<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/WhatsApp-Image-2025-05-01-at-153701-608380309.jpeg" alt="Ribuan aliansi buruh, mahasiswa, petani dan masyarakat sipil dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak memadati depan gedung DPR RI memperingati May Day 2025. (Zahdomo/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Ribuan aliansi buruh, mahasiswa, petani dan masyarakat sipil dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak memadati depan gedung DPR RI memperingati May Day 2025. (Zahdomo/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo menilai, peringatan Hari Buruh Sedunia pada tahun ini berlangsung saat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Penciptaan jutaan lapangan kerja sebagaimana yang dijanjikan dalam kampanye pemilu 2024, penghapusan Omnibus Law cipta kerja, serta optimisme bonus demografi ternyata hanya mimpi dan ilusi. Dalam kenyataannya, kondisi ketenagakerjaan Indonesia makin muram dan nasib buruh Indonesia terus menerus kelam. Ini terlihat dari badai PHK yang terjadi di berbagai sektor industri. Bahkan, diperkirakan akan semakin parah seiring dengan dampak efek domino kebijakan proteksionis Donald Trump yang memicu perang dagang dan tarif. Wahyu khawatir, kondisi ini akan meningkatkan angka pengangguran. Apalagi, ekonomi Indonesia juga tengah lesu efek kebijakan efisiensi anggaran guna menopang pembiayaan program populis Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini mengakibatkan kemerosotan aktivitas ekonomi baik di sektor riil, sektor jasa, hingga sektor ketenagakerjaan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015952949/setiap-langkah-membawa-berkah-7-weton-istimewa-memperoleh-arahan-langsung-dari-alam-semesta-hingga-jarak-menuju-kekayaannya-memendek">Setiap Langkah Membawa Berkah! 7 Weton Istimewa Memperoleh Arahan Langsung dari Alam Semesta hingga Jarak Menuju Kekayaannya Memendek</a>&nbsp; &ldquo;Walau telah ada kebijakan efisiensi anggaran, APBN masih menanggung beban berat sehingga pada triwulan pertama tahun 2025, penarikan utang luar negeri sudah sangat besar sebesar Rp 250 triliun,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Kamis (2/5). &nbsp; Mirisnya, ekspresi untuk menyalurkan ketidakpuasan dan kritik kebijakan makin terbatasi. Perlawanan masyarakat sipil menolak revisi UU TNI dijawab dengan represi dan intimidasi. Proses legislasi di parlemen pun dinilainya tak lagi mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dengan mengedepankan aspirasi dan partisipasi bermakna, tetapi hanya untuk melayani kepentingan eksekutif yang bersekutu dengan kaum oligarki. Suasana ekonomi politik Indonesia gelap. &ldquo;Nasib pekerja migran Indonesia tak lepas dari carut marut kondisi ekonomi politik di masa Indonesia Gelap ini,&rdquo; katanya. Kebijakan efisiensi anggaran telah memangkas anggaran-anggaran pelayanan publik yang seharusnya diperuntukkan untuk advokasi pekerja migran yang mengalami masalah. Termasuk, inisiatif pemberdayaan komunitas di kampung halaman para pekerja migran. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kepribadian/015952932/orang-yang-menikmati-kesendirian-di-cafe-untuk-keluar-dari-rumah-seringkali-menunjukkan-7-perilaku-ini">Orang yang Menikmati Kesendirian di Cafe untuk Keluar dari Rumah Seringkali Menunjukkan 7 Perilaku Ini</a>&nbsp; Sebaliknya, kebijakan tentang pekerja migran yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kembali diorientasikan untuk mendongkrak perolehan remitansi ratusan triliun rupiah. Kementerian juga bersikeras untuk bisa segera mengirimkan sebanyak-banyaknya PMI ke Arab Saudi, dengan mengusulkan pencabutan moratorium meski hingga saat ini Saudi belum memenuhi kriteria sebagai negara yang menjamin hak asasi pekerja migran. &ldquo;Ini tentu merupakan kemunduran kebijakan tentang pekerja migran Indonesia,&rdquo; sambungnya. Wajah muram pekerja migran Indonesia (PMI) masih ditunjukkan dengan eskalasi kasus PMI di berbagai belahan dunia. Ratusan ribu orang muda Indonesia masih terjebak dalam kamp-kamp operator scamming online dan judi online di Kamboja, Myanmar, dan Laos. &ldquo;Jumlah yang meninggal dunia juga tidak sedikit di dalam tindak pidana perdagangan orang dengan penyalahgunaan teknologi digital (forced criminality),&rdquo; ungkapnya. Menurutnya, ini bisa dilihat dari data mengenai kematian beruntun PMI asal NTT dalam satu dekade terakhir yang sangat menyesakkan. Bukan hanya itu, masih ada 157 PMI yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri. &nbsp; &ldquo;Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah negara ini sudah baal, mati rasa dan sudah terbiasa atas kematian beruntun pekerja migran Indonesia? Apakah negara hanya menganggap pekerja migran Indonesia sebagai angka semata, sebagai statistik dan remitansi, tapi tak lagi dianggap sebagai manusia?,&rdquo; keluhnya. Realitas ini, lanjut dia, memperlihatkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak serius dalam memberikan perlindungan terhadap PMI meski telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, serta mengadopsi Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Migrant CARE menegaskan bahwa perlu adanya tata kelola migrasi yang baik akan meningkatkan pembangunan manusia (human development). Sebaliknya, jika migrasi gagal dikelola dengan baik akan mengakibatkan perdagangan manusia (human trafficking). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kuliner/015952920/resep-camilan-dingin-dari-pisang-matang-tanpa-oven-praktis-lezat-dan-cocok-untuk-cuaca-panas">Resep Camilan Dingin dari Pisang Matang Tanpa Oven: Praktis, Lezat, dan Cocok untuk Cuaca Panas</a>&nbsp; Oleh karenanya, dalam Peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2025, Migrant CARE yang menjadi bagian gerakan buruh Indonesia menyerukan sejumlah tuntutan. Migrant Care meminta agar pemerintah mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, menjunjung supremasi sipil dan menolak keterlibatan militer dalam bisnis, birokrasi, konflik agraria dan perburuhan &ldquo;Wujudkan tata kelola perekonomian yang berorientasi keadilan sosial, berpihak kepada kelas pekerja, menolak oligarki dan penugasan aset-aset ekonomi negara untuk kepentingan politik,&rdquo; tegasnya. Migrant Care juga mendesak agar pemerintah mewujudkan tata kelola migrasi yang aman dan menolak komodifikasi pekerja migran dengan merevisi UU No 18/2017 tentang Pelindungan PMI dengan berorientasi pada perspektif hak asasi pekerja migran. Bukan hanya untuk kepentingan sesaat memperkuat kelembagaan Kementerian yang berorientasi kekuasaan. (mia) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

