<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/di-persidangan-merry-purba-menangis-ingat-suaminya-yang-telah-tiada_m_.jpg" alt="Hakim ad hoc Merry Purba menangis saat duduk dikursi terdakwa Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (21/2)." width="100%">
<figcaption>Hakim ad hoc Merry Purba menangis saat duduk dikursi terdakwa Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (21/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim ad hoc Merry Purba menangis saat duduk di kursi terdakwa Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta. Merry menangis lantaran suaminya bernama Sitorus, belum lama ini meninggal dunia.  Tangis Merry pecah karena mengingat mendiang suaminya. Merry mengaku siap menghadapi jalannya persidangan meski masih dalam dirundung duka.  "Sebelumnya kami tanyakan terlebih dahulu, Saudara terdakwa sehat?" tanya Ketua Majelis Hakim Syaifudin Zuhri di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/2).  "Terus terang, Yang Mulia. (suami) Telah hilang. Memohon kepada Tuhan supaya aku dikuatkan menjalani proses ini, dan aku jalani enggak apa-apa," jawab Merry.  Hakim Saifudin kemudian menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya suami Merry. Dia mendoakan agar Merry diberikan keikhlasan dan ketabahan.  "Kita hanya bisa mendoakan menurut agama dengan keyakinan masing-masing. Kami harap Ibu bisa menerimanya dengan ikhlas sabar dan tabah," ujar Hakim Saifudin.  "Terima kasih, Yang Mulia," ucap Merry.  Diketahui, suami Merry, Sitorus, meninggal dunia pada Jumat (15/2). Merry dikabarkan sempat syok usai mendengar kabar itu.  Dalam perkara ini, Merry Purba didakwa menerima suap senilai SGD 150 ribu dari pengusaha Tamin Sukardi. Fulus itu diterima Merry lewat perantara Helpandi.  Suap tersebut bertujuan agar Merry dan anggota hakim, Sontan, memutus Tamin Sukardi tidak terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Medan. Kala itu, Tamin terjerat kasus korupsi terkait pengalihan tanah negara milik PT Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa di Pasar IV Desa Helvetia, Deli Serdang, Sumatera Utara.  Merry didakwa melanggar Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Di Persidangan, Merry Purba Menangis Ingat Suaminya yang Telah Tiada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-ketua-pengadilan-medan-ingatkan-anak-buah-tamin-dari-pantauan-kpk_m_-scaled.jpg" alt="Sejumlah saksi dalam sidang lanjutan kasus suap ke hakim PN Medan dengan terdakwa Tamin Sukardi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (17/1)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dalam sidang lanjutan kasus suap ke hakim PN Medan dengan terdakwa Tamin Sukardi di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (17/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Marsudin Nainggolan mengaku pernah mengatakan ke Hadi Setiawan selaku orang kepercayaan Tamin Sukardi yang menyuap hakim PN Medan. Dia menyebut untuk berhati-hati dari pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam persidangan, Marsudin mengaku dimintai tolong untuk membantu perkara pengusaha Tamin. Untuk memuluskan rencana, dia melakukan pertemuan dengan Hadi di Hotel JW Marriott Medan pada 25 Agustus 2018. "Jadi dia cerita, cerita setengah ngomel. Dia bilang 'teman saya itu Pak, dia itu dituntut hukuman padahal dia itu hanya sebagai kuasa menerima hasil penjualan tanah'. Jadi, dia nggak meminta sesuatu spesifik tapi seperti ngomel, kecewa lagi, terus saya bilang itu kewenangan majelis, gimana fakta menurut majelislah," kata Marsudin di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (17/1). Mendengar pernyataan Hadi, Marsudin kemudian memintanya untuk berhati-hati. Marsudin mengaku mendengar informasi dirinya dalam pantauan KPK. "Apakah Saudara beri pesan ke Hadi?" tanya jaksa. "Saya bilang, 'Pak hati-hati Pak, ini dipantau KPK.' Dia bilang saya kan nggak ada transaksi apa-apa, lalu saya bilang baguslah, dia bilang hanya membantu teman bisnis," jawab Marsudin. Dalam perkara ini, Tamin didakwa memberikan suap sebesar SGD 280 ribu atau sekitar Rp 2,9 miliar kepada hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba. Uang tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi putusan Tamin. Sedangkan Hadi didakwa jaksa membantu Tamin memberikan suap ke hakim PN Medan Merry Purba dan panitera pengganti Helpandi sebesar SGD 280 ribu untuk dibagikan ke Merry SGD 150 ribu. Sedangkan sisanya, SGD 130 ribu, disebut jaksa akan diserahkan kepada Sontan.

