Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/Koordinator-KontraS-Dimas-Bagus-Arya-Miftahul-Hayat-1925242546.jpeg" alt="Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya.(Miftahul Hayat/Jawa Pos)." /> DALAM sebuah kunjungan ke Sepa PK (Sekolah Perwira Prajurit Karier) Kodiklat TNI di Tangerang (Provinsi Banten) akhir Desember lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin&nbsp; menyampaikan statemen krusial. Dia mengatakan bahwa&nbsp;sistem pembinaan karier di tubuh TNI kini sepenuhnya menganut asas meritokrasi. Tidak ada lagi dikotomi atau pembedaan peluang karier berdasarkan asal-usul sumber perwira, baik lulusan akademi militer (Akmil), prajurit karier (PK), maupun Sekolah Calon Perwira (Secapa). Konteks meritokrasi yang ditekankan oleh Sjafrie adalah prestasi lapangan yang diapresisasi dan tidak melihat latar belakang pendidikan. Dengan kata lain Perwira Prajurit Karier memiliki hak yang sama untuk bersaing mencapai puncak kepemimpinan tertinggi di TNI. Sepa PK adalah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira TNI, yang bersumber dari sarjana (setidaknya S-1). Sepa PK pada suatu masa pernah juga dikenal dengan sebutan Sepamilsuk (Sekolah Perwira Militer Sukarela). Sudah menjadi pengetahuan umum selama ini, dalam pengembangan karier (promosi jabatan),&nbsp; lulusan Sepa PK agak sulit bersaing dengan perwira lulusan Akmil. Dan itu sudah dimulai sejak di hulu, ketika kuota untuk masuk Seskoad juga terkesan sedikit dibatasi. Kiranya statemen Menhan di atas bisa dibaca sebagai konfirmasi, bahwa promosi jabatan bagi perwira TNI akan lebih adil. Apa yang disampaikan Menhan adalah semacam komitmen pimpinan, yang kiranya bisa menjadi katalis bagi pengembangan karier perwira lulusan Sepa PK, serta memberikan tambahan motivasi bagi golongan perwira tersebut. Seleksi alam Apa yang disampaikan Menhan soal prinsip meritokrasi, bisa dianggap sebagai post-factum, mengingat sejumlah perwira lulusan Sepa PK sebelumnya sudah diberikan kesempatan menempati posisi strategis. Sekadar menyebut nama, salah satunya bahkan berhasil mencapai bintang tiga, yaitu Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo (Kepala Badan Siber dan Sandi Negara). Sementara dua nama lainnya, sementara masih berpangkat kolonel, namun diproyeksikan memiliki prospek karier cerah, yaitu Kol Inf Mohammad Benrieyadin (Komandan Brigade Infanteri 17 Kostrad) dan Kol Inf Paulus Panjaitan (kini bertugas di PBB). Tiga nama di atas, perlu disebut secara khusus, karena latar belakang kecabangan mereka, yaitu infanteri, korps yang bisa dikatakan sebagai favorit perwira muda yang baru lulus Akmil. Dengan kata lain, ketiga perwira tersebut benar-benar sudah diuji di lapangan, bertugas berbarengan dengan kolega yang rata-rata lulusan Akmil, dan terbukti mereka lolos. Selama ini memang sudah ada perwira dari Sepa PK, yang secara reguler bisa mencapai level perwira tinggi (pati), namun umumnya adalah tenaga kesehatan (dokter) yang kemudian memilih bergabung ke TNI, yang bila di matra darat masuk rumpun CKM (corps kesehatan militer). Sementara untuk kecabangan tempur, khususnya korps infanteri, bisa disebut langka, sehingga tiga nama di atas ibarat &ldquo;lolos dari lubang jarum&rdquo;. Memang sempat terjadi wacana di publik terkait promosi tiga nama di atas. Nugroho dihubungkan dengan masa lalunya sebagai mantan anggota Tim Mawar. Demikian pula dengan Benrieyadin dan Paulus Panjaitan, sudah menjadi pengetahuan umum, kalau keduanya adalah anak dari elite politik dan militer di tanah air, sekadar diketahui Benrieyadin adalah anak dari Menhan dan Paulus adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan.&nbsp; Sudah menjadi tradisi selama ini, hanya khusus untuk posisi Panglima TNI (termasuk Kapolri) dan (utamanya) KSAD, selalu jatuh pada perwira yang memiliki hubungan langsung dengan elite politik. Seperti di masa SBY berkuasa (2004-2014), yang diangkat sebagai KSAD adalah kerabatnya sendiri (Jenderal Pramono Edhi Wibowo). Fenomena seperti ini juga terjadi pada era sebelumnya (Orde Baru), dan yang era sesudahnya, dan publik tampaknya sudah permisif. Sementara prinsip meritokrasi dan kompetensi sudah lama diterapkan di TNI pada posisi &ldquo;second liner&rdquo; (di bawah Panglima TNI dan KSAD), ketika perwira berlatar belakang keluarga sederhana, bisa mencapai posisi prestisius, salah satunya adalah Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (Wakil Panglima TNI, Akmil 1991). Jenderal Tandyo memiliki kakak yang juga berkarier bagus, yaitu Mayjen TNI (Purn) Nugroho Budi Wiryanto (terakhir Pangdam III/Siliwangi, pernah Komandan Satgultor 81 Kopassus, Akmil 1987). Orang tua Jenderal Tandyo berprofesi sebagai guru di Kota Solo. Nama kakak beradik perwira lain yang bisa disebut adalah Letjen TNI (Purn) Erwin Syafitri (terakhir Wakil KSAD, lulusan terbaik Akmil 1982) dan Mayjen TNI (Purn) Achmad Daniel Chardin (terakhir Pangdam I/Bukit Barisan, Akmil 1990), ayah keduanya adalah seorang bintara di Binjai (Sumatera Utara). Nama-nama tersebut bisa menjadi figur inspiratif, di tengah asumsi posisi KSAD (termasuk kepala staf yang lain) dan Panglima TNI bersifat politis, atau diistilahkan sebagai &ldquo;garis tangan&rdquo; dalam percakapan sehari-hari komunitas perwira. Sementara dari generasi yang lebih baru bisa disebut Kol Inf Alzaki, lulusan terbaik Akmil tahun 2004, dan menerima penghargaan yang sama ketika mengikuti pendidikan lanjutan di&nbsp; US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, yang setara dengan Seskoad. Alzaki baru saja dipromosikan sebagai Komandan Brigade TP/85, yang bermarkas di Kutai Barat (Kalimantan Timur). Pengangkatan Alzaki sebagai Komandan Brigade TP (Teritorial Pembangunan), adalah sebagai cara untuk mendorong performa satuan BTP (Bataliyon Teritoral Pembangunan), yang memang masih dalam fase pengembangan saat ini. Kemudian Penempatan Benrieyadin sebagai Komandan Brigade Infanteri 17 Kostrad, bisa disebut sebagai praktik penerapan meritokrasi dan kompetensi. Sejak satuan ini didirikan (20 Mei 1966), baru kali ini Brigade Infanteri 17 dipimpin oleh perwira yang bukan lulusan Akmil. Sementara di sisi lain ada nama Letkol Inf Teddy Indra Wijaya (Akmil 2011), yang kariernya demikian cepat, meski belum sempat mengikuti pendidikan Seskoad di Bandung. Dengan kata lain, sejatinya dari segi kompetensi, proses meritkorasi masih berjalan belum sistemik,&nbsp; dan butuh penjelasan langsung dari Panglima TNI. Minim penjelasan Salah satu problem krusial TNI saat ini adalah komunikasi kepada publik, terlebih bila dihubungkan dengan arus informasi digital yang sangat cepat, sehingga TNI juga harus beradaptasi. Secara kelembagaan memang ada posisi kepala pusat penerangan (Kapuspen) TNI, dan kepala dinas penerangan (Kadispen) pada masing-masing matra, namun publik juga paham, penjelasan dari pimpinan lembaga tersebut bersifat generik, yang sebenarnya publik juga sudah paham tanpa perlu ada konferensi pers sekalipun. Ada beberapa program skala besar, seperti penambahan jumlah Kodam dan pembentukan BTP secara masif, idealnya langsung dijelaskan oleh Panglima TNI atau (setidaknya) KSAD. Dalam program skala besar, yang itu berarti akan menyerap sejumlah dana yang besar pula, narasi yang acapkali dimunculkan