<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/WhatsApp-Image-2025-04-12-at-115034-177019557.jpeg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menyebar surat edaran bagi masyarakat Jawa Barat agar tidak meminta sumbangan di jalan raya. (Instagram/Dedi Mulyadi)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan menyebar surat edaran bagi masyarakat Jawa Barat agar tidak meminta sumbangan di jalan raya. (Instagram/Dedi Mulyadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi secara resmi mengeluarkan aturan yang melarang warga Jabar meminta-minta atau memungut sumbangan di jalan raya. Diketahui, praktik demikian biasa dilakukan masyarakat untuk merenovasi atau membangun rumah ibadah, kebanyakan masjid atau musholla. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada jajaran di bawahnya terhitung mulai Senin (14/4) hari ini. Surat Edaran tersebut juga dibagikan Dedi Mulyadi di Instagram pribadinya. Berikut isi selengkapnya:&nbsp; Dalam rangka memelihara ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Jawa Barat, para Bupati/Wali Kota, termasuk para Camat, serta Lurah dan Kepala Desa, diminta untuk:&nbsp; 1. Menertibkan jalan umum di masing-masing wilayahnya dari pungutan/sumbangan masyarakat dan/atau bentuk sejenis lainnya.&nbsp; 2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk:&nbsp; a. membangun kesadaran untuk menjaga ketertiban ruang publik dan lingkungan:&nbsp; b. menumbuhkan pemahaman dan sikap yang bijak dalam menggalang dana pembangunan tempat ibadah atau kepentingan umum lainnya.&nbsp; 3. Terkait dampak dari pelaksanaan penertiban dimaksud, akan dicarikan solusinya oleh Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebelumnya, pelarangan tersebut merupakan buntut dari temuannya atas jalanan yang kerap macet di kawasan Jawa Barat. Usut punya usut, jalanan macet sering disebabkan adanya kegiatan meminta-minta sumbangan yang dilakukan masyarakat di jalan untuk renovasi atau pembangunan rumah ibadah. Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi mencontohkan kasus penggalangan dana untuk pembangunan Masjid Al- Abror di Desa Cisande, Sukabumi, yang dilakukan di tengah jalan. Konten tersebut juga ia bagikan di video Reels Instagram pribadinya. Dalam video terlihat Dedi Mulyadi menegur seseorang yang sedang meminta sumbangan di tengah jalan raya. Bahkan kelompok yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid itu sampai meletakkan rubber cone atau segitiga pembatas di tengah jalan raya. Situasi lalu lintas di sekitar juga terlihat padat dan semrawut. "Ini kan jalannya macet pak. Jalur jalan nasional, jalurnya jadi macet. Kalau bapak buka (posko sumbangan) di sini, menambah kemacetan," kata Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melarang penggalangan dana di jalan raya untuk menjaga ketertiban umum.