Eks Ketua Pengadilan Medan Ingatkan Anak Buah Tamin dari Pantauan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-hakim-ad-hoc-pn-medan-didakwa-terima-suap-sgd-150-ribu_m_.jpg" alt="Mantan Hakim Ad Hoc PN Medan Merry Purba menjalani sidang pembacaan surat dakwaan oleh jaksa KPK di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (14/1)." width="100%">
<figcaption>Mantan Hakim Ad Hoc PN Medan Merry Purba menjalani sidang pembacaan surat dakwaan oleh jaksa KPK di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (14/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Hakim Ad Hoc Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Merry Purba didakwa menerima suap SGD 150.000 dari pengusaha Tamin Sukardi. Uang suap tersebut diterima Merry untuk mengurus kasus yang melibatkan Tamin. "Menerima hadiah berupa uang SGD 150.000 yang diterima melalui Helpandi untuk kepentingan terdakwa Merry Purba," kata Jaksa Tri Mulyono saat membacakan surat dakwaan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (14/1). Dalam surat dakwaan disebutkan, Tamin selaku pemilik PT Erni Putra Terari menyiapkan uang senilai SGD 280.000. Sebagian dari uang tersebut diperuntukan hakim Ad Hoc anggota I, Sontan Merauke. Terjadinya praktik suap, berawal ketika Tamin tengah terbelit perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Medan. Tamin menjadi terdakwa atas kasus pengalihan tanah negara milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektar di pasar IV Desa Helvetia, Labuhan Deli Serdang. Melalui panitera pengganti Helpandi, Tamin mencoba agar majelis hakim dapat membebaskan Tamin dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Keinginan Tamin itu disampaikan Helpandi ke majelis hakim yang terdiri dari Wahyu Prasetyo sebagai Ketua, Sontan Merauke hakim anggota Ad Hoc I, dan Merry Purba hakim anggota Ad Hoc II. Menanggapi pernyataan Helpandi, Merry mengatakan agar pihak Tamin peka atas usaha hakim. Sebab selain melobi agar terbebas dari jerat hukum, Tamin kerap kali bolak-balik meminta izin berobat kepada majelis hakim. Permintaan izin itu disetujui. Kemudian Helpandi menangkap maksud pernyataan Merry adalah permintaan uang. Ia meneruskan pernyataan Merry yakni permintaan uang ke pihak Tamin yang diwakili Hadi Setiawan untuk menyanggupi permintaan tersebut. Pada 25 Agustus, Helpandi menyampaikan kepada Merry bahwa uang sudah diterima. Merry kemudian mengarahkan Helpandi bertemu pada satu tempat sebagai tindaklanjutnya. Pada hari yang sama, Helpandi tiba di lokasi, kemudian melihat mobil milik Merry. Sesuai perjanjian awal, uang yang dibungkus amplop cokelat langsung diberikan kepada pria yang membawa mobil Merry. Dua hari setelah proses transaksi, sidang vonis Tamin digelar. Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 132 miliar. Namun dalam putusan tersebut, Merry satu-satunya hakim yang dissenting opinion, atau perbedaan pendapat. Merry menilai dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti dengan alasan sudah ada putusan perdata pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan 65 warga terkait kepemilikan tanah bekas SHGU PTPN seluas 106 hektar serta penghapusbukuan aset. Atas perbuatannya, Merry didakwa melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mantan Hakim Ad Hoc PN Medan Didakwa Terima Suap SGD 150 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-hakim-medan-kpk-panggil-wahyu-prasetyo-wibowo_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo untuk yang kedua kali. Pemanggilan terhadap Wahyu berkaitan dengan dugaan suap hakim adhoc tindak pidana korupsi (tipikor) yang membelit hakim adhoc (nonaktif) Merry Purba. Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut Wahyu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hadi Setiawan. "Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka HS (Hadi Setiawan)," ujarnya pada awak media, Kamis (27/9). Selain Wahyu Prasetyo, KPK juga memanggil dua saksi lainnya yakni Panitera Muda Tipikor Medan Ahmad Riyadh dan seorang ibu rumah tangga RR Yunita Mayasari. Keduanya juga akan bersaksi untuk Hadi Setiawan. Sekadar informasi, Wahyu Prasetyo Wibowo sempat diamankan oleh tim lembaga antirasuah ini. Namun, yang bersangkutan dibebaskan lantaran tidak cukup bukti. Sedangkan, Hadi yang merupakan orang kepercayaan Tamin Sukardi beberapa waktu lalu sudah menyerahkan diri ke KPK. Sebab, saat OTT Medan terjadi, tim lapangan KPK belum mengamankannya karena tak ada di lokasi. Sebagai informasi, dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan empat orang dari delapan orang yang diamankan di Medan, Sumatera Utara. Keempat orang tersebut adalah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Helpandi dan Hakim Adhoc Tipikor pada PN Medan Merry Purba. Sementara sebagai pihak pemberi adalah swasta yang tengah berkasus di PN Tipikor Medan Tamin Sukardi dan orang kepercayaan Tamin yaitu Hadi Setiawan. Pemberian suap kepada Merry Purba diduga terkait dengan putusan perkara tipikor nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Total pemberian diduga senilai SGD280 ribu yang ditemukan di tangan Helpandi sebesar SGD130 ribu dan SGD150 ribu sudah diterima oleh Merry Purba. Merry dan Helpandi diduga sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan, Tamin dan Hadi diduga sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus Suap Hakim Medan, KPK Panggil Wahyu Prasetyo Wibowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-kata-sandi-yang-dipakai-hakim-medan-yang-di-ott-kpk_m_.jpg" alt="Hakim PN Medan Merry Purba dengan rompi tahanan menuju mobil tahanan usai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/8)." width="100%">
<figcaption>Hakim PN Medan Merry Purba dengan rompi tahanan menuju mobil tahanan usai diperiksa di kantor KPK, Jakarta, Rabu (29/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua tersangka yang ditetapkan KPK menambah sederet aparat penegak hukum dari jajaran peradilan berurusan dengan lembaga superbodi tersebut. Terbaru hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba dan panitera pengganti Elpandi sebagai tersangka kemarin (29/8). Keduanya diduga menerima suap SGD 280 ribu atau setara Rp 3,01 miliar. Sebelum mereka, pada Maret lalu KPK juga menetapkan seorang hakim dan panitera pengganti sebagai tersangka korupsi. Yakni, hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan panitera pengganti Tuti Atika. Itu berarti tahun ini sudah dua hakim dan dua panitera pengganti yang mendekam di rumah tahanan negara (rutan) cabang KPK. Di PN Tangerang, KPK membongkar indikasi suap untuk putusan perkara perdata. Sedangkan di PN Medan, hakim ad hoc dan panitera pengganti diduga menerima uang sogok terkait putusan perkara korupsi. Suap sebesar SGD 280 ribu itu diberikan bertahap. Pertama, SGD 150 ribu. Sisanya, SGD 130 ribu (bukan SGD 13 ribu seperti tertulis di berita sebelumnya), diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT). Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, dalam OTT itu sejatinya juga diamankan Ketua PN Medan Marsudin Nainggolan, Wakil Ketua PN Wahyu Prasetyo Wibowo, hakim Sontan Merauke Sinaga, dan panitera pengganti Oloan Sirait. Namun, empat aparatur itu dilepas karena tidak cukup bukti. "Sampai 1 x 24 jam itu, kami belum menemukan alat bukti yang cukup kuat," ujarnya. Agus mengungkapkan, Merry dan Elpandi diduga menerima suap dari Tamin Sukardi, pengusaha kondang di Medan yang menjadi terdakwa. Uang itu ditengarai diberikan untuk memengaruhi putusan kasus tipikor 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn yang disidangkan Merry sebagai hakim ad hoc dan dua hakim lain, yakni Wahyu Prasetyo Prabowo (ketua majelis hakim) dan Sontan (hakim anggota). "Hakim MP (Merry Purba, Red) menyatakan