<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Evakuasi-Mahasiswa-Demo-Salman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masifnya aksi penolakan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial sperti RKUHP dan RUU Pemasyarakatan (PAS) oleh kelompok mahasiswa tidak didengar oleh pemerintah. Namun, pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir, mengancam rektor untuk dapat mencegah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi.  Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menilai, sikap pemerintah yang menekan aspirasi publik dengan cara membungkam penyampaian di muka umum merupakan tindakan otoriter. Menurutnya, hal itu merupakan langkah represif pemerintah terhadap sejumlah aksi demontrasi terkait penolakan UU KPK dan sejumlah RUU kontroversial.  "Makin otoriter saja pemerintah kita saat ini. Ciri-ciri pemerintahan otoriter adalah menggunakan segala cara untuk menghalau, menekan, atau melawan suara publik. Dalam hal ini Menristekdikti sudah jadi agen represif," kata Haris melalui pesan singkatnya, Kamis (26/9).  Padahal tugas Menristekdikti Mohammad Nasir tak lain adalah untuk meningkatkan mutu kualitas perguruan tinggi. Haris menyesalkan pernyataan represif yang dikeluarkan Nasir tersebut.  "Sementara aksi mahasiswa adalah wujud dari intelektualitas. Jika kampus diminta cegah mahasiswa demontrasi, itu adalah bentuk pengkhianatan Menristekdikti pada kecerdasan mahasiswa," sesal Haris.  Haris pun menyesalkan tindakan represif terhadap mahasiswa yang disisir karena melakukan aksi unjuk rasa. Padahal mengeluarkan pendapat di muka umum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.  "Termasuk sweeping. Apa dasar sweeping? Kalau semua yang demo ditangkap, apakah itu artinya demonstrasi adalah kejahatan?" tegas Haris.  Sebelumnya, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/09/2019/menristekdikti-bakal-sanksi-rektor-yang-gerakkan-mahasiswa-demo/">Menristekdikti Mohammad Nasir</a> meminta para rektor untuk mencegah mahasiswa melakukan demo. Jika gagal, dia mengancam akan memberi sanksi.  Sanksi bagi rektor tergantung pada kondisinya. Jika terbukti melakukan pengerahan, sanksinya akan keras.  "Sanksi keras ada dua, bisa SP (Surat Peringatan) pertama, SP dua. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9).  Nasir mengatakan, pihaknya akan fokus pada rektor selaku pimpinan. Jika rektor tidak berhasil menertibkan para dosen, maka rektorlah yang bertanggungjawab.  Menurut Nasir, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa bukanlah cara yang tepat. Sebab, pihaknya khawatir ada kelompok lain yang memanfaatkan situasi tersebut.  "Kalau saya lihat ada sebagian yang murni, ada yang sebagian ditunggangi. Gak jelas ini, karena ikut campur di dalamnya," tukasnya.

Menristekdikti Ancam Rektor, Haris Azhar: Sudah jadi Agen Represif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menteri-nasir-minta-btn-turunkan-bunga-kredit-pendidikan_m_203250.jpeg" alt="Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir." width="100%">
<figcaption>Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir meminta para rektor untuk mencegah mahasiswa melakukan demo. Jika gagal, dia mengancam akan memberi sanksi.  Nasir mengatakan, sanksi bagi rektor tergantung pada kondisinya. Jika terbukti melakukan pengerahan, sanksinya akan keras.  "Sanksi keras ada dua, bisa SP (Surat Peringatan) pertama, SP dua. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/9).  Lantas, apakah sanksi juga berlaku terhadap dosen yang mengerahkan?  Nasir mengatakan, pihaknya akan fokus pada rektor selaku pimpinan. Jika rektor tidak berhasil menertibkan para dosen, maka rektorlah yang bertanggungjawab.  Menurut Nasir, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa bukanlah cara yang tepat. Sebab, pihaknya khawatir ada kelompok lain yang memanfaatkan situasi tersebut.  "Kalau saya lihat ada sebagian yang murni, ada yang sebagian ditunggangi. Gak jelas ini, karena ikut campur di dalamnya," imbuhnya.  Berdasarkan pengalamannya bertanya kepada mahasiswa yang aksi, ada banyak di antaranya yang tidak paham isu.  "Apa sih yang kamu demokan? Saya tanya. (Dia jawab) Enggak tahu, ikut-ikutan. Nah, ini ada yang menggerakkan," kata Nasir.  Nasir menambahkan, pihaknya mempersilakan mahasiswa mengritik atau tidak sepakat dengan kebijakan pemerintah. Namun dia berharap, kritik tersebut disampaikan dengan cara dialog.  "Karena dia orang akademik, orang yang punya intelektual yang baik," imbuhnya.