Resmi! Gubernur Dedi Mulyadi Larang Warga Jabar Minta-minta Sumbangan di Jalan Raya, Ini Aturannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/S1Su6HK5OLpLawQUthhpTJrnTg42docrJLYdEcc5-4010554934.jpg" alt="Tangkapan layar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat mengunjungi sebuah masjid di Cisande, Sukabumi. (Instagram @dedimulyadi71)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat mengunjungi sebuah masjid di Cisande, Sukabumi. (Instagram @dedimulyadi71)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Momen tak biasa terjadi saat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi dalam rangka menghadiri perayaan ulang tahun Kota Sukabumi pada Kamis (10/4). Sebelum sampai di lokasi utama acara, Dedi memutuskan untuk singgah sebentar di Desa Cisande. Di desa tersebut, Dedi mendapati seorang pria yang tengah meminta sumbangan di tepi jalan, diduga untuk pembangunan masjid. Aktivitas tersebut menyebabkan kemacetan, dan sang Gubernur langsung memberikan respons tegas. &ldquo;Runtah (sampah) numpuk. Jadi, bapak ini setiap hari bikin macet jalan, yaitu mungut uang pake sair (seser ikan/jaring untuk menangkap ikan),&rdquo; kata Dedi, menyoroti kondisi lingkungan dan tindakan si pria. Tak berhenti di situ, Dedi pun bertanya lebih jauh mengenai tujuan dari uang yang dikumpulkan. &ldquo;Untuk apa?&rdquo; tanyanya. &ldquo;Pembangunan Masjid Al Albror,&rdquo; jawab pria tersebut singkat. Mendengar penjelasan itu, Dedi langsung mengunjungi lokasi pembangunan masjid. Dalam perjalanan menuju ke sana, ia melihat kondisi lingkungan sekitar yang memprihatinkan. Sampah terlihat menyumbat aliran air di sungai, menambah kesan kumuh di daerah itu. "Coba pak ini sampah begini banget, kenapa tidak dibersihkan. Ini juga ibadah pak, membangun masjid ibadah, tapi memungut sampah juga ibadah pak," ucap Dedi sambil menunjukkan tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai. Tanpa ragu, ia pun turun langsung ke sungai dan mulai memunguti sampah, memberi contoh nyata kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk ibadah. Setibanya di lokasi pembangunan masjid, Dedi mengetahui bahwa dana yang masih dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut mencapai sekitar Rp 50 juta. Situasi itu memunculkan reaksi yang tak terduga dari sang Gubernur. &ldquo;Jadi mulai hari ini bapak hentikan memungut (uang) di jalan. Pertama membuat kemacetan. Yang kedua membangun citra jelek terhadap umat Islam. Orang Islam katanya, bikin masjid aja minta-minta di jalan,&rdquo; ujar Dedi tegas. Lalu, tanpa basa-basi, ia mengambil keputusan mengejutkan yang membuat warga sekitar terdiam penuh takjub. &ldquo;Bapak kan sehari Rp 1 juta dapatnya. Nih saya kasih buat satu bulan. Gak usah mungut di jalan, nih Rp 30 juta,&rdquo; kata Dedi sambil menyerahkan bantuan tunai secara langsung. Namun, Dedi tidak memberikan bantuan tersebut tanpa syarat. Ia menyampaikan bahwa dana itu akan diberikan asalkan warga bersedia menunaikan satu imbalan yang menurutnya sangat penting untuk perubahan bersama. &ldquo;Saya minta ada imbalan dari warga,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Imbalannya adalah warga bersihkan sungai dan sampaikan di mimbar masjid, yang buang sampah ke sungai durhaka,&rdquo; tambahnya dengan suara mantap.

Dedi Mulyadi hentikan aksi minta sumbangan di jalan, beri Rp 30 juta untuk pembangunan masjid dan syarat bersihkan sungai.

Larang Masyarakat Minta Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Bikin Macet, Membuat Citra Umat Islam jadi Jelek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-didanai-apbd-dki-minta-sumbangan-rp-14-m-untuk-natal-bersama_m_.jpg" alt="Perayaan Natal Bersama Pemprov DKI Jakarta tak dibiayai APBD" width="100%">
<figcaption>Perayaan Natal Bersama Pemprov DKI Jakarta tak dibiayai APBD</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menggelar perayaan Natal&nbsp; bersama untuk umat Kristen dan Katolik di&nbsp;Ecovention Ancol, Jakarta Utara pada 11 Januari 2019. Namun pelaksanaannya tidak didanai melalui APBD DKI Jakarta. Bendahara Panitia Natal Bersama Pemprov DKI Jakarta Nova Nontje Nur Lahase mengatakan, untuk acara Natal Bersama tidak anggaran dari APBD. Sehingga pihaknya menyebar proposal kepada perusahaan yang ada di Jakarta untuk mendanai kegiatan itu. "Proposal itu betul. Tidak ada (anggaran), jadinya kan kami minta sumbangan partisipasi," kata Nova, saat dikonfirmasi, Jumat (28/12). Ia mengatakan telah menyebar proposal ke beberapa perusahaan. Anggaran yang dibutuhkan untuk perayaan Natal Bersama itu mencapai Rp 1,4 miliar. Jumlah fantastis itu, lantaran kegiatan akan diikuti sebanyak 10 ribu orang. "Iya (anggaran Rp 1,4 miiar) soalnya kan kami dengan masyarakat, targetnya 10.000 orang. (Dana)&nbsp;untuk semua, untuk konsumsi, untuk perlengkapan-perlengkapan," ucapnya. Dirinya menambahkan pada pelaksanaan serupa tahun lalu juga tidak menggunakan dana APBD. Sehingga setiap tahun, pihaknya meminta partisipasi dari berbagai perusahaan yang ada di Jakarta.&nbsp; "Iya, sama (tahun lalu) tidak ada (anggaran)," katanya.