adalah, program itu berdasar arahan Presiden Prabowo (selaku Panglima Tertinggi TNI). Mungkin ilustrasi di bawah ini bisa sedikit menjelaskan. Saat menyaksikan upacara pelantikan perwira remaja lulusan Akademi TNI dan Akpol,&nbsp; pertengahan tahun lalu di Istana Merdeka, ada sesuatu yang tidak biasa, karena ada 8 perwira yang memperoleh Adi Makayasa (lulusan terbaik), sementara biasanya 4 perwira. Rupanya untuk pelantikan tahun 2025 ini, mengulang apa yang pernah terjadi pada tahun 1988, yaitu adanya dua generasi yang dilantik secara bersamaan, hingga dikenal istilah Akmil 1988A dan Akmil 1988B. Jadi sekarang ini, sebut saja untuk Akmil, akan ada Akmil 2025A dan Akmil 2025B. Itu sebabnya ada 8 perwira yang memperoleh Adi Makayasa, jadi masing-masing ada 2 perwira dari Akmil, AAL, AAU dan Akpol. Dari peristiwa tersebut, publik menjadi paham, bahwa tahun ini adalah transisi sistem pendidikan di Akmil (dan akademi matra yang lain), dari yang sebelumnya 4 tahun menjadi 3 tahun. Persoalannya adalah, pergantian sistem atau durasi pendidikan ini minim sosialisasi. Semuanya terkesan tiba-tiba dan instan. Dipersingkatnya durasi pendidikan, tentu berdampak pada kualitas dan kompetensi perwira remaja yang baru lulus. Bila sebelumnya, dalam durasi 4 tahun, seorang lulusan Akmil dianggap setara sarjana (S-1 kalau di Indonesia, atau BA secara internasional), sementara kalau durasi hanya 3 tahun, tentu klaim setara sarjana tidak lagi berlaku, dan menjadi hanya setara lulusan program diploma. Pada akhirnya publik paham juga, durasi pendidikan ini dipersingkat, karena ada kebutuhan perwira dalam jumlah banyak, untuk segera mengerjakan tugas di pelbagai sektor, dalam hal ini mengisi slot perwira di BTP, ketika TNI juga bergerak dalam urusan ketahanan pangan dan urusan lainnya yang berkaitan dengan instruksi negara. Perubahan kebijakan seperti ini, termasuk promosi pada jabatan strategis bagi Kol Inf Benrieyadin dan Letkol Teddy, idealnya ada sosialisasi ke publik, bukan soal karena asumsi bahwa tentara digaji dari (pajak) rakyat, namun lebih pada soal citra dan transparansi. Hari-hari ini, niat TNI untuk kembali menguasai pelbagai sektor sangat terlihat, sehingga TNI perlu bersikap persuasif dan berusaha menarik simpati publik. Dalam pergantian sistem ini, terlihat pimpinan TNI, sebut saja Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, tampak sekali tidak transparan dan minim sosialisasi, ketika sudah memasuki era keterbukaan informasi seperti sekarang. Dalam penambahan jumlah Kodam misalnya, tentu pihak TNI AD memiliki konsep sendiri, hanya mungkin tidak tersampaikan ke publik. Dalam pandangan publik awam, bisa jadi akan muncul kesan TNI AD sekadar mengikuti jejak Polri, yang membentuk Polda pada setiap provinsi. Pandangan seperti ini sudah pasti ditolak pihak TNI, mengingat TNI sangat alergi bila dianggap programnya terinspirasi Polri, itu sebabnya perlu klarifikasi ke publik. Adalah Generasi Z dan Alpha yang perlu dirangkul TNI dalam konteks sosialisasi program, mengingat jumlah kelompok usia ini sangat besar, dan yang lebih penting, mereka adalah generasi yang melek digital dan cerdas. Perwira TNI (termasuk Polri) yang baru lulus tahun-tahun ini, adalah juga dari Generasi Z, dan sebagian kecil Generasi Alpha. Lapisan ini adalah kelompok strategis, karena akan mengelola Indonesia pada satu atau dua dekade mendatang. Sehingga kejelasan informasi dari pihak TNI terhadap dua generasi tersebut, menjadi sesuatu yang prinsipil, guna menghindari kesalahpahaman. &nbsp; *) Dimas Bagus Arya Saputra,&nbsp;Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) &nbsp; &nbsp;

