<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/WhatsApp-Image-2025-03-04-at-182915-1575667933.jpeg" alt="Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, pakar Hak Kekayaan Intelektual sekaligus dosen Universitas Pelita Harapan. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, pakar Hak Kekayaan Intelektual sekaligus dosen Universitas Pelita Harapan. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang sengketa merek minyak Kutus Kutus di Pengadilan Niaga Surabaya kembali digelar dengan nomor perkara 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Surabaya. Dalam perkara ini Bambang Pranoto dan PT.Kutus Kutus Herbal sebagai para penggugat, sedangkan tergugat adalah Fazli Hasniel Sugiharto (anak sambung Bambang Pranoto). Pada tanggal 11 Februari penggugat menghadirkan saksi ahli yaitu Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M, seorang pakar Hak Kekayaan Intelektual, yang juga terlibat dalam pembentukan Undang-Undang tentang Merek pada tahun 1992, 2001 dan 2016. Pada intinya, Prof. Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M. menyampaikan pendapat yang mendukung dalil para penggugat dalam gugatan. Secara khusus, ia menegaskan bahwa berdasarkan hukum, para penggugat memiliki alas hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap tergugat. Hal ini didasarkan pada adanya permohonan dan pendaftaran merek yang dilakukan dengan iktikad tidak baik. Ahli memberikan pendapat sesuai keahliannya mengenai hal-hal terkait sengketa itu. Pertama soal tujuan dari reformasi regulasi di bidang merek. &ldquo;Sejak menggunakan undang-undang merek yang lama nomor 21 tahun 1961, banyak pelaku usaha kita yang melakukan trademarks copy atau pencurian-pencurian merek asing yang belum didaftarkan di sini dan didaftarkan oleh pelaku usaha untuk dan atas nama dirinya. Hal ini dimungkinakan karena sistem pendaftaran merek kita melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 adalah first to use principle, siapa yang lebih dulu menggunakan, siapa yang pertama kali menggunakan dia dikukuhkan haknya untuk menjadi pemilik merek itu," kata Henry Soelistyo. Inilah yang menimbulkan masalah dalam hubungan international kita, khususnya dengan negara-negara Eropa dan mitra negara kita yang lain merasa sangat dirugikan atas praktek-praktek seperti itu. &ldquo;Pemerintah merasa sangat terganggu dengan reputasi Indonesia di dunia perdagangan internasional maka pemerintah kemudian mengambil 3 (tiga) kebijakan reformis di dalam sistem pendaftaran merek," Pertama mengubah first to use principle, dikukuhkan haknya melalui proses pendaftaran. Kedua, membangun satu prinsip dasar sesuai dengan filosofi undang-undang merek, yaitu pendaftaran merek harus dilakukan dengan good faith atau iktikad baik. Bad faith (perilaku tidak baik) adalah melakukan pendaftaran merek dengan motif meniru, mendompleng, menjiplak, atau mengikuti merek orang lain. Ketiga, satu konsep perluasan hukum dari motif pendaftaran itu, adalah kewajiban pemohon merek untuk menyampaikan declaration of ownership &ldquo;pernyataan sebagai pemilik merek&rdquo;. Ide gagasannya adalah bahwa setiap aplikasi permohonan pendaftaran merek yang diajukan ke Kantor Merek harus disertai dengan surat pernyataan bahwa merek yang didaftarkan itu adalah mereknya. Statement declaration of ownership ini menjamin bahwa setiap aplikasi pendaftaran merek, baik itu menyangkut permohonan orang Indonesia maupun orang asing, harus disertai dengan pernyataan bahwa merek ini adalah mereknya. Kalau tidak, di belakang hari ada orang yang menggugat pembatalan merek. &ldquo;Ini pembelajaran dari 20 tahun mengelola Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 pengalaman yang harus direformasi adalah mengubah dari first to use menjadi first to file dan membakukan standar