Menristekdikti Bakal Sanksi Rektor yang Gerakkan Mahasiswa Demo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menristekdikti-benih-radikalisme-di-kampus-muncul-sejak-orba_m_213775.jpeg" alt="Menristekdikti Mohammad Nasir saat memberikan keterangan kepada wartawan di TPI Kejawanan, Kota Cirebon, Jumat (18/5)." width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Mohammad Nasir saat memberikan keterangan kepada wartawan di TPI Kejawanan, Kota Cirebon, Jumat (18/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berkembangnya paham radikalisme dan intoleransi di perguruan tinggi, membuat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir meminta kepada seluruh rektor mengawasi tenaga pendidik (dosen) yang menyebarkan paham yang mengarah ke perilaku terorisme. Nasir menilai, munculnya benih-benih radikalisme dan intoleransi di kampus, sudah lama berkembang di perguruan tinggi di Indonesia, tepatnya sejak 1983. Menurutnya, pemerintahan orde baru (orba) saat itu menerapkan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK) yang bertujuan untuk melarang kegiatan organisasi di luar kampus masuk ke kampus.  Sementara, kelompok berpaham radikal memanfaatkan kondisi itu untuk menyebarkan ajaran radikalisme dan intoleransi kepada mahasiswa-mahasiswa. "Saat itu kampus dilarang dari kegiatan di luar kampus. Makanya sekarang tidak boleh lagi. Saat ini kami mengakomodasi lagi organisasi di luar kampus untuk mengantisipasi penyebaran ajaran radikal," ujarnya usai menghadiri kegiatan di TPI Kejawanan, Kota Cirebon, Jumat (18/5). Menteri Nasir menjelaskan, kegiatan yang mengarah kepada paham radikalisme dan intoleransi itu dicirikan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak menerima azas Pancasila, UUD 1945 dan tidak menerima perbedaan.  Disebutkan, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang terindikasi ke tindakan radikalisme itu tidak jauh-jauh dari menolak Pancasila dan UUD 1945. "Kegiatan mahasiswa yang tidak mau menerima NKRI, tidak mau menerima UUD 1945 itu sudah terindikasi radikalisme," katanya. Nasir menegaskan, paham radikalisme dan intoleransi tidak boleh lagi berkembang di kampus, karena bertentangan dengan kondisi Bangsa Indonesia yang menghargai perbedaan. "Gerakan paham radikal di kampus sudah terdeteksi. Kalau sudah terbukti, sanksinya nanti mengikuti perkembangan regulasi PNS, dan saya minta untuk dinonaktifkan," ungkapnya.

Menristekdikti: Benih Radikalisme di Kampus Muncul Sejak Orba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tarik-minat-mahasiswa-politeknik-harus-kolaborasi-dengan-pt-asing_m_195542.jpeg" alt="RAPAT KOORDINASI: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir (dua dari kiri) saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Forum Direktur Politeknik Se-Indonesia (FDPNI) di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Senin (12/3) malam" width="100%">
<figcaption>RAPAT KOORDINASI: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir (dua dari kiri) saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Forum Direktur Politeknik Se-Indonesia (FDPNI) di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, Senin (12/3) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir meminta&nbsp; para Direktur Politeknik seluruh Indonesia, agar bisa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi (PT) di luar negeri. Hal itu untuk mempersiapkan anak didik agar bisa masuk kampus luar negeri sekaligus terjun ke industri. Nasir juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mendapatkan tawaran yang sangat baik bagi para mahasiswa politeknik. Tawaran tersebut datang dari Taiwan yang menawarkan beasiswa dengan kuota hampir 6000 mahasiswa. &ldquo;Para Direktur saya minta untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi di Taiwan dan anak didiknya agar disiapkan untuk masuk ke Taiwan baik di perguruan tinggi maupun industri disana,&rdquo; ujarnya saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Forum Direktur Politeknik Se-Indonesia (FDPNI) di Kota Batu, Senin (12/3) malam. Selain itu, Nasir juga mengajak agak Politeknik berbenah diri. Hal itu untuk semakin minat para calon mahasiswa. &ldquo;Cara pandang masyarakat terhadap politeknik kedepan harus berubah. Selama ini politeknik seolah seperti perguruan tinggi kelas dua. Padahal, lulusan politeknik saat ini sangat kompeten dan dibutuhkan pasar kerja,&rdquo; ujar Nasir. Nasir mengatakan, kebutuhan dunia industri yang menuntut kompetensi lulusan politeknik harus di match dengan learning outcome yang ada di politeknik. Beberapa cara yang ditempuh pemerintah bersama dengan politeknik diantaranya yakni dengan merancang program Multi Entry Multi Outcome (MEMO) bagi mahasiswa politeknik. "Nantinya, mahasiswa dapat memilih berbagai altetnatif perkuliahan yang memungkinkan mereka untuk langsung bekerja di industri dengan tetap dapat kembali lagi ke kampus (kuliah)," kata dia. MEMO diharapkan dapat mempercepat kebutuhan industri dan memutus mata rantai kemiskinan. Jadi lulusan politeknik akan selalu siap kerja bukan siap training. &ldquo;Tahun pertama misalnya, (mahasiswa) dapat sertifikat KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) level 3, terus mau bekerja, kembali lagi dia (ke kampus) itu bisa melanjutkan ke tahun kedua. Tidak ada DO (drop out), istilahnya zero DO,&rdquo; jelas Nasir. Ketua FDPNI, Rahmat Imbang menambahkan, kajian skema MEMO ini masih membutuhkan beberapa penyesuaian dan penyelerasan peraturan. Diantaranya penyesuaian kurikulum, instrumen penilaian BAN PT, pangkalan data pendidikan tinggi (untuk menjamin keabsahan ijazah), dan sebagainya. Terkait penilaian akreditas, Nasir menyebutkan banyak politeknik yang sebenarnya berkualitas namun belum mendapat akreditasi yang baik. &ldquo;Instrumen yang digunakan BAN PT adalah instrumen pada akademik. Sementara politeknik aspek akademiknya hanya 30 persen, 70 persennya adalah praktek. Ini gak nyambung. Jadi harus ada instrumen khusus untuk penilaian politeknik,&rdquo; imbuhnya.

Tarik Minat Mahasiswa, Politeknik Harus Kolaborasi dengan PT Asing

mohammad nasir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mohammad nasir

Berita Terkini

Menristekdikti Ancam Rektor, Haris Azhar: Sudah jadi Agen Represif

Menristekdikti Bakal Sanksi Rektor yang Gerakkan Mahasiswa Demo

Menristekdikti: Benih Radikalisme di Kampus Muncul Sejak Orba

Tarik Minat Mahasiswa, Politeknik Harus Kolaborasi dengan PT Asing

Download Aplikasi JawaPos.com