kondisi ketenagakerjaan Indonesia yang memburuk pada Hari Buruh Sedunia 2025, Migrant Care menyerukan perlindungan bagi pekerja migran.

Migrant CARE: Hari Buruh Sedunia Tahun Ini Berlangsung Saat Indonesia Sedang Tidak Baik-baik Saja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/WhatsApp-Image-2025-01-31-at-174730-403826508.jpg" alt="Aksi demonstrasi GARDA Satu di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1). Buntut insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aksi demonstrasi GARDA Satu di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1). Buntut insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ratusan orang dari Garuda Sakti (GARDA) Satu menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, Jumat (31/1). Mereka menuntut pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia, oleh Otoritas Maritim Malaysia pada Jumat pekan lalu. Sekjen DPP GARDA Satu Solihin Pure menegaskan, kejadian itu bukan yang pertama. Berdasar data Migrant Care, dalam 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.&nbsp; &rdquo;Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa dalam kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang tanggal 24 ini bukan baru pertama kali, tapi sudah berkali-kali,&rdquo; ujar Solihin dalam keterangannya. GARDA Satu juga meminta pemerintah Malaysia meminta maaf secara resmi kepada rakyat Indonesia serta memberikan santunan kepada keluarga korban, khususnya kepada Sanggup Basri, salah seorang korban penembakan.&nbsp; &rdquo;Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam kepada pemerintah Malaysia agar segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga meminta kepada pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya kepada Sanggup Basri dan keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,&rdquo; tegas Solihin Pure.&nbsp; Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA Satu dan berjanji menyampaikannya kepada pemerintah Malaysia. Meski demikian, Solihin menegaskan, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi.&nbsp; &rdquo;Tentu. Kalau tidak ditangkapi dalam 1x24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan lebih besar untuk mengepung pemerintahan Malaysia di Jakarta,&rdquo; tandas Solihin.&nbsp; Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas dalam merespons insiden ini.

GARDA Satu menyebut aksi kekerasan oknum aparat keamanan Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia sudah sering terjadi