niat baik atau good faith di dalam pendaftaran merek yang punya dua mata, satu ketika mengajukan pendaftaran itu adalah merek yang bukan meniru, menjiplak, atau mengikuti orang lain, kedua yang lebih mendasar bahwa merek ini adalah mereknya," "Itu sebabnya di pasal 7 satu norma apabila satu merek dimiliki secara bersama tetapi didaftarkan oleh satu orang saja, maka pendaftaran itu harus dengan persetujuan pihak lain yang juga berhak atas merek itu," kata dia. Dalam hal hanya diajukan satu orang yang diajukan mewakili yang lain harus ada persetujuan tertulis dari yang berhak lainnya atas merek&nbsp; itu.&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, ia mengatakan jika pendaftaran nama dagang yang menjadi asset usaha sebagai merek oleh &ldquo;karyawan&rdquo;. &ldquo;Satu dekade terakhir sebelumnya perusahaan-perusahaan kita itu dikelola tidak secara professional, yang artinya siapa direktur tidak ditegaskan. Lalu baru 2007 ketika kita punya UU PT diatur untuk tertib. Bahwa masalah pendaftaran merek itu adalah pekerjaan clerical, pekerjaan administratif, yang tidak memerlukan suatu prosedur," Dalam bisnis konvensional, siapa yang melakukan apa yang kosong ini lazim. Praktik seperti ini segera ditertibkan, kalau tidak punya dampak terhadap ketidaktertiban dalam kepemilikan aset atau kepemilikan kekayaan seperti layaknya bisnis keluarga. "Saya masih melihat ada dampak negatifnya bahwa tidak terkelolanya bisnis usaha terutama keluarga yang tidak didasarkan pada prinsip good corporate governance seperti yang kita kenal saat ini menjadikan banyak sengketa, sengketa asset, sengketa keuangan, sengketa hak dan macam-macam yang menimbulkan persoalan perdata,&rdquo; kata dia. &ldquo;Poinnya apakah merek itu bisa didaftarkan atas nama karyawan, dalam Pasal 7 dalam hal merek itu dimiliki oleh keluarga maka semua anggota keluarga yang tercatat itu dianggap sebagai yang berhak atas merek itu. Jadi, kalau sampai karyawan mendaftarkan kemudian secara administratif diatasnamakan dirinya kemungkinan cacat hukum.&rdquo; Dalam hal karyawan tidak pernah mengklaim atau menawarkan lisensi kepada Perusahaan bahwa dengan bersikap diam ketika digunakan oleh pihak lain dan dia tidak memberikan atau meminta perjanjian lisensi membayar royalty sebetulnya dia sudah menyadari itu bukan miliknya sendiri. Ahli pun mengkonfirmasi bahwa pemilik merek terdaftar tersebut bukan pemilik merek sesungguhnya. &ldquo;Usaha dagang ini kan usahanya ada manusia-manusia pemiliknya dan pengelolanyanya adalah. Ini miliknya usaha dagang kok didaftar hanya nama satu orang. Karyawan ini tidak liar, mendaftarkan sendiri ujug-ujug mengatasnamakan dirinya, lah ini punya siapa, punya nya usaha dagang.&rdquo; Adapun kewajiban menyampaikan Declaration of Ownership (Surat Pernyataan Kepemilikan) dikaitkan dengan iktikad baik pemohon merek. &ldquo;Sesungguhnya prinsip mengenai Statement of ownership yang menjadi kewajiban pemohon merek untuk disertakan pada lampiran sudah berlaku sejak Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 direvisi tahun 1992," "Statement of ownership atau Declaration of ownership itu bukan sekedar selembar kertas hak administratif yang menyatakan bahwa pemohon ini adalah orang yang berhak, tetapi pernyataan di atas materai benar-benar menjadi dasar," tegasnya. Di dalam konteks merek syarat bahwa permohonan pendaftaran merek harus disertai dengan statement of ownership ini diatur di dalam pasal 2 ayat 1 huruf a bukan main-main. Itu benar refleksi dari kebijakan pemerintah untuk menghentikan pencurian-pencurian merek atau trademarks copy.