dissenting opinion dalam vonis tersebut (Tamin Sukardi)," ungkap Agus di gedung KPK. Uang untuk Merry diberikan melalui orang kepercayaan Tamin, Hadi Setiawan, yang kini masih berkeliaran bebas meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "KPK mengingatkan HS (Hadi) segera menyerahkan diri," tegas Agus. Yang menarik, dalam suap di lingkungan peradilan tersebut, ada sandi dan kode yang diduga digunakan kedua pihak untuk mengaburkan transaksi korupsi. Sementara ini, kode yang teridentifikasi adalah "pohon" yang artinya uang dan "ratu kecantikan" sebagai kata ganti nama hakim. Kode dan sandi lain masih dipelajari hingga kemarin. KPK menjerat hakim ad hoc dan panitera dengan pasal 12 huruf c atau pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk Tamin dan stafnya yang belum tertangkap hingga tadi malam, KPK menjeratnya dengan pasal 6 ayat (1) huruf a atau pasal 5 (1) a atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Setelah diperiksa kemarin, Merry yang tampak lelah membantah sangkaan KPK terhadap dirinya. Hakim yang kini ditahan di rutan cabang KPK di gedung penunjang itu mengaku tidak pernah menerima uang sebagaimana disangkakan KPK. Dia pun menyebut alasan dissenting opinion murni dari dirinya sendiri, bukan karena suap. "Saya nggak pernah menerima uang. Saya nggak tahu, makanya saya bingung. Sampai sekarang saya bingung," ujarnya saat keluar dari gedung KPK petang kemarin. Tamin dan Elpandi tidak berbicara sepatah kata pun ketika masuk kendaraan tahanan KPK. Mereka memilih bungkam ketika melintasi kerumunan awak media yang menghadang di lobi gedung 16 lantai tersebut. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menyatakan, instansinya mengirim tim badan pengawas (bawas) ke Medan guna mencari tahu lebih lanjut implementasi pembinaan dan pengawasan hakim di sana. "Dipimpin kepala tim bawas langsung berangkat ke Medan untuk melakukan klarifikasi," ungkap dia. Itu penting lantaran sanksi berjenjang yang berlaku di lembaga peradilan harus dibuktikan sebelum diterapkan.

Dua Kata Sandi yang Dipakai Hakim Medan yang Di-OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-tahan-tamin-sukardi-dan-panitera-pn-medan_m_.jpg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, Tamin Sukardi dan Helpandi akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Rabu (29/8)." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, Tamin Sukardi dan Helpandi akan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Rabu (29/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tersangka Tamin Sukardi usai pemeriksaan hari ini, Rabu (29/8). Dia ditahan dalam kasus dugaan suap terhadap hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Tamin terlihat sudah mengenakan rompi warna oranye saat meninggalkan gedung KPK dan memasuki mobil tahanan. Dia memilih bungkam dan sesekali mengacungkan jempol saat ditanya perihal uang suap yang diberikannya kepada Merry Purba. Tamin juga sesekali berusaha menutupi wajahnya guna menghindari bidikan awak media. Selain Tamin, KPK juga menahan panitera pengganti PN Medan, Helpandi. Senada dengan Tamin, Helpandi memilih bungkam saat hendak memasuki mobil tahanan. "Kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan cabang KPK di Pomdan Jaya Guntur," kata&nbsp;Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Sebagai informasi, dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan empat orang dari delapan orang yang diamankan di Medan, Sumatera Utara. Mereka antara lain, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Helpandi dan Hakim Adhoc Tipikor pada PN Medan Merry Purba. Sementara sebagai pihak pemberi adalah swasta yang tengah berkasus di PN Tipikor Medan Tamin Sukardi dan orang kepercayaan Tamin yaitu Hadi Setiawan. Pemberian suap kepada Merry Purba diduga terkait dengan putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi.

