<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/04/e-materai-3926742578.jpg" alt="ILUSTRASI Meterai elektronik. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Meterai elektronik. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 tersisa tinggal dua hari lagi, karena secara resmi akan ditutup pada Jumat, 6 September 2024, pukul 23.59 WIB. Namun, hingga kini situs pembelian dan pembubuhan e-meterai untuk dokumen CPNS 2024 milik Peruri masih mengalami gangguan alias error.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait itu, Head of Corporate Secretary Peruri, Adi Sunardi menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi ini. Pihaknya menyebut masih berupaya untuk memulihkan agar situs e-materai segera bisa diakses kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"PERURI menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang terjadi dalam proses pembelian dan pembubuhan meterai elektronik (e-meterai), khususnya dalam proses pendaftaran CASN 2024," kata Adi Sunardi dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, Rabu (4/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini kami sedang melakukan upaya terbaik untuk memulihkan kualitas layanan agar website meterai elektronik dapat berfungsi secara penuh kembali oleh seluruh pelamar CASN 2024," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, e-materai adalah materai elektronik senilai Rp 10.000 sebagai pengganti materai tempel. Ada sejumlah dokumen dalam persyaratan CPNS 2024 yang diwajibkan dibubuhi e-materai, seperti surat pernyataan dan surat lamaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, pelamar harus memastikan memilih dan membeli di website penjualan e-meterai yang sah. Bahkan, Peruri mengimbau pelamar CPNS untuk dapat membeli e-Meterai hanya pada platform reseller resmi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait itu, BUMN Perum Peruri dalam instagram resminya membagikan tiga cara mudah para pelamar CPNS 2024 untuk memastikan bahwa e-materai yang dipilih adalah asli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cara cek e-materai asli atau palsu</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. PDF Reader</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Buka Dokumen PDF kamu Menggunakan PDF Reader</div> <div dir="auto">- Klik dua kali pada e-Materai</div> <div dir="auto">- PIlih 'show signature properties'.</div> <div dir="auto">- Klik 'show signer's certificate'.</div> <div dir="auto">- Anda bisa mengecek validasi e-Meterai yang telah dibubuhkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Melalui Peruri Scanner</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Buka laman situs&nbsp;<a href="https://verification.peruri.co.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://verification.peruri.co.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1725541862865000&amp;usg=AOvVaw0-PzEJ27Eux2QIgl5MB1ur">https://verification.peruri.co.id/</a>&nbsp;</div> <div dir="auto">- Unggah file dokumen yang telah dibubuhi e-Meterai.</div> <div dir="auto">- Klik kotak captcha "I'm not a robot".</div> <div dir="auto">- Klik 'Upload PDF'</div> <div dir="auto">- Tunggu hingga proses verifikasi e-Meterai selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Melalui Website Kominfo</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Buka laman situs&nbsp;<a href="https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF&amp;source=gmail&amp;ust=1725541862865000&amp;usg=AOvVaw1o32HHrgkHpm_6YFNc7-4R">https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF</a>&nbsp;</div> <div dir="auto">- Klik 'Unggah PDF'</div> <div dir="auto">- Pilih dokumen yang telah dibubuhi e-Meterai.</div> <div dir="auto">- Klik 'Tampilkan' untuk mengecek validasi e-Meterai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ciri-ciri e-Meterai Asli</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <ul> <li>Terdapat gambar Garuda Pancasila.</li> <li>Terdapat tulisan 'Meterai Elektronik'.</li> <li>Terdapat angka nominal 10000 (tanpa titik) sebagai keterangan nilai bea meterai dan teks bertuliskan 'SEPULUH RIBU RUPIAH' (huruf kapital).</li> <li>Terdapat motif ornamen khas nusantara.</li> <li>Terdapat kode QR sebagai nomor unik yang berguna untuk mencegah pemalsuan e-meterai.</li> </ul> </div>

Hingga kini situs pembelian dan pembubuhan e-meterai untuk dokumen CPNS 2024 milik Peruri masih mengalami gangguan alias error.

