<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1814973979925523518" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/2-JUDI-ONLINE-JPC-2195609354.jpg" alt="Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1814973979925523518-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Polda Metro Jaya menyebut, pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima setoran dari pemilik situs judi online agar tidak diblokir. Uang diberikan secara tunai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015283061/denny-cagur-akui-pernah-diperiksa-bareskrim-polri-terkait-promosi-judi-online">Denny Cagur Akui Pernah Diperiksa Bareskrim Polri Terkait Promosi Judi Online</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Uang setoran dari para bandar diberikan kepada para pelaku dalam bentuk cash atau tunai melalui money changer," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik pun telah menggeledah 2 kantor money changer. Namun, belum diketahui pasti lokasi money changer yang dimaksud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terhadap money changer penyidik melakukan penggeledahan di dua money changer. Sampai saat ini masih pendalaman intensif,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 11 orang dalam kasus&nbsp;judi&nbsp;online. Dari jumlah tersebut, 10 di antaranya adalah pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI. Mereka pun telah ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai peran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ade mengatakan, dari 11 orang yang ditangkap beberapa di antaranya adalah staf ahli di Kementeria Komdigi. "Ini 11 orang, beberapa orang diantaranya adalah oknum pegawai Kemkomdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah dikembangkan, kini jumlah tersangka sebanyak 15 orang. Mereka terdiri dari pegawai Kementerian Komdigi dan warga sipil biasa. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Polda Metro Jaya menyebut, pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerima setoran dari pemilik situs judi online agar tidak d

Diduga Terkait Judi Online Pegawai Kementerian Komdigi, Polisi Geledah 2 Money Changer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/BTS-XL-Pontianak.jpg" alt="Foto: BTS 4G di daerah 3T. (Istimewa). " width="100%">
<figcaption>Foto: BTS 4G di daerah 3T. (Istimewa). </figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengakui tengah mendalami aliran uang transaksi terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara&nbsp;base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020-2022. Pendalaman ini salah satunya terhadap beberapa money changer atau tempat perdagangan mata uang asing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di transaksi-transaksi itu banyak aliran uang yang sedang kita dalami itu, kalau saya enggak salah itu ke beberapa money changer," kata Direktur Analisis dan Pemeriksaan 1 PPATK Beren Rukur Ginting di Hotel Shantika, Bogor, Selasa (27/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Beren enggan menjelaskan secara rinci terkait penelusuran tersebut, karena PPATK saat ini masih dalam proses pendalaman, aliran dana ke money changer yang diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/011461852/7-amalan-yang-sunnah-dilaksanakan-sebelum-salat-idul-adha">7 Amalan yang Sunnah Dilaksanakan Sebelum Salat Idul Adha</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah ini kan menurut saya, menurut kita ini apakah ada hubungannya dengan aktivitas proyek atau bukan jadi itu yang sedang kita dalami," tegas Beren.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beren menekankan, PPATK sejak awal bergulirnya kasus dugaan korupsi BTS 4G sudah melakukan penelusuran uang atau follow the money. Penelusuran aliran transaksi dilakukan terhadap rekening Bakti Kominfo, pihak terkait seperti konsorsium, subkontraktor, dan para tersangka di kasus itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah kemarin kan ada beberapa yang sudah ditetapkan tersangka itu. Nah kita mau lihat, sebenarnya kalau kami sih melihatnya dari gambaran itu nanti kita akan lihat nih dari jumlah pola transaksi kedudukan orang ini seperti apa," tegas Beren.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkam delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020-2022. Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 8,032 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu pihak yang ditetapkan yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate. Sementara tujuh tersangka lainnya yakni, Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL), Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak (GMS); Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto (YS);&nbsp;Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki.</div>

PPATK mengakui tengah mendalami aliran uang transaksi terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G.

PPATK Telusuri Aliran Uang Korupsi Kasus BTS 4G ke Money Changer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/RUPIAH-NILAI-TUKAR-JAWA-POS.jpg" alt="Ilustrasi penukaran mata uang dolr AS di sebuah money changer." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penukaran mata uang dolr AS di sebuah money changer.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 membuat semua pemerintah di berbagai negara melakukan kebijakan pembatasan perjalanan internasional, termasuk Indonesia. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada transaksi penukaran uang di money changer.  Namun, setelah pemerintah melakukan pelonggaran PPKM dengan memperbolehkan kembali perjalanan internasional untuk kepentingan tertentu, hal itu membawa angin agar bagi bisnis tersebut.  Petugas Dolarindo Money Changer Bintaro Alvin membenarkan, sejak pelonggaran PPKM di Jawa dan Bali, terjadi peningkatan transaksi sekitar 50 persen. Transaksi tersebut didominasi oleh pembelian kurs dolar.  "Banyak yang beli sejak pelonggaran PPKM Jawa-Bali. Kenaikannya 50 persen Banyak yang beli dolar karena harganya murah," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (23/10).  Saat ini, Dolarindo Money Changer menetapkan harga jual dolar AS berada di posisi Rp 14.100 dan harga beli berada di Rp 14.250. Seperti diketahui, saat ini harga dolar cenderung melemah seiring dengan kecemasan pelaku pasar terhadap kebijakan bank sentral AS, The Fed terkait kebijakan moneter.  Sementara, salah satu pengunjung Gladian Pratami mengaku, salah satu motivasi dirinya berminat untuk menukar uang kurs dolar AS karena harga yang relatif rendah. Kebetulan Ia hendak berpergian ke luar negeri beberapa bulan kedepan.  "Tukar aja dulu mumpung harganya murah. Emang nanti ada rencana ke luar negeri beberapa di awal tahun sih," pungkasnya.

Pelonggaran PPKM dan Dolar Murah Dorong Penjualan di Money Changer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/RUPIAH-NILAI-TUKAR-JAWA-POS.jpg" alt="Ilustrasi penukaran mata uang dolr AS di sebuah money changer." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penukaran mata uang dolr AS di sebuah money changer.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mengimbau, agar penyelenggaran Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau usaha money changer segera memperpanjang perizinan sebelum jatuh tempo pada 7 Oktober 2021. Hal itu sesuai dengan Ketentuan mengenai Kupva Bukan Bank diatur pada Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PBI/2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.18/42/DKSP tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.  Kepala Perwakilan Kepala Bank Indonesia DKI Jakarta Oni Wijanarko mengatakan, imbauan tersebut bertujuan dalam rangka melindungi masyarakat dalam hal ini konsumen dan industri yang berstatus lembaga penyelenggara Kupva berizin. Sebab, jika melewati bawah waktu tersebut Kupva harus melakukan perizinan baru.  “Izin 5 tahun an ini harus dilakukan evaluasi dan perpanjangan. Komunikasi ini karena waktunya hampir mendekati jatuh tempo paling lambat 7 Oktober. Agar Kupva berizin segera melakukan perpanjangan pada kami,” ujarnya dalam konferensi pers di Penang Bistro Jakarta, Kamis (23/9).  Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Suharman Tabrani mengatakan, pihaknya sebagai otoritas sistem pembayaran bertanggung jawab serta melakukan pengawasan terhadap jasa sistem pembayaran, dalam hal ini bukan hanya bank tapi non bank.  Suharman memaparkan, terdapat tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam perpanjangan izin penyelenggara KUPVA, diantaranya, optimalisasi dan perkembangan kegiatan usaha dalam hal ini mencakup jumlah nilai transaksi dan pendapatan atau laba.  Selanjutnya, dilihat dari kepatuhan KUPVA terhadap ketentuan yang berlaku seperti taat pada aturan mengenai anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, transfer dana, dan ketentuan lainnya baik yang diterbitkan BI maupun otoritas lainnya.  “Juga tingkat kepatuhan Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapan prinsip perlindungan konsumen antara lain,” imbuhnya  Terakhir, penerapan prinsip perlindungan konsumen. Dalam hal ini, terkait jika ada permasalahan transkasi antar nasabah dengan perusahaannya atau antar nasabah. “Apabila ada permasalahan dan tidak diselesaikan akan diatur baik sanksi tertulis berupa teguran atau diberhentikan sebagian dan paling berat pencabutan ijin,” ucapnya.  Sementara, tata cara pengajuan perpanjangan izin dapat disampaikan ke kantor BI dengan menyampaikan surat permohonan perpanjangan izin dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses analisa perpanjangan izin.  “Dalam hal ditemukan berkas yang tidak lengkap dalam dokumen pengajuan izin, maka Penyelenggara wajib melengkapi dokumen tersebut dan mengirimkannya kembali kepada Bank Indonesia. Kelengkapan dokumen harap dilengkapi dalam waktu maksimal 5 hari kerja. Apabila tidak diterima secara lengkap, maka pengajuan di anggap batal dan Penyelenggara berhak mengajukan ulang,” pungkasnya.

BI Minta Money Changer Berizin Segera Perpanjang Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pekan-sibuk-geopolitik-global-rupiah-punya-kesempatan-kembali-menguat_c_279421.jpg" alt="Ilustrasi penukaran mata uang asing di money changer" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penukaran mata uang asing di money changer</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) terus mengawasi aktivitas penukaran mata uang asing. Upaya itu dilakukan agar tidak terjadi tindak pencucian uang. Sebab, money changer menjadi salah satu tempat yang rawan pencucian uang dan pendanaan terorisme.  Di Jawa Timur (Jatim), BI telah membina 120 kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) dan delapan penyelenggara transfer dana (PTD).  "Kami melakukan pengawasan untuk mencegah KUPVA BB dimanfaatkan sebagai tindak kejahatan. Kami juga menertibkan KUPVA BB yang tidak berizin," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim Difi Ahmad Johansyah akhir pekan lalu.  Penyelenggara KUPVA BB yang tidak terdaftar di BI ditertibkan. Money changer yang tidak berizin itu biasanya menyerupai toko-toko dan melayani penukaran uang. Namun, layanan tersebut tidak berizin dan tidak dilaporkan kepada BI.  Difi mengimbau masyarakat agar waspada. Sebab, penukaran pada KUPVA BB tidak berizin rawan uang palsu. Juga, rawan digunakan sebagai transaksi untuk pendanaan tindak kejahatan. Konsumen juga rawan ditipu dengan diberi uang yang tidak sesuai nilai yang seharusnya.  KUPVA BB yang tidak berizin biasanya juga menawarkan selisih nilai tukar yang sangat murah agar masyarakat tertarik. "Kita terus pantau dan mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan dari penukaran uang," tutur Difi.  Pada kuartal III 2019, penjualan valas di Jatim tercatat setara Rp 1,52 triliun atau lebih tinggi daripada penjualan valas pada kuartal III 2018 (Rp 1,32 triliun). Pembelian valas pada kuartal III 2019 tercatat setara Rp 1,52 triliun. Angka itu juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembelian valas pada kuartal III 2018 yang setara Rp 1,31 triliun.

Rawan Peredaran Upal dan TPPU, Money Changer Tak Berizin Dipantau BI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/argo-penjambretan-salman.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polisi sudah menangkap lima kurir pembawa dana asing senilai Rp 90 miliar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (12/4) lalu. Mereka adalah Yunanto, Edy Gunawan, Gofur, Giono, Kevin, dan Yudi.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, masing-masing pelaku membawa uang asing. Disebutkan, pelaku Yunanto dan Edi Gunawan membawa uang asing senilai Rp 42,050 miliar, Gofur (Singapura) Rp 17,4 miliar, Giono (Hongkong) Rp 12 miliar.  Kemudian, Kevin dan Yudi (Bangkok) Rp 18 miliar. Total nilai mata uang asing yang dibawa yaitu sekitar Rp 90 miliar.  "Ya, benar para tersangka sudah tertangkap tadi malam," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (15/4).  Dikabarkan, uang puluhan miliar itu dicurigai merupakan aliran dana asing yang masuk ke Indonesia. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki terkait peruntukan uang asing yang tersimpan di dalam koper yang disita di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.  Menurut Argo, dari hasil pemeriksaan sementara para tersangka, mereka bekerja sebagai money changer. Uang senilai Rp 90 miliar itu terperinci dalam pecahan mata uang asing tertentu. Yaitu, 10 juta Yen, 90 juta Won, 45 ribu Real, 100 ribu dolar Selandia Baru, dan 3.677.000 dollar Singapura.  "Hasil Interogasi sementara terhadap yang membawa uang tersebut, sampai saat ini belum ada membuktikan bahwa uang itu dari mana," ujarnya.  "Menurut yang bersangkutan, uang itu dibeli di luar negeri. Tapi kami sebagai penyidik perlu mempertanyakan adanya uang dengan jumlah besar itu masuk ke Indonesia. Buktinya mana kalau membeli dari luar negeri, sampai saat ini belum bisa membuktikan," imbuh Argo.  Menurutnya, awal mula penangkapan para tersangka itu dari adanya informasi dari bea cukai bahwa ada koper yang dibawa oleh enam orang dari Singapura.  Setelah dilakukan penyelidikan dan penggeledahan, barang bukti enam koper itu ternyata isinya uang asing dalam jumlah besar. Jika dihitung dalam nilai kurs rupiah, jumlahnya mencapai sekitar Rp 90 miliar.  "Mereka (para tersangka) mengaku berkerja sebagai money changer di Jakarta. Tapi, kami masih melakukan penyidikan. Para tersangka sudah dibawa ke rutan Polda Metro Jaya," tutup Argo.

6 Pembawa Uang Asing Rp 90 M Ditangkap, Polisi Telusuri Aliran Dana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bi-solo-sanksi-2-money-changer-tak-berizin_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Uang." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Uang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia Kantor Perwakilan (BI KPw) Solo menjatuhkan sanksi kepada dua money changer atau tepat penukaran uang yang tidak berizin. BI juga melakukan pengawasan terhadap keberadaan money changer karena berpotensi digunakan untuk tindak pencucian uang (money laundry). "Jumlah Money Changer di Soloraya yang sudah berizin sebanyak 10 tempat. Kami terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan money changer tersebut," ungkap Kepala BI KPw Solo Bandoe Widiarto kepada JawaPos.com, Kamis (14/2). Dengan adanya pengawasan, peluang money changer digunakan sebagai tempat pencucian uang akan dapat diminimalisasi. Selain itu, BI juga mendorong money changer yang belum berizin agar segera melakukan pengurusan. Kepala Unit Pengawasan Sistem Pembayaran, Pengolahan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif BI Solo Bintari Nur Hayati menambahkan, BI sudah menjatuhkan sanksi terhadap dua money changer yang tidak mengantongi izin. "Penindakan sudah kami lakukan pada 2017 lalu. Kemudian pihak money changer mengajukan perizinan dan izin keluar pada 2018," urainya. Meski begitu, sampai saat ini terpantau masih ada dua money changer yang belum mengantongi izin. Penindakan jelas akan dilakukan jika memang teguran yang dilakukan BI tidak diindahkan. "Kami memberikan imbauan dan penjelasan kepada money changer yang belum berizin untuk segera mengurus izin ke BI. Kalau sampai tidak juga mengajukan izin, BI akan melakukan penindakan dengan menggandeng kepolisian," tegas Bintari.

BI Solo Sanksi 2 Money Changer Tak Berizin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/money-changer-fiktif-pasutri-gelapkan-uang-korban-hingga-rp-15-miliar_m_.jpg" alt="Barang bukti penggelapan belasan miliar rupiah milik pasutri Money Changer fiktif, Senin (11/2)." width="100%">
<figcaption>Barang bukti penggelapan belasan miliar rupiah milik pasutri Money Changer fiktif, Senin (11/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan suami istri diamankan jajaran Subdit II Fismondev Ditteskrimsus Polda Metro Jaya karena terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan bermodus penukaran uang valuta asing (valas). Kepada para korbannya, kedua pelaku bernama Lyana dan George membujuk dan menawarkan penjualan valas dengan mata uang asing. Setelah uang diterima, justru mata uang asing tersebut tidak diberikan kepada para korbannya. Melainkan digunakan tersangka untuk kebutuhan pribadi dengan alasan membayar hutang Nasabah. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Argo Yuwono mengatakan, sudah ada empat orang yang mengaku menjadi korban penipuan atas perbuatan kedua tersangka. Jumlah uang yang diberikan korban kepada kedua tersangka bervariasi. "Korban masing-masing memberikan uang kepada pelaku, ada yang Rp 700 juta, Rp 2,3 miliar, Rp 3,8 miliar dan sampai ada yang Rp 5 miliar. Ternyata saat diperiksa tersangka ini banyak hutangnya. Jadi uang korban ini untuk membayar hutang pribadi. Alias gali lubang tutup lubang," ujarnya saat di Polda Metro Jaya, Senin (11/2). Kedua tersangka ini melancarkan aksi penipuannya dari September hingga Oktober 2018 lalu. Keempat korban bertransaksi di empat lokasi berbeda lintas provinsi. Pertama di Tangerang Selatan, Banten; Glodok, Jakarta Barat; Bukit Barisan Kota Medan, Sumatera Utara; dan terakhir Surