<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/mlff-386350051.jpg" alt="ILUSTRASI. Uji coba sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Bali pada bulan Desember 2023." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Uji coba sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Bali pada bulan Desember 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Gde Sumarjaya Linggih, menyambut positif ditetapkannya proyek sistem pambayaran tol nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia berharap, proyek MLFF tersebut dapat segera berjalan tahun ini. Menurut Gde Sumarjaya, dengan diimplementasikannya MLFF, yang memungkinkan pengguna tol tidak harus berhenti saat membayar di gardu tol, akan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Khususnya, terkait dengan efisiensi biaya dan kelancaran baik arus penumpang maupun barang dan jasa. Karena selama ini, setiap libur panjang Lebaran maupun akhir tahun, di sejumlah gardu tol selalu terjadi kemacetan yang menyita banyak waktu. Contohnya libur Lebaran ini, yang berdasarkan evaluasi mudik oleh pemerintah juga terjadi kemacetan akibat antrean di gerbang tol. Saat libur akhir tahun baru di Bali juga terjadi kemacetan parah di Tol Bali. "Bahkan, jalan tol di kota-kota besar seperti Jakarta juga selalu macet di jam-jam pulang dan pergi kantor yang salah satunya karena antrean di gerbang tol,&rdquo; tutur Gde. Oleh karena itu, lanjut Gde, sudah saatnya Indonesia mengatasi persoalan tersebut. Sebab, jika dihitung, kerugian ekonomi sebagai dampak dari kemacetan tersebut sangat besar. Bukan hanya waktu, tetapi juga berapa banyak bahan bakar minyak yang terbuang. Di Jakarta saja, menurut Kemenhub kerugian akibat kemacetan mencapai Rp 65 triliun per tahun akibat pemborosan BBM dan waktu yang terbuang. "Belum lagi kerugian sosial, mulai dari polusi hingga berkurangnya waktu untuk bersama keluarga. Jadi sudah saatnya masalah ini diatasi dengan solusi yang applicable dan berkelanjutan, tidak bisa hanya situasional seperti misalnya pengaturan arus lau lintas,&rdquo; serunya. MLFF adalah metode pembayaran jalan tol yang memungkinkan pengguna jalan untuk melintasi gerbang tol tanpa perlu berhenti. Sistem ini menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS). Teknologi ini meliputi sistem-sistem seperti GPS, untuk mengatur transaksi pembayaran. Dengan teknologi ini, transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi CANTAS pada telepon pintar yang dibantu oleh satelit. Dengan memanfaatkan teknologi satelit ini, sistem MLFF melakukan penghitungan otomatis tarif tol berdasarkan jarak yang ditempuh kendaraan, sehingga mengeliminasi kebutuhan akan bilik tol fisik dan mengurangi perlunya kendaraan berhenti atau melambat di gerbang tol. Sistem MLFF sejak 12 Desember 2023 diujicobakan di Tol Mandara Bali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di mana dalam rangka uji coba ini peralatan pendukung MLFF telah terpasang di pintu tol. Uji coba tersebut berjalan baik dan rencananya, sistem MLFF ini akan diterapkan bertahap mulai dari Tol Mandara Bali pada Oktober 2024 setelah memperhatikan kesiapan, kelengkapan infrastruktur, penegakan hukum dan kesiapan masyarakat. Selama masa transisi ini, sistem yang digunakan adalah Single Line Free Flow dengan tetap menggunakan barrier. MLFF telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024. Proyek MLFF dilaksanakan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) dan merupakan investasi asing langsung (foreign direct investment ) dari Hungaria senilai USD 300 juta (Rp4,5 triliun).

Teknologi MLFF yang memungkinkan pengguna tol tidak harus berhenti saat membayar di gardu tol, akan memberikan dampak ekonomi yang besar.