E-Meterai Peruri jadi Dokumen CPNS 2024, Begini Cara Cek Meterai Elektronik Asli atau Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/image-7-1779758819.png" alt="e-Meterai (Foto : www.e-meterai.live)" width="100%">
<figcaption>e-Meterai (Foto : www.e-meterai.live)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi merilis meterai elektronik (e-meterai). Cara penggunaannya tentu berbeda dengan dokumen meterai tempel. Pembayaran bea meterai menggunakan meterai elektronik dilakukan dengan membubuhkan meterai elektronik pada dokumen yang terutang bea meterai melalui sistem meterai elektronik.&nbsp; Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021, pengertian meterai elektronik (e-Meterai) adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu. E-Meterai digunakan untuk dokumen elektronik.&nbsp; Adapun terkait biaya e-Meterai telah diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Pembelian e-Meterai dikenai tarif sebesar Rp 10.000 untuk nominal e-Meterai yang sama. Untuk menggunakan e-Meterai perlu melakukan pembelian e-Meterai terlebih dahulu melalui website resmi e-Meterai oleh Perum Peruri di alamat <a href="https://e-meterai.co.id/">https://e-meterai.co.id/</a>, atau bisa melalui distributor resmi.&nbsp; Berikut langkah-langkah penggunaan e-Meterai mulai dari proses registrasi akun, pembelian hingga pembubuhan e-Meterai pada dokumen elektronik:&nbsp; Langkah-langkah registrasi akun: <ul> <li>Buka website e-Meterai di https://e-meterai.co.id/</li> <li>Klik menu "DAFTAR" untuk melakukan pendaftaran akun</li> <li>Pilih jenis pengguna akun (Personal/Enterprise/Wholesale)</li> <li>Lakukan pengisian data diri dengan mengunggah KTP (maksimal 1 MB)</li> <li>Kemudian isi data diri secara lengkap beserta unggah dokumen terkait lainnya</li> <li>Masukan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS atau e-mail untuk proses validasi</li> <li>Jika verifikasi akun telah berhasil, maka proses registrasi selesai.&nbsp;</li> </ul> Langkah-langkah membeli e-Meterai:&nbsp; <ul> <li>Login akun yang telah dibuat di https://e-meterai.co.id/</li> <li>Klik menu "BELI E-METERAI"</li> <li>Masukan jumlah kuota e-Meterai yang hendak dibeli, lalu klik &ldquo;Bayar&rdquo;</li> <li>Lalu akan diarahkan ke halaman pembayaran untuk pilih metode pembayaran</li> <li>Bayar sesuai metode yang dipilih sampai muncul notifikasi "Pembayaran Sukses".&nbsp;</li> </ul> Langkah-langkah membubuhkan e-Meterai: <ul> <li>Login akun di website https://e-meterai.co.id/</li> <li>Pilih tahap "PEMBUBUHAN"</li> <li>Memasukkan detail informasi dokumen seperti tanggal, nomor dokumen, dan tipe dokumen</li> <li>Unggah dokumen yang hendak dibubuhkan dengan e-Meterai dalam format PDF</li> <li>Atur posisi e-Meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>Klik "Bubuhkan e-Meterai", kemudian klik "Yes"</li> <li>Masukan 6 digit PIN yang telah didaftarkan, lalu klik "Lanjutkan"</li> <li>Proses pembubuhan selesai. Unduh file PDF dari dokumen yang sudah terbubuhi e-meterai atau mengirim ke e-mail yang sudah terdaftarkan.</li> </ul>

Kementerian Keuangan resmi merilis meterai elektronik (e-meterai). Cara penggunaannya tentu berbeda dengan dokumen meterai tempel.

