<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/31/IMG_20240731_095120-2333906587.jpg" alt="Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mendesak Kementerian Kesehatan dan pihak terkait segera menerapkan label khusus pada makanan dan minuman kemasan. Hal itu guna mencegah munculnya lonjakan kasus anak cuci darah yang angkanya terdeteksi tinggi. Menurut Bey, dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Kesehatan bisa segera menindaklanjuti dengan langkah menerapkan penandaan khusus pada makanan dan minuman. Terutama terkait kandungan gula, garam, dan lemak (GLG). &rdquo;Saya berharap Kemenkes segera menerapkan penandaan pada makanan dan minuman kemasan terkait GLG, seperti obat berbahaya itu tandanya merah, yang aman tandanya hijau, supaya memberikan kepastian pada masyarakat terutama menyikapi tingginya kasus anak cuci darah,&rdquo; kata Bey seperti dilansir dari Antara di Bandung. Bey memastikan pihaknya merespons fenomena anak cuci darah. Yakni, dengan meminta Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Vini Adiani Dewi memastikan agar anak-anak yang mengalami kasus itu mendapatkan perawatan terbaik di fasilitas layanan kesehatan. &rdquo;Kedua terkait edukasi, saya minta Kadis Kesehatan berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan di kabupaten dan kota agar puskesmas dan posyandu memberikan edukasi dan pemahaman terkait nutrisi dan bahaya makanan dan minuman yang mengandung GLG berlebih,&rdquo; ujar Bey. Menurut dia kasus cuci darah yang dialami pasien anak, artinya penyakit ginjal kronis sudah stadium 4. Pihaknya mengaku akan berupaya mengantisipasi dan terus berkoordinasi dengan layanan kesehatan di bawah koordinasi dinas kesehatan. &rdquo;Edukasi kepada masyarakat tentang bahaya minuman dan makanan manis. Kedua saya meminta seluruh puskesmas segera lakukan cek gula darah,&rdquo; tutur Bey. Sementara itu sebelumnya, Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin (RSHS) Bandung menerima 10-15 pasien anak cuci darah setiap bulan yang mengalami gangguan ginjal kronis akibat berbagai faktor. RSHS mengklaim tidak terjadi kenaikan atau penurunan kasus cuci darah pada anak. &rdquo;Tidak ada peningkatan atau penurunan untuk kasus anak dengan ginjal kronis dengan cuci darah rutin. Itu 10-20 anak per bulan,&rdquo; kata staf Divisi Nefrologi KSM Ilmu Kesehatan Anak RSHS Bandung dr Ahmedz Widiasta.

Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin desak Kemenkes dan pihak terkait segera terapkan label khusus pada makanan dan minuman kemasan

PJ Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin Minta Label Khusus Minuman Kemasan Antisipasi Cuci Darah

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sah-minuman-kemasan-wajib-sni_m_196749.jpeg" alt="minuman kemasan, salah satu produk Aqua" width="100%">
<figcaption>minuman kemasan, salah satu produk Aqua</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengawasi kebijakan pemerintah yang saat ini belum menerapkan adanya cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang mengandung gula atau pemanis alami maupun buatan. Cukai atau pajak pada minuman kemasan manis menjadi upaya untuk membantu mencegah adanya penyakit seperti diabetes. Terutama dalam upaya membantu pengobatan konsumen yang sering menikmati minuman kemasan manis. Hal ini diungkapkan Ketua Harian YLKI Indah Sukmaningsih saat memberikan sosialisasi edukasi dan pelatihan pada kelompok konsumen di Surabaya, pada Rabu (15/11). Menurutnya saat ini banyak penyimpangan minuman kemasan yang dikonsumsi oleh anak &ndash; anak bisa menyebabkan diabetes. Namun minuman pemanis itu sampai saat ini masih belum ada cukai. &ldquo;Ini yang sangat mengkhawatirkan banyak penyimpangan minuman kemasan (pemanis, Red) yang menyebabkan diabetes pada anak-anak. Bonus demografi yang dijanjikan akan menjadi petaka apabila tidak ada langkah preventif dengan pemberian cukai pada minuman pemanis kemasan," ujar Indah dikutip Radar Surabaya. Padahal, lanjut Indah negara-negara anggota WHO (organisasi kesehatan dunia) diminta untuk menerapkan kebijakan fiskal terhadap minuman berpemanis tersebut. Namun hingga saat ini baru ada sekitar 56 negara yang sudah menerapkan kebijakan tersebut. "Padahal cara untuk meningkatkan kesehatan karena menyelamatkan nyawa dan mencegah penyakit, sambil memajukan pemerataan kesehatan dan memobilisasi pendapatan bagi negara-negara yang dapat digunakan untuk mewujudkan cakupan kesehatan universal," jelas Indah dikutip Radar Surabaya. Pada kegiatan sosialisasi tersebut pihaknya melibatkan orang tua terutama ibu &ndash; ibu. Karena menurutnya ibu sangat peduli terhadap permasalahan pada anak. &ldquo;Kalau ibu kan sangat&nbsp;care&nbsp;terhadap anak jadi kami minta ibu juga bisa tahu dan maksud dari pemberian cukai kepada minuman berpemanis,&rdquo; ujarnya dikutip Radar Surabaya. Apalagi menurutnya Surabaya sebagai kota ramah dan layak anak, saat ini perlu segera untuk menindaklanjuti pencegahan kesehatan pada anak ketika banyak mengonsumsi minuman berpemanis. "Saya rasa Surabaya dengan inovasinya sebagai kota layak dan ramah anak bisa segera untuk melakukan langkah-langkah untuk mencegah kesehatan pada anak-anak,&rdquo; tegas Indah dikutip Radar Surabaya. Indah menjelaskan berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018, prevalensi remaja gemuk dan obesitas berusia 13 &ndash; 15 tahun di Indonesia mencapai 20 persen dan remaja gemuk berusia 16 &ndash; 18 tahun sebesar 13,6 persen. Individu yang mengalami obesitas mempunyai resiko 2,7 kali lebih besar untuk terkena diabetes. Selain itu, data Internasional Diabetes Federation pada tahun 2021 menunjukan bahwa kematian akibat di Indonesia mencapai 63,3 persen. Terdapat studi yang menunjukkan keterkaitan antara gaya hidup yang kurang baik. "Artinya berani tidak di tahun 2024 pemerintah menerapkan kebijakan&nbsp;cukai&nbsp;untuk minuman pemanis?&rdquo; ungkapnya dikutip Radar Surabaya. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur, Muhammad Said Sutomo di Surabaya berharap agar Pemkot Surabaya yang telah mencanangkan sebagai kota ramah anak memperkuat kesehatan anak di sekolah. Karena di sekitar sekolah banyak yang masih menjual minuman berpemanis. "Memperkuat ramah anak di sekolah bisa aman dari perlindungan secara preventif&nbsp;minuman berpemanis,&rdquo; ujar Said dikutip Radar Surabaya. Sebagai gantinya setiap sekolah bisa menyediakan air minum mineral yang bisa dikonsumsi oleh anak &ndash; anak. "Ini yang kami harapkan untuk dilakukan di tingkat kota maupun provinsi. Sekolah bisa menyediakan minuman air putih agar bisa dikonsumsi oleh anak-anak,&rdquo; ujarnya dikutip Radar Surabaya.

Sebuah Yayasan kesehatan memberikan sorotan terkait minuman kemasan yang manis untuk diberi cukai agar bisa mencegah diabetes.

Waspada Bahaya Minuman Berpemanis Dalam Kemasan untuk Anak, YLKI Desak Pemerintah Kenakan Cukai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/10/WhatsApp-Image-2023-10-10-at-163842-3897289022.jpg" alt="Produk minuman kemasan sachet AO (Asli Otentik) warna kuning oranye." width="100%">
<figcaption>Produk minuman kemasan sachet AO (Asli Otentik) warna kuning oranye.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Kesehatan Surabaya geger setelah ramai beredar produk minuman kemasan sachet ke sekolah dasar hingga SMP. Produk bernama AO (Asli Otentik) itu berwarna kuning oranye. Dinas Kesehatan Surabaya bergegas mengambil sikap. Kali pertama, Dinas Kesehatan Surabaya mengetahui AO beredar melalui WhatsApp. Berdasar Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 91 (ayat) 1 berbunyi dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Sementara, AO diduga tidak memiliki izin edar. Dinas Kesehatan Surabaya menyatakan, produk tersebut bukan merupakan produk Orang Tua Grup. Hasil koordinasi dan konfirmasi dengan BPOM di Surabaya, produk tersebut diedarkan dan dipromosikan di media sosial oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. &rdquo;Dalam hal ini, pihak dari produsen Orang Tua Group telah melaporkan ke BPOM di Semarang dan oknum yang menjadi sumber pemalsuan produk juga sudah diproses secara hukum di kepolisian,&rdquo; ujar Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Nanik Sukristina. Dinas Kesehatan Surabaya mengungkapkan, hasil konfirmasi dengan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan untuk menanyakan kepada distributor minuman beralkohol merek Orang Tua menyatakan bahwa produk minuman beralkohol Asli Otentik bukan produk yang didistribusikan. Sesuai hasil investigasi di lapangan, tidak ditemukan peredaran produk tersebut. Dinas Kesehatan Surabaya berupaya meningkatkan advokasi lintas sektor dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol bentuk sachet, meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap peredaran minuman beralkohol dalam bentuk sachet di masyarakat bersama-sama dengan BPOM dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, hingga sosialisasi ke anak sekolah dan masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan.

Dinas Kesehatan Surabaya bergegas mengambil sikap. Kali pertama, Dinas Kesehatan Surabaya mengetahui AO beredar melalui WhatsApp.

Begini Penampakan Minuman Kemasan Sachet Diduga Miras dan Beredar di Kalangan Siswa SD hingga SMP di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/plastik-kemasan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di Jawa Timur (Jatim), Inaplas alias Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik memastikan produksi plastik kemasan untuk makanan dan minuman (mamin) masih normal. Semua masih lancar kendati pemerintah membatasi ruang gerak pekerja sebagai antisipasi persebaran Covid-19. Cadangan bahan baku industri plastik yang mayoritas impor juga masih aman.  Direktur Pengembangan Bisnis Inaplas Budi Susanto Sadiman tidak memungkiri kinerja industri plastik di triwulan pertama ini turun. "Sekitar 40 persen daripada periode sama tahun lalu," ujarnya Rabu (24/3). Padahal, biasanya dua bulan sebelum Lebaran penjualan plastik selalu melonjak hingga H-14 Idul Fitri.  Tahun lalu permintaan plastik kemasan naik sekitar 30 persen menjelang Idul Fitri. "Tapi, sekarang sepi," katanya.  Wabah Covid-19, menurut dia, membuat demand anjlok. Tetapi, produksi dan arus transaksi tetap berjalan normal.  Budi menuturkan bahwa plastik kemasan juga dibutuhkan untuk menunjang ketersediaan mamin pada masa darurat seperti sekarang. Sejauh ini, kontribusi produk plastik kemasan mamin terhadap total penjualan plastik di Indonesia sekitar 45 persen.  Inaplas berharap situasi bisa membaik. "Alangkah lebih baiknya jika ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai cukai plastik ditiadakan. Pasti itu bisa memberikan angin segar untuk industri," tuturnya.  LIMA NILAI EKSPOR INDUSTRI TERTINGGI  Sektor | Nilai Ekspor (dalam juta USD)  Makanan dan minuman | 2,450  Logam dasar | 1,770  Kimia dan bahan kimia | 999  Tekstil (pakaian jadi) | 673  Karet dan plastik | 600  LIMA NEGARA SASARAN EKSPOR UTAMA  Negara | Pertumbuhan Ekspor (YoY)  Singapura | 57,5%  Amerika Serikat | 29,5%  Tiongkok | 16,8%  Jepang | 12,65%  India | 4,83%  Sumber: Kemenperin