Konteks meritokrasi yang ditekankan oleh Sjafrie adalah prestasi lapangan yang diapresisasi dan tidak melihat latar belakang pendidikan.

Prinsip Meritokrasi dan Kompetensi Promosi Jabatan di TNI

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/Gambar-Mahfud-MD-selaku-Cawapres-dari-nomor-urut-tiga-antaranewscom-2975213091.jpg" alt="Mahfud MD. (antaranews.com) " /> JawaPos.com&nbsp;- Mantan Menko Polhukam Mahfud MD dipastikan masuk kedalam Komite Reformasi Kepolisian bentukan Presiden Prabowo Subianto. Melalui kanal youtube miliknya, Mahfud menegaskan bahwa reformasi kepolisian tidak perlu membongkar habis institusi Polri. Menurutnya, persoalan terbesar justru terletak pada kultur di tubuh kepolisian yang dianggap menyimpang dari prinsip pengabdian. Mahfud menyatakan, dirinya tidak setuju dengan pandangan yang menginginkan Polri dibongkar total. "Itu namanya reformasi. Saya tidak setuju dengan pandangan, misalnya harus dibongkar total," ujar Mahfud. Mahfud menilai, secara struktural dan instrumental, Polri sebenarnya sudah memiliki sistem yang baik. Namun, Mahfud menekankan bahwa permasalahan ada pada kultur di tubuh Polri. "Masalahnya kultural ini. Polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Prinsipnya sudah ada. Aturannya sudah ada. Tapi kulturnya kok buruk. Kesan orang, kalau polisi itu memeras, kemudian membeking ini," ungkapnya. <h2>Meritokrasi Hilang, Jabatan Berdasarkan Kedekatan</h2> Mahfud juga menyinggung hilangnya sistem meritokrasi di Polri. Menurutnya, banyak perwira yang berprestasi sulit naik jabatan karena faktor kedekatan dengan pimpinan atau bahkan praktik bayar-membayar. Ia mencontohkan pengalaman sahabatnya, Kombes Aries Sandi, yang kesulitan masuk pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) meski punya kinerja baik. "Untuk bisa naik ke bintang 1 itu kan ada pendidikannya sendiri. Berkali-kali daftar ditolak," kata Mahfud. Mahfud juga menyoroti kasus-kasus kembalinya anggota Polri yang pernah bermasalah. Salah satunya ialah hendak dimasukkannya kembali mantan terpidana suap Raden Brotoseno ke tubuh Polri.&nbsp; Ia juga menyebut adanya kasus anggota yang dipecat karena narkoba atau pemerasan, tetapi kemudian kembali masuk ke struktur Polri dengan berbagai alasan hukum. "Begitu lepas dari penjara. Mau diangkat lagi. Pakai aturan ini, pasal sekian, pasal sekian memungkinkan karena dia belum pernah dipecat. Saya berteriak waktu itu saya Menkopolhukam, masih powerful," ungkapnya. <h2> Cerita Dibalik Bergabungnya Mahfud di Komite Reformasi Kepolisian</h2> Mahfud MD membeberkan cerita dibalik bergabungnya ia dalam Komite Reformasi Kepolisian. Melalui kanal YouTube miliknya @Mahfud MD Official, Mahfud menceritakan, Presiden Prabowo Subianto mengutus Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk membujuknya bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian. Langkah ini jadi sinyal kuat keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong perubahan besar di tubuh Polri. Dalam pertemuan itu, Teddy menanyakan langsung kesesiaan Mahfud untuk bergabung dengan tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo. "Nah, disitulah kami diskusi banyak, tetapi yang ingin saya pastikan dari diskusi yang itu, saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri," ujar Mahfud dikutip JawaPos.com, Rabu (24/9). Meski telah menyatakan bersedia, Mahfud belum mengungkapkan posisi apa yang akan diembannya. "Ya nanti kita lihat pada posisi apa, tetapi saya punya beberapa catatan penting kalau mau reformasi Polri sungguh-sungguh," ungkapnya.

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bergabung dalam Komite Reformasi Kepolisian, soroti kultur dan meritokrasi di Polri.

