<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/04/1tUNLHMk467ofipmB8jfXo2B4SMg5R3igiJ9u9YR-1-332322870.jpg" alt="Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan pernyataan kepada awak media di Jakarta, Selasa (3/6). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan pernyataan kepada awak media di Jakarta, Selasa (3/6). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman gerah dengan sepak terjang mafia beras. Gerakannya diduga bisa sampai mengotak-atik data beras. Tujuannya supaya tetap bisa memperoleh cuan dari rantai pasok beras.&nbsp; Amran mengatakan, anomali data arus keluar-masuk beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) diduga terkait dengan upaya sabotase beras oleh mafia. Arus keluar beras yang sejak 2020 di kisaran 1.000 sampai 3.000 ton, mendadak jadi 11.400 ton lebih di tanggal 28 Mei lalu.&nbsp; Amran mengirim pesan tegas kepada mafia beras yang selama ini menikmati perputaran uang triliunan rupiah agar mengakhiri praktik kotornya. Dia berani bilang seperti itu karena faktanya produksi dan stok beras nasional melimpah. Jadi tidak ada alasan untuk impor atau sejenisnya.&nbsp; Menurut Amran, selama ini ada selisih harga yang lebar antara harga beras di petani dengan di eceran atau konsumen. Selisihnya bisa sampai Rp 2.000/Kg. Terlihat kecil, tapi jika dikalikan dengan jutaan ton peredaran beras, angkanya bisa triliunan rupiah.&nbsp; Amran mencontohkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Mei ini produksi beras mencapai 21 juta ton. Jika midlleman atau mafia beras mendapat keuntungan Rp 2.000/Kg, maka ada perputaran uang Rp 42 triliun yang mereka nikmati. Fenomena itu tidak boleh diteruskan. Urusan padi atau beras harus membawa manfaat besar kepada petani dan konsumen di tingkat eceran. Saat ini penghasilan rata-rata petani hanya Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta per bulan. Karena mengolah sawah tidak sampai satu hektar.&nbsp; Untuk itu Amran mengatakan adanya Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto bisa mempersempit gerak mafia beras. Pasalnya beras dari petani, dijual langsung oleh koperasi ke konsumen. "(Peran) Koperasi adalah memotong rantai pasok. Yang dulunya delapan atau tujuh tahap, menjadi tiga tahap," kata Amran kepada wartawan di Jakarta Rabu (4/6) Setelah Koperasi Merah Putih itu beroperasi, nantinya beras dari produsen atau petani dibeli oleh koperasi. Kemudian koperasi langsung menjual ke masyarakat. Peran koperasi bisa menggantikan keberadaan tengkulak, middleman, mafia atau apapun sebutan lainnya.&nbsp; Kawal Pertanian, Sambut Musim Kemarau Amran menegaskan pemerintah akan terus mengawal produksi padi di Indonesia. Diantaranya dengan bersiap menghadapi musim kemarau yang sudah di depan mata. Diantara upayanya adalah dengan pompanisasi dan perbaikan irigasi. Program ini terus dimatangkan oleh Kementan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).&nbsp; Dia mengatakan mulai bulan ini hingga Oktober, Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Sehingga curah hujan diprediksi akan sangat rendah. Kondisi ini berisiko menyebabkan kekeringan lahan, keterbatasan pasokan air irigasi, penurunan luas tanam, serta ancaman gagal panen di sejumlah daerah. "Kita menghadapi musim kemarau yang menjadi titik kritis bagi pertanian. Juni sampai Oktober, hujan minim," tandasnya. Tapi justru di masa inilah produksi harus tetap dijaga. Pengalaman tahun lalu membuktikan, meski di tengah El Nino, produksi justru meningkat karena pompanisasi.&nbsp; Maka pada tahun ini pompanisasi dan irigasi harus kita jalankan maksimal. Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp 12 triliun untuk peningkatan infrastruktur irigasi di area seluas 2 juta hektare. Pada tahun 2025, penguatan irigasi difokuskan pada lahan intensifikasi seluas 851 ribu hektare optimalisasi lahan (oplah), 1 juta hektare sawah tadah hujan, serta 500 ribu hektare ekstensifikasi lahan baru. Kemudian untuk Pompanisasi juga sudah disebar di 80 ribu titik diseluruh Indonesia. Seperti di pulau Jawa maupun diluar pulau Jawa. Amran meminta pompanisasi dan lokasi irigasi didata lagi dengan baik serta program ini dijalankan secara terintegrasi oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk memastikan aliran air dari bendungan hingga ke lahan petani tidak terputus. Mendagri Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah untuk bekerja bersama dalam menyukseskan program pompanisasi dan perbaikan jaringan irigasi itu. Karena menjadi upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Utamanya menjaga produksi beras ditengah tantangan musim kemarau 2025. &ldquo;Program ini membuka ruang bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki kepedulian serta anggaran," katanya. Kepala daerah terlibat memperbaiki jaringan irigasi yang sangat penting bagi masyarakat petani di wilayah masing-masing. Sehingga ketika memasuki musim kemarau, petani tidak kekurangan ketersediaan air. Tito juga menginstruksikan seluruh kepala Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di provinsi, kabupaten, dan kota untuk turun langsung mengecek kondisi lahan dan ketersediaan air di daerah masing-masing. (wan)

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya Koperasi Merah Putih untuk memberantas mafia beras dan menjaga ketahanan pangan.

Koperasi Merah Putih Berjalan, Mentan Klaim Ruang Gerak Mafia Beras Makin Sempit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/07/WhatsApp-Image-2024-09-07-at-164217-1778158289.jpeg" alt="Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau posko Tim Persiapan Cetak Sawah di Jakarta baru-baru ini. (Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau posko Tim Persiapan Cetak Sawah di Jakarta baru-baru ini. (Humas Kementan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berusaha keras menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan. Ada banyak program menuju ke arah itu. Di antaranya dengan mengoptimalkan program cetak sawah. Menurut Andi Amran Sulaiman, swasembada pangan selaras dengan visi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Untuk itu, dia mengoptimalkan tim cetak sawah yang saat ini dalam proses persiapan. Dia mengatakan, program cetak sawah menjadi inisiatif penting yang diandalkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan keterbatasan lahan. Tim persiapan cetak sawah memiliki peran krusial untuk Indonesia menuju swasembada pangan. Maka dari itu perlu dukungan penuh dari Tim persiapan cetak sawah. "Keberhasilan program cetak sawah akan menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan Indonesia di masa depan. Selain itu, kondisi kerja yang layak menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan produktivitas tim," ujar Amran di Jakarta pada Sabtu (7/9). Sementara itu, Tim Persiapan Cetak Sawah terus menjalankan arahan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Mereka mengapresiasi dukungan penuh dari Menteri Pertanian yang turun untuk memantau dan memberikan dukungan secara langsung. Mereka menegaskan komitmen untuk bekerja sesuai dengan arahan Menteri Amran dan memastikan bahwa program cetak sawah bisa menjadi solusi jangka panjang untuk ketahanan pangan Indonesia. Program cetak sawah bukan sekadar pengembangan lahan, tetapi merupakan langkah strategis dalam menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Dengan semakin menyempitnya lahan pertanian akibat ekspansi urbanisasi, cetak sawah memberikan kesempatan untuk memperluas area produksi pangan, khususnya beras, yang merupakan kebutuhan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Tim Persiapan Cetak Sawah merupakan kelompok yang bertugas memastikan seluruh aspek program, baik formal maupun di lapangan, dapat berjalan dengan lancar. Kerja sama antara jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) dan dukungan militer menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan yang akan menjadi benteng ketahanan pangan nasional di masa depan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berusaha keras menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan.

Optimisme Mentan Amran terhadap Swasembada Pangan Lewat Program Cetak Sawah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/18/IMG-20240818-WA0064-1510952804.jpg" alt="Mentan Andi Amran Sulaiman (depan, tiga dari kanan) memimpin uji coba dan soft launching pemanfaatan biodiesel B-50 di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, Minggu (18/8). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mentan Andi Amran Sulaiman (depan, tiga dari kanan) memimpin uji coba dan soft launching pemanfaatan biodiesel B-50 di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, Minggu (18/8). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memimpin uji coba dan soft launching implementasi pemanfaatan biodiesel B-50. Uji cob aitu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan energi. "Puluhan negara di dunia saat ini menghadapi krisis pangan dan energi. Solusi masalah pangan dan energi dunia ini adalah Indonesia," kata Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Minggu (18/8). Andi menjelaskan, jika Indonesia konsisten, maka dalam tiga tahun mendatang kembali akan mengalami swasembada pangan seperti era 2017-2020 dan dapat menjadi lumbung pangan dunia. Demikian juga dengan implementasi B-50 ini. Indonesia diyakini akan mampu menjadi lumbung energi dunia khususnya biodiesel. Menurut Amran, implementasi B-50 merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional dan energi hijau. Di mana Indonesia akan menguasai 58 persen produksi CPO dunia. "Ini merupakan kekuatan, jika dimanfaatkan dengan baik akan berdampak secara ekonomi dan politik. Harga minyak dunia akan turun, sementara harga CPO akan naik. Ini sejarah baru bagi Indonesia," ucap Amran. Amran menambahkan, penggunaan biodiesel dapat menghemat devisa negara untuk impor solar hingga Rp 300 triliun&ndash;Rp 400 triliun per tahun. Di sisi lain, pemanfaatan minyak sawit untuk B-50 menjadi upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor sawit. "Jadi sudah jelas target kita adalah bersiap untuk implementasi penggunaan biodiesel B-50. Melalui kegiatan soft launching ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri sebagai pelopor implementasi B-50 di tanah air," ujar Amran. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Eshan Agro Sentosa (EAS) Group Bambang A Wisena mengatakan, pihaknya optimistis dengan kebijakan biodiesel pemerintah ke depan. Berdasarkan data Statistik DItjen Perkebunan, Angka Sementara Tahun 2023 Kelapa Sawit memiliki lahan seluas 16,8 Juta hektare dengan&nbsp;produksi sebesar 46,9 juta ton.&nbsp; "Ke depan diyakini kebutuhan biodiesel berbasis kelapa sawit sangat besar, khususnya untuk konsumsi dalam negeri dalam mewujudkan ketahanan energi nasional," ujar Bambang.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memimpin uji coba dan soft launching implementasi pemanfaatan biodiesel B-50.

Antisipasi Krisis Pangan dan Energi Dunia, Mentan Amran Uji Coba Pemanfaatan Biodiesel B-50

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/07/BERAS-DERY-RIDWANSAG-4-1290539279.jpg" alt="Pedagang saat mengecek kondisi beras di tokonya, Jakarta, Rabu (7/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Pedagang saat mengecek kondisi beras di tokonya, Jakarta, Rabu (7/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya meningkatkan produksi beras tahun ini dihadapkan pada masalah cukup krusial. Yakni, penyusutan luas tanam hampir 2 juta hektare. Hal itu terungkap dalam rapat antara Komisi IV DPR dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta kemarin (13/3). Salah satu &rdquo;menu&rdquo; rapat adalah pembahasan ketersediaan pangan. Amran menyebutkan, target produksi beras tahun ini sebanyak 32 juta ton. Untuk mengejar target produksi beras itu, ada beberapa masalah yang berpotensi menjadi penghambat. Di antaranya, luas tanam padi yang menyusut cukup signifikan. Dia mengatakan, luas tanam padi pada kurun 2023&ndash;2024 berkurang hampir 2 juta hektare dibandingkan periode 2015&ndash;2019. Berkurangnya luas tanam padi tersebut otomatis berdampak pada penurunan produksi beras. Penurunan luas tanam itu antara lain disebabkan pengalihan lahan dan faktor cuaca. Masalah lainnya adalah berkurangnya volume pupuk subsidi setiap tahun. Amran menuturkan, pada periode 2014&ndash;2018, alokasi pupuk subsidi mencapai 9,55 juta ton. Alokasi itu terus berkurang. Puncaknya pada 2024, volume pupuk bersubsidi hanya 4,73 ton. &rdquo;Kami ingin mengembalikan alokasi volume pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton kembali,&rdquo; katanya. Menurut dia, dengan alokasi pupuk yang tinggal 4,73 juta ton, diperkirakan ada 20 persen petani yang tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi. Dengan begitu, hal itu berpengaruh pada proses tanam padi. Amran menambahkan, upaya meningkatkan produksi beras tahun ini juga masih akan terdampak perubahan iklim. Menurut perhitungannya, perubahan iklim membuat produksi padi berpotensi susut sekitar 30 persen. Untuk mengatasi masalah iklim itu, ada beberapa strategi yang dilakukan Kementan. Di antaranya, upaya pompanisasi air sungai untuk lahan sawah tadah hujan. Meski dihadapkan pada sejumlah tantangan, Amran mengatakan bahwa kebutuhan beras Maret hingga Mei nanti masih aman. &rdquo;Kekhawatiran kami adalah stok beras pada Juni sampai Oktober,&rdquo; ujarnya. Amran menjelaskan, ketersediaan stok beras pada Juni hingga Oktober terkait dengan luas tanam pada Februari lalu. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, harga beras pada minggu pertama Maret naik 3,06 persen dibandingkan rata-rata harga pada Februari 2024. &rdquo;Namun demikian, jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga beras pada minggu pertama Maret sedikit menurun dibanding Februari, yaitu terjadi di 75,28 persen wilayah Indonesia,&rdquo; ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini pada rakor inflasi yang digelar Kemendagri kemarin. Pudji memerinci, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras pada Februari mencapai 281 kabupaten/kota dengan harga rata-rata Rp 15.482 per kg. Sementara itu, pada minggu pertama Maret jumlahnya turun menjadi 271 kabupaten/kota dengan harga rata-rata Rp 15.956 per kg. (wan/dee/c6/fal)

Upaya meningkatkan produksi beras tahun ini dihadapkan pada masalah cukup krusial. Yakni, penyusutan luas tanam hampir 2 juta hektare.

BPS: Harga Beras Masih Naik di 271 Kabupaten/Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/24/24-Januari-2024-Pertanian-Modern-752026417.jpg" alt="Menteri Pertanian menyampaikan bahwa pertanian modern, terutama tanam padi, mampu mengurangi biaya tanam hingga 60 persen dibandingkan dengan metode tradisional (idealagrotextiles.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian menyampaikan bahwa pertanian modern, terutama tanam padi, mampu mengurangi biaya tanam hingga 60 persen dibandingkan dengan metode tradisional (idealagrotextiles.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti kemajuan pertanian modern, khususnya dalam tanam padi, yang telah terbukti dapat mengurangi biaya tanam hingga 60 persen jika dibandingkan dengan metode pertanian tradisional. Dilaporkan oleh JawaPos.com dari Antara Rabu (24/1), pernyataan ini disampaikan usai kunjungannya untuk meninjau aktivitas tanam padi modern di Kelompok Tani Barokah Blawong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Rabu. Dalam upayanya untuk mendorong transformasi pertanian di Indonesia, Mentan Amran menyebutkan bahwa pemerintah memiliki rencana besar untuk mengubah pola pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013770538/pemerintah-kucurkan-anggaran-rp-14-triliun-mentan-perkuat-sektor-pertanian-melalui-pupuk-subsidi">Pemerintah Kucurkan Anggaran Rp 14 Triliun, Mentan Perkuat Sektor Pertanian melalui Pupuk Subsidi</a> Hal ini bertujuan agar petani Indonesia dapat bersaing secara lebih efektif dengan negara-negara lain yang telah mengadopsi teknologi pertanian modern. Mentan Amran menjelaskan bahwa penggunaan mesin tanam rice transplanter, mesin panen, dan peralatan modern lainnya dapat membantu mencapai efisiensi yang signifikan. Dengan menggunakan alat-alat tersebut, biaya tanam dapat dikurangi hingga 60 persen, dan pertumbuhan padi menjadi lebih merata. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013722641/eks-mentan-syahrul-yasin-limpo-dikonfrontasi-dengan-dua-anak-buahnya-selama-12-jam-di-bareskrim-polri">Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Dikonfrontasi dengan Dua Anak Buahnya Selama 12 Jam di Bareskrim Polri</a> Selain itu, kegiatan tanam di satu hektare lahan bisa diselesaikan dalam sehari, berbeda dengan pertanian tradisional yang memerlukan waktu hingga 20 hari dengan tenaga manual. Mentan Amran menekankan bahwa pertanian modern tidak hanya efisien secara biaya, tetapi juga memiliki keuntungan lainnya, yaitu menarik minat generasi muda. Dengan memberikan dukungan teknologi pertanian modern, pemerintah berharap dapat menarik perhatian generasi milenial untuk terlibat dalam sektor pertanian. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013721027/awal-musim-hujan-mentan-dorong-petani-sultra-percepat-masa-tanam-dan-tidak-khawatir-pupuk">Awal Musim Hujan, Mentan Dorong Petani Sultra Percepat Masa Tanam dan Tidak Khawatir Pupuk</a> Menurutnya, generasi milenial tidak akan tertarik pada pertanian jika tidak dianggap menguntungkan bagi dirinya. Oleh karena itu, transformasi pertanian modern diharapkan dapat mengurangi biaya produksi hingga 60 persen dan meningkatkan produksi hingga 50 persen. Mentan Amran juga melihat transformasi ini sebagai peluang bagi petani untuk diversifikasi kegiatan ekonomi mereka. Dengan teknologi modern yang membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja, petani yang sebelumnya terlibat dalam pertanian tradisional dapat beralih ke kegiatan ekonomi lain, seperti pemeliharaan ayam atau bebek. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani, serta nilai tukar mereka dalam perekonomian.

Pertanian modern, terutama tanam padi, mampu mengurangi biaya tanam hingga 60 persen dibandingkan dengan metode tradisional.

Mentan Sebut Pertanian Modern Turunkan Biaya Tanam 60 persen Dibandingkan Pertanian Tradisional, Benarkah?