<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/23/FizKN3Enf6nv6kPo4iuefF9KqUIXQJN2spTRwd1Z-396447192.jpg" alt="Ilustrasi siswa SMP. (Dokumentasi Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa SMP. (Dokumentasi Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sejumlah SMP swasta kabarnya sudah menutup pendaftaran murid baru sejak jauh-jauh hari. Sebab pagu yang tersedia sudah terpenuhi. Salah satunya di Menganti dan Driyorejo. Warga pun berharap ada SMP negeri baru yang dibangun. Handoko, warga Desa Hulaan, Menganti, mengatakan bahwa di Menganti dan Driyorejo sudah saatnya ditambah SMP negeri. Sebab pertumbuhan penduduk beberapa tahun terakhir cukup signifikan. &ldquo;Lokasinya bisa di Hendrosari atau Kepatihan. Karena di sana jarak SMP negeri terdekat 5 kilometer,&rdquo; ucap Handoko. Harapan itu juga disampaikan Prayogo, warga Desa Gempolkurung. Tidak ada SMP negeri yang dekat. Bahkan anak pertamanya disekolahkan di Surabaya. &ldquo;Kalau ada SMP negeri di sekitar sini tentu akan sangat bermanfaat,&rdquo; kata Prayogo. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta M Sholikhun saat dikonfirmasi mengenai kondisi SMP swasta yang sudah menutup pendaftaran jauh-jauh hari tidak merespons. Namun sebelumnya dia menjelaskan, mengenai prosedur masuk SMP swasta. Para wali murid lebih dulu mengisi formulir pendaftaran. Yang mana salah satu isinya terkait latar belakang pekerjaan hingga penghasilan. Dia membenarkan apabila terdapat formulir yang harus diisi wali murid. Di mana kebanyakan saat sudah mendaftar dan masuk ke SMP swasta. Formulir itu digunakan untuk data sekolah dan data pokok pendidikan (dapodik). &ldquo;Ada juga mengisi penghasilan orang tua,&rdquo; ucapnya. Namun tidak semua SMP swasta membebankan biaya saat pendaftaran. Ada pula yang mendaftar tanpa biaya pendaftaran.&nbsp;

Warga Menganti dan Driyorejo mendesak pembangunan SMP negeri baru untuk mengatasi kekurangan sekolah di Kabupaten Gresik

Warga Menganti dan Driyorejo Ingin Ada SMP Negeri Baru di Wilayah Selatan Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/Untitled-4921302.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih angkat bicara soal penarikan iuran dari warga ke SMP dan SMA Kristen Petra 2 Surabaya. Nominal iuran yang fantastis itu membuat dia geleng-geleng dan terkejut. &rdquo;Kok bisa sampai puluhan juta rupiah,&rdquo; kata Wiwik Wahyuningsih di Surabaya kepada JawaPos.com. Wiwik berharap angka Rp 35,5 juta itu bisa dikaji kembali oleh warga dan dipertimbangkan lagi oleh warga Manyar Tirto Surabaya. Sebab, menurut dia, sekolah bukan lembaga profit. &rdquo;Jadi, bisa diperhitungkan kembali. Sekolah soalnya bukan lembaga profit yang mencari keuntungan ya,&rdquo; imbuh Wiwik Wahyuningsih.&nbsp; Informasi yang dihimpun JawaPos.com, angka iuran untuk SMP dan SMA Kristen Petra naik sejak 2017. Pada tahun itu, iuran yang dikenakan untuk SMP dan SMA Kristen Petra 2 di angka Rp 17,5 juta. Dibandingkan dengan lembaga Petra di Jemursari Surabaya, iuran angka itu berbeda jauh. Hanya Rp 10 juta. Diberitakan sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji geram saat mengetahui dan mendapatkan aduan dari sekolah terkait permintaan uang keamanan sebagai uang iuran kepada warga Manyar Surabaya. &rdquo;Jalan yang dilalui sudah milik Pemkot Surabaya sejak tahun 70-an,&rdquo; ujar Wakil Wali Kota Surabaya Armuji.

SMP Petra Kristen Petra 2 dan SMAK Petra 2 Surabaya ditarik uang keamanan oleh RW setempat dengan angka fantastis mencapai Rp 35 juta

