<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/22/foto-jawapos-2025-10-22T185055420-1751741830.jpg" alt="Militer Myanmar menggerebek pusat penipuan daring di perbatasan Thailand (X @ThaiEnquirer)" width="100%">
<figcaption>Militer Myanmar menggerebek pusat penipuan daring di perbatasan Thailand (X @ThaiEnquirer)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Langkah besar dilakukan militer Myanmar untuk menumpas kejahatan siber lintas negara. Dalam penggerebekan di perbatasan Thailand, ribuan orang ditahan dan perangkat internet satelit ilegal disita. Kompleks yang digerebek itu beroperasi tanpa izin dan diyakini menjadi pusat sindikat penipuan terbesar di Asia Tenggara. Dilansir dari&nbsp;Asahi Shimbun, Rabu (22/10) dan laporan investigasi dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), militer Myanmar melakukan penggerebekan besar-besaran terhadap pusat kejahatan siber KK Park di kawasan Myawaddy, negara bagian Kayin yang berbatasan langsung dengan Thailand. Dalam operasi itu, 2.198 orang ditangkap dan 30 perangkat Starlink milik SpaceX disita karena digunakan secara ilegal. Menurut media pemerintah&nbsp;Myanma Alinn, KK Park digunakan oleh sindikat kriminal internasional untuk melakukan pencucian uang, penipuan online, serta modus romansa dan investasi palsu. Kompleks ini sangat luas, terdiri atas ratusan bangunan bertingkat tanpa izin, termasuk gedung empat hingga lima lantai, puluhan rumah toko, dan bangunan yang masih dalam tahap pembangunan. OCCRP (21/10) melaporkan bahwa pembangunan KK Park dimulai pada 2020 dan rampung setelah kudeta militer 2021. Aktivis dari kelompok Justice for Myanmar menuduh bahwa kompleks ini beroperasi di bawah pengawasan kelompok etnis bersenjata Karen Border Guard Force (BGF) yang sebelumnya juga disebut oleh laporan Deutsche Welle (2024) terlibat memberi keamanan bagi jaringan scam tersebut. Selain itu, laporan Australian Strategic Policy Institute (ASPI) mencatat bahwa jumlah pusat penipuan di perbatasan Myanmar&ndash;Thailand meningkat pesat, dari 11 menjadi 30 lokasi sejak 2021 dengan ekspansi rata-rata 13,5 hektare per bulan. Modus rekrutmen pekerja di pusat-pusat penipuan ini hampir seragam, korban direkrut dari berbagai negara Asia, termasuk kemungkinan dari Indonesia dengan tawaran pekerjaan palsu sebelum akhirnya disekap dan dipaksa bekerja dalam jaringan kejahatan siber. Laporan PBB memperkirakan, operasi penipuan di Asia Tenggara telah menyedot antara 18 hingga 37 miliar dolar AS (sekitar Rp 298 triliun hingga Rp 613 triliun) dari korban di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara sepanjang tahun 2023.

Militer Myanmar menggerebek pusat penipuan raksasa KK Park di perbatasan Thailand dan menahan lebih dari 2.000 orang.