Buntut Penembakan Lima PMI, Pemerintah Malaysia Diminta Berikan Santunan ke Para Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/JKT_Raker-Komisi-I-DPR-dengan-Menlu_Salman-Toyibi-7JPG-3241312769.jpg" alt="Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri Sugiono (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono buka suara atas insiden penembakan WNI oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1). Ia menyesalkan menyesalkan jatuhnya korban jiwa WNI dalam insiden tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015579680/ramalan-zodiak-karir-dan-cinta-29-januari-2025-untuk-leo-pisces-sagitarius-capricorn-cek-keberuntunganmu">Ramalan Zodiak Karir dan Cinta 29 Januari 2025 untuk Leo, Pisces, Sagitarius, Capricorn: Cek Keberuntunganmu</a>&nbsp; Sugiono menyampaikan duka cita mendalam kepada para keluarga korban, baik korban tewas maupun korban luka dalam insiden di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Dia berjanji akan mengawal kasus ini. &ldquo;Kami mendorong investigasi menyeluruh terhadap insiden penembakan yang dilakukan oleh APMM, termasuk dugaan adanya excessive use of force,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Koordinator Bantuan Hukum Migrant CARE Nurharsono mengecam keras tindakan penembakan APMM terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) di Tanjung Rhu ini. Dia menegaskan, tindakan APMM merupakan pelanggaran HAM dan harus di usut tuntas.&nbsp; &ldquo;Karena pekerja migran Indonesia bukanlah penjahat kriminal,&rdquo; tegasnya. Peristiwa ini, kata dia, semakin menegaskan bahwa Malaysia sejak dulu hingga sekarang tidak ramah bagi PMI. Apalagi jika ditarik ke belakang, peristiwa penembakan tersebut bukan kali pertama. Kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 2012 silam. Ada 5 PMI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) juga di tembak mati oleh polisi Diraja Malaysia dengan tuduhan kriminal. Oleh karenanya, Migrant CARE mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah diplomatic untuk menyampaikan protes keras terhadap Malaysia. Langkah penghentian penempatan PMI ke Malaysia bisa jadi salah satu opsi. &ldquo;Kami juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mengawal&nbsp; pemerintah Malaysia dalam melakukan pengusutan dan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut hingga ke proses hukum,&rdquo; ungkapnya. Diakuinya, PMI ilegal terus marak terutama di Malaysia. Menurutnya, PMI ilegal ada karena adanya majikan ilegal hingga agen ilegal yang memanfaatkan mereka. Tapi, ironisnya yang dijadikan sasaran pengusiran, pemenjaraan, bahkan kriminalisasi dan penembakan hanya PMI non prosedural tersebut. &ldquo;Tapi agen ilegal dan majikan ilegal tak tersentuh. Jadi hukum di sana tebang pilih. Kebijakan yang diskriminasi terhadap PMI,&rdquo; tegasnya. Diperkirakan, jumlah PMI non prosedural di Malaysia dlebih tinggi dari yang prosedural. Yakni, mencapai lebih dari 1 juta. Di sisi lain, upaya pencegahan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia melalui one channel system dinilainya tidak berhasil. Calon PMI hingga kini masih minim mendapat informasi soal aturan kerja di luar negeri. Akhirnya, mereka tergiur dengan rayuan sponsor atau calo dengan iming-iming proses cepat, gaji tinggi, dan dapat uang fit. Sehingga mereka banyak memilih jalur unprosedural.&nbsp; Selain sistim, kata dia, ada beberapa faktor yang mengakibatkan mereka unprosedural. Diantaranya, CPMI memang berangkat tanpa paspor dan dibawa calo via darat atau laut menuju Malaysia. Di sana, mereka dipekerjakan di perkebunan sawit dan menjadi PMI unprosedural. Kemudian, ada pula yang memiliki paspor namun tanpa visa kerja. Ada pula yang prosedural namun karena ketika visa oleh agen tidak diperpanjang maka mereka menjadi unprosedural. &ldquo;Banyak pula yang punya visa, bekerja dengan baik tapi tidak sesuai kontrak kerja atau karena kekerasan majikan, PMI tersebut kabur dan ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia karena dianggap unprosedural,&rdquo; papar dia. (*)

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono buka suara atas insiden penembakan WNI oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Ta