Iuran Keamanan SMP dan SMA Kristen Petra 2 Surabaya Naik Sejak 2017, Awal Rp 17,5 juta Kini Rp 35,5 juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/WhatsApp-Image-2024-01-03-at-163605-481001159.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama kepala sekolah, para guru dan tenaga pendidikan SD dan SMP negeri/swasta se-Surabaya di Gedung Sawunggaling, Rabu (3/1)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama kepala sekolah, para guru dan tenaga pendidikan SD dan SMP negeri/swasta se-Surabaya di Gedung Sawunggaling, Rabu (3/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mengawali 2024, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada segenap Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), serta para guru dan tenaga pendidik SD dan SMP negeri maupun swasta se-Surabaya. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Sawunggaling, Rabu (3/1). Wali Kota Eri membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya. Sebab, Kota Pahlawan memiliki potensi besar dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas. Wali Kota Eri mengajak untuk bersama-sama mengoptimalkan berbagai program pendidikan yang telah dijalankan. Selain itu, terus berinovasi untuk memenuhi tuntutan zaman yang semakin dinamis. &rdquo;Saya mengingatkan lagi pada 2024, tidak ada lagi pungutan apapun. Sudah saya sampaikan sejak 2023, jadi jangan sampai ada lagi,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Selanjutnya, Wali Kota Eri berharap agar sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak. Seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan. &rdquo;Bagaimana sekolah saling melengkapi. Contoh ada sekolah swasta yang menerima Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), dan ada yang tidak. Sekolah swasta yang sudah mampu harus sadar sehingga BOPDA ini dapat diberikan kepada (sekolah swasta) yang membutuhkan,&rdquo; jelas Eri. Dengan demikian, Wali Kota Eri berharap ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Dia pun meminta untuk dilakukan kesepakatan bersama antara sekolah negeri dan swasta. &rdquo;Saya meminta disepakati antara sekolah negeri dan swasta, standar minimal Surabaya seperti apa? Bukan saya yang menentukan, tapi duduk bersama. Sekarang ada sekolah yang inden, artinya sudah mampu. BOPDA ini untuk yang tidak mampu,&rdquo; tegas Eri. Wali Kota Eri yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menuturkan, sekolah swasta yang terdapat anak dari keluarga miskin akan mendapatkan BOPDA. Tetapi, jika sekolah tersebut dinilai sudah mampu dengan kemampuan membangun gedung, memiliki jumlah murid yang banyak hingga ada yang inden, BOPDA diberikan kepada sekolah swasta lain. &rdquo;BOPDA diberikan ke sekolah swasta lain yang kelasnya masih sedikit, sehingga sekolah swasta lain bisa meningkatkan kemampuan. Akhirnya bisa sederajat. Jadi bukan melarang, tapi kalau sekolah ini sudah mahal biaya SPP-nya, tolong sadar jangan dibebankan ke BOPDA,&rdquo; tegas Eri. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan, akan mengatur standar minimal pemberian BOPDA. Langkah pertama yang dilakukan adalah Dispendik Surabaya akan segera merumuskan hal tersebut bersama MKKS dan K3S. Dia menyebut, alokasi dana BOPDA mencapai Rp 500 miliar yang mencakup untuk pembiayaan SD dan SMP negeri dan swasta. Perinciannya, jenjang SD/MI mencakup 350 sekolah dengan alokasi Rp 250 miliar. Sedangkan untuk jenjang SMP/Mts mencakup 229 sekolah dengan jumlah alokasi yang sama. &rdquo;Formulasi BOPDA itu dihitung berdasar rombongan belajar (rombel), yakni untuk jenjang SD/Mi sekitar Rp 3 juta dan jenjang SMP/Mts Rp 5 juta,&rdquo; ujar Yusuf. &rdquo;Pembiayaan nanti kita sosialisasikan. Kita musyawarah, nanti bisa diukur dari SPP. SPP-nya untuk kegiatan apa saja? Misalnya ada kegiatan akademik, ekstrakurikuler, ada kegiatan yang pendampingan. Ini nanti dirumuskan,&rdquo; tambah Yusuf. Dia menambahkan, kegiatan apa sekolah, ada atau tidaknya murid inden, hingga bangunan atau gedung sekolah, juga menjadi penentu parameter dalam menentukan pemberian BOPDA. &rdquo;Kita sampaikan ini secara kekeluargaan untuk saling memotivasi. Targetnya segera di Januari kita sampaikan, kita godog, untuk mencapai win-win solution agar semua bisa menerima,&rdquo; ucap Yusuf.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beri pengarahan kepada seluruh kepala sekolah, para guru dan tenaga pendidik SD dan SMP negeri/swasta

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Kumpulkan Seluruh Kepala Sekolah, Titip Pesan Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/ppdb3-1580367964.jpg" alt="Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya." width="100%">
<figcaption>Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih angkat suara terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya pada 2024. Wiwik meminta agar Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya melakukan perubahan porsi penerimaan siswa. Wiwik yang juga menjabat sebagai kepala SMP Untag Surabaya itu mengungkapkan, sistem pendidikan harus berdasar dan berlandasan asas pemerataan. Dia meminta agar Dispendik Surabaya mengubah porsi penerimaan dalam PPDB 2024. &rdquo;Saya mengusulkan agar sistem PPDB 2024 porsinya 40 persen untuk jalur zonasi, 30 persen prestasi, 25 persen afirmasi, dan sisanya 5 persen adalah perpindahan orang tua siswa,&rdquo; ujar Wiwik, Kepala MKKS Surabaya timur, saat dihubungi JawaPos.com. Wiwik menilai, sekolah-sekolah swasta juga memiliki hak untuk mendapatkan siswa berprestasi. Sehingga, bukan hanya sekolah negeri yang menerima siswa berprestasi. &rdquo;Semua berhak mendapatkan layanan dan fasilitas pendidikan yang baik dan terbaik,&rdquo; imbuh Wiwik Wahyuningsih. Wiwik memastikan, MKKS Surabaya timur akan tetap patuh dengan regulasi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Yakni, Permendikbudristek No 1 Tahun 2021. &rdquo;Afirmasi dari keluarga miskin juga perlu diperhatikan oleh sekolah negeri,&rdquo; ucap Wiwik.