Cara Membeli dan Menggunakan E-Meterai, Mudah dan Antiribet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/meterai-dan-ttd-digital-1977020288.jpg" alt="Contoh meterai dan tanda tangan digital." width="100%">
<figcaption>Contoh meterai dan tanda tangan digital.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkembangan teknologi membuat segala negosiasi bisnis banyak mengalami perubahan. Sebelumnya perjanjian cukup dilakukan secara luar jaringan (luring), kini tidak sedikit menggunakan secara dalam jaringan (daring). Tidak hanya itu, dokumen perjanjian yang menggunakan kertas berlembar-lembar sekarang beralih aplikasi digital. Situasi seperti itu juga terjadi pada pemakaian meterai dan tanda tangan digital. Dengan adanya aplikasi terhadap dua benda itu, kini negosiasi bisnis dapat dilakukan lebih cepat dan efesien. Atas tingginya kebutuhan dua item itu, PT. Insan Digital Services (IDS) pun meluncurkan Meteraiku.co.id, sebuah platform e-meterai (meterai digital) dan e-sign (tanda tangan digital). Direktur Utama PT IDS Alkahfi Dalle mengatakan, perkembangan teknologi membuat perpindahan informasi seperti dokumen penting semakin meningkat. e-meterai dan e-sign, sangat membantu masyarakat dalam melakukan proses negosiasi secara online dan melanjutkan proses pengesahan dokumen secara digital. "Pebisnis pun tanpa harus meluangkan waktu untuk bertemu langsung. Banyak waktu yang dapat dihemat, dokumen tetap aman,&rdquo; ungkap Alkahfi Dalle kepada JawaPos.com, Kamis (9/11). Alkahfi Dalle menuturkan, cara penggunaan platform Meteraiku sangat mudah. Pengguna dapat membuat akun terlebih dahulu dengan mengisi form data diri di halaman pendaftaran meteraiku. Setelah itu, pengguna diminta untuk melakukan proses verifikasi data diri melalui sistem KYC yang terintegrasi dalam platform Meteraiku. Meterai digital dan tanda tangan digital dari Meteraiku dapat diakses di aplikasi web maupun mobile. e-Meterai dari Meteraiku ini merupakan bentuk digital dari meterai kertas yang digunakan untuk kepentingan dokumen elektronik dan sudah mendapat izin resmi dari Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Kemenkominfo. Setiap penggunaan e-meterai atau e-sign memiliki digital stamping yang dapat memverifikasi data diri pengguna e-meterai atau e-sign sehingga terjamin keamanannya. Kehadiran meterai dan tanda tangan digital ini, kata Alkahfi Dalle, merujuk pada UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) pasal 5 ayat 1. Yaitu, dokumen elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan dokumen kertas di mata hukum, sehingga dapat dinobatkan sebagai alat bukti hukum yang sah. e-Meterai pun memiliki keabsahan hukum yang sama layaknya meterai kertas yang lebih umum digunakan. Meteraiku menyediakan dua pilihan akun personal dan enterprise yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

Tidak hanya itu, dokumen perjanjian yang menggunakan kertas berlembar-lembar sekarang beralih aplikasi digital.

