<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/872A51B9-7C5A-44C3-854E-BB34CE2DC51C-2005127222.jpeg" alt="KKP berhasil mengamankan 116 kapal IUU fishing dalam kurun waktu Januari-Agustus 2024. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>KKP berhasil mengamankan 116 kapal IUU fishing dalam kurun waktu Januari-Agustus 2024. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 13 triliun dari praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur atau Illegal Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF). "Dari kurun waktu 2020-2025, sudah lebih dari Rp13 triliun kerugian negara yang kita selamatkan dari illegal fishing," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam peringatan International Day for the Fight Against Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF), dikutip dari Antara, Jumat (6/6). Ia menyebutkan, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya dilakukan oleh pelaku penangkapan ikan dari luar negeri, melainkan juga dalam negeri. Seperti alih muat ikan di tengah laut secara ilegal hingga pelanggaran wilayah penangkapan ikan. Padahal, Trenggono menekankan sektor kelautan dan perikanan memainkan peran strategis, baik dalam penyediaan pangan biru maupun dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis Ekonomi Biru.&nbsp;Data KKP menyebutkan rata-rata produksi perikanan tangkap pada tahun 2020-2024 mencapai 7,39 juta ton. Seharusnya dengan angka produksi tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa lebih besar tanpa praktik IUU fishing. Salah satu implementasi kebijakan ekonomi biru yang terus kita perjuangkan adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, dimana kebijakan ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah serta memutus mata rantai praktik IUU Fishing.&nbsp;Sementara itu, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan, peringatan International Day for the Fight Against IUU Fishing pada setiap 5 Juni adalah momen yang tepat untuk menegaskan kembali pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Menurut dia, tantangan illegal fishing ke depan tidak mudah. Terjadi over fishing dari negara tetangga, dan laut Indonesia terbuka.&nbsp;"Memberantas IUU Fishing tidak bisa diselesaikan oleh KKP sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Itulah pentingnya sinergi dan kolaborasi,&rdquo; kata Ipunk. Pada kegiatan itu, turut dilakukan pemberian apresiasi atas kinerja pemberantasan IUU Fishing serta penandatanganan dengan kerja sama antara KKP dengan Ditjen Perhubungan Udara, WWF Indonesia, dan Indonesia Ocean Justice Initiatives (IOJI) dalam rangka pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.&nbsp;Diketahui, pada 5 Desember 2017, Sidang ke-72 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi resolusi tahunan tentang perikanan berkelanjutan, dengan menetapkan 5 Juni sebagai The International Day for the Fight Against IUU Fishing.&nbsp;Tanggal itu dipilih karena resolusi FAO Port State Measure Agreement (PSMA) yang disetujui pada tahun 2009 sebagai salah satu instrumen pencegahan IUU fishing global secara resmi berlaku tanggal 5 Juni 2016.

Kementerian KP mencatat penyelamatan potensi kerugian negara sebesar Rp 13 triliun dari praktik illegal fishing.