MKKS Surabaya meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) melakukan perubahan porsi penerimaan siswa pada PPDB 2024

Soal PPDB Surabaya, MKKS Usulkan Perubahan Porsi Zonasi hingga Afirmasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/WhatsApp-Image-2023-12-01-at-205620-2333515513.jpg" alt="Gubernur Khofifah dikukuhkan sebagai Bunda Pendidikan Jatim dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jatim." width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah dikukuhkan sebagai Bunda Pendidikan Jatim dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jatim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;SMA Awards 2023 dilaksanakan di Dyandra Convention Center Surabaya. SMA Awards merupakan acara tahunan yang digagas Dinas Pendidikan Provinsi Jatim bekerja sama dengan Jawa Pos. Ajang bergengsi itu menjadi wadah bagi siswa siswi SMA di Jatim untuk mengembangkan potensi baik akademik dan non akademik melalui 35 kategori lomba. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, SMA Awards 2023 merupakan salah satu upaya untuk menggali potensi terbaik dari para pelajar SMA di Jatim baik di sisi akademik dan non akademik. Tidak hanya itu, SMA Awards itu merupakan ajang untuk menyiapkan para generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. &rdquo;Mereka sudah menunjukkan prestasi terbaik, kita siapkan untuk menjadi generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. Insya Allah prestasi-prestasi ini yang akan terus ditingkatkan di skala regional, nasional dan global,&rdquo; kata Khofifah. &rdquo;Anak-anakku para champion semua, teruslah memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kalian semua adalah para pemimpin di masa Indonesia Emas 2045,&rdquo; imbuh dia. Khofifah mengatakan, SMA Awards juga menjadi ajang menyiapkan pelajar di Jatim dalam meraih prestasi terbaik pada tahun-tahun mendatang. Siswa SMA Jatim harus dipersiapkan untuk menjadi generasi penerus pemimpin di masa depan yang berkontribusi pada kemajuan bangsa. &rdquo;Jawa Timur terus melakukan inovasi, bimbingan, dan pelatihan, dengan output berbagai prestasi yang diraih pada ajang bergengsi tingkat nasional maupun internasional di bidang sains, seni, dan olahraga,&rdquo; terang Khofifah. Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh guru, pendamping, pelatih, dan mentor, dari seluruh SMA se-Jawa Timur, atas upaya yang tidak kenal lelah dalam membina, mengembangkan dan mendampingi anak didik, hingga meraih berbagai prestasi yang membanggakan. Secara khusus, terkait tema Awarding Night yakni Futuristic Ocean, Khofifah mengatakan, saat ini menjadi era menuju green economy yang pada akhirnya menuju blue economy. &rdquo;Artinya, tema ini akan menjadi semangat kita melakukan penguatan di semua lini, semua sektor, menuju blue economy. Bahwa proses pembangunan yang kita lakukan hendaknya tidak meninggalkan sampah dan polusi,&rdquo; papar Khofifah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah dikukuhkan sebagai Bunda Pendidikan Jatim dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jatim. Pengukuhan itu berupa selempang (MKKS Negeri) dan medali (MKKS Swasta). Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Aries Agung Paewai mengucapkan terima kasih atas dukungan Gubernur Khofifah dalam penyelenggaraan SMA Awards di tahun keenam. Jumlah partisipasi siswa yang mengikuti pada tahun ini juga bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. &rdquo;Dengan total 35 cabang lomba, harapannya para pemenang nantinya bisa diikutkan pada gelaran Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) atau Olimpiade Sains Nasional, termasuk kompetisi baik di level provinsi maupun nasional,&rdquo; ucap Aries Agung Paewai. Gubernur Khofifah didampingi Kadis Pendidikan Provinsi Jatim Aries Agung Paewai menyerahkan berbagai penghargaan bagi juara 1, 2, dan 3, dari masing-masing kategori lomba. Juara Umum SMA Awards 2023 diraih SMA Negeri 5 Surabaya. Total ada 35 kategori lomba dalam SMA Awards 2023 kali ini yang terbagi dalam tiga kelompok besar yakni akademik, non akademik, dan olahraga. Ke-35 kategori lomba tersebut yakni lomba kompetisi sains, debat bahasa inggris, technopreneur, robotik, cerdas cermat kebangsaan, osis eksis, duta pelajar putra, dan duta pelajar putri. Kemudian lomba Cipta Lagu, cipta puisi, cerpen, desain poster, komik strip, fotografi, monolog, story telling, gitar solo, menyanyi solo putra, menyanyi solo putri, traditional dance, vocal group, sinematografi, pencak silat putra, pencak silat putri, renang putra, renang putri, bulu tangkis putra, dan bulu tangkis putri. Selanjutnya lomba karate putra, karate putri, basket putra, basket putri, voli putra, voli putri, dan futsal. Total ada 22.292 peserta dari SMA negeri dan swasta di Jatim yang mengikuti ajang SMA Awards Tahun 2023.