Meterai dan Tanda Tangan Digital Semakin Dibutuhkan dalam Perjanjian Bisnis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/cara-membeli-e-materai.jpg" alt="Foro ilustrasi e-meterai yang saat ini sudah semakin banyak digunakan." width="100%">
<figcaption>Foro ilustrasi e-meterai yang saat ini sudah semakin banyak digunakan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masih banyak masyarakat yang belum terjangkau sosialisasi tentang meterai elektronik. Karena itu, Peruri terus menggencarkan sosialisasi mengenai implementasi e-meterai dalam berbagai lini kebutuhan masyarakat.&nbsp;&nbsp; Salah satunya, bertempat di Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, berlangsung Diskusi Reboan ke-37 yang diselenggarakan oleh PTUN Bandung dengan topik &ldquo;Meterai Elektronik dan Pembuktian Dokumen Elektronik di Pengadilan&rdquo; pada Rabu (9/8). Hadir dalam diskusi ini adalah Ketua PTUN Bandung, Dr. Sofyan Iskandar S.H., M.H. juga dihadiri oleh narasumber Ahli Madya P2Humas Direktorat Jenderal Pajak, Eko Ariyanto dan Head of Digital Channel Department Peruri, Shitta Marsella yang hadir secara daring. Peserta utama diskusi ini adalah para hakim dan pejabat kepaniteraan di PTUN Bandung dan juga terbuka bagi masyarakat umum. Topik dari diskusi ini timbul dari pertanyaan-pertanyaan seputar hadirnya UU No. 10/2020 Tentang Bea Meterai yang memperluas objek bea meterai meliputi dokumen elektronik. Sosialisasi dan penjelasan terkait pengenaan meterai elektronik (e-meterai) ini menjadi sangat penting di kalangan peradilan, karena selama ini setiap alat bukti yang diajukan di pengadilan selalu dikenakan objek bea meterai dan kini dalam praktiknya alat bukti tertulis bukan hanya berupa dokumen kertas tetapi juga mencakup dokumen elektronik. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) pada Pasal 5 ayat (1), disebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga kedudukan dokumen elektronik dapat disamakan dengan dokumen kertas. Hal tersebut membuat perlunya equal treatment antara dokumen kertas dengan elektronik, serta menjelaskan bahwa e-meterai memiliki fungsi yang sama kuatnya dengan meterai tempel yang digunakan pada dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam diskusi ini, Shitta Marsella, Head of Digital Channel Department Peruri menjelaskan bahwa e-meterai memiliki fitur-fitur keamanan yang terdiri dari 3 level yaitu overt, covert dan forensic. Overt merupakan fitur keamanan yang dapat langsung diidentifikasi menggunakan mata telanjang seperti Lambang Garuda Pancasila, Teks &ldquo;Meterai Elektronik&rdquo;, Teks &ldquo;10000 sepuluh ribu rupiah&rdquo;, ornamen batik serta QR Code berwarna merah muda dengan 70 persen QR merupakan citra&nbsp;menyerupai desain meterai tempel. Covert merupakan fitur sekuriti yang pengecekannya harus menggunakan alat bantu seperti e-meterai scanner dan fitur signature panel pada aplikasi pdf reader. Fitur sekuriti Covert akan menampilkan serial number 22 digit alphanumerik, waktu pembubuhan (time-stamp) dan e-mail pembubuh. Sedangkan Forensic merupakan fitur keamanan yang hanya dapat dilakukan oleh Peruri sebagai pemegang otoritas sistem meterai elektronik yang dilakukan melalui log audit trail, cryptographic platform dan code generator. Berdasarkan PP 86/2021, dalam mendistribusikan dan menjual meterai elektronik, Peruri harus menunjuk distributor. &ldquo;Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan meterai elektronik dapat menghubungi distributor resmi e-meterai tahun 2023 yaitu Peruri Digital Security, Finnet Indonesia, Digital Logistik Indonesia (DLI), Mitra Pajakku, Mitracomm Ekasarana dan Telkomsigma,&rdquo; ucap Shitta. Kehadiran meterai elektronik memberikan kemudahan pembayaran bea meterai atas dokumen elektronik. Terlebih bagi masyarakat yang ingin menggunakan sebuah dokumen sebagai alat bukti di pengadilan, penggunaan e-meterai pada dokumen elektronik menjadi solusi kemudahan di era kemajuan teknologi terkini.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) pada Pasal 5 ayat (1), disebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum

Perlu Sosilasi Implementasi Meterai Elektronik pada Berbagai Dokumen 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/perbaiki-neraca-transaksi-berjalan-ekspor-jasa-kini-bebas-pajak_m_.jpg" alt="Ilustrasi pungutan pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungutan pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Ketentuan perundangan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan ketertiban administratif dalam pengawasan penerimaan perpajakan negara seiring dengan meningkatnya transaksi elektronik di masyarakat.  Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi mengatakan, keberadaan meterai elektronik adalah salah satu langkah optimalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait administrasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pengenaan bea meterai secara lebih transparan, paperless, dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kelaziman internasional.  “Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2020, Bea Meterai adalah pajak atas dokumen. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Sabtu (4/12).  Meterai sendiri, merupakan label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk membayar pajak atas dokumen. Meterai elektronik adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem meterai elektronik yang tertera pada PMK No 133 tahun 2021.  Dalam implementasinya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 86 tahun 2021 yang menugaskan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk mencetak meterai tempel, membuat dan mendistribusikan meterai elektronik.  Dalam pendistribusian meterai elektronik, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 133 tahun 2021 telah diatur beberapa hal diantaranya, dalam mendistribusikan meterai elektronik, Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia bekerja sama dengan distributor.  Kualifikasi dan kriteria distributor, peranan distributor dan retailer atau pengecer, penjualan meterai elektronik dari distributor kepada pengecer dan masyarakat umum telah diatur dengan harga jual senilai nominal kopur meterai elektronik sebesar Rp 10.000.  “Pengecer dapat menjual meterai elektronik dengan harga jual yang berbeda dengan nilai nominal meterai elektronik,” tuturnya.  Ia juga menambahkan, pihaknya juga telah membuka pendaftaran calon distributor secara terbuka melalui media dengan harapan memberikan kepastian dan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pembelian meterai elektronik.  Penjualan meterai elektronik dari distributor kepada pengecer dan masyarakat umum dapat diakses melalui portal https://e-meterai.co.id masyarakat dapat melakukan registrasi (personal, enterprise, &amp; wholesale), pembelian kouta dan pembubuhan meterai elektronik pada dokumen dengan harga jual sebesar nilai nominal meterai elektronik (Rp 10.000).  Selain itu masyarakat juga dapat melakukan pembelian meterai elektronik melalui retailer yang telah terdaftar dan terverifikasi oleh distributor meterai elektronik. Adapun sesuai peraturan yang berlaku, retailer diperbolehkan menjual dengan harga yang berbeda dengan nilai nominal meterai elektronik.  Sebagai informasi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2019, Peruri diberikan kewenangan oleh pemerintah menjalankan bisnis jasa digital sekuriti dengan beberapa produk unggulannya yaitu tanda tangan digital (Peruri Sign) dan stempel digital (Peruri Tera).  Kehadiran meterai elektronik tentunya menjadi tambahan manfaat yang dapat melengkapi layanan digital Peruri sehingga masyarakat dapat merasakan one stop service &amp; solution dari Peruri yang dapat dikemas secara paket bundling maupun terpisah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Masyarakat dapat mengakses portal https://e-meterai.co.id secara mandiri untuk kebutuhan pembubuhan meterai elektronik tanpa ada keharusan menggunakan produk digital Peruri lainnya.  “Layanan one stop service and solution yang ditawarkan Peruri berupa tanda tangan digital, stempel digital dan meterai elektronik dikemas dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga prosesnya dapat lebih efektif dan efisien. Namun kami tegaskan paket bundling tersebut bukan suatu kewajiban yang harus diambil oleh masyarakat,” pungkasnya.