Buntut Kasus Penembakan PMI: Menlu Sugiono Desak Investigasi Menyeluruh, Migrant Care Sebut Hukum Malaysia Tebang Pilih   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/09/JKT-1-PEMILIHAN-ULANG-KUALA-LUMPUR-FED-4JPG-3100816154.jpg" alt="Ketua KPU Hasyim Asy ari bersama August Mellaz (Wakil Ketua) memberi keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (8/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Hasyim Asy ari bersama August Mellaz (Wakil Ketua) memberi keterangan kepada wartawan mengenai perkembangan kesiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (8/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hari ini (10/3) pemungutan suara ulang (PSU) dilakukan di Kuala Lumpur (KL). Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari memastikan bahwa pihaknya sudah melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal media sosial sehingga PSU bisa diketahui pemilih di Kuala Lumpur dan sekitarnya. &rdquo;Situasi ini (PSU) juga sudah diketahui publik dan warga negara Indonesia yang berada di Kuala Lumpur,&rdquo; ujar Hasyim Asy&rsquo;ari kemarin (9/3). Kendati demikian, Hasyim belum bisa memprediksi tingkat partisipasi pemilih dalam PSU tersebut. Dia berharap, dengan sosialisasi yang masif, penyelenggaraan PSU bisa diketahui warga Indonesia di Kuala Lumpur sehingga mereka berpartisipasi aktif dalam pemungutan suara. &rdquo;(Kalau partisipasi pemilih, Red) tentu tidak bisa diprediksi sejak sekarang (kemarin),&rdquo; katanya. Coblosan ulang itu dilakukan, baik untuk metode kotak suara keliling (KSK) maupun PSU di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN). Sebelumnya, dua metode PSU tersebut dilakukan pada hari berbeda. Metode KSK diperuntukkan pemilih yang berada di luar Kuala Lumpur. KSK menyasar titik-titik permukiman warga Indonesia. KPU memastikan metode KSK bisa menjangkau seluruh titik tersebut dalam waktu satu hari. Sementara itu, Migrant CARE, LSM yang berfokus pada isu pekerja migran Indonesia (PMI), kembali melakukan pengawasan persiapan dan pelaksanaan PSU di sejumlah titik di Malaysia hari ini. Anggota Migrant CARE Trisna Dwi Yuni melaporkan, semalam progres pemasangan sarana-prasana untuk TPS di WTC KL baru mencapai 60&ndash;70 persen. Pihak vendor mengakui, pemesanan untuk PSU memang baru dilakukan dua hari lalu. Sorotan lain adalah sosialisasi. Menurut Trisna, banyak PMI yang masih tidak tersentuh sosialisasi KPU untuk PSU. &rdquo;Sosialisasi hampir tidak dilakukan. Hanya bertukar pesan lewat WhatsApp. Padahal, bisa melalui website, Instagram, dan Facebook. Ini cukup kita sayangkan,&rdquo; katanya dalam konferensi pers kemarin. Hal itu tentu bisa berimbas pada menurunnya jumlah partisipasi pada PSU hari ini. Lebih rendah daripada pemilu pada 11 Februari lalu. Apalagi, ada perubahan jumlah DPTLN yang awalnya sebanyak 491 ribu menciut hingga hanya tersisa 13 persen atau 62 ribu. &rdquo;Kami juga menanyakan kenapa penyusutan begitu banyak. Kalau memang pemutakhiran, ada selisih cukup besar,&rdquo; katanya. Belum lagi, KPU akan memperketat izin untuk daftar pemilih khusus (DPK). Seharusnya, kata dia, dalam PSU kali ini, kegagalan tak bisa memutakhirkan data pemilih sebelumnya tidak kemudian diikuti dengan pembatasan bagi mereka. Trisna sempat mengecek formulir C hasil yang telah di-upload. Ditemukan sejumlah hal yang cukup aneh. Ada beberapa TPS yang tidak memiliki DPT, tetapi jumlah surat suaranya mencapai 1.020. Lucunya lagi, tidak ada saksi yang datang dari setiap pasangan calon. Senior Program Adviser Migrant CARE Mulyadi menyatakan, ada kemungkinan jumlah partisipasi PSU hari ini bakal merosot. Apalagi, ada isu bahwa mereka yang di luar DPT hanya bisa memilih ketika memiliki surat keterangan domisili dan keterangan izin dari majikan. Syarat itu dirasa memberatkan para PMI di sana. (tyo/mia/c14/fal)

Pemungutan suara ulang (PSU) dilakukan di Kuala Lumpur (KL) hari ini. Ketua KPU Hasyim Asy’ari memastikan bahwa pihaknya sudah sosialisasi.

Migrant CARE Soroti Sosialisasi PSU di Kuala Lumpur, Partisipasi Pemilih Diprediksi Lebih Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/JKT_Rekapitulasi-Suara-Tingkat-Kecamatan_MIFTAHUL-HAYAT-13-1880188995.jpeg" alt="Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatinegara bersama pihak terkait melakukan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan di GOR Otista, Jakarta Timur, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatinegara bersama pihak terkait melakukan rekapitulasi suara tingkat Kecamatan di GOR Otista, Jakarta Timur, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Migrant CARE Wahyu Susilo menduga ada sindikat yang memperjualbelikan suara pemilu di luar negeri (LN). Dugaan itu muncul setelah pihaknya terlibat dalam pengawasan coblosan di LN. "Kasusnya di Malaysia," ungkapnya. Dia menyebut, jual beli suara itu terjadi karena pemungutan suara melalui pos. Surat suara yang telah dipilih dikirimkan WNI di Malaysia melalui PT Pos. Wahyu membeber bagaimana cara mafia pemilu itu bekerja. Mereka menunggu di depan apartemen WNI. Lalu, ketika melihat surat suara tidak dipakai, dia mengambilnya. &rsquo;&rsquo;Di apartemen itu ada surat blocker. Mereka mengambil surat suara yang tidak terpakai dari situ,&rsquo;&rsquo; katanya. Wahyu menuturkan, ada ribuan surat suara yang dimainkan mafia itu. &rsquo;&rsquo;Kasus viral yang (surat suara) dicoblosin, itu salah satu mafianya,&rsquo;&rsquo; ungkap Wahyu. Kejadian tersebut menjadi alasan dia mengusulkan pemilihan melalui pos dihapus. Wahyu menyarankan agar ada kotak suara keliling. &rsquo;&rsquo;Karena ada mekanisme pengawasan dan pemantauan,&rsquo;&rsquo; bebernya. Pengawasan itu dilakukan panitia pengawas luar negeri. Wahyu juga menemukan praktik money politics. Misalnya, karena pemilu dekat dengan Imlek, pemberian angpau dianggap wajar. &rsquo;&rsquo;Ada juga pemilih ganda. Mereka yang sudah pulang, tapi mendapat suara juga ada,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Dosen filsafat STF Driyarkara Jakarta Yanuar Nugroho pun urun rembuk. Dia meminta kecurangan pemilu tidak dianggap sepele. Apalagi dinormalisasi. Kecurangan itu juga jangan dimaklumi. &rsquo;&rsquo;Kecurangan jangan diinstitusionalkan sehingga menjadi strategi pemenangan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Dia khawatir jika temuan kecurangan didiamkan, hal itu akan terus berulang. Anggota KPPS Meninggal Dapat Santunan KPU terus memperbarui data terkait kasus kematian anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Setidaknya ada 35 orang yang meninggal. Sementara itu, mereka yang sakit mencapai 3.909 orang. Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari kemarin (17/2) menyatakan, bagi mereka yang meninggal disiapkan santunan. "Santunan kecelakaan kerja yang meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasar peraturan KPU,&rdquo; katanya. Aturan KPU yang dimaksud adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Ada juga Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 terkait teknis pemberian santunan. Hasyim menjelaskan, ahli waris anggota KPPS akan mendapatkan santunan Rp 36 juta dan biaya pemakaman Rp 10 juta. (lyn/c7/oni)