International Day for the Fight Against IUUF, KKP Selamatkan Rp 13 Triliun dari Praktik IUU Fishing pada 2020-2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/kasino-1832260151.jpg" alt="Salah satu pusat perjudian kasino terbesar di Las Vegas, Amerika Serikat. (Travel + Leisure)" width="100%">
<figcaption>Salah satu pusat perjudian kasino terbesar di Las Vegas, Amerika Serikat. (Travel + Leisure)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usulan DPR untuk pemerintah menambah objek penerimaan negara, kembali menuai sorotan. DPR RI mengusulkan agar&nbsp;pemerintah sebaiknya melegalkan perjudian, kasino, seperti di beberapa negara misalnya Amerika Serikat, UEA, dan beberapa negara tetangga di Asia lainnya. Usulan tersebut datang dari anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita. Dia mengusulkan pernyataan mengejutkan saat rapat bersama kementerian terkait membahas optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).&nbsp; Dalam pernyataannya, Galih menyarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan sektor-sektor nonkonvensional sebagai sumber penerimaan negara, termasuk ide kontroversial seperti pengoperasian kasino. Menurut Galih, selama ini Indonesia terlalu bergantung pada sumber daya alam (SDA) sebagai tulang punggung penerimaan negara. Ia menyoroti bahwa meski SDA Indonesia memang kaya dan dominan, ketergantungan berlebihan pada sektor tersebut bisa menjadi kelemahan jangka panjang. "Sekitar 15 tahun yang lalu, 10 sampai ke atas lah UEA (Uni Emirat Arab) itu pemasukan terbesarnya dari SDA. Tapi sejak krisis minyak pada saat itu, mereka sadar bahwa nggak bisa terus bergantung ke sana," kata Galih. Usulan tersebut kemudian viral di jagat media sosial. Pro dan kontra? Sudah pasti. Bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti ikut menanggapi. Susi Pudjiastuti memang dikenal aktif di media sosial (medsos) khususnya di X. Susi Pudjiastuti juga rutin menanggapi berbagai isu dan pemberitaan yang sekiranya viral. Termasuk wacana melegalkan perjudian, kasino di Indonesia. Apakah Susi Pudjiastuti setuju dengan wacana tersebut? Jawabannya mengambang saat menanggapi pemberitaan salah satu media nasional.&nbsp; Namun demikian, Susi Pudjiastuti menyebut&nbsp;bahwa judi kasino memiliki damage atau bahaya yang lebih terukur jika dibandingkan dengan perjudian online yang selama ini meresahkan. Sudah lama kucing-kucingan tapi tak kunjung bisa dibereskan pemerintah. "Kasino jauh lebih terukur damage-nya. Judol &amp; Pinjol harus dihentikan," tulis Susi Pudjiastuti, dikutip Selasa (13/5). Komentarnya itu langsung mendapat atensi dari khalayak, para pengikutnya di media sosial X. Banyak yang pro, tidak sedikit yang kontra. Banyak yang menilai wacana melegalkan kasino di Indonesia sah saja dilakukan, namun dengan pengawasan yang ketat dan tentunya tidak korup. "Kasino dan lokalisasi sih bu, emang harusnya lebih di organisir dan ditata. Ini bukan mendukung perbuatan dosa, tapi kita bisa memantau, membatasi, dan mengatur peredarannya biar ngga melebar kemana mana," komentar pengguna X dengan akun @gokonglicious. Netizen lainnya menanggapi hal tersebut dengan mengaitkan Indonesia sebagai negara "beragama". Seperti biasa, jadi perdebatan, ada yang pro, dan kontra. "Strategi "kalau tidak bisa dibasmi&nbsp;sepenuhnya, maka kita kendalikan saja". Strategi yang bagus tapi sulit diterapkan di Indo. Bukan bermaksud menyalahkan, tapi agama jadi faktor utamanya. Saya sendiri gak bisa bayangkan negara mayoritas Islam gini punya kasino sendiri," komentar akun X @Rea72232237. Demikian pula dengan ribuan netizen lainnya. Ada yang setuju, dan ada yang tidak setuju. Hingga saat ini, posting-an X Susi Pudjiastuti yang menanggapi wacana melegalkan perjudian di Indonesia telah ditanggapi oleh ribuan atensi khalayak baik berupa like, repost dan komentar.

DPR RI mengusulkan legalisasi kasino, mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti tanggapi dengan soroti bahaya perjudian online.

Mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti Tanggapi Wacana DPR Legalkan Judi Kasino: Damage-nya Lebih Terukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/Wisata-Mangrove-sumber-wisatainfocom-3643956540.jpg" alt="ILUSTRASI. Wisata Mangrove Gunung Anyar, Surabaya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Wisata Mangrove Gunung Anyar, Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kawasan konservasi merupakan kawasan dengan kemampuan menyerap karbon lima kali lebih tinggi daripada daratan. Pemerintah telah menetapkan target, pada 2045 mendatang, luas kawasan konservasi atau Marine Protected Area (MPA) mencapai 30 persen dari luas wilayah perairan di Indonesia. Sayangnya hingga saat ini, luas kawasan konservasi baru mencapai 28,9 juta hektare (Ha). Angka ini setara 8,7 persen dari luas total perairan Indonesia yang mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Masih sangat jauh dibandingkan target 30 persen. Manager Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga menduga rendahnya capaian atau progres penetapan kawasan konservasi dikarenakan perairan dan kelautan (marine) selama ini masih menjadi isu sektoral. Tergantung pada siapa yang lebih dulu melakukan penetapan kawasan. "Misal ekosistem mangrove di Indonesia berada dalam status kawasan hutan produksi yang tidak sejalan dengan mandat Perpres 73/2012," kata Anggi dihubungi JawaPos.com, Rabu (7/2). Menurutnya, penambahan luas Marine Protected Area di Indonesia terkendala minimnya kebijakan daerah yang mendorong secara mandiri perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam politik kebijakan daerah seperti pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), lanjut Anggi, ada kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan ruang investasi dibanding ruang konservasi. Anggi pun menyayangkan, kebutuhan untuk ruang konservasi ini sering kali dikalahkan oleh kebutuhan untuk ruang investasi. Dia mencontohkan di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur misalnya, pihaknya pernah mengusulkan wilayah seluas 32.000 Ha masuk kawasan konservasi, meliputi ekosistem mangrove dan perairan dangkalnya. "Tapi di Perda RZWP3K Kaltim No.2 Tahun 2021, yang disetujui hanya 2.100 Ha saja. Kepentingan pemda untuk investasi, bukan untuk kawasan konservasi. Mereka memutuskan areal pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kepentingan pembangunan kawasan industri," jelas Anggi. Dia pun memberikan masukan agar ada pembagian kewenangan yang jelas antar-pemerintah di berbagai level, sehingga target MPA 30 persen pada 2045 bisa terealisasi. "Harus ada pembagian kewenangan yang jelas antara pemda, pusat, dan kabupaten. Dan menempatkan masyarakat sebagai subjek pengelolaan," pungkasnya. Berdasarkan Permen-KP 31/2020, kawasan konservasi&nbsp;didefinisikan sebagai&nbsp;kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dalam kegiatan bertajuk Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024, Senin (5/2), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kembali komitmen kementeriannya mencapai target MPA 30 persen pada 2045. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014088664/kawasan-konservasi-perairan-baru-87-persen-menteri-kp-targetkan-30-persen-pada-2045">Kawasan Konservasi Perairan Baru 8,7 Persen, Menteri KP Targetkan 30 Persen pada 2045</a>&nbsp; "Marine Protected Area itu adalah ruang konservasi, ini akan kita perluas sampai dengan 30 persen luas wilayah (perairan) Indonesia, harapannya pada 2045 bisa tercapai," ujar Trenggono. Menurutnya, kawasan konservasi merupakan kawasan penting sebagai titik awal dalam keberlanjutan sumber daya perikanan. "Ini adalah wilayah penting untuk keberlanjutan karena dalam wilayah konservasi menjadi tempat pemijahan ikan secara alami dan tidak boleh dilewati kapal penangkap ikan maupun kapal niaga," paparnya. Selain sebagai tempat pemijahan ikan, lanjut dia, kawasan konservasi merupakan kawasan yang menyerap karbon lima kali lebih tinggi daripada di daratan. Saat ini, luas kawasan konservasi mencapai 28,9 juta Ha atau setara dengan 8,7 persen dari luas total perairan Indonesia yang mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Kawasan konservasi laut di Tanah Air menyimpan potensi padang lamun mencapai 58.000 Ha serta terumbu karang mencapai 1,2 juta Ha. Kemudian mangrove mencapai 211.000 Ha dan 30 persen zona inti pemijahan ikan.

Anggi pun menyayangkan, kebutuhan untuk ruang konservasi ini sering kali dikalahkan oleh kebutuhan untuk ruang investasi.

Kawasan Konservasi Bisa Serap Karbon 5 Kali Lebih Banyak, Butuh Pembagian Kewenangan yang Jelas Capai Target 30 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekspor-ikan-jateng-diprediksi-tumbuh-signifikan_m_204842.jpeg" alt="ILUSTRASI Kinerja ekspor ikan menuju sejumlah negara diprediksi mengalami lonjakan berarti. Hal ini menyusul banyaknya aksi pencurian ikan atau illegal fishing yang berhasil dicegah." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kinerja ekspor ikan menuju sejumlah negara diprediksi mengalami lonjakan berarti. Hal ini menyusul banyaknya aksi pencurian ikan atau illegal fishing yang berhasil dicegah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan Indonesia memiliki kontrak ekspor hasil perikanan dengan Tiongkok sebesar USD 25 juta hingga 2024 mendatang. <div>&nbsp;"Kontraknya sekitar 25 juta dolar AS. Ini cukup bagus. Sampai tahun depan (2024), tapi harusnya ini bisa kita besarkan terus," ujarnya saat ditemui di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, kemarin. Trenggono memaparkan, komoditas yang diekspor ke Tiongkok meliputi cumi, ikan pakis, tuna, udang, kepiting, bawal, kerapu, hingga layur. Trenggono juga menuturkan, ekspor produk perikanan dalam negeri pada 2022 membukukan capaian sebesar USD 6,2 miliar dengan pasar utama Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara capaian ekspor hingga saat ini sudah mencapai USD 4,3 miliar. Meski belum menyaingi capaian pada 2022 lalu, dirinya yakin dengan waktu yang tersisa jelang akhir 2023 ini capaian ekspor dapat terus digenjot.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Yang sudah dicapai tahun 2022 itu ada USD 6,2 miliar. Sekarang sudah USD 4,3 miliar. Jadi, memang turun sedikit ya, tapi kita masih ada beberapa bulan ini, saya kira kita masih bisa kejar minimal sama (dengan tahun 2022)," imbuhnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Penurunan ekspor produk boga bahari ke negeri Tirai Bambu ini dinilainya karena penurunan permintaan dari pasar internasional, sementara permintaan hasil perikanan dalam negeri masih tinggi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Budi Sulistiyo mengungkapkan, target ekspor hasil perikanan pada 2023 sebesar USD 6,7 miliar. Soal penurunan ekspor, dia mengungkapkan hal ini disebabkan sejumlah negara tengah memasuki masa pemulihan ekonomi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Ini kegiatan perdagangannya agak mengalami perlambatan karena masing-masing negara sedang&nbsp;recovery&nbsp;ekonominya," ujarnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dengan persoalan itu, pihaknya menyiapkan strategi untuk mendorong pemanfaatan atau konsumsi ikan di Indonesia. Sehingga ini hasil perikanan juga dapat menjadi nilai ekonomi, terserap di dalam negeri.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tidak hanya mengandalkan ekspor, lanjut Budi, namun juga masyarakat ini juga melakukan pembelian ikan, melakukan promosi-promosi, kemudian menggabungkan&nbsp;business matching&nbsp;antara asosiasi jasa boga, perhotelan, dan sebagainya kepada masyarakat.</div>

Trenggono memaparkan, komoditas yang diekspor ke Tiongkok meliputi cumi, ikan pakis, tuna, udang, kepiting, bawal, kerapu, hingga layur.