KPK Tahan Tamin Sukardi dan Panitera PN Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-lepas-wakil-ketua-pn-medan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. KPK melepas Wahyu Prasetyo Wibowo, Wakil Ketua PN Medan, Rabu (29/8)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. KPK melepas Wahyu Prasetyo Wibowo, Wakil Ketua PN Medan, Rabu (29/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melepas Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, usai pemeriksaan siang ini, Rabu (29/8). Wahyu adalah salah seorang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di PN Medan beberapa waktu lalu. Sebelum meninggalkan gedung lembaga antirasuah, Wahyu sempat memberikan keterangan kepada media. Dia mengaku tidak tahu-menahu perihal adanya dugaan korupsi suap di PN Medan. "Saya nggak tahu-menahu. Nggak ada (setahu saya)," katanya. Sementara itu, terkait vonis yang dijatuhkan kepada Tamin Sukardi yang lebih renah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, Wahyu memastikan hal itu murni pertimbangan majelis hakim. Menurut Wahyu, hanya Merry Purba yang saat itu memberikan&nbsp;dissenting opinion (pendapat berbeda). "Ya (vonis lebih rendah) itu pertimbangan majelis," tukasnya. Wahyu sendiri dikenal sebagai ketua majelis hakim yang memvonis Meliana (sebelumnya disebut Meiliana) 18 tahun bui karena mengeluhkan suara azan. Namun perkara tersebut, tidak ada sangkut pautnya dengan OTT KPK.

KPK Lepas Wakil Ketua PN Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-tersangka-tunjangan-untuk-hakim-merry-dihentikan-sementara-waktu_m_.jpg" alt="Merry Purba membantah menerima uang suap SGD 150.000, Rabu (29/8)." width="100%">
<figcaption>Merry Purba membantah menerima uang suap SGD 150.000, Rabu (29/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap hakim di PN Tipikor Medan, Hakim Adhoc PN Tipikor Medan Merry Purba dinonaktifkan dari jabatannya. "Untuk Hakim Adhoc Merry Purba itu kami berhentikan sementara dulu, karena sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tunjangan-tunjangannya tidak dibayar. Hanya gaji pokoknya sampai ada putusan yang tetap, langsung diberhentikan," ungkap Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Nonyudisial Sunarto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (29/8). Tak hanya terhadap Merry, pemberhentian sementara itu juga dilakukan terhadap Helpandi yang merupakan panitera pengganti PN Medan. Pasalnya, dalam kasus itu, dia juga ditetapkan sebagai pihak penerima suap. Sunarto juga menjelaskan, sebenarnya Mahkamah Agung (MA) sudah menurunkan tim dari badan pengawasan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada para pimpinan pengadilan yang nakal dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, dia juga menyebut bahwa hakim dan panitera yang terjerat kasus suap dan kini tengah diproses KPK tak bisa langsung dicopot dari jabatannya begitu saja. Sebabnya, sudah ada pembinaan dan pengawasan. Meski begitu, Sunarto menyayangkan karena meski ada pengawasan, namun tetap saja ada hakim yang nakal hingga akhirnya terjerat kasus hukum. "Bagaimana lagi? Ini masalah karakter. Karakter yang kalau menurut saya dari pendekatan spiritual, kalau belum dapat hidayah Tuhan itu susah untuk berubah," ungkap Sunarto. "MA menggunakan prinsip tidak ada toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran. Kadang kami ngomong agak keras terpaksa, kami harus selesaikan urusan-urusan begini. Jangan sampai menjadi parasit dalam tubuh badan peradilan," tutupnya.