 Militer Myanmar Grebek Pusat Penipuan Daring Terbesar di Asia Tenggara Dekat Perbatasan Thailand, Lebih dari 2 Ribu Orang Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/01/487299475_1056844736478271_4180412159157601108_n-1687226496.jpg" alt="Kondisi pasca gempa di Myanmar (Dok. Myanmar Now)" width="100%">
<figcaption>Kondisi pasca gempa di Myanmar (Dok. Myanmar Now)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Militer Myanmar kembali menjadi sorotan atas serangan udara yang terus berlanjut serta tuduhan menghambat bantuan bagi korban gempa bumi. Sejumlah lembaga internasional pun mendesak akses tanpa hambatan terhadap bantuan kemanusiaan di negara yang tengah dilanda konflik ini. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Myanmar pada Jumat (28/3) lalu telah menyebabkan kehancuran besar. Lebih dari 2.700 orang dilaporkan tewas, sementara para penyintas sangat membutuhkan bantuan mendesak, seperti makanan dan air bersih. Dilansir dari The Guardian, dua dokter asal Australia yang terlibat dalam koordinasi tanggap darurat di Mandalay dan Sagaing menuduh junta militer menghalangi distribusi bantuan. Mereka menyebut sebagian besar bantuan tidak sampai ke tangan yang membutuhkan. "Sebagian besar bantuan tidak diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Di beberapa wilayah di Mandalay, bantuan tidak pernah tiba. Sebagian besar justru disita oleh junta militer," ungkap Dr Nang Win. Dr Nang telah berkomunikasi dengan rekan-rekannya di Mandalay sejak gempa terjadi. Menurutnya, pasokan bantuan sangat minim dan tenaga medis harus mendirikan klinik darurat sebagai solusi sementara akibat absennya sistem tanggap darurat yang memadai. Salah satu rekan medis di Mandalay bahkan mengungkapkan bahwa ia seharusnya menerima bantuan senilai $1.000, namun hanya mendapatkan barang senilai sekitar $100. Bantuan yang disunat tersebut kemungkinan besar akan dijual kembali di pasar gelap. "Mereka akhirnya harus mencari cara lain untuk mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima secara gratis," kata Dr Nang. Sejak kudeta militer pada Februari 2021, Myanmar terjebak dalam perang saudara yang melibatkan berbagai kelompok etnis. Dalam setahun terakhir, junta terus kehilangan kendali atas sebagian besar wilaya. Hingga kini, mereka hanya menguasai kurang dari 30% wilayah negara. Di area yang tidak berada di bawah kendali penuh militer, bantuan sering kali dihalangi. Dr Nang menyebut tim penyelamat harus melewati prosedur panjang dan sulit sebelum bisa masuk ke wilayah terdampak. "Jika tim penyelamat datang, terutama ke Sagaing, mereka tidak akan diizinkan masuk tanpa izin. Dan saat izin didapatkan, biasanya sudah terlambat," jelas Dr Nang. Pihak junta sendiri belum memberikan tanggapan atas tuduhan tersebut. Namun, berbagai laporan menyebutkan bahwa mereka memperketat pengawasan terhadap bantuan yang masuk, terutama ke wilayah yang dikuasai kelompok oposisi. Dr Tun Aung Shwe, perwakilan oposisi dari National Unity Government (NUG), menyatakan bahwa militer menggunakan pos pemeriksaan untuk membatasi aliran obat-obatan ke wilayah yang dikuasai NUG dan kelompok perlawanan etnis. "Di luar kota-kota besar, mereka memeriksa dan mencoba memblokir bantuan," ujarnya. Namun, komunitas lokal berusaha menemukan jalur alternatif agar bantuan tetap bisa sampai meskipun lebih lambat. Selain menghambat bantuan, junta juga dikritik karena masih melancarkan serangan udara ke desa-desa yang dihuni warga sipil. Karen National Union, salah satu kelompok etnis bersenjata tertua di Myanmar, menyatakan bahwa militer tetap melakukan serangan udara meski rakyat tengah menderita akibat gempa. Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar, mengatakan bahwa komunikasi yang terbatas membuat situasi sulit diverifikasi. Namun, laporan konsisten menyebut adanya pemblokiran bantuan serta serangan udara yang terus berlangsung. "Alih-alih mengerahkan seluruh energi dan sumber daya untuk menyelamatkan nyawa, junta militer justru mengambil nyawa. Laporan menunjukkan pekerja kemanusiaan dihambat saat melintasi pos pemeriksaan," tegas Andrews. Serangan udara terbaru dilaporkan terjadi di Singu Township, wilayah Mandalay, serta Nawnghkio Township, Negara Bagian Shan, pada Senin malam. Insiden ini semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah genting. Bryony Lau, Deputi Direktur Asia di Human Rights Watch, menegaskan bahwa junta militer masih menerapkan taktik ketakutan, bahkan setelah bencana besar yang menewaskan ribuan orang. "Mereka harus menghentikan praktik buruk ini dan memastikan bantuan segera diterima oleh korban yang membutuhkan," ujarnya. Scot Marciel, mantan diplomat AS dan duta besar untuk Myanmar pada 2016-2020, menyebut bahwa militer Myanmar memiliki rekam jejak buruk dalam menangani bencana. Ia mengingatkan bahwa dalam bencana sebelumnya, seperti siklon Nargis pada 2008, junta militer bahkan sempat menolak semua bantuan internasional. "Mereka lebih memilih membiarkan rakyatnya menderita daripada melakukan sesuatu yang bisa mengancam kekuasaan mereka," kata Marciel.