Gubernur Khofifah dikukuhkan sebagai Bunda Pendidikan Jatim dari MKKS Jatim pada acara SMA Awards 2023 di Dyandra Convention Center Surabaya

Gubernur Khofifah Dinobatkan sebagai Bunda Pendidikan dari MKKS Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/ppdb3-1580367964.jpg" alt="Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya." width="100%">
<figcaption>Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta. Kerjasama antar lembaga dan unsur masyarakat jadi kunci dari kesuksesan pelaksanaannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Surabaya 2024 memang masih jauh. Namun, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Surabaya, khususnya Surabaya Timur sudah titip pesan untuk Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Apa itu pesannya? Ketua MKKS Surabaya Timur Wiwik Wahyuningsih mengatakan, PPDB 2024 seharusnya sudah dimulai sejak awal tahun depan. &rdquo;Iya, persiapannya seharusnya sejak Januari 2024. Itu seharusnya lho, ya. Apa saja persiapannya? Banyak,&rdquo; kata Wiwik yang juga menjabat sebagai Kepala SMPTAG Surabaya itu. Wiwik menuturkan, awal 2024, Dinas Pendidikan Surabaya seharusnya sudah mulai memetakan jumlah sekolah setiap wilayah di Kota Pahlawan. &rdquo;Berapa jumlah siswa SD yang lulus dari wilayah A, lalu jumlah sekolah berapa. Itu seharusnya sudah diketahui sejak awal, jangan kedandapan (tiba-tiba) jelang PPDB,&rdquo; tutur Wiwik. Selain itu, masih kata Wiwik, penyampaian terkait mekanisme jalur zonasi hingga prestasi juga harus sudah disosialisasikan jauh-jauh hari. Supaya masyarakat itu tahu dan mempersiapkan sejak awal. &rdquo;Oh anak saya punya potensi masuk pakai jalur prestasi dengan prestasi ini,&rdquo; papar Wiwik. Dia berharap, sistem PPDB Surabaya tak terus menuai citra buruk. Wiwik menilai, banyak PR tentang pendidikan di Surabaya sebagai kota kedua terbesar setelah Jakarta. &rdquo;Untuk memiliki pendidikan yang berkualitas dan adil. Bagaimana dengan rapor mutu pendidikan di Surabaya, apa kabar itu, itu juga menjadi PR kita bersama,&rdquo; ucap Wiwik. Pada Juli, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) sepakat meminta kepada pemerintah pusat agar Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) pada sistem zonasi dilakukan evaluasi. Hal itu sebagaimana terungkap dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Apeksi di Kota Makassar pada 10-14 Juli. &rdquo;Jadi semua kepala daerah pada waktu Apeksi mengatakan termasuk zonasi ini agar dapat dievaluasi. Karena apa? zonasi ini kan ada yang jaraknya dekat, karena kita (pemerintah daerah) belum siap untuk semua kecamatan ada sekolah SD, SMP, SMA,&rdquo; kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Selasa (18/7). Aturan terkait sistem zonasi sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Wali Kota Eri juga menyatakan, tidak semua dalam wilayah kelurahan terdapat SD, SMP, maupun SMA negeri. Nah, jika berpedoman sistem zonasi, anak di dalam kelurahan ini akan sulit masuk ke sekolah negeri di wilayah lain. Sebab, anak itu akan tergeser dengan calon peserta didik lain yang domisili lebih dekat dengan sekolah negeri.

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Surabaya titip pesan untuk Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk PPDB 2024