Jadi Tersangka, Tunjangan untuk Hakim Merry Dihentikan Sementara Waktu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bantah-terima-sgd-150-ribu-merry-saya-tak-mengerti-kenapa-ditahan_m_.jpg" alt="Merry Purba membantah menerima uang suap SGD 150.000, Rabu (29/8)." width="100%">
<figcaption>Merry Purba membantah menerima uang suap SGD 150.000, Rabu (29/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan suap hakim pengadilan hakim di PN Tipikor Medan, Merry Purba membantah menerima uang suap sebesar SGD 150.000. Saat hendak meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Merry terus menunduk dan sempat tak mau memberikan pernyataan. Hakim adhoc itu juga terlihat sudah mengenakan rompi oranye. Lantaran dicecar oleh awak media, akhirnya Merry buka suara. "Saya nggak pernah menerima uang. Saya kan nggak ngerti tuh, penerimaan uang saya nggak ngerti," kata Merry kepada wartawan sebelum naik mobil tahanan, Rabu (29/8) Selain itu, dia juga menyebut Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) perihal vonis terhadap Tamin Sukardi murni dari dirinya tanpa desakan siapapun. "Iya betul itu dari saya. (Keputusan) Saya sendiri, dari saya pribadi," ungkapnya. Merry mengaku tak habis pikir dirinya bisa ditersangkakan dalam kasus ini. "Justru itu saya bingung kenapa saya jadi seperti ini. Saya pokoknya tidak mengerti kenapa saya jadi ditahan begini. Memang sampai sekarang saya tidak tahu apa-apa," elaknya. Sebagai informasi, setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, selanjutnya Merry akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Klas 1 cabang Jakarta Timur cabang KPK di Kavling K4. "Ditahan 20 hari pertama di rutan belakang KPK K-4," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media. Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat dari delapan orang yang diamankan di Medan, Sumatera Utara. Keempat orang tersebut adalah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan Helpandi dan Hakim Adhoc Tipikor pada PN Medan Merry Purba. Sementara sebagai pihak pemberi adalah swasta yang tengah berkasus di PN Tipikor Medan, Tamin Sukardi dan orang kepercayaan Tamin yaitu Hadi Setiawan. Pemberian suap kepada Hakim Adhoc PN Medan Merry Purba diduga terkait dengan putusan perkara tindak pidana korupsi nomor perkara 33/pid.sus/TPK/2018/PN.Mdn dengan terdakwa Tamin Sukardi yang ditangani Pengadilan Tipikor pada PN Medan.

Bantah Terima SGD 150 Ribu, Merry: Saya Tak Mengerti Kenapa Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terungkap-sandi-suap-merry-pohon-dan-ratu-kecantikan_m_.jpg" alt="Tersangka Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan Merry Purba sehabis menjalankan pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/8)" width="100%">
<figcaption>Tersangka Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan Merry Purba sehabis menjalankan pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim ad hoc Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Merry diduga menerima suap guna mempengaruhi putusan dalam suatu perkara korupsi. Ketua KPK Agus Rahardjo memaparkan, dalam menjalankan aksinya Merry menggunakan dua sandi untuk menerima jatah suap sebesar SGD 280.000. "KPK mengidentifikasi penggunaan sandi dan kode dalam komunikasi dalam perkara ini seperti 'pohon' yang berarti uang dan kode untuk nama hakim seperti 'ratu kecantikan'" imbuhnya di kantornya, Rabu (29/8). Uang suap yang diterima Merry sebesar SGD 280.000 berasal dari pengusaha Tamin Sukardi. Uang tersebut diberikan Tamin dengan maksud meringankan vonis. Tamin sendiri memang sudah divonis pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia juga diwajibkan menyerahkan uang pengganti sebesar Rp 132 miliar. Vonis ini pun jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta kewajiban memberikan uang pengganti sebesar Rp 132 miliar. "Pemberian diduga untuk mempengaruhi putusan majelis hakim. Dalam pembicaraan ketahui ingin hukuman jauh lebih ringan. Di dalam komunikasi juga ada yang menjelaskan terhadap peran hakim MP. Jadi kaitan ke situ sudah ada sekali. Oleh karena itu uang ini untuk meringankan hasil putusan," jelasnya. Untuk diketahui, selain Merry, ada 3 tersangka lain yang dijerat KPK yaitu Helpandi selaku panitera pengganti PN Medan, Tamin Sukardi dari unsur swasta, dan Hadi Setiawan yang disebut sebagai orang kepercayaan Tamin. Merry dan Helpandi diduga sebagai penerima. Keduanya dijerat dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan, Tamin dan Hadi diduga sebagai pemberi. Mereka dijerat dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terungkap Sandi Suap Merry, 'Pohon' dan 'Ratu Kecantikan'

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#merry purba

Berita Terkini