Sampai Tahun Depan, Indonesia Punya Kontrak Ekspor Produk Perikanan dengan Tiongkok senilai USD 25 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/edhy-prabowo.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/3). (zaking)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/3). (zaking)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11) dini hari. Edhy dan istrinya yang juga anggota Komisi V DPR RI, Iis Edhy Prabowo, beserta pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditangkap tim satuan tugas KPK di Bandara Soekarno-Hatta pukul 01.23 WIB. Edhy dan sejumlah pihak yang diamankan diduga terlibat korupsi penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. KPK turut mengamankan barang bukti berupa debit ATM dalam operasi senyap tersebut. "Tadi, malam Menteri KKP diamankan KPK di Bandara Soekarno-Hatta saat kembali dari Honolulu, yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin export baby lobster," kata Ketua KPK Firli Bahuri kepada wartawan, Rabu (25/11). Edhy Prabowo merupakan menteri pertama pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode II yang ditangkap dalam operasi senyap KPK. Untuk diketahui, karier Edhy Prabowo dimulai pada 1991, ketika berhasil diterima menjadi anggota Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Namun kariernya di militer hanya bertahan dua tahun. Edhy dikeluarkan karena terkena sanksi dari kesatuan. Edhy lantas merantau ke Jakarta dan diperkenalkan dengan Prabowo Subianto yang kala itu masih berpangkat Letkol dan menjabat Dangrup III TNI AD. Kemudian, Edhy dibiayai Prabowo mengenyam pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Moestopo. Saat Prabowo mendirikan Partai Gerindra, Edhy lantas mendaftarkan diri untuk menjadi calon legislatif dan bertarung di dapil kampung halamannya, yakni Dapil Sumatra Selatan II. Edhy Prabowo terpilih menjadi anggota DPR RI pada periode 2009-2014. Dia bertugas di Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, dan BUMN. Pada periode 2014-2019, Edhy pun kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Gerindra. Kariernya lantas mulus hingga menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Maju pada Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Jejak Karier Edhy, Menteri Pertama di Periode II Jokowi yang Kena OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/edhy-prabowo.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/3). (zaking)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/3). (zaking)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah berduka atas meninggalnya Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Aryo Hanggono, pagi tadi sekitar pukul 04.50 WIB. Aryo mengembuskan napas terakhir di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.  Aryo meninggal di usia 55 tahun setelah sekitar dua pekan berjuang melawan Covid-19. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan duka mendalam atas berpulangnya Aryo Hanggono. Baginya, Aryo tidak sekadar rekan kerja, tapi juga sahabat.  "Selamat jalan sahabat. Saya berduka dan amat kehilangan. Terima kasih atas pengabdian, pertemanan, dan sederet karya yang telah ditorehkan. Istirahatlah dengan tenang. Pengabdian dan perjuanganmu akan kami teruskan," ujatnya dalam keterangannya, Senin (28/9).  Aryo Hanggono resmi menjabat Dirjen PRL sejak Maret 2020, setelah kurang lebih tiga bulan mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Menurut Edhy Prabowo, selama menjabat sebagai orang nomor satu di KKP, banyak kesan baik yang dia lihat dari sosok Aryo Hanggono.  Menurutnya, Aryo Hanggono adalah seorang pekerja keras, cerdas, dan taat beribadah. Aryo juga rendah hati, dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan setiap tugas yang diemban.  "Saya bersaksi, Pak Aryo Hanggono adalah orang baik, berdedikasi tinggi, religius, rendah hati, cerdas dan selalu total dalam bekerja. Bangsa ini khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan telah kehilangan salah satu orang terbaik. Orang yang mendedikasikan hidupnya untuk memikirkan tata kelola ruang laut Indonesia," tutupnya.  Sebagai informasi, Aryo Hanggono lahir di Bogor pada 23 Juli 1965. Dia menyelesaikan pendidikan sekolah dasar hingga SMA di Bandung. Lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Planologi pada tahun 1989.  Bukan Aryo Hanggono namanya bila tidak mementingkan pendidikan. Dia lanjut studi di Universite de Paris X-Nanterre, Prancis jurusan Geografi. Kemudian mengambil gelar doktor di kampus serupa.  Aryo mulai menduduki posisi penting di KKP sejak tahun 2000. Jabatan pertamanya adalah Kepala Sub Direktorat Usaha Jasa Kelautan, Departemen Kelautan dan Perikanan. Karena berdedikasi tinggi, karirnya terus menanjak hingga akhirnya dilantik sebagai Dirjen PRL pada Maret 2020 oleh Menteri Edhy.  Sementara itu, sejumlah pegawai KKP memberikan penghormatan terakhir saat mobil jenazah yang membawa Aryo melintasi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan pagi tadi.  Jenazahnya dimakamkan di TPU Pondok Ranggon sekira pukul 10.00 WIB tadi. Aryo Hanggono meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak.  https://www.youtube.com/watch?v=vmCLPe2qNeU