MKKS Surabaya Timur Beri Pesan Penting untuk Pemkot Terkait PPDB 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/WhatsApp-Image-2023-07-25-at-185606-3280878812.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta sepakat melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan yang minim siswa. Evaluasi dilakukan dengan melihat perkembangan jumlah siswa dalam SMP tersebut dalam dua tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai menerima audiensi MKKS SMP Swasta. Audiensi tersebut berlangsung di ruang kerja wali kota Balai Kota Surabaya, Selasa (25/7). &rdquo;Kalau ada sekolah yang tidak ada murid, kami sepakat dengan MKKS. Ini dilihat 4 tahun ke belakang, kalau (jumlah) muridnya masih tetap saja, kita evaluasi berikan kesempatan dua tahun ke depan,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Selama dua tahun ke depan, Wali Kota Eri menyatakan, Dinas Pendidikan (Dispendik) akan memberikan pendampingan kepada SMP swasta tersebut. Nah, jika sudah didampingi selama dua tahun namun masih saja sepi peminat, bisa dilakukan merger dengan sekolah lain. &rdquo;Kasihan kalau sekolah ini tidak dimerger, muridnya dua atau tiga, terus bagaimana operasional sekolah ini. Tapi bukan berarti (2023) dia tidak dapat murid, karena jika ditarik 4 tahun ke belakang pun, jumlah (muridnya) tetap sama,&rdquo; jelas Eri. Menurut dia, ada sekitar 10 SMP swasta di Kota Surabaya yang sepi peminat selama 4 tahun ke belakang. Karena itu, pemkot bersama MKKS SMP swasta sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah yang sepi peminat tersebut. &rdquo;Kita coba berikan kesempatan, kita sepakat dengan MKKS dua tahun ke depan kita lihat jumlah muridnya seperti apa, sambil dia (sekolah) menaikkan kemampuannya. Kalau misalnya (dua tahun ke depan) sudah tidak bisa lagi, ya sudah,&rdquo; ujar Eri. Wali Kota Eri mengungkapkan, pada tahun ajaran 2023/2024, ada sekitar 17.044 anak yang diterima masuk SMP negeri. Sedangkan yang masuk ke SMP swasta, sekitar 17.146 anak. Jumlah siswa yang diterima SMP Negeri ini turun selama dua tahun terakhir. &rdquo;SMP negeri itu bisa menerima sampai 20.000 siswa pada tahun 2021. Kemudian turun menjadi 19.000 siswa pada 2022,&rdquo; sebut Eri. Wali Kota Eri menyebutkan, ada aturan menteri pendidikan yang mengatur jumlah maksimal rombongan belajar (rombel) dan siswa pada SMP negeri. Jumlah rombel pada satuan pendidikan itu maksimal 10 dan jumlah peserta didik maksimal 32 anak per kelas. &rdquo;Semakin banyak siswa, semakin banyak rombel, semakin tidak bisa murid itu dipantau gurunya. Sehingga kita lakukan itu,&rdquo; tegas Eri. &nbsp;Dia menegaskan, SMP swasta di Kota Surabaya tidak kekurangan murid meski banyak peminat yang ingin masuk ke sekolah negeri. Sebab, SMP Negeri di Surabaya pada tahun ini menerima 17.044 siswa. &rdquo;Yang SMP swasta, sudah ada 17.146 siswa yang diterima. Namun ada 4.000 anak yang lulus (SD) yang belum kita ketahui, tapi ini biasanya mondok (Pondok Pesantren). Nah, ini nanti kita akan lihat,&rdquo; ujar Eri. Wali Kota Eri juga menyampaikan pada 2023, siswa yang masuk SMP swasta di Surabaya, jumlahnya terbanyak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, jumlah peserta didik yang masuk SMP swasta hanya sekitar 16.000 siswa. &rdquo;SMP swasta itu sebelum 2023 menerima murid paling banyak 16.000. Tapi sekarang (2023) menerima murid sekitar 17.000,&rdquo; tutur Eri. Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo menyatakan, pihaknya bersama pemkot akan menelusuri 4.000 lulusan SD di Surabaya yang belum masuk ke SMP negeri maupun swasta. Nah, dari jumlah lulusan itu jika tidak diterima ke SMPN, dipersilakan masuk ke SMP swasta. &rdquo;Monggo (silakan) memilih sekolah swasta yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anaknya,&rdquo; kata Erwin Darmogo. Erwin menjelaskan, ada beragam pilihan SMP swasta di Kota Surabaya. Mulai dari SMP skala nasional hingga lembaga pendidikan yang berbasis agama. &rdquo;Nah, pilihlah yang dekat dengan rumah dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak-anak,&rdquo; imbau Erwin Darmogo. Terkait SMP swasta yang jumlah muridnya tidak banyak, dia menyatakan, telah meminta dinas pendidikan untuk melakukan pendampingan. Baik pendampingan dari segi mutu pendidikan sekolah maupun terkait pembiayaan. &rdquo;Tadi disepakati kira-kira dua tahun ke depan, kalau tidak menunjukkan perubahan berarti, bisa di-merger. Tapi tentunya itu melalui proses semuanya, harus ada komunikasi, baik antara dispendik dengan MKKS, sekolah, juga yayasannya,&rdquo; ucap Erwin Darmogo.

Pemkot Surabaya bersama MKKS SMP swasta sepakat mengevaluasi lembaga pendidikan yang minim siswa. Pemkot beri kesempatan selama 2 tahun