Soal Reformasi Polri, Mahfud MD: Meritokrasi Hilang, Jabatan Berdasarkan Kedekatan dan Kultur Yang Buruk

<div> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/31/20241231_163858-2436007088.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuliskan harapannya untuk Jakarta di masa depan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/12). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" /> </div> <div>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan nama Ahok menyampaikan harapannya untuk Jakarta di masa depan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Harapannya itu ia tulis dalam sebuah kain putih dalam kegiatan Bentang Harapan JakASA di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (31/12).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015477995/penting-bagi-kamu-yang-ingin-jadi-content-creator-jika-ingin-lebih-populer-di-media-sosial-tinggalkan-7-perilaku-ini">Penting Bagi Kamu yang Ingin Jadi Content Creator, Jika Ingin Lebih Populer di Media Sosial, Tinggalkan 7 Perilaku Ini</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Berikut harapan yang dituliskan Ahok :</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Jakarta memiliki pejabat-pejabat yang suka memenuhi tuntutan keadilan sosial warganya. Serta Jakarta yang memenuhi persyaratan yang standar dunia menjadi kota megapolitan dunia"</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015477981/ramalan-harian-12-zodiak-kamis-2-januari-2025-prediksi-finansial-cinta-karier-dan-kesehatan">Ramalan Harian 12 Zodiak Kamis, 2 Januari 2025: Prediksi Finansial, Cinta, Karier dan Kesehatan</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Ahok pun menjelaskan, untuk membuat Jakarta semakin maju ke depan diperlukan pejabat yang bisa memenuhi tuntutan keadilan sosial seluruh warganya. Keadilan sosial warga pun harus diikuti sesuai dengan perkembangan zaman.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Zaman berubah kan tuntutan zaman, kita butuh pejabat yang suka memenuhi tuntutan keadilan sosial (warganya)," ujar Ahok.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015477977/dukung-stabilitas-perayaan-tahun-baru-teknologi-penyemaian-awan-jadi-andalan-jatim-atasi-cuaca-ekstrem">Dukung Stabilitas Perayaan Tahun Baru, Teknologi Penyemaian Awan Jadi Andalan Jatim Atasi Cuaca Ekstrem</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain itu, Ahok berharap Jakarta dapat memenuhi syarat standar sebagai kota megapolitan dunia. Menurut Ahok, dua hal itu dapat terwujud jika masyarakat cerdas dalam memilih Gubernur sesuai dengan meritokrasi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Bisa aja (terwujud) kalau rakyatnya cerdas, pilih berdasarkan meritokrasi," tegas Ahok.</div>

Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan nama Ahok menyampaikan harapannya untuk Jakarta di masa depan.

Dua Harapan Ahok Untuk Jakarta ke Depan, Ahok : Bisa Terwujud Asal Warga Cerdas Memilih Berdasarkan Meritokrasi