Tak Didanai APBD, DKI Minta Sumbangan Rp 1,4 M untuk Natal Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pejabat-palsu-minta-sumbangan_m_146605.jpeg" alt="PALSU: Tampilan akun facebook Whisnu Sakti Buana yang dipalsukan." width="100%">
<figcaption>PALSU: Tampilan akun facebook Whisnu Sakti Buana yang dipalsukan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Anda berteman dengan figur publik di media sosial? Kalau iya, tolong jangan GR dulu kalau tiba-tiba Anda dihubungi figur publik tersebut lewat media sosial. Sebab, bisa saja Anda bakal menjadi korban hoax. Atau malah menjadi korban penipuan. Kejadian itu nyaris menimpa sejumlah orang yang berteman dengan Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Sejumlah teman Whisnu Sakti tiba-tiba mendapatkan pesan lewat Facebook Messenger. Seolah-olah pesannya langsung dikirim politikus PDIP tersebut. Kepada teman-temannya, Whisnu palsu itu mengaku menggalang dana bagi orang yang sedang membutuhkan. Dia meminta temannya ikut menjadi donatur dengan menyetorkan uang donasi lewat rekening Bank BNI dengan nomor 0494743667 atas nama Surtiyana. Beruntung, Whisnu palsu tersebut tidak &rsquo;&rsquo;sakti&rsquo;&rsquo;. Orang-orang yang dimintai donasi curiga. &rsquo;&rsquo;Mereka langsung menghubungi saya,&rsquo;&rsquo; ujar Whisnu. Aksi itu ternyata terjadi karena akun Facebook Whisnu Sakti tengah dikloning orang tidak bertanggung jawab. Pelaku menjiplak dengan membuat akun bernama Whisnu Sakti Buana. Foto-foto Whisnu ikut disedot. Pelaku juga meminta pertemanan kepada orang-orang yang ada dalam friend list Whisnu. Kini alumnus ITS itu berencana melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Mengkloning akun Facebook dengan tujuan menyebarkan informasi hoax dan penipuan belakangan memang marak. Sebab, saat ini ada beberapa cara yang memungkinkan seseorang membuat banyak akun baru di Facebook. Tanpa perlu membikin dan melakukan verifikasi e-mail. Awalnya, cara itu banyak dibuat untuk &rsquo;&rsquo;beternak&rsquo;&rsquo; akun Facebook. Biasanya untuk tujuan marketing. Namun, belakangan tidak sedikit hasil dari ternak akun Facebook tersebut yang disalahgunakan. Untuk modus duplikasi akun figur publik, sudah banyak korban. Selain Whisnu, kasus serupa pernah menimpa sejumlah pejabat. Termasuk Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Jika Whisnu palsu meminta sumbangan untuk kegiatan sosial, Alex palsu malah minta pulsa. Persis seperti mama-mama fakir pulsa yang mengaku sedang berada di kantor polisi, yang sering menghantui inbox SMS Anda. Yang membuat tidak banyak orang yang tertipu dengan aksi Whisnu palsu adalah respons cepat melapor ke Facebook. Ketika mendapatkan adanya akun palsu Whisnu Sakti, Jawa Pos memang langsung melapor ke Facebook. Laporan itu langsung direspons dengan menghapus akun Whisnu palsu. Cara pelaporannya cukup mudah. Anda tinggal melihat ke akun palsu tersebut, lalu cari menu report di tombol sebelah add friend. Kemudian, pilih report this profile, lanjutkan dengan memilih this is a fake account dan submitted to Facebook for review. Facebook akan memberikan kabar kepada Anda bahwa akun itu telah mereka blokir karena terbukti palsu. Sebagai netizen bijak, Anda tentu bisa berpartisipasi seperti itu bila menemukan akun-akun yang dipalsukan. Bagi Anda sendiri, ada beberapa cara agar terhindar dari pemalsuan akun. Di Facebook, Anda bisa menyetel pengaturan privacy. Sembunyikan friend list Anda. Atur hanya Anda atau orang-orang yang Anda pilih yang bisa melihat friend list tersebut. Pengaturan yang sama bisa Anda terapkan untuk pengaturan posting, profil, dan foto. Jangan biarkan foto Anda bisa dilihat semua orang. Kecuali kalau Anda jomblo dan berharap di-stalking lawan jenis. FAKTA: Tidak ada permintaan sumbangan lewat Facebook Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Akun yang meminta sumbangan itu palsu. Hati-hati jika Anda menerima permintaan pertemanan di Facebook.