Pemkot Surabaya dan MKKS SMP Swasta Evaluasi Sekolah yang Minim Siswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG20220815093118.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama MKKS. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama MKKS. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Banyak siswa SMA/SMK swasta di Kota Surabaya yang mengajukan diri masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Alasannya, mereka tak mampu membayar biaya SPP sekolah.  Ketua MKKS SMA Swasta Surabaya Hadi Sukiyanto menyampaikan, wali murid yang sulit mencukupi biaya pendidikan meminta sekolah memberikan keringanan. Mereka mengajukan diri sebagai keluarga MBR.  ”Ini kan masalah. Bantuan operasional sekolah (BOS) dan biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) dari Pemprov Jatim belum bisa meng-cover semuanya,” jelas Hadi.  Molornya pencairan BOS dan BPOPP diakui Hadi juga memicu masalah. Sekolah terpaksa mengalihkan beban biaya pendidikan tersebut kepada siswa. Tentu keputusan tersebut memberatkan.  Melihat besarnya beban siswa itu, Hadi mengusulkan agar pemkot memberikan subsidi. Dengan begitu, tidak ada siswa putus sekolah. ”MKKS tidak bisa membantu seluruh siswa akibat keterbatasan,” ucap Hadi Sukiyanto.  Pemerintah Kota Surabaya menjanjikan beasiswa bagi siswa SMA/SMK swasta. Utamanya bagi siswa asal Kota Surabaya yang tidak mampu membayar SPP.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pemkot berencana memberikan subsidi kepada siswa SMA/SMK swasta. Kebijakan itu pun sudah disampaikan kepada Pemprov Jatim. Rencana itu telah mendapatkan lampu hijau. Namun, nominalnya masih dirapatkan.  ”Akan ada program beasiswa buat siswa SMA/SMK swasta di Surabaya. Nominalnya masih kami rapatkan bersama Pak Wahid (Kepala Dispendik Provinsi Jatim),” ujar Eri.  Eri menuturkan, nilai standar besaran bantuan operasional siswa dan sekolah harus lebih dulu ditetapkan. Sebab, pihaknya tidak ingin bantuan tersebut salah sasaran.  ”Kalau sudah ketemu, nanti saya tinggal ke gubernur untuk koordinasi. Targetnya, pada tahun ajaran baru ini siswa bisa mendapat bantuan tersebut,” terang Eri.

Pemkot Surabaya Janji Beri Beasiswa Siswa SMA/SMK Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/eri-dan-usulan-program-bantuan-sma-smk-swasta6.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya menghitung bantuan biaya pendidikan usul dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK negeri maupun swasta.  ”Para MKKS menyampaikan sejumlah usulnya, termasuk rincian biaya yang mungkin bisa dibantu Pemkot Surabaya,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara saat menggelar pertemuan dengan MKKS SMA/SMA swasta dan MKKS SMA/SMK negeri di ruang sidang Wali Kota Surabaya, Senin (15/8).  Dia menjelaskan, pertemuan kali ini untuk menindaklanjuti pertemuannya dengan Gubernur Jatim. Pemkot Surabaya ingin memberikan bantuan biaya pendidikan kepada pelajar SMA sederajat yang MBR dan berasal dari Surabaya atau KTP Surabaya.  Sebab, kata dia, sampai saat ini masih ada siswa SMA yang belum bisa membayar SPP, meskipun sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan juga Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) yang dicakup Pemprov Jatim.  Menurut dia, SPP itu untuk peningkatan standar sekolah, sehingga akan berpengaruh pada besaran SPP per siswa. ”Makanya, pemkot hadir di sana. Saya juga sudah sampaikan ini kepada Gubernur Jatim bagaimana caranya supaya pemkot bisa bersinergi untuk membantu arek-arek Surabaya supaya tidak keberatan membayar SPP. Beliau menyampaikan kita bisa membantu di situ,” terang Eri.  Pada pertemuan itu, Wali Kota mengaku sudah menyampaikan bahwa setiap sekolah harus mempunyai standar minimal, sehingga nanti bisa dihitung besaran BOS berapa dan Bopda berapa per siswa. Lalu, sisanya yang belum tercakup akan bisa ditanggung Pemkot Surabaya.  ”Akhirnya, dengan cara itu, kami berharap siswa tidak lagi memikirkan soal SPP, karena sudah ditanggung pemkot,” ucap Eri.  Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan MKKS itu, dia meminta MKKS SMA/SMK negeri dan swasta segera menyelesaikan standar minimal SMA/SMK sederajat itu. Setelah itu selesai, Wali Kota memastikan akan menyampaikan kepada Gubernur Jatim untuk bisa duduk bersama dan menyelesaikan itu bersama-sama.  ”Jadi, dari pemprov sudah dapat lampu hijau soal bantuan pendidikan ini. Bahkan, Gubernur juga sudah menyetujui kalau harus ada standar minimal sekolah SMA/SMK sederajat itu,” terang Eri.  Selain itu, Wali Kota juga memastikan, akan meminta bantuan Unair dan Kejaksaan menyukseskan program bantuan biaya pendidikan tersebut. Sebab, dia tidak ingin setelah pemkot mengeluarkan bantuan, malah salah langkah.  ”Ini waktunya kita bergandeng tangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ada maksud lain selain mengentas anak-anak putus sekolah di Surabaya,” kata Eri.  Jika semua proses itu selesai, dia berharap mulai tahun ajaran baru sudah bisa diterapkan dan dicairkan bantuan pendidikan bagi SMA/SMK sederajat yang berasal dari MBR. ”Insya Allah mulai tahun ajaran baru nanti,” ucap Eri Cahyadi.