&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/IMG-20231214-WA0010-3034878473.jpg" alt="Demo mahasiswa tolak politik dinasti." /> JawaPos.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan, menilai keberadaan &lsquo;orang dalam&rsquo; dalam sistem politik dan kehidupan bernegara ibarat benalu. &lsquo;Orang dalam&rsquo; atau biasa disingkat akan mematikan meritokrasi dengan tidak memberikan kesamaan dan kesetaraan. &ldquo;Orang dalam itu benalu yang bisa membunuh meritokrasi. Meritokrasi tidak mengenal orang dalam atau orang luar. Ia tegak lurus dengan menempatkan kapasitas, kualitas, kapabilitas, dan integritas sebagai standar baku untuk terbangunnya sistem dalam beragam ranahnya, terlebih dalam sistem demokrasi,&rdquo; tegas Bakir di Jakarta, Kamis (14/12). &ldquo;Meritokrasi tegak apabila demokrasi betul-betul menempatkan equality sebagai pijakannya. Orang dalam menyebabkan equality mati,&rdquo; tambahnya. Selain itu, salah satu dampak buruk dari kuatnya &lsquo;orang dalam&rsquo; dalam sistem politik adalah maraknya kasus korupsi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013476451/tak-puas-dengan-jawaban-prabowo-soal-putusan-mkmk-anies-ordal-itu-menyebalkan">Tak Puas dengan Jawaban Prabowo Soal Putusan MKMK, Anies: Ordal Itu Menyebalkan</a> &ldquo;Karena orang dalam itu bentuk deviasi dari sistem yang seharusnya, sebagaimana korupsi bentuk penyimpangan dari mekanisme yang seharusnya. Mereka adalah sisi gelap birokrasi,&rdquo; jelas Kahfi. Peneliti Perludem Kahfi Adlan Hafiz menilai nepotisme dan keberadaan &lsquo;orang dalam&rsquo; akan mengganggu demokrasi. &ldquo;Tentu dalam demokrasi semua memiliki kesempatan yang setara. Ini tentu harus jadi nilai yang dipegang tiap pejabat publik sebagai "forbearance" atau penahan nafsu dalam menjaga demokrasi. Termasuk juga nepotisme dan fenomena ordal,&rdquo; terang Kahfi. Menurutnya, kendati tidak ada peraturan rigid, jelas soal orang dalam, nilai demokrasi harus tetap dipegang teguh, terutama memegang semangat meritokrasi. Keberadaan ordal juga menjadi rintangan dalam upaya pemberantasan korupsi. &ldquo;Bila ada nepotisme dalam rekrutmen politik, apalagi sampai memperalat hukum, maka muncul tindakan favoritisme yg berujun pada tindakan nepotis. Ini juga akan jd rintangan bagi upaya pemberantasan korupsi. Sebab, tindakan korupsi mengikut dengannya juga kolusi dan nepotisme. Ini juga jadi alasan utama mengapa reformasi menghendaki hilangnya KKN,&rdquo; ungkapnya. Ordal menjadi topik pembahasan panas dalam debat calon presiden. Yakni terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia capres-cawapres yang menjadi jalan mulus bagi Gibran Rakabuming anak Presiden Jokowi maju sebagai cawapres. Hal ini disebut sebagai fenomena ordal (orang dalam) dan hilangnya meritokrasi. Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Praswad Nugraha mengatakan praktek orang dalam sudah menjadi rahasia umum dan merusak demokrasi. "Ini faktor utama yang merusak demokrasi dan penegakan hukum, mereka kerap kali menjadi negosiator dalam tawar menawar komoditi yang bernama kewenangan dan kekuasaan,&rdquo; ujar Praswad, Kamis (14/12).&nbsp; Hal ini diperburuk dengan melemahnya lembaga pengawas hukum, HAM dan anti korupsi yaitu KPK. Seperti diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri ditangkap karena dugaan pemerasan.&nbsp; Praswad juga menilai, KPK harus diperkuat kembali. Presiden bisa mengeluarkan&nbsp; Perppu UU KPK agar kembali ke UU 30 Tahun 2002. Sehingga KPK bisa menjadi lembaga penegak hukum yang independen kembali.&nbsp; Kemudian bahasan Hukum dan Ham, serta pemberantasan korupsi hanya dianggap materi debat semata. &ldquo;Saat kampanye, isu pemberantasan&nbsp; korupsi dan penguatan KPK hanya menjadi barang dagangan dan pemanis pencitraan dari para kandidat,&rdquo; jelas Praswad.&nbsp; Namun dia masih berharap para paslon memiliki komitmen yang kuat untuk pemberantasan korupsi.&nbsp; &ldquo;Semoga pemilu 2024 ini kita benar-benar bisa menghasilkan kandidat yang benar-benar komit dalam pemberantasan korupsi,&rdquo; pungkas Praswad.

Orang dalam itu benalu yang bisa membunuh meritokrasi. Meritokrasi tidak mengenal orang dalam atau orang luar. Ini sangat membahayakan.

Kalangan Pakar Ingatkan Ulah Ordal yang Mematikan Meritokrasi dan Mendegradasi Demokrasi

meritokrasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#meritokrasi

Berita Terkini

Prinsip Meritokrasi dan Kompetensi Promosi Jabatan di TNI

Soal Reformasi Polri, Mahfud MD: Meritokrasi Hilang, Jabatan Berdasarkan Kedekatan dan Kultur Yang Buruk

Dua Harapan Ahok Untuk Jakarta ke Depan, Ahok : Bisa Terwujud Asal Warga Cerdas Memilih Berdasarkan Meritokrasi

Kalangan Pakar Ingatkan Ulah Ordal yang Mematikan Meritokrasi dan Mendegradasi Demokrasi

Download Aplikasi JawaPos.com