Pejabat Palsu Minta Sumbangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2794_19800_Minta-Sumbangan.jpg" alt="Tersangka saat diamankan polisi." width="100%">
<figcaption>Tersangka saat diamankan polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com--Aparat Sat Reskrim Polres Bontang, Kalimantan Timur berhasil menangkap M Reze (29), tersangka pencurian, Jumat (4/9). Saat ditangkap ia sedang asyik dugem di diskotek. M Reze merupakan residivis kasus pencurian dengan modus pura-pura minta sumbangan. Kasus yang disangkakan kepada pria kelahiran Sumenep itu adalah pencurian android merek Samsung Galaxy Tab 2 milik Lina Rozita (28), warga Jalan MT Haryono Kelurahan Api-Api.&nbsp; &ldquo;Tersangka memang residivis kasus pencurian yang baru saja keluar penjara. Modus operandinya, tersangka beraksi menggunakan baju muslim, minta sumbangan ke rumah-rumah, termasuk rumah korban ini,&rdquo; jelas Kasat Reskrim Polres Bontang, AKP Ade Harri Sistriawan. Kasus pencurian tersebut terjadi pada 21 Juli lalu. Kronologisnya, saat itu tersangka sedang mencari mangsa ke rumah-rumah. Tiba di rumah korban, tersangka mengetuk pintu dengan niat meminta sumbangan.&nbsp; Namun karena tidak ada jawaban, tersangka mengira rumah tersebut kosong. Saat hendak meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP), tersangka mendapati sebuah android di teras dan langsung mengambilnya. Ketika itu, ternyata ada warga yang melihat. Kemudian, warga tersebut menerangkan ciri-cirinya kepada polisi. Ciri-ciri yang disebutkan mengarah ke tersangka sehingga akhirnya polisi menjadikannya target operasi (TO).&nbsp; Namun, tersangka sulit dicari, sebelum akhirnya tertangkap anggota di diskotek. Polisi sudah mengamankan barang bukti berupa pakaian muslim yang digunakan tersangka saat mencuri, sepeda motor, kotak infak, serta buku rekapitulasi sumbangan dari masyarakat. (gun/jpg)

Astaghfirullah, Pakai Baju Muslim, Maling Ini Menyamar Jadi Peminta Sumbangan

minta sumbangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#minta sumbangan

Berita Terkini

Resmi! Gubernur Dedi Mulyadi Larang Warga Jabar Minta-minta Sumbangan di Jalan Raya, Ini Aturannya

Larang Masyarakat Minta Sumbangan Pembangunan Masjid di Jalan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Bikin Macet, Membuat Citra Umat Islam jadi Jelek

Tak Didanai APBD, DKI Minta Sumbangan Rp 1,4 M untuk Natal Bersama

Pejabat Palsu Minta Sumbangan

Astaghfirullah, Pakai Baju Muslim, Maling Ini Menyamar Jadi Peminta Sumbangan

Download Aplikasi JawaPos.com