Militer Myanmar kembali menjadi sorotan atas serangan udara yang terus berlanjut serta tuduhan menghambat bantuan bagi korban gempa bumi.

Junta Militer Diduga Hambat Bantuan dan Lancarkan Serangan di Tengah Krisis Gempa Myanmar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/2022-01-02T050025Z_1063077237_RC2VPR9XR4DP_RTRMADP_3_MYANMAR-POLITICS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jet militer Myanmar menjatuhkan dua bom di wilayah India selama serangan udara terhadap kelompok pemberontak di dekat perbatasan India, dikutip dari ANTARA.  Mengutip seorang komandan pemberontak pada Rabu (11/1), harian The Guardian melaporkan bahwa junta Myanmar menargetkan sebuah kamp pelatihan terkemuka untuk pasukan pro demokrasi.  Serangan itu dilancarkan pada Selasa sore (10/1) ke Kamp Victoria yang merupakan markas besar Tentara Nasional Chin (CNA), di negara bagian Chin, Myanmar.  CNA berjuang bersama kelompok pemberontak lainnya melawan pemerintah junta, yang mengambil alih kekuasaan dari pemerintah terpilih melalui kudeta pada 1 Februari 2021, untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.  Namun, sejauh ini pihak India belum memberikan konfirmasi atau mengeluarkan pernyataan apapun terkait insiden tersebut.  Rama, seorang warga lokal yang juga ketua dewan Desa Farkawan di India, mengatakan bahwa pengeboman itu menimbulkan ketakutan di antara warga desa, tetapi tidak ada korban luka.  "Sebuah truk dari pihak kami yang diparkir di dekat Sungai Tiau dirusak oleh satu serangan bom," katanya.  “Beberapa orang dari pihak Myanmar telah menyeberangi perbatasan setelah pengeboman dan orang-orang di desa kami membantu mereka dan orang-orang yang terluka. Kami bisa melihat bahwa pengeboman dilakukan oleh tiga jet tempur dan dua helikopter,” ujar Rama melanjutkan.

Bom Militer Myanmar Hantam Wilayah India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Ko-Phyo-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Myanmar, Ko Phyo, membasuh diri dan putranya yang berusia dua tahun sambil duduk di kursi setiap pagi. Sebuah kantong plastik menutupi serpihan paha yang katanya hancur oleh peluru yang ditembakkan oleh seorang tentara Myanmar.  Ko Phyo mengatakan dia terluka di garis depan dalam aksi protes terbesar terhadap militer Myanmar dalam beberapa dekade. Sekarang, dia menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua tunggal yang diamputasi salah satu kakinya di negara yang kacau sejak kudeta 1 Februari 2021.  Pria berusia 24 tahun itu mengatakan dia bergabung dengan gerakan protes nasional di kota terbesar Yangon, bertindak sebagai penjaga yang berusaha melindungi demonstran dari pasukan keamanan selama pawai dan pemogokan prodemokrasi setiap hari.  "Kami melarikan diri karena kami tidak ingin ditangkap dan dipukuli," katanya mengenang suatu hari di awal Maret ketika dia disudutkan saat polisi dan seorang tentara bergerak maju. "Kemudian mereka mulai menembak, saya ditembak di kaki, dan jatuh ke tanah," sebutnya.  Pasukan keamanan telah menewaskan lebih dari 800 orang sejak kudeta tersebut, menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. Junta Militer yang berkuasa mengatakan sekitar 300 orang tewas, kebanyakan dari mereka teroris dan pemicu kekerasan.  Ko Phyo berkata dia hanya membawa perisai. Peluru yang mengenai kakinya memutuskan tiga arteri. Prajurit yang melepaskan tembakan membuang peluru itu dengan pisau, dan seorang polisi setempat yang dia kenal membawanya ke rumah sakit militer, sebuah perjalanan yang memakan waktu lebih dari dua jam.  "Saya mulai merasakan sakit dan tidak tahan. Saya menyuruh mereka untuk segera memotong kaki saya. Mereka memotongnya pada hari ketujuh," ungkapnya.  Ko Phyo telah belajar bergerak dengan kursi roda di rumah tiga kamar miliknya dan menggunakan kruk saat berada di luar ruangan untuk berjalan. Dia berharap untuk kembali ke pekerjaannya menangani perizinan kendaraan dengan otoritas transportasi jalan raya, ketika stabilitas akhirnya kembali.  