&rdquo; &ldquo;Surat pernyataan yang menyatakan merek itu miliknya, vis a vis, itu adalah surat keterangan palsu yang itu merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 242 KUHP atau 263 KUHP, kategorinya tindak pidana. Ini lebih serius dari pada bad faith yang diartikan sebagai menipu menjiplak mengikuti yang bisa menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat seperti filosofi undang-undang merek. "Kalau sampai apa yang dinyatakan itu tidak benar maka saya disimpulkan itu adalah keterangan palsu. Dengan demikian apa yang sudah diberikan dalam bentuk sertifikat gugur secara hukum,&rdquo; urainya. Henry lantas menyinggung iktikad tidak baik pemohon dalam mengajukan permohonan merek. &ldquo;Makna &ldquo;bad faith&rdquo; bukan hanya meniru, menjiplak, mengikuti merek orang lain yang kemudian menimbulkan dampak iklim persaingan usaha, tetapi juga mencakup pengakuan tentang siapa sesungguhnya pendaftar ini yang tadi disyaratkan dengan dibuatnya surat keterangan pemilik. Saya mengatakan double princip." &ldquo;Ini bicara tentang mengakui bahwa ini merek saya. Kalau ternyata di belakang hari ternyata bukan atau ada pihak lain yang menyatakan secara terbuka menjadi pemilik merek itu, maka pernyataan tadi menjadi keterangan palsu. Itu wujud nyata iktikad tidak baik.&rdquo; "Membohongi tidak mengakui bahwa merek ini sebetulnya bukan miliknya atau bukan miliknya sendiri.&rdquo; Ketika yang bersangkutan membuat surat pernyataan atau statement of ownership yang sebetulnya tidak jujur, tidak benar, adalah bad faith. Ia mengungkap perpanjangan merek dan pendaftaran merek atas dasar keterangan Declaration of Ownership yang tidak benar. &ldquo;Maka ini keblabasan, dalam arti dirinya sendiri bukan yang berhak lah kok pada saat berakhir dia memperpanjang, itu keblabasan.&rdquo; Ia juga mengungkap soal konsep Trademark Squatting dalam pelindungan merek. &ldquo;Ini merupakan peristilahan yang berkembang di kalangan praktisi hukum dan akademisi, &lsquo;pencurian merek dari pihak lain&rsquo;. Pengalaman kita ada pendaftaran POLO, PRADA lalu LOUIS VUITTON oleh orang Indonesia, itu trademark squatting. Tapi, sesungguhnya di tingkat domestik ada juga praktik pencurian, mengaku satu merek yang sesungguhnya milik bersama tapi diakui hanya milik perorangan, itu termasuk trademark squatting," jelasnya. Di dalam praktik korporasi, hak seperti merek adalah aset sehingga ada harganya, ada economical, ada produk yang dijual atau tidak. Praktik trademark squatting ini berujung pada dagang merek bukan merek dagang. Merek didaftarkan, lalu nanti pemiliknya yang asli datang lalu ditawarkan, selesaikan saja dengan negosiasi. Bagi pelaku usaha seperti itu bermanfaat. Ahli mengkonfirmasi atas pemahaman &ldquo;pemilik merek KATES secara de jure meminta sejumlah uang kepada pemilik merek de facto termasuk tindakan trademark squatting&rdquo;. Lebih lanjut, ia mengatakan konsep Passing Of dalam pelindungan merek. Ini merujuk&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tindakan menjual produk dengan menggunakan kemasan pihak lain yang telah lebih dulu ada/dijual kepada konsumen. &ldquo;Sebagai seorang akademisi, kami mengenal dengan sebutan Passing of Action yang intinya melakukan yang merugikan pihak lain. Passing of Action kalau dicontohkan dalam konteks merek kalau seseorang mendaftarkan merek kemudian dengan motif seperti tadi, dia sudah mem-passing of haknya ke orang lain. Ini bukan rezim hukum merek, ini adalah persaingan usaha tidak sehat, kecuali kalau kemasan tadi sudah didaftarkan sebagai merek 3D.&rdquo;

Sidang sengketa merek minyak Kutus Kutus di Pengadilan Niaga Surabaya kembali digelar dengan no 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Surabaya.

Belajar Sengketa Merek Seperti Minyak Kutus Kutus dari Pakar HAKI

Minyak Kutus-Kutus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Minyak Kutus-Kutus

Berita Terkini

Belajar Sengketa Merek Seperti Minyak Kutus Kutus dari Pakar HAKI

Download Aplikasi JawaPos.com