<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/Screen-Shot-2025-12-29-at-135224-2365914939.png" alt="Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyikapi soal pemindahan 1.880 narapidana ke Lapas Nusakambangan di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Senin (29/12) (Muhamad Ridwan/JP)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyikapi soal pemindahan 1.880 narapidana ke Lapas Nusakambangan di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Senin (29/12) (Muhamad Ridwan/JP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto berharap langkah pemindahan ribuan narapidana berisiko tinggi ke Lapas Nusakambangan dapat menghentikan peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Sejauh ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) telah memindahkan 1.8880 narapidana dari berbagai Lapas di Indonesia ke Nusakambangan. Menurutnya, ribuan narapidana yang dipindahkan dinilai memiliki risiko tinggi karena terlibat dalam jaringan peredaran narkotika maupun kejahatan lain yang masih beroperasi dari balik jeruji. &ldquo;Tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Sekjen bahwa lebih dari 1.880 orang kami pindahkan ke Nusa Kambangan. Ini mereka-mereka yang berisiko tinggi, menjadi bagian dari peredaran narkotika dari dalam Lapas, termasuk pelaku-pelaku penipuan yang ada di Lapas," kata Agus Andrianto ditemui di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Senin (29/12). Agus menjelaskan, proses pemindahan ribuan narapidana tersebut bukan perkara mudah. Namun, langkah ini dinilai perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya serius pemerintah dalam membersihkan lapas dari praktik kejahatan terorganisasi. &ldquo;Ini bukan pekerjaan mudah memindahkan 1.800 lebih orang itu tidak mudah ke Nusakambangan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian maupun BNN kan dinamikanya jalan terus," ujarnya. Ia menekankan, dinamika penegakan hukum membuat jumlah penghuni Lapas terus berubah. Penangkapan terhadap pengedar dan pelaku kejahatan narkotika terus dilakukan, sehingga selalu ada napi baru yang masuk ke dalam sistem pemasyarakatan. &ldquo;Mereka menangkap pengedar dan pelaku selama periode mereka berjalan, sehingga di dalam Lapas selalu ada yang baru. Sehingga ini dinamikanya juga akan terus begitu," tuturnya. Meski demikian, Agus menegaskan komitmen Kementerian Imipas untuk terus melakukan langkah penindakan secara berkelanjutan. Tidak hanya menyasar narapidana, tetapi juga oknum pegawai lapas yang terbukti melakukan pelanggaran. &ldquo;Namun tadi yang sudah kami sampaikan bahwa kita punya komitmen untuk terus melakukan upaya penindakan bukan hanya kepada mereka, tapi kepada pegawai yang melakukan penyimpangan juga kita lakukan tindakan tegas," urainya. Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa pemindahan napi berisiko tinggi dan penindakan tegas terhadap oknum internal dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan peredaran narkoba di dalam Lapas. &ldquo;Ini mudah-mudahan ini akan mengurangi. Saya yakin ini juga sudah banyak berkuranglah," pungkasnya. &nbsp;

Agus Andrianto berharap langkah pemindahan ribuan narapidana berisiko tinggi ke Lapas Nusakambangan dapat menghentikan peredaran narkoba

Menteri Imipas Agus Andrianto Harapkan Tak Ada Lagi Peredaran Narkoba dari Dalam Lapas Usai 1.880 Napi Dipindahkan ke Nusakambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/JKT_LOUNCHING-ALL-INDONESIA_HANUNG-HAMBARA_01102025-1611783916.jpg" alt="Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan bahwa seluruh visa delegasi atlet Israel yang rencananya akan berlaga dalam kejuaraan Artistic Gymnastics World Championship 2025 di Jakarta, telah resmi dibatalkan. Langkah pemerintah tidak dilakukan sepihak, melainkan berdasarkan mekanisme hukum dan prosedur administratif yang berlaku. &ldquo;Berdasarkan permohonan resmi dari pihak penjamin, dapat kami konfirmasi bahwa seluruh visa delegasi Israel saat ini telah dibatalkan,&rdquo; kata Agus kepada wartawan, Kamis (9/10). Agus menjelaskan, Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) sebelumnya telah mengajukan permohonan pembatalan visa terhadap seluruh delegasi Israel melalui surat bernomor 442/LTR-JAGOC2025-FGI/X/2025. Surat tersebut diajukan secara kepada Kementerian Imipas. &ldquo;Seluruh proses keimigrasian telah berjalan transparan dan akuntabel sesuai peraturan, dan pembatalan visa ini merupakan tindak lanjut atas inisiatif dan permohonan resmi dari pihak penjamin,&rdquo; tegas Agus. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan memberikan visa kepada enam atlet Israel yang berencana hadir dalam Kejuaraan Senam Dunia 2025 yang akan digelar di Jakarta, pada 19&ndash;25 Oktober mendatang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra. &ldquo;Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang diselenggarakan 19&ndash;25 Oktober, yang akan datang,&rdquo; ucap Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (9/10). Yusril menegaskan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam pidatonya di Majelis Umum PBB baru-baru ini.&nbsp; &ldquo;Sikap pemerintah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Terakhir, dalam pidato beliau di PBB yang sangat keras mengecam Israel yang terus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia tetap konsisten dalam sikapnya untuk tidak menjalin kontak apapun dengan Israel, sampai negara tersebut mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.&nbsp; &ldquo;Pemerintah Indonesia tegas bahwa tidak akan melakukan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan barulah Pemerintah Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan melakukan hubungan normal internasional lainnya,&rdquo; pungkasnya.

Menteri Imigrasi Agus Andrianto umumkan pembatalan visa atlet Israel untuk kejuaraan senam dunia 2025 di Jakarta.

Menteri Imipas Agus Andrianto Sebut Pembatalan Visa Atlet Israel Setelah Terima Permohonan FGI

Menteri Imipas Agus Adrianto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri Imipas Agus Adrianto

Berita Terkini

Menteri Imipas Agus Andrianto Harapkan Tak Ada Lagi Peredaran Narkoba dari Dalam Lapas Usai 1.880 Napi Dipindahkan ke Nusakambangan

Menteri Imipas Agus Andrianto Sebut Pembatalan Visa Atlet Israel Setelah Terima Permohonan FGI

Download Aplikasi JawaPos.com