Pemkot Surabaya Hitung Bantuan Biaya Pendidikan Usul MKKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/hasil-unas-smp-ibu-kota-ini-di-peringkat-ke-15_m_134550.jpeg" alt="Perolehan Nilai Total Unas SMP/Mts di Jatim" width="100%">
<figcaption>Perolehan Nilai Total Unas SMP/Mts di Jatim</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hasil ujian nasional (unas) SMP sederajat diumumkan hari ini. Pengumuman dilakukan masing-masing sekolah. Kamis (1/6) Dinas Pendidikan Jawa Timur membagikan daftar kolektif hasil ujian nasional (DKHUN) kepada musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS).  Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman menyatakan, ujian nasional tidak menjadi syarat kelulusan. Meski demikian, hasil unas akan digunakan untuk mendaftar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yakni, dalam seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) ke jenjang SMA/SMK atau sederajat.  Saiful mengatakan, standar nilai unas yang berlaku dalam PPDB adalah nilai unas di setiap kabupaten/kota. Dengan demikian, jelas dia, yang digunakan untuk PPDB bukan grade nilai Jawa Timur. &rsquo;&rsquo;Tapi, di masing-masing daerah,&rsquo;&rsquo; ujarnya.  Mantan kepala Badan Diklat Jatim itu menjelaskan, PPDB SMA/SMK negeri di Jatim menggunakan dua cara, online dan offline. Online murni menggunakan nilai unas. Sementara itu, offline seperti jalur prestasi, mitra warga, dan bidikmisi menggunakan gabungan nilai unas dan syarat khusus lainnya.  Saiful mengakui hasil unas SMP sederajat tahun ini belum maksimal. Menurut dia, hal itu terjadi lantaran tingkat kesulitan soal unas tahun ini lebih tinggi. &rsquo;&rsquo;Soal-soalnya menggunakan standar HOT (high order thinking),&rsquo;&rsquo; katanya.  Kabupaten/kota diminta memetakan perolehan nilai masing-masing. Dengan begitu, bisa diketahui langkah perbaikan yang bisa dilakukan ke depan. &rsquo;&rsquo;Dipetakan tiap wilayah, tiap sekolah,&rsquo;&rsquo; tuturnya.  Nilai ujian bahasa Indonesia, misalnya. Ada nilai tertinggi yang mencapai 100 poin. Namun, ada juga yang nilainya hanya 2. Demikian juga bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Nilai terendahnya tidak sampai 10 poin.  Secara umum, nilai total unas tertinggi diraih Kabupaten Magetan dengan 285,97. Disusul Kota Probolinggo 261,87; Kabupaten Jember 259,29; dan Kota Malang 251,75. Kota Surabaya tidak termasuk sepuluh besar raihan nilai total unas tertinggi. Surabaya berada di urutan ke-15 dengan perolehan 235,54.  Sekretaris Unas Jatim Gatot Gunarso menambahkan, pihaknya baru menerima nilai unas dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud Rabu sore (31/5). Hasil itu lantas dibawa ke provinsi untuk dipilah. &rsquo;&rsquo;Kamis (1/7, Red) baru selesai dan kita sampaikan,&rsquo;&rsquo; terangnya. Hal itu sekaligus menepis adanya kebocoran nilai unas SMP di masyarakat. &rsquo;&rsquo;Itu semua hanya isu. Yang beredar di masyarakat mengenai hasil unas SMP tidak benar. Kami baru selesai memilahnya,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Terpisah, anggota DPRD Surabaya Komisi D Reni Astuti menuturkan, hasil unas tahun ini tidak sesuai dengan prediksinya. Sebelumnya, Reni menarget hasil unas SMP di Surabaya masuk peringkat lima besar. &rsquo;&rsquo;Mengingat anggaran pendidikan kita yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Jatim,&rsquo;&rsquo; tuturnya.  Meski tak sesuai dengan prediksi, dia tetap mengapresiasi pencapaian itu. Sebab, tahun sebelumnya Surabaya berada di peringkat ke-20 dengan perolehan nilai rata-rata 235,08. Jika tahun lalu nilai Surabaya berada di bawah rata-rata Jatim, tahun ini nilainya sudah melampaui rata-rata.  Apalagi, tahun ini Surabaya merupakan satu-satunya daerah yang menggunakan UNBK 100 persen. Menurut Reni, faktor yang memengaruhi kualitas pendidikan di Surabaya bukan besarnya anggaran.Ada kompetensi guru, manajemen sekolah, hingga tersedianya sarana dan prasarana. &rsquo;&rsquo;Kegiatan dinas (dispendik, Red) dan sekolah harus fokus pada peningkatan mutu,&rsquo;&rsquo; terangnya.  Unas memang bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Namun, tetap merupakan salah satu indikator untuk bahan evaluasi. Apalagi, di Indonesia, nilai unas masih dianggap penting. Untuk siswa SMP, nilai unas sangat penting digunakan sebagai jembatan masuk SMA. Begitu pula jenjang SMA.  