Ditetapkan Jadi PSN, Proyek MLFF Diharapkan Bisa Segera Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/IMG-20230629-WA0009-1-981589321.jpg" alt="ILUSTRASI Top up saldo e-toll" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Top up saldo e-toll</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 28.047 kendaraan mengalami kekurangan saldo uang elektronik atau e-toll pada saat arus mudik Natal 2023.&nbsp; Jumlah ini merupakan 8,71 persen dari total 322.058 kendaraan yang melakukan transaksi di GT Kalikangkung pada periode H-7 s.d H+2 arus mudik Natal 2023 atau pada 18-28 Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait hal ini, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengimbau pengguna jalan yang akan memulai perjalanan arus balik kembali ke Jabotabek pada libur Nataru untuk memastikan kecukupan saldo uang elektronik (e-toll) yang digunakan dalam perjalanan. Dengan adanya saldo e-toll kurang dan dilakukannya top up e-toll di gardu tol, maka akan mengakibatkan waktu penundaan yang cukup signifikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan adanya waktu penundaan tersebut, kami mencatat rata-rata penurunan kapasitas transaksi gardu tol di GT Kalikangkung sebesar -5 persen per jam. Yang semula dalam 1 menit kami bisa melayani transaksi hingga lima kendaraan, jika pengguna jalan kurang saldo dan harus melakukan top up di gardu tol, maka 1 menit akan hanya bisa melayani satu kendaraan saja," kata Lisye dalam keterangan resmi, Sabtu (30/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lisye mengingatkan, pengguna jalan dengan perjalanan menerus untuk arus balik, terutama dari arah Semarang menuju Jakarta, harus menyiapkan e-toll dengan saldo minimal sebesar Rp 500.000. Sedangkan untuk pengguna jalan dari Surabaya, agar menyiapkan e-toll dengan saldo minimal sebesar Rp 800.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga mengingatkan kembali kepada pengguna khususnya yang melakukan perjalanan di Jalan Tol Trans Jawa dengan sistem transaksi tertutup (tarif sesuai jarak), hanya bisa menggunakan e-toll yang sama saat tap in dan tap out sehingga saat saldo kurang tidak bisa meminjam e-toll pengguna jalan lainnya. Untuk itu sekali lagi, pastikan kecukupan saldo e-toll untuk menghindari antrean di gerbang tol," ujar Lisye.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jasa Marga kembali mengimbau pengguna jalan dapat memastikan kesiapannya sebelum melakukan perjalanan, di antaranya dengan memastikan kecukupan saldo e-toll dan BBM, serta memastikan kondisi kendaraan maupun pengendaranya dalam kondisi prima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat memasuki GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mematuhi rambu dan arahan petugas karena gangguan sekecil apapun yang terjadi akan berdampak pada arus lalu lintas yang ada dan mengakibatkan antrean kendaraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hindari perjalanan di waktu yang diprediksi menjadi puncak arus balik Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang diprediksi jatuh pada Senin, 1 Januari 2024 untuk menghindari penumpukan kendaraan," imbaunya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah bersama Jasa Marga turut mengimbau pengguna jalan yang tidak ada keperluan mendesak, untuk dapat menghindari puncak arus balik dengan menunda atau mempercepat perjalanan kembali ke Jabotabek pada hari Sabtu-Minggu, 30-31 Desember 2023 dan hari Rabu, 3 Januari 2023 guna perjalanan yang lebih nyaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekaligus dapat memanfaatkan diskon tarif tol sebesar 10 persen untuk perjalanan dari Semarang ke Jakarta dengan saldo setelah diskon sebesar Rp 367.650 yang berlaku pada Rabu, 3 Januari 2024 pukul 00.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB," tandasnya.</div>

Diingatkan, bagi pengguna kendaraan dari arah Semarang menuju Jakarta, harus menyiapkan e-toll dengan saldo minimal sebesar Rp 500.000.

Jangan Sampai Kurang Saldo, Minimal Top-up Segini Menuju Jakarta dari Semarang dan Surabaya Lewat Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/mlff-386350051.jpg" alt="ILUSTRASI. Uji coba sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Bali pada bulan Desember 2023." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Uji coba sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Bali pada bulan Desember 2023.</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan uji coba sistem transaksi tol nontunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Bali pada bulan Desember 2023.</div> "Kita siapkan&nbsp;pilot project&nbsp;di Bali pada Desember ini. Jadi, hanya satu gate kita coba di Bali," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian di Tasikmalaya,&nbsp;kemarin. Hedy mengatakan, pihaknya melakukan uji coba skala kecil di jalan tol Bali Mandara, untuk selanjutnya diperluas di seluruh&nbsp;gate&nbsp;maupun ruas jalan yang beroperasi. Ia juga menyampaikan, telah berkoordinasi bersama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) untuk menyamakan persepsi terkait implementasi MLFF di Bali. Koordinasi dengan perusahaan asal Hungaria tersebut dilakukan, termasuk tentang sinkronisasi sistem dan isu-isu yang bersifat teknis untuk memastikan bahwa penerapan pembayaran tol nirsentuh benar-benar bekerja dengan baik serta tidak menjadi masalah baru di kemudian hari. "Nanti kalau di situ berhasil, kita evaluasi. Kalau tidak ada isu baru kita perluas ke&nbsp;gate&nbsp;lainnya di Bali juga. Jadi kita lakukan evaluasi bertahap hasilnya seperti apa," ujarnya. Hedy menambahkan, dukungan operasional MLFF di luar Pulau Bali telah terpasang di ruas jalan tol Jagorawi dan Jakarta Outer Ring Road (JORR) S. "Pembangunan&nbsp;gantry&nbsp;(di Jagorawi) untuk persiapan kan tidak apa-apa," ujarnya. <div>Seperti diketahui, sistem transaksi non-tunai berbasis MLFF menjadi salah satu inovasi baru melalui sistem pembayaran nirsentuh dengan menciptakan suatu efisiensi, efektifitas, aman, dan nyaman dalam penerapan sistem pembayaran jalan tol di Indonesia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dengan diberlakukannya MLFF, ruas tol sepenuhnya menjadi jalan bebas hambatan atau tidak ada lagi pembatas di gerbang tol. Lalu lintas di jalan tol diawasi dengan dukungan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) melalui&nbsp;gantry.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Gantry&nbsp;ini bekerja dengan cara mengidentifikasikan seluruh kendaraan yang lewat, kemudian akan mengirim data ke pusat. Secara otomatis,&nbsp;gantry&nbsp;akan memeriksa apakah kendaraan terdaftar, sudah membayar, dan memverifikasi apakah kendaraan melakukan pelanggaran atau tidak.</div>