Edhy Prabowo: Saya Bersaksi Pak Aryo Hanggono adalah Orang Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT-serah-terima-jabatan-menteri-KKP-haritsah-almudatsir.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, meskipun telah memutuskan untuk membuka keran ekspor benih lobster namun ada peluang aturan tersebut direvisi. "Keputusan kami bukan kitab suci, bisa diubah dan direvisi," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (16/7).  Menurutnya, segala kebijakan yang diambil tersebut bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Sebab, saat menjabat di kursi pimpinan komisi VI DPR RI dulu, dirinya kerap mendengar keluhan dari para pelaku usaha benur lobster.  "Yang jelas apa yang kami lakukan bukan atas dasar ingin berbeda dari kebijakan yang dulu," ucapnya.  Menurutnya, kebijakan membuka kembali keran ekspor benih lobster memiliki dasar yang terukur. Dari pengalamannya selama menjadi anggota DPR, Edhy ingin menjembatani komunikasi yang buntu dari masyarakat nelayan.  Sehingga kebijakan ekspor benur lobster baru dapat direalisasikan saat menjabat sebagai menteri. "Kami baru bisa ketika dapat tugas dari Pak Presiden. Dan ini tugas dari Pak Presiden untuk menyelesaikan komunikasi yang buntu dari masyarakat nelayan," ungkapnya.  Edhy menyadari, kebijakan tersebut akan menuai berbagai kritik dari berbagai kalangan dan masyarakat. Namun, dirinya optimistis kebijakan yang telah diputuskan tersebut merupakan hal yang tepat.

Edhy Kepikiran Buka Keran Ekspor Benur Lobster Sejak jadi Anggota DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JKT-serah-terima-jabatan-menteri-KKP-haritsah-almudatsir.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) pada acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengingatkan bahwa satu ekor lobster bisa menghasilkan hingga sekitar satu juta telur. Menurutnya, potensi itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan rakyat.  "Satu ekor lobster bisa bertelur hingga satu juta," kata Edhy Prabowo dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7).  Edhy Prabowo memaparkan seandainya lobster ditinggalkan di alam, maka diperkirakan jumlah telur yang bisa mencapai dewasa hanya sekitar 0,2 persen. Artinya, dari sejuta telur lobster, maka yang hidup sampai dewasa diperkirakan hanya 2.000 ekor.  Namun, lanjutnya, bila dibudidayakan, maka telur lobster dapat mencapai dewasa hingga sekitar 30 persen. "Wilayah kita terlalu luas, saya sangat yakin akan menghasilkan nilai ekonomi," katanya dikutip dari Antara.  Politikus Partai Gerindra itu juga mengemukakan berbagai kekurangan dari kebijakan yang ada akan disempurnakan. Dia berjanji, seluruh saran serta masukan bakal menjadi bahan acuan perbaikan ke depannya.