Sementara itu, Kepala SMPN 21 Chamim Rosyidi Irsyad mengatakan, pengumuman kelulusan akan dilakukan hari ini melalui kurir. Dia menjelaskan, nilai yang dikirim melalui kurir adalah untuk siswa yang tidak lulus. &rsquo;&rsquo;Waktu pengiriman pukul 12.00&ndash;18.00,&rsquo;&rsquo; katanya. Terkait dengan hasil nilai unas, pihaknya belum bisa berkomentar. Sebab, kemarin (Kamis 1/7) nilai masih didistribusikan.  Metode yang sama ditempuh Kepala SMP Labschool M. Thamrin Hidayat dan SMPN 45 Surabaya. &rsquo;&rsquo;Siswa menunggu di rumah. Kalau kurir tidak datang, berarti siswa tersebut dinyatakan lulus,&rsquo;&rsquo; tutur Kepala SMPN 45 Surabaya Triworo Parnoningrum.  Sementara itu, cara berbeda dilakukan SMPN 43 Surabaya. Mereka menggunakan website sekolah untuk mengumumkan hasil unas siswa. &rsquo;&rsquo;Anak-anak tidak perlu ke sekolah,&rsquo;&rsquo; ujar Kepala SMPN 43 Surabaya Moch. Kelik Sachroen Djailani.    Japres Diperketat, PPDB SD Ditutup Hari Ini  MEKANISME verifikasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi (japres) yang sempat dikeluhkan wali murid menuai tanggapan dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. Dispendik menjelaskan bahwa mekanisme penambahan syarat berkas tersebut bertujuan memperketat sekaligus pertanggungjawaban bagi siswa yang lolos seleksi jalur prestasi.  &rsquo;&rsquo;Tambahan meterai dalam syarat verifikasi itu dibuat untuk mengesahkan surat pernyataan dari wali murid,&rsquo;&rsquo; terang Kepala Dispendik Ikhsan kepada Jawa Pos Kamis (1/6). Sebelumnya, surat pernyataan tersebut memang tidak dicantumkan dalam syarat kelengkapan verifikasi jalur prestasi.  Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani wali murid itu menjadi bukti pertanggungjawaban. Khususnya mengenai prestasi putra-putrinya yang dipakai dalam pendaftaran PPDB jalur prestasi. &rsquo;&rsquo;Karena itu, wali murid harus jujur mendaftarkan anaknya,&rsquo;&rsquo; ujarnya.  Selain adanya surat pernyataan, dalam seleksi PPDB jalur prestasi tersebut, dispendik membuat mekanisme baru dengan melibatkan masyarakat dalam seleksi siswa. Melalui sistem laporkan dalam <a href="https://www.ppdbsurabaya.net/" target="_blank">www.ppdbsurabaya.net</a>, masyarakat bisa ikut menyeleksi siswa. Terutama bila mencurigai ada kecurangan.  Anggota Dewan Pendidikan Surabaya (DPJ) Didik Yudhi Ranu Prasetyo menyampaikan apresiasinya kepada dispendik tentang penambahan mekanisme tersebut. Melalui sistem surat pernyataan itu, orang tua akan berpikir dua kali jika ingin melakukan pemalsuan prestasi. &rsquo;&rsquo;Ini pernah terjadi dalam PPDB jalur prestasi pada dua tahun lalu,&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Sementara itu, hari ini (2/6) PPDB jenjang SD memasuki hari terakhir. Wali murid calon peserta didik baru yang belum melakukan pendaftaran diminta segera datang ke sekolah tujuan. Selanjutnya, pengumuman penerimaan disebarkan pada 7 Juni mendatang. Selama pendaftaran, wali murid bisa memantau perkembangan penerimaan di website PPDB Dinas Pendidikan Surabaya atau langsung di sekolah.  Kepala SDN Margorejo 1 Asri Sukaryani menuturkan, sejak awal pendaftaran dibuka, sekolahnya dibanjiri para calon peserta didik baru dan orang tuanya. &rsquo;&rsquo;Untuk satu kecamatan (Wonocolo, Red), baru SD kami yang pagunya hampir penuh,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.  Pada hari terakhir ini, Asri berharap pagu terpenuhi. Yakni, 119 siswa baru. Saat pendaftaran, sekolah menyediakan dua printout pendaftaran. Satu dipegang orang tua dan satu lagi disimpan sekolah. Ketika pengumuman nanti, sekolah akan menempelkan lembar printout siswa yang diterima. Para wali murid bisa mengecek langsung di sekolah.  Kemudian, proses daftar ulang dilakukan pada 7&ndash;8 Juni. Wali murid membawa printout pendaftaran dan melakukan pendataan ulang. Mereka juga diminta melengkapi jika ada berkas yang kurang.  Hal serupa berlangsung di SDN Klampis Ngasem 1. Seluruh proses bebas biaya. &rsquo;&rsquo;Gratis,&rsquo;&rsquo; kata Kepala SDN Klampis Ngasem 1 Mardiningsih. (puj/ant/ant/elo/c19/c14/nda)

Hasil Unas SMP Ibu Kota Ini di Peringkat Ke-15

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mkks

Berita Terkini