Kekhawatiran tentang masa depan putranya mendorongnya untuk bergabung dalam protes anti junta militer dan memberinya motivasi untuk pulih lebih cepat dan meninggalkan rumah sakit setelah 12 hari. Dia melihat kehilangan kakinya sebagai pengorbanan kecil dibandingkan dengan ratusan orang yang terbunuh, termasuk salah satu rekan pengawalnya, seorang gadis berusia 15 tahun.  "Semua pengunjuk rasa di luar sana berjuang untuk generasi berikutnya. Militer seharusnya melindungi rakyatnya sendiri, tetapi mereka malah membunuh kami," ungkapnya.  "Kita harus terus berjuang," kata Ko Phyo. "Kita harus memenangkan revolusi ini untuk menghadirkan keadilan bagi jiwa-jiwa yang gugur," sebutnya.  Putranya juga beradaptasi dengan kenyataan baru, bermain-main dengan ayahnya dan membawakannya makanan ringan dan bantal untuk membuatnya nyaman di lantai. "Saya merasa tidak enak ketika dia bertanya, 'Ayah, di mana kakimu?'," Katanya.  "Jadi, saya menjawab 'seekor anjing memakan kaki saya tetapi kaki ini akan tumbuh nanti'. Dan dia masih mempercayainya," pungkas Ko Phyo.

Ko Phyo: Perjuangan Rakyat Myanmar Harus Lanjut untuk Jiwa yang Gugur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/26_junta_militer.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Satu per satu diplomat Myanmar dicopot dari jabatannya. Bukan karena dimutasi atau masa jabatannya habis, tapi karena menentang junta militer. Yang terbaru adalah pencopotan dua staf Kedutaan Besar Myanmar di Jepang. Yaitu, Sekretaris I Aung Soe Moe dan seorang kolega juniornya.  ”Saya sangat khawatir dengan hidup saya di Tokyo karena status diplomatik dan paspor kami dicabut,” ujar Aung Soe Moe seperti dikutip kantor berita Kyodo, Kamis (20/5).  Junta militer mendepak dua diplomat tersebut sejak 11 Maret lalu. Itu hanya berselang lima hari setelah mereka mengunggah status di akun Facebook masing-masing yang menyatakan menentang kudeta dan mendukung aksi massa di negaranya. Salah satunya adalah aksi pembangkangan massal. Mereka berdua ikut mogok kerja. Junta militer menanggapi dengan mencabut status diplomatik dan paspornya. Mereka tidak lagi diizinkan tinggal di area kedutaan.  Juru Bicara Pemerintah Jepang Katsunobu Kato kemarin menyatakan bahwa kedutaan Myanmar telah memberi tahu Kementerian Luar Negeri Jepang bahwa visa diplomatik untuk pasangan itu tidak berlaku lagi. Jepang selama ini telah mengkritik kudeta di Myanmar dan menyerukan pemulihan demokrasi. Namun, di sisi lain, Jepang juga memiliki hubungan perdagangan yang cukup erat dengan Myanmar. Mereka juga dekat dengan para petinggi junta militer. Pekan lalu jurnalis Jepang Yuki Kitazumi yang ditahan militer Myanmar telah dibebaskan dan dipulangkan.  ”Kementerian Luar Negeri sedang mempelajari untuk memberikan respons yang tepat dengan mempertimbangkan situasi Myanmar saat ini,” terang Kato.  Kini Soe Moe dan rekannya tetap tinggal di Tokyo dengan bantuan dari warga Myanmar di Negeri Sakura. Dia mengaku sulit berkomunikasi dengan penduduk lokal setempat karena tidak mahir berbahasa Jepang. Masalah lainnya, kini dia pengangguran dan tidak memiliki gaji bulanan. Dia juga tidak bisa kembali ke Myanmar begitu saja, nyawanya justru terancam jika kembali pulang.  Soe Moe dan rekan yang tak mau disebutkan namanya itu telah meminta Jepang mempertahankan visa dan status diplomatik mereka. Alasannya, mereka adalah pejabat yang ditugaskan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis yang dipimpin Aung San Suu Kyi, bukan kudeta.  