"Kita siapkan pilot project di Bali pada Desember ini. Jadi, hanya satu gate kita coba di Bali," kata Hedy.

Bulan Depan, Uji Coba Sistem Pembayaran Nir Sentuh di Tol 'MLFF' Dimulai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/ilustrasi-GT-cikampek.jpeg" alt="Ilustrasi suasana arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama 2. ANTARA/HO-Jasa Marga" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana arus lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama 2. ANTARA/HO-Jasa Marga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - E-toll bakal dicabut pada akhir tahun 2022, dan digantikan sebuah system Multi Lane Free Flow (MLFF). Wacana E-toll bakalan dicabut akhir 2022 ini tersebuar luas di jejaringan aplikasi pesan lintas platfor smartphone.  Seperti diberitakan Radar Bandung (Jawa Pos Group), pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) juga telah mengungkapkan bahwa E-toll bakalan dicabut dan digantikan dengan MFLL.  E-toll bakalan dicabut dan digantikan dengan MLFF ditujukan untuk mempercepat transaksi di pintu tol dengan menggunakan teknologi nirsentuh. Dengan menggunakan MLFF pengendara tak perlu lagi berhenti di pintu tol untuk melakukan transaksi.  Pengendara cukup berjalan dengan kecepatan normal dan melalui Global Navigation Satelit System (GNSS) maka sistem secara otomatis akan melakukan transaksi melalui aplikasi di smartphone.  Dilansir dari halaman bpjt.pu.go.id, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit menyatakan, target pelaksanaan konstruksi MLFF dimulai pada tahun 2021.  Sedangkan untuk implementasinya dilakukan secara bertahap dimulai pada tahun 2022, di mana penerapannya berdasarkan lingkup wilayah dan tidak per ruas tol.  Danang menambahkan bahwa pelaksanaan MLFF ini diharapkan segera dimulai pada awal tahun 2022 di sebagian besar ruas jalan tol, terutama di Jawa dan Bali.  MFLL ini nantinya akan terkoneksi dengan smartphone pengendara melalui sebuah aplikasi dengan memanfaatkan GNSS. Rencana E-toll bakalan dicabut dan digantikan dengan MLFF ini diharapkan akan mempersingkat waktu transaksi saat masuk tol menjadi 0 detik saja.  Menurut perhitungan yang di lansir di halaman bpjt.pu.go.id, dengan menggunakan E-toll telah memperpendek waktu transaksi hingga 4 detik. Selain menghilangkan waktu transaksi serta antrian di pitu toll, penggunaan system MLFF ini juga diklaim mampu meningkatkan efisiensi biaya operasi dan juga meminimalisir penggunaan bahan bakar.  Dalam video yang beredar, nantinya aplikasi MLFF dapat diungguh melalui aplikasi Cantas, namun sayangnya masih belum diinformasikan secara detil spesifikasi smartphone yang dapat menggunkan aplikasi ini.  Diharapkan dengan E-toll bakalan dicabut dan digantikan dengan MLFF, solusi ini selain memudahkan pengguna jalan karena melalui jalan tol tanpa hambatan, informatif, aman, nyaman dan berkelanjutan, juga dapat meningkatkan efisiensi pendapatan tol, serta mengurangi tingkat kemacetan pada jam-jam padat.  Pages: Page1,

MLFF Akan Gantikan E-Toll Pada Akhir 2022