telah berkomitmen untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di tempat kerja. "Kita kasih penghargaan kepada para pengusaha, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB), karena sesungguhnya mereka menjadi garda terdepan penghapusan kekerasan seksual di tempat kerja," kata Menaker Ida. Menurut Menaker, pihaknya telah mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, yang itu semua tidak akan ada artinya tanpa dibarengi keinginan kuat dari para pengusaha dan SP/SB. Selain itu, Kemnaker terus mendorong kepada seluruh perusahaan untuk membuat satuan tugas (satgas) yang nantinya menjadi tempat pengaduan dari para korban kekerasan seksual di tempat kerja. Pada kesempatan ini, Menaker mengharapkan semua stakeholder memiliki keinginan yang kuat untuk menjadikan tempat kerja sebagai tempat yang nyaman.

Menaker Ida Fauziyah memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Pegiat Penghapusan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri Ida Fauziyah

Berita Terkini