Direktur Migrant CARE Wahyu Susilo menduga ada sindikat yang memperjualbelikan suara pemilu di luar negeri (LN).

Migrant CARE Soroti Coblosan Melalui Pos di Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/90_coblos-405526220.jpg" alt="MEDAN SULIT: Logistik pemilu diangkut menggunakan kuda di kawasan Taman Nasional Meru Betiri menuju TPS 20 di Afd Sumbersalak, Dusun Bandealit, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember." width="100%">
<figcaption>MEDAN SULIT: Logistik pemilu diangkut menggunakan kuda di kawasan Taman Nasional Meru Betiri menuju TPS 20 di Afd Sumbersalak, Dusun Bandealit, Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah persoalan muncul pada H-1 Pemilu 2024. Di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, terjadi perusakan surat suara. Hal itu berimplikasi pemungutan suara tidak bisa sesuai jadwal. Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan, sejumlah logistik pemilu di Paniai memang rusak. Itu terjadi lantaran ada kesalahpahaman dalam menilai formulir C1. Sejumlah pihak menilai C1 palsu karena tidak ada hologram. Padahal, di Pemilu 2024, hologram tidak lagi dipakai karena sudah ada teknologi barcode. Karena banyak logistik yang rusak, memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan susulan. &rdquo;(Alasan yang digunakan) mungkin ketersediaan surat suara dan mungkin situasi di daerah tersebut,&rdquo; ujarnya kemarin (13/2). Untuk kepastiannya, hingga tadi malam KPU dan masyarakat setempat masih melakukan mediasi. Khususnya untuk memberikan pemahaman. Juga, berkoordinasi dengan Bawaslu Paniai. &rdquo;Harus kita pikirkan solusinya. Jangan sampai kemudian menjadi ketegangan di masyarakat sendiri,&rdquo; imbuhnya. Di Kota Tarakan, pendirian belasan TPS di dua kelurahan di Pantai Amal-Karang Anyar yang berada di wilayah milik TNI-AL tak mendapat izin dari panglima TNI. Dilansir dari Radar Tarakan, pihak KPU berinisiatif untuk memindahkan 10 TPS Pantai Amal itu ke lokasi alternatif. Kadispen Lantamal XIII Tarakan Letkol Amja Gultom mengatakan, TNI-AL pada prinsipnya akan tetap netral. Pihaknya sebelumnya menyarankan untuk mencari lokasi alternatif bagi TPS yang masih berada di area militer. Coblosan Luar Negeri Kisruh juga terjadi dalam pemungutan suara di luar negeri. Di Hongkong, kemarin (13/2) puluhan ribu WNI gagal nyoblos di TPS akibat gagalnya KPU melalui PPLN mempersiapkan proses pemungutan suara. Migrant CARE menyebut sekitar 70 ribu WNI gagal menyalurkan hak suaranya. Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo mengungkapkan, ada banyak masalah yang dihadapi para PMI (pekerja migran Indonesia) di Hongkong dalam proses menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024. Mereka tiba-tiba tidak diperkenankan nyoblos di TPS lantaran disebut masuk list DPT yang memilih lewat metode pos. Padahal, sejak awal mereka terdaftar untuk bisa langsung memberikan hak suara di TPS. &rdquo;Tapi, sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada teman-teman pekerja migran,&rdquo; ungkap Wahyu yang tengah berada di Hongkong untuk memantau langsung jalannya Pemilu 2024. Wahyu mencium adanya keanehan. Sebab, tiba-tiba jumlah TPS dikurangi, dari awalnya akan dibangun 30-an TPS, hanya terealisasi 4 TPS. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/014159491/kpu-targetkan-partisipasi-pemilih-sama-dengan-pemilu-2019">KPU Targetkan Partisipasi Pemilih Sama dengan Pemilu 2019</a> Sementara itu, meski di luar negeri lebih dulu melaksanakan pemungutan suara, KPU menegaskan bahwa proses penghitungan akan dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri. Hal itu merespons adanya sejumlah kabar dipublikasikannya hasil pemungutan suara di luar negeri. Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari menegaskan, di luar negeri pemungutan suara memang dilakukan lebih awal. Hal itu dimungkinkan undang-undang untuk mengantisipasi luasnya cakupan pemilihan. Meski demikian, penghitungan suara tidak boleh dilakukan lebih dulu. &rdquo;Penghitungan suaranya bersamaan dengan yang ada di dalam negeri,&rdquo; ujarnya. Karena itu, jika ada informasi yang menampilkan hasil pemungutan suara di luar negeri saat ini, dipastikan itu informasi keliru. &rdquo;Itu harus diabaikan karena penghitungan suaranya belum dimulai,&rdquo; imbuhnya. (far/idr/mia/lim/c7/fal)