Kekejaman junta militer yang dengan tega membunuh demonstran, tidak peduli itu perempuan dan anak-anak, membuat dua diplomat itu tergerak. Asosiasi Pendampingan Tahanan Politik menyatakan, saat ini setidaknya 805 demonstran tewas dibunuh oleh junta militer. Mereka rata-rata ditembak di dada, kepala, dan leher yang merupakan area vital. Bagi Soe Moe dan rekannya, itu adalah bentuk pelanggaran kemanusiaan internasional. ”Mengingat situasi yang menyedihkan ini, kami tidak lagi dapat mewakili kelompok militer tidak sah di tingkat bilateral dan internasional di Jepang,” tegas Soe Moe.  Dua diplomat di Jepang itu bukan satu-satunya yang dipecat oleh junta militer. Berdasar dokumen yang didapatkan oleh Kyodo, setidaknya ada seratus diplomat Myanmar di berbagai negara yang dipecat karena menentang kudeta. Kedutaan Besar Myanmar di Jepang tidak bisa dimintai keterangan.  April lalu diplomat pro-junta militer telah menguasai kantor Kedutaan Besar Myanmar di London, Inggris. Duta Besar Myanmar untuk Inggris Kyaw Zwar Minn justru dikunci di luar dan terpaksa tidur di dalam mobil semalaman. Itu semua karena Zwar Minn terang-terangan menentang kudeta dan meminta agar Pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi dibebaskan. Diplomat Myanmar lainnya di Berlin, Jerman, dan di perwakilan PBB juga bernasib sama.  Junta militer Myanmar menggulingkan pemerintahan yang sah pada 1 Februari lalu. Sejak bulan yang sama, rakyat Myanmar yang tidak terima turun ke jalan. Aksi mereka dibalas dengan tembakan gas air mata, water cannon, peluru karet, hingga peluru asli oleh polisi dan militer.

Junta Militer Myanmar Telah Pecat Seratus Diplomat yang Tak Sejalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Khet-Thi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Chaw Su harus menerima kenyataan pahit. Suaminya, Khet Thi, kembali pulang dalam kondisi tidak tidak bernyawa. Belum cukup kepedihan menghantamnya, satu fakta lain kembali terkuak. Organ dalam penyair Myanmar itu telah hilang.  Chaw Su menjelaskan bahwa dirinya dan Khet Thi sama-sama diinterogasi tentara militer Sabtu (8/5) di Shwebo, Sagaing. Itu adalah salah satu kota yang menjadi pusat perlawanan terhadap kudeta militer. Pasangan suami istri itu ditanyai secara terpisah.  Khet Thi dibawa ke tempat pusat interogasi. Chaw Su dipulangkan, suaminya tidak. Khet Thi memang akhirnya kembali, tapi dalam wujud jenazah.  Minggu pagi (9/5) militer menelepon Chaw Su. Dia diminta menemui Khet Thi di rumah sakit di Monywa. Pikirnya kala itu sang suami mengalami patah tangan atau sejenisnya karena dipukuli saat interogasi. ”Tapi, ketika saya tiba, dia sudah di kamar mayat dan organ dalamnya telah diambil,” ujar Chaw Su seperti dikutip The Guardian.  Otoritas di rumah sakit itu menyatakan bahwa Khet Thi memiliki masalah jantung. Chaw Su tidak membaca sertifikat kematian suaminya. Sebab, dia yakin apa pun yang tertulis di sana tidak benar adanya.  Awalnya junta militer ingin memakamkan Khet Thi, tapi Chaw Su memohon agar dia bisa membawa jenazah sang suami. Chaw Su tidak mengungkap bagaimana dirinya bisa tahu bahwa organ dalam sang suami telah hilang. Juru bicara junta militer maupun rumah sakit sama-sama bungkam terkait kondisi Khet Thi.  ”Dia (Khet Thi, Red) meninggal di rumah sakit setelah disiksa di pusat interogasi,” bunyi pernyataan Asosiasi Pendampingan Tahanan Politik (AAPP) Myanmar. Versi AAPP, junta militer telah membunuh 780 penduduk dan menangkap 4.899 orang lain selama kudeta.  Saat ini masih ada 3.826 yang ditahan. Ada yang menunggu proses hukum atau yang sudah diputus bersalah menjalani hukuman di penjara. Sebanyak 1.540 lainnya melarikan diri untuk menghindari perintah penangkapan.  Khet Thi adalah penyair ketiga yang dibunuh junta militer. Dia dianggap terlalu vokal menentang kudeta. Awal Maret lalu sahabatnya yang sama-sama penyair, K Za Win, juga ditembak mati saat ikut aksi turun ke jalan di Monywa. Seniman, selebriti, dan berbagai tokoh lainnya getol menyuarakan penolakan pada junta militer karena menggulingkan kekuasaan yang sah.  