Ruang Gerak Terbatas Covid-19, Produksi Plastik Kemasan Masih Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sah-minuman-kemasan-wajib-sni_m_196749.jpeg" alt="minuman kemasan, salah satu produk Aqua" width="100%">
<figcaption>minuman kemasan, salah satu produk Aqua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian telah menerbitkan peraturan mengenai SNI wajib bagi produk air minuman dalam kemasan (AMDK). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, Dan Air Minum Embun Secara Wajib. &ldquo;Jadi, produk AMDK yang beredar di pasar telah sesuai dengan standar mutu yang berlaku wajib dan mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),&rdquo; kata Dirjen Industri Agro Panggah Susanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (17/3). Menurut Panggah, penyusunan SNI untuk produk AMDK dilakukan oleh Komite Teknis yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, meliputi pihak pemerintah, akademisi atau ahli termasuk di bidang keamanan pangan, masyarakat, hingga produsen. Bahkan, pengawasan produk AMDK di dalam negeri telah dilakukan secara berkala, baik selama di lokasi produksi maupun di pasar oleh instansi terkait, yang meliputi pengawasan air baku, proses produksi, produk akhir sampai dengan kemasan produk. &ldquo;Total terdapat 44 parameter persyaratan air bersih yang digunakan sebagai bahan baku AMDK, yaitu fisika (6 parameter), kimia (17 parameter), kimia organik (18 parameter), mikrobiologik (1 Parameter) dan radio aktivitas (2 parameter),&rdquo; paparnya. Selain itu, telah ditetapkan syarat mutu pada produk AMDK, di antaranya SNI 3553:2015 Air Mineral telah menetapkan 27 Kriteria Uji sebagai syarat mutu air mineral, SNI 6241:2015 Air Demineral telah menetapkan 13 Kriteria Uji sebagai syarat mutu air demineral. Kemudian, SNI 6242:2015 Air Mineral Alami telah menetapkan 11 Kriteria Uji sebagai syarat mutu air mineral alami, dan SNI 7812:2013 Air Minum Embun telah menetapkan 29 Kriteria Uji sebagai syarat mutu air minum embun. Lebih lanjut, dalam penyusunan standar tersebut telah menggunakan beberapa referensi internasional, antara lain seperti Codex Alimentarius Committee, WHO, dan lainnya yang umum digunakan dalam penyusunan standar keamanan pangan di berbagai negara. Bahkan, pengujian kesesuaian mutu AMDK dilakukan oleh laboratorium penguji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). &ldquo;Selain itu, penilaian kesesuaian SNI untuk produksi AMDK dilakukan audit terhadap penerapan Good Manufacturing Practices atau Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (GMP/CPPOB),&rdquo; imbuhnya. Adanya temuan terkait cemaran mikroplastik pada produk AMDK, Kemenperin mengusulkan perlu adanya kajian lebih lanjut. Kajian ini dilakukan melalui metode uji yang berstandar untuk mengetahui tingkatan maksimum dan dampak mikroplastik terhadap kesehatan manusia. &ldquo;Saat ini, belum ada dokumen standar mutu, metode uji, tingkatan maksimum kandungan mikroplastik pada produk makanan dan minuman khususnya AMDK, serta belum ada kajian mendalam dampak kandungan mikroplastik pada tubuh di tingkat global yang umum dijadikan referensi,&rdquo; ungkapnya. Saat ini, industri AMDK di dalam negeri berjumlah sekitar 700 perusahaan yang sebagian besar merupakan sektor industri kecil dan menengah (IKM). Secara volume, konsumsi AMDK menyumbang sekitar 85 persen dari total konsumsi minuman ringan di Indonesia. Sementara itu, laju pertumbuhan industri makanan dan minuman pada pada tahun 2017 mencapai 9,23 persen, jauh di atas pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,07 persen. Peran subsektor industri makanan dan minuman terhadap PDB sebesar 6,14 persen dan terhadap PDB industri nonmigas mencapai 34,3 persen, sehingga menjadikannya subsektor dengan kontribusi terbesar dibandingkan subsektor lainnya pada periode yang sama.

Sah, Minuman Kemasan Wajib SNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/13-siswa-sd-keracunan-minuman-rasa-leci_m_168488.jpeg" alt="Keracunan: Sebanyak 13 siswa SD mual setelah mengonsumsi minuman dalam kemasan dengan rasa leci." width="100%">
<figcaption>Keracunan: Sebanyak 13 siswa SD mual setelah mengonsumsi minuman dalam kemasan dengan rasa leci.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 13 siswa Sekolah Dasar (SD) di Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, mengalami keracunan usai menenggak minuman kemasan rasa leci dengan kombinasi sari kelapa. Berdasarkan informasi yang didapat jawapos.com, peristiwa terjadi saat para siswa SD swasta tersebut istirahat. Mereka lantas membeli makanan dan minuman yang ada di depan kelas dalam lingkup sekolah. Beberapa siswa membeli minuman rasa leci tersebut. Menurut pengakuan mereka, rasa jajanan yang dibelinya sedikit pahit. Tidak berapa lama, 13 anak yang mengonsumsi minuman tersebut merasa mual. Sekolah segera berkoordinasi dengan polsek dan Puskemas Turen. "Petugas polsek dan sekolah dengan sigap membawa korban keracunan ke Puskemas Turen. Dua siswa dari 13 itu tidak dibawa ke puskesmas karena sudah sembuh," kata Kapolsek Turen Kompol Agus Guntoro kepada jawapos.com, Selasa (14/11). Dari 11 siswa yang dilarikan ke Puskemas Turen, delapan diantaranya sudah diizinkan pulang. Sementara tiga orang masih dirawat untuk kebutuhan observasi. Agus menjelaskan, sampel minuman dalam kemasan itu sudah dilaboratoriumkan oleh petugas kesehatan dari Kabupaten Malang. Tujuannya untuk mencari penyebab pasti mengenai kasus <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/25/164618/usai-makan-nasi-padang-40-guru-keracunan" target="_blank">keracunan</a> para siswa. Penyebab keracunan disinyalir bukan dari produk yang sudah kadaluarsa. Sebab tanggal kadaluarsa minuman masih 2018. Minuman ini bisa rusak hanya dengan disimpan di ruangan yang terkena sinar matahari. Sementara itu, petugas dari Polsek Turen juga melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. "Sampel sudah diambil oleh petugas kesehatan untuk dilaboratoriumkan. Baru nanti akan ketemu penyebab pastinya," pungkasnya.

13 Siswa SD Keracunan Minuman Rasa Leci

minuman kemasan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#minuman kemasan