Sejumlah persoalan muncul pada H-1 Pemilu 2024. Di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, terjadi perusakan surat suara.

Coblosan di Luar dan Dalam Negeri Dihitung Bersamaan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/11/pasted-image-0-1-3126183379.jpg" alt="Pengungsi Rohingya di Tulungagung masuk dalam daftar DPT Pemilu 2024/ sumber : antaranews.com" width="100%">
<figcaption>Pengungsi Rohingya di Tulungagung masuk dalam daftar DPT Pemilu 2024/ sumber : antaranews.com</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Migrant Care menemukan sebanyak 3.238 nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia. Menanggapi hal ini,&nbsp;Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari&nbsp;mangatakan, pihaknya tenagh menelusuri informasi tersebut. "Nah yang di Malaysia sedang ditelusuri. Kurang lebih metodenya juga akan sama dari DPT itu akan ditelusuri kembali walaupun sebetulnya ketika proses pemutakhiran daftar pemilih sudah ada salah satu tahapan, yaitu analisis kegandaan," kata Hasyim dikutip dari Antara, Sabtu (3/2). Hasyim menjelaskan, bahwa analisis kegandaan dilakukan oleh KPU RI dari semua tingkatan,&nbsp;baik tingkat kabupaten/kota masing-masing, antarkabupaten/kota lintas provinsi, maupun antara pemilih di dalam negeri dan pemilih di luar negeri. Walaupun demikian, Hasyim mengatakan bahwa terjadinya nama ganda pada DPT merupakan hal yang wajar. "Ya namanya kegiatan pemutakhiran data pemilih sudah dilakukan untuk menganalisis kegandaan. Yang namanya data jutaan itu kalau kelewatan ya saya kira masih wajar," ujarnya. Hasyim&nbsp;mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan alat kontrol seperti daftar hadir untuk mengantisipasi terjadinya nama ganda dalam DPT. "Akan tetapi, yang ingin kami pastikan sekiranya ada nama yang ganda, itu kita pastikan alat kontrolnya dengan daftar hadir. Jadi nanti orang yang hadir mengisi daftar hadir dulu untuk memastikan bahwa yang hadir adalah memang namanya ini, sebagaimana yang ada di DPT," tuturnya. Sementara itu, Hasyim mengatakan bahwa pihaknya tidak menutup diri untuk melakukan koreksi, terutama berkaitan dengan nama ganda dalam DPT. "Namun demikian, kalau nyatanya masih ada kegandaan juga, kami tidak menutup diri untuk dilakukan koreksi supaya menghindari potensi&nbsp;digunakannya nama-nama itu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Hasyim. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dalam konferensi persnya di Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2), mengatakan bahwa selain 3.238 nama ganda dalam DPT Johor Bahru, pihaknya juga menemukan banyak data ganjil, yakni sekitar 24 orang dari DPTLN Johor Bahru bertuliskan alamat Indonesia dan 19 nama dalam data tertulis beralamat 'bercuti/rehat/pulang&rsquo;. KPU menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014079180/anies-senang-kampus-buka-suara-soal-demokrasi-jelang-pemilu-tanda-peduli-kondisi-bangsa">Anies Senang Kampus Buka Suara soal Demokrasi Jelang Pemilu: Tanda Peduli Kondisi Bangsa</a> Pemilu anggota legislatif 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat. Selain itu, pemilu anggota legislatif 2024 juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Pemungutan suara pemilu anggota legislatif 2024 dilakukan serentak dengan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) pada tanggal 14 Februari 2024.

Ya namanya kegiatan pemutakhiran data pemilih sudah dilakukan untuk menganalisis kegandaan. Yang namanya data jutaan itu kalau kelewatan ya

Migrant Care Temukan 3.238 Nama Ganda pada DPT Johor Bahru, KPU Klaim Sedang Menelusurinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/JKT_DPT-Pemilu-2024-di-Duga-Bocor_Salman-Toyibi11-3064726366.jpg" alt="Warga melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kantor Kelurahan Tebet Timur, Jakarta, Rabu (29/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Warga melihat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kantor Kelurahan Tebet Timur, Jakarta, Rabu (29/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi advokasi buruh migran, Migrant Care, melaporkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Johor Bahru, Malaysia, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kemarin. Itulah buntut ditemukannya sejumlah masalah dalam daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah tersebut. Direktur Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan, pihaknya telah mencermati DPT di PPLN Johor Bahru. Hasilnya, ditemukan 3.238 data pemilih bermasalah. Baik itu ganda, salah alamat, maupun keberadaan pemilih yang tidak jelas. Padahal, lanjut dia, pencermatan baru dilakukan secara manual terhadap 119 ribu DPT. &rdquo;Ini sebagai sampel aja, sebagai contoh,&rdquo; katanya di kantor Bawaslu. Jika pencermatan dilakukan secara menyeluruh di seluruh Malaysia, bahkan menyasar ke seluruh dunia, Wahyu yakin potensinya bisa jauh lebih besar. Sebab, sebelumnya Migrant Care menemukan masalah serupa saat mencermati DPT PPLN New York, Amerika Serikat. Ketika itu ditemukan lebih dari 300 data ganda. Angka itu bahkan dikonfirmasi PPLN New York meski dengan angka yang lebih kecil, yakni 193 nama. Dia mendesak KPU dan Bawaslu di sisa waktu yang ada agar mencermati kembali data pemilih di luar negeri. Terpisah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungkap adanya potensi kecurangan pemilu di Malaysia. Dugaan didasarkan pada beredarnya video berdurasi 1 menit terkait dengan 90 persen DPT di Malaysia yang sudah tidak bekerja di Malaysia. Kemudian, dugaan upaya mencuri suara oleh PPLN Kuala Lumpur; temuan 3.000 surat suara yang dikirim via pos, bukan ke alamat PPLN; hingga upaya PPLN menyogok petugas pos agar 7.000 surat suara tidak dikirimkan melalui pos. &rdquo;Adanya potensi bahwa PPLN Malaysia tidak bekerja dengan profesional dan tidak berintegritas,&rdquo; kata Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran Fritz Edward Siregar di Media Center TKN Prabowo-Gibran kemarin. Temuan itu harus mendapat perhatian khusus dari KPU dan Bawaslu. Apalagi, dari semua DPT luar negeri yang berjumlah 1,75 juta, hampir separonya berasal dari WNI di Malaysia. Pada bagian lain, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom menyampaikan hasil pertemuan tahunan sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) di Jakarta kemarin. Salah satu isu yang dibahas adalah momen politik elektoral atau Pemilu 2024. &rdquo;Persidangan prihatin terhadap gejala kesuraman demokrasi tanah air,&rdquo; ujar Gomar. Kesuraman itu terkait dengan makin hilangnya etika politik para penyelenggara negara. Gomar menjelaskan, untuk penguatan kualitas demokrasi, semua penyelenggara negara, termasuk presiden, harus netral dalam pemilu. Tidak berpihak kepada salah satu paslon. Sebaliknya mereka harus tunduk terhadap konstitusi dan menjaga nilai-nilai etis-moral bangsa yang melampaui sekadar kepatuhan pada hukum. &rdquo;Semua ini dilakukan demi keutuhan dan kelangsungan kesatuan bangsa,&rdquo; tuturnya. Karena itu, sidang di Tuapejat, Kepulauan Mentawai, tersebut menyerukan beberapa hal untuk umat Kristiani di seluruh Indonesia. Salah satunya, seruan untuk bekerja sama dengan berbagai unsur masyarakat sipil bangsa mengawal pemilu. (dee/far/mia/syn/wan/c14/fal)

Direktur Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan, pihaknya telah mencermati DPT di PPLN Johor Bahru. Hasilnya, ditemukan 3.238 DPT bermasalah.

Dua Pekan Jelang Pemilu, Data Pemilih di Luar Negeri Bermasalah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/Migrant-Care-Johor-Baru-2361486571.jpg" alt="Organisasi Migrant Care menemukan sebanyak 3.238 nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia." width="100%">
<figcaption>Organisasi Migrant Care menemukan sebanyak 3.238 nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Organisasi Migrant Care&nbsp;menemukan sebanyak 3.238 nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia. &ldquo;Tim Migrant Care&nbsp;menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama. Artinya, pada DPTLN Johor Bahru PPLN mempublikasikan nama, umur, dan alamat masing-masing warga negara,&rdquo; ujar Direktur Eksekutif Migrant Care&nbsp;Wahyu Susilo dalam konferensi persnya di Bawaslu RI, Jakarta, Kamis, (1/2). Selain 3.238 nama ganda ditemukan dalam DPT Johor Bahru, Migrant Care&nbsp;juga menemukan banyak data ganjil, yakni sekitar 24 orang dari DPTLN Johor Bahru bertuliskan alamat Indonesia dan 19 nama dalam data tertulis beralamat 'bercuti/rehat/pulang&rsquo;. Menurutnya, pemilihan di luar negeri, terkhusus Malaysia merupakan negara yang menjadi fokus pemantauan Migrant Care&nbsp;dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Adapun wilayah Johor Bahru menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pemilu Indonesia di luar negeri. Total pemilih 119.491 orang. Susilo meminta kejanggalan data ini menjadi perhatian Bawaslu dan KPU. Apabila tak benar-benar dipantau akan berpotensi jadi tempat penggelembungan suara. &ldquo;Dari data ganda yang terkandung, dan saya kira punya potensi adanya penggelembungan suara kalau itu tidak dibenahi,&rdquo; katanya. Dia menduga masih banyak nama ganda di DPTLN lain. Oleh karena itu, Susilo berharap Bawaslu dan KPU dapat melihat kembali secara cermat dan rinci DPTLN terutama di negara-negara di mana dengan jumlah pemilih yang besar. "Bukan tidak mungkin angka-angka yang kami laporkan ini jumlahnya lebih besar sebenarnya,&rdquo; ucap Susilo. Sementara itu, Koordinator Staf Pengelolaan Data dan Publikasi Migrant&nbsp;Care, Trisna Dwi Aresta menambahkan laporan serupa yang dilakukan Migrant Care&nbsp;minggu lalu terkait DPTLN New York tak ditindaklanjuti Bawaslu. &ldquo;Memang kami akan selanjutnya bersurat untuk perihal New York, karena kami sendiri dalam kajian awal yang dikirimkan Bawaslu kepada kami, menyatakan bahwa perkara kami tidak diregistrasi dan tidak terpenuhi secara materiel,&rdquo; tambah Trisna.

Organisasi Migrant Care menemukan sebanyak 3.238 nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia.

Jelang Pemilu 2024, Migrant Care Temukan 3.238 Nama Ganda di DPT Johor Bahru   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Anies-Hidayah-ke-Qatar-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 45 Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkatung-katung nasibnya di Doha, Qatar. Ini akibat mereka termakan bujuk rayu calo yang menjanjikan segala hal yang muluk tentang bekerja di Timur Tengah. Padahal sejak 2015, pemerintah telah melakukan moratorium pengiriman PMI sektor perseorangan (domestik), ke Timur Tengah. Saat berdialog dengan aktivis Migrant Care, Anis Hidayah, PMI yang selama ini tinggal di rumah singgah sementara (shelter) KBRI Doha mengatakan, mereka mengalami berbagai masalah mulai gaji yang tidak dibayar, bekerja tidak sesuai kontrak ataupun yang mengalami kekerasan fisik.  Beberapa PMI ini juga bercerita langsung tentang bagaimana mereka sampai terjebak bekerja di Qatar.  “Upaya mengatasi calo ini harus menjadi tugas semua pihak. Dari mulai aparat penegak hukum sampai komponen masyarakat itu sendiri" ujar Anis Hidayah, dalam kunjungannya ke KBRI Doha, Qatar, di sela-sela mengikuti sebuah konferensi buruh migran, Jumat (15/9).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PMI-di-Qatar-Terkatung-katung-nasibnya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Aktivis Migran Care, Anies Hidayah, berfoto bersama staff KBRI Doha, dan puluhan Pekerja Migran Indonesia di Qatar yang terkatung-katung nasibnya, karena termakan bujuk rayu calo.  Anis menegaskan, masalah pembenahan tata kelola pengiriman dan perlindungan PMI ini terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu instansi saja. Menurut Anies, pembenahannya harus dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan berbagai aktor di seluruh sektor.  Terkait berbagai permasalahan ini, saat menerima kunjungan Anies Hidayah, Dubes RI untuk negara Qatar, Ridwan Hassan menegaskan bahwa perlindungan WNI tetap menjadi prioritasnya. "Jumlah PMI yang ditampung di shelter terus menunjukan trend peningkatan. Penyelesaian terhadapnya harus menjadi tanggungjawab bersama" kata Dubes Hassan.  Ridwan menambahkan, KBRI Doha, selain terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus yang PMI, juga gencar melakukan edukasi dan pemberian latihan keterampilan kepada para pahlawan devisa tersebut.  “Harapannya tentu sepulang dari Qatar mereka dapat lebih mandiri dan dapat membuka peluang kerja kepada masyarakat di sekitarnya,” tukas Ridwan.

45 PMI Terkatung-katung Nasibnya, Ditampung KBRI Doha Qatar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#migrant care

Berita Terkini