Meterai Elektronik Tawarkan Solusi Mudah Bayar Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah meresmikan penggunaan meterai elektronik atau e-meterai Rp 10.000. Penggunaan meterai yang akan dipakai khusus untuk dokumen elektronik itu atas dasar Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020.  “Di tengah pandemi di dalam waktu hampir setahun ini ditjen pajak menyiapkan sisi teknikal maupun aplikasi bekerja sama Perum Peruri apa yg disebut e-materai atau materai elektronik,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani secara virtual dalam akun YouTube di kutip Sabtu (2/10).  Sri Mulyani mengungkapkan, saat ini pendistribusian meterai elektronik masih terbatas. E-Meterai dapat diperoleh di lingkungan bank BUMN atau Himbara seperti Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan perusahaan teknologi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.  “Kita mulai uji coba ini dengan bank Himbara. Kita harapannya seluruh perbankan dan nanti di perusahaan telekomunikasi Indonesia. Nanti kita lihat bagaimana e-meterai berjalan atau digunakan,” tuturnya.  Sri Mulyani mengungkapkan, dalam transformasi ini diperlukan edukasi dan penjelasan yang telaten dan teliti dari pemerintah dan lembaga terkait dalam hal ini Ditjen Pajak dan Perum Peruri yang ditunjuk secara sah mengeluarkan materai elektronik.  “Jadi, ini dari awal saya minta ditjen pajak terutama Perum Peruri nggak meluncurkan saja dan berasumsi masyarakat akan menerima. Akan ada banyak testimoni dan perlu bukti aman dan memang diakui,” tuturnya.  Disebutkan, meterai elektronik diklaim telah dibekali teknologi digital signature X.509 SHA 512 dan tiga fitur keamanan tambahan. Pertama overt, di mana 70 persen desain meterai elektronik merupakan barcode unik yang berbeda setiap meterai. Kedua covert, meterai elektronik hanya dapat dibaca dengan scanner atau aplikasi khusus dari Perum Peruri dan signature panel yang dapat dilihat melalui aplikasi Adobe Acrobat Reader DC.  Ketiga, dengan pembuktian secara forensik oleh Peruri, meterai elektronik akan meningkatkan pengalaman pemakaian dalam aspek keamanan, kenyamanan, ketersediaan dan kemudahan bagi masyarakat.  “Maka terus-menerus diteliti dan dimonitor segi keamanan, kerawanan terjadinya kejahatan. Karena ini sifatnya siber. Setiap meterai ada unit 70 aplikasi namun tak ada yg tak mungkin kerawanan terjadinya kriminal perlu diwaspadai,” tegasnya.

Meterai Elektronik Sudah Keluar, Bisa Diperoleh di Bank Ini