Edhy Sebut Hanya 2 Ribu dari Sejuta Telur Lobster Hidup Sampai Dewasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Produksi-Ikan-Asin-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Aktivitas nelayan menjemur Ikan Asin di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (29/12/2019). Produksi Ikan Asin mengalami keterlambatan akibat cuaca buruk saat penjemuran. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Aktivitas nelayan menjemur Ikan Asin di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (29/12/2019). Produksi Ikan Asin mengalami keterlambatan akibat cuaca buruk saat penjemuran. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan sejumlah usulan stimulus ekonomi untuk menjaga keberlangsung sektor perikanan di tengah Covid-19. Salah satunya adalah menyerap produk perikanan yang bisa dilakukan pemerintah atau perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).  Menurutnya, hingga kini nelayan maupun pembudidaya terus berproduksi namun ada kekhawatiran hasilnya tidak terserap. Mereka juga takut karena tidak ada jaminan harga imbas pandemi Covid-19.  "Jadi kami harapkan adanya stimulus keuangan untuk membeli produk perikanan masyarakat. Apakah pemerintah yang membeli atau BUMN," ujar Edhy dalam siaran pers, Minggu (5/4).  Pihaknya pun juga sudah menyiapkan cold storage (gudang pendingin) yang dapat dipakai untuk menyimpan produk perikanan. Ini dilakukan bila sewaktu-waktu pemerintah memutuskan membeli ikan dari nelayan maupun pembudidaya.  "Kami miliki lebih dari 100 ribu (ton kapasitas) cold storage yang masih idle. Seandainya ada bantuan keuangan dari pemerintah untuk membeli produk perikanan masyarakat, dapat ditempatkan di cold storage," terangnya.  Usulan lain, Edhy meminta pemerintah melalui Kemensos untuk memasukkan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta petambak garam, sebagai pelaku UMKM yang tergolong masyarakat miskin. Sehingga bisa masuk dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).  KKP juga sedang menjajaki kerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah daerah (Pemda) agar memasukkan produk perikanan dalam paket bantuan ke masyarakat. Ia yakin, bila skema tersebut berjalan penyerapan produk perikanan akan maksimal.  "Kemensos punya program bantuan seperti PKH dan BPNT. Seandainya produk perikanan dapat dimasukkan dalam paket bantuan, pasti terjadi penyerapan. Begitu juga dengan Pemda," ujarnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pPnD6NGZ94E  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SzgHe0S1lSQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YxeA624orOQ

Menteri KP Minta Produk Perikanan Diserap Pemerintah atau BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Prabowo-Edhy-Prabowo-Raka.jpg" alt="Prabowo dan Edhy Prabowo di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Prabowo dan Edhy Prabowo di Istana Negara, Senin (21/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tagar #WeWantSusi meramaikan media sosial atau medsos Twitter, Selasa (22/10). Meski menjadi trending topic, tagar tersebut sama sekali tidak menggerakan Presiden Joko Widodo untuk memanggil Susi Pudjiastuti ke Istana Kepresidenan sebagai calon menteri.  Rabu (23/10) hari ini di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menunjuk Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti. Edhy merupakan politikus senior Partai Gerindra.  Edhy Prabowo lahir di Muara Enim, Sumatera Selatan, 24 Desember 1972. Di Partai Gerindra, Edhy menjabat sebagai Ketua Bidang Pembangunan, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Energi. Setelah itu menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra sejak 2012.  Edhy dikenal memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh JawaPos.com, Edhy pernah jadi Presiden Direktur di PT Kiani Lestari Jakarta, salah satu perusahaan milik Prabowo.  Pengalaman Edhy Prabowo di legislatif dimulai sejak 2009 bersama Gerindra. Selama periode 20014-2019, Edhy didapuk sebagai Ketua Komisi IV membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan serta pangan.  Edhy Prabowo ternyata pernah mengenyam pendidikan di Akademi Militer Magelang pada 1991. Namun Edhy memilih keluar setelah dikenakan sanksi.  Saat memperkenalan seluruh menterinya ke media masa, Jokowi mengatakan Edhy ditugaskan mengurusi perikanan Indonesia dan wisata maritim. "Itu semua di bawah beliau," kata Jokowi di Istana Negara.  Lewat media sosial Twitter, Susi mengucapkan selamat kepada Edhy Prabowo. Perempuan asal Pangandaran tersebut menilai Edhy sudah mengenal program di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).  "Selamat atas dilantiknya Bapak Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Pak Edhy sudah mengenal KKP dengan semua Program &amp; Perjuangannya. Saya yakin dibawah komando Pak Edhy Laut dan Perikanan Indonesia akan semakin berdaulat, berkelanjutan, dan berkesejahteraan," kata Susi.

Gantikan Susi Pudjiastuti, ini Profil Edhy Prabowo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Menteri KP

Berita Terkini