Puisi yang ditulis dan diunggah Khet Thi di media sosialnya juga menginspirasi berbagai perlawanan terhadap militer. ”Mereka menembak di kepala, tapi mereka tak tahu bahwa revolusi ada di hati,” bunyi sepenggal puisi unggahan Khet Thi di akun Facebook-nya.  Hari ini (11/5) tepat 100 hari kudeta terjadi. Militer masih sama sadisnya seperti semula, tapi perlawanan tetap membara. Bedanya saat ini demonstran menggunakan taktik flashmob. Mereka berkumpul di satu titik, lalu dengan cepat membubarkan diri begitu junta militer terlihat.  ”Ini tidak akan mereda. Rezim berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja pada bulan Juni, tetapi ini adalah delusi,” tegas analis politik Khin Zaw Win seperti dikutip Bangkok Post.  Junta militer melakukan berbagai cara untuk menekan perlawanan. Termasuk, melabeli Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) sebagai kelompok teroris. Itu adalah pemerintahan bayangan yang mayoritas terdiri atas anggota parlemen Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).  NUG sedang menggodok rencana untuk membuat sistem pendidikan pararel. Jadi, siswa yang tidak mau sekolah di tempat-tempat yang dikontrol oleh junta militer boleh sekolah dari rumah atau home schooling.

Penyair Myanmar Tewas Usai Diinterogasi Militer, Organ Dalam Hilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/33_minta.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sekitar 200 organisasi non pemerintah meminta Dewan Keamanan (DK) PBB bertindak kepada pemerintah Myanmar. Bukan sekadar mengecam, melainkan tindakan konkret berupa embargo senjata kepada junta militer yang mengambil alih kekuasaan 1 Februari lalu.  ”Seharusnya tak ada pemerintah yang boleh menjual satu peluru pun ke junta militer.” Bunyi pernyataan bersama ratusan lembaga tersebut. Di antaranya, ada Amnesty International dan Human Rights Watch (HRW).  Seruan itu muncul karena junta militer terus menggunakan senjata untuk membunuh rakyat yang seharusnya mereka lindungi.  Mereka tidak segan menembak demonstran dengan peluru asli. Bukan untuk melumpuhkan, melainkan dengan niat membunuh karena targetnya di titik vital seperti kepala, dada, dan leher. Lebih dari 750 demonstran meninggal dunia.  Menerapkan embargo senjata global kepada Myanmar adalah langkah minimal yang bisa dilakukan DK PBB guna menanggapi kekerasan junta militer. Lawrence Moss dari Amnesty International menegaskan bahwa kecaman dari komunitas internasional tidak memiliki efek sama sekali kepada junta militer.  Moss menegaskan bahwa sudah waktunya bagi DK PBB untuk menggunakan kekuatan uniknya dengan memberlakukan embargo senjata global yang komprehensif. Tujuannya adalah mencoba mengakhiri pembunuhan besar-besaran oleh junta militer.  Hal senada diungkapkan Louis Charbonneau dari HRW. ”Fakta bahwa DK PBB bahkan tidak memperdebatkan embargo merupakan pelepasan tanggung jawab yang mengerikan terhadap rakyat Myanmar,” tegasnya. Mengeluarkan kecaman ibarat melihat situasi di Myanmar lalu berjalan lagi seperti tidak terjadi apa pun.  Beberapa organisasi HAM pernah menyerukan hal tersebut beberapa bulan lalu, meski tidak semasif sekarang. Tapi, keinginan itu tidak bisa terlaksana karena Tiongkok dan Rusia mendukung junta militer. Dua negara adidaya tersebut memiliki hak veto di DK PBB dan bisa menganulir kesepakatan yang dibuat.  Sejak 1 Februari, DK PBB sudah mengadopsi empat pernyataan atas situasi di Myanmar. Tapi, setiap kali pernyataan itu keluar, Tiongkok melemahkannya. Senin (3/5) Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun menegaskan bahwa diplomasi adalah jalan keluar untuk Myanmar. Dia juga mendukung upaya ASEAN untuk mencari solusi. ”Kami tidak mendukung pemberian sanksi,” tegas Zhang seperti dikutip Agence France-Presse.  Sementara itu, di Myanmar situasi kian mencekam. Militer bergerak dari rumah ke rumah untuk menculik dan menembaki remaja dan para pemuda. Tujuannya satu, menimbulkan ketakutan agar tidak ada lagi massa yang turun ke jalan.

Militer Berbuat di Luar Batas, DK PBB Diminta Embargo Senjata Myanmar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/stop-kekerasan-di-asean.jpg" alt="HASIL PERTEMUAN: Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait dengan sejumlah pandangan kepada para pemimpin hingga perwakilan negara-negara ASEAN saat menghadiri ASEAN Leader" width="100%">
<figcaption>HASIL PERTEMUAN: Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait dengan sejumlah pandangan kepada para pemimpin hingga perwakilan negara-negara ASEAN saat menghadiri ASEAN Leader</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tanpa kehadiran National Unity of Government (NUG), ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) tetap berjalan akhir pekan lalu. Bahkan, sudah disepakati lima poin konsensus untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar.  Dalam pertemuan bersama pemimpin-pemimpin ASEAN tersebut, isu terkait dengan kesehatan dan investasi juga dibahas. Namun, isu Myanmar menjadi fokus utama.  Ketua ASEAN Sultan Hassanal Bolkiah menyatakan, sebagai keluarga ASEAN, para pemimpin negara telah berdiskusi secara mendalam tentang perkembangan terkini di Myanmar. Semuanya mengungkapkan keprihatinan mendalam atas situasi di negara tersebut, termasuk soal laporan kematian dan eskalasi kekerasan yang terjadi.  ”ASEAN berperan positif dan konstruktif dalam memfasilitasi solusi damai untuk kepentingan rakyat Myanmar dan mata pencaharian mereka,” ujarnya. Sekaligus mendengarkan seruan pembebasan semua tahanan politik, termasuk orang asing.  Karena itu, pertemuan tersebut menyetujui lima konsensus terkait dengan upaya mengakhiri polemik di Myanmar. Pertama, kekerasan harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. Kedua, melakukan dialog konstruktif dengan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat Myanmar.  Ketiga, utusan khusus ketua ASEAN bakal memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan sekretaris jenderal ASEAN. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima, utusan khusus dan delegasi tersebut bakal mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.  Presiden Joko Widodo juga turut menyampaikan pandangan dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, situasi di Myanmar merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung. ”Kekerasan harus dihentikan serta demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan,” tuturnya. Menurut Jokowi, kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas.

Stop Kekerasan Militer di Myanmar!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Zaw-Min-Tun-Mizzima.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Harapan untuk menyelesaikan konflik di Myanmar lewat jalur diplomasi kian sempit. Jumat (9/4) junta militer menolak kunjungan Duta Besar PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener. Diplomat Swiss itu akan berkeliling negara-negara Asia untuk memetakan jalan keluar bagi situasi di Myanmar.  Thailand bakal menjadi jujukan pertamanya. Pemerintah Thailand yang dipimpin militer cukup dekat dengan junta militer Myanmar. Burgener juga akan berkunjung ke Tiongkok yang merupakan sekutu dekat Myanmar. Belum ada kepastian tanggal dimulainya perjalanannya dan perincian apa saja yang bakal dibahas. Burgener juga ingin berkunjung ke Myanmar dan bertemu langsung dengan para jenderal junta militer.  ”Kami tidak mengizinkan (pertemuan, Red) itu. Untuk saat ini kami tidak memiliki rencana untuk memperbolehkan itu terjadi,” kata Zaw Min Tun, juru bicara junta militer Myanmar, kepada Agence France-Presse.  Situasi di Myanmar saat ini sudah sangat memprihatinkan. Setidaknya 614 nyawa tewas pascakudeta di awal Februari. Sebagian di antaranya adalah anak-anak. Selain itu, hampir 3 ribu orang ditahan. Setiap hari ada korban jiwa berjatuhan. Kemarin pagi saja empat orang kehilangan nyawa di Bago. Junta militer mencoba memfitnah demonstran dengan menunjukkan beberapa senjata api yang diklaim disita dari mereka.  Demo dan mogok kerja membuat perekonomian Myanmar terpukul. Zaw Min Tun menuding para staf medis yang mogok kerja telah membunuh penduduk dengan tangan dingin. ”Kini rumah sakit umum tidak bisa berfungsi karena petugas kesehatan melanggar etika mereka,” terangnya. Dalam sebuah wawancara awal pekan ini, Zaw Min Tun menyatakan bahwa status darurat militer di Myanmar bakal diperpanjang hingga dua tahun. Baru saat itu pemilu akan digelar sekali lagi.  Situasi yang kian panas membuat banyak penduduk melarikan diri. Thailand dan India menjadi negara tujuan. Sejak kudeta, ada sekitar 1.800 warga Myanmar yang masuk wilayah India. Sebanyak enam di antaranya adalah legislator dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Itu adalah partai yang digawangi Aung San Suu Kyi.  Terpisah, pemerintah Inggris menawarkan tempat perlindungan sementara untuk Kyaw Zwar Minn. Duta besar Myanmar untuk Inggris itu terusir dari kantor kedutaan Selasa (6/4). Staf kedutaan pendukung junta militer dan atase militer mengusirnya dan menyatakan bahwa dia bukan lagi duta besar Myanmar. Semalam pejabat yang menentang kudeta militer itu terpaksa tidur di dalam mobil.  Kamis (8/4) Kyaw Zwar Minn bertemu dengan pejabat Kantor Urusan Luar Negeri Inggris untuk Wilayah Asia Nigel Adams. Dalam pertemuan tersebut Adams memastikan bahwa pemerintah Inggris mendukung Kyaw Zwar Minn dan akan menjaga keselamatannya.  ”Kami berusaha memastikan Kyaw Zwar Minn dapat hidup dengan aman di Inggris. Sementara dia memutuskan rencana jangka panjangnya,” bunyi pernyataan Kantor Urusan Luar Negeri Inggris seperti dikutip The Guardian.

Jalur Diplomasi Gagal, Militer Myanmar Tolak Kunjungan Utusan PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/55_penduduk_galang_donasi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Upaya penduduk Myanmar melawan junta militer tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Mereka menggalang dana yang disalurkan kepada pemerintahan bayangan Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), gerakan protes, dan berbagai organisasi penentang militer lainnya. Gerakan online itu dinilai lebih aman daripada turun ke jalan yang taruhannya nyawa.  Associated Press mengungkapkan bahwa penduduk menjual baju, mainan, jasa pelajaran musik, hasil panen, dan berbagai hal lainnya di Facebook serta media sosial lainnya untuk mendorong orang berdonasi. Mereka mengajak teman-teman di luar negeri untuk ikut berpartisipasi. Penggalangan dana di dalam negeri juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran politik guna menggulingkan junta militer.  CRPH memang membutuhkan banyak dana untuk mengatur aktivitas mereka di dalam negeri maupun usaha diplomatik di luar negeri. Komite tersebut berasal dari anggota parlemen yang menolak pemerintahan militer. Mayoritas merupakan anggota Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Junta militer melabeli mereka sebagai pemberontak dan mengancam untuk menangkap mereka beserta pendukungnya.  Militer memang membatasi akses internet. Tapi, celah sekecil apa pun tetap bisa dimanfaatkan penduduk untuk bertransaksi. Pekan lalu seorang perempuan menawarkan koleksi memorabilia K-Pop miliknya, terutama milik band Exo. Mereka yang tertarik harus menunjukkan bukti telah memberikan donasi untuk CRPH. Memorabilia itu diserahkan kepada penyumbang tertinggi. Ada juga yang rela melepas lego Marvel Super Heroes miliknya.  ’’Ini memang tidak mahal, tapi sulit didapatkan. Jika Anda menunjukkan bukti donasi CRPH, pilih salah satu dan saya akan memberikannya,’’ tulis si pemilik lego.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/acjHz4d8qwU

Penduduk Myanmar Galang Dana Secara Online untuk Lawan Junta Militer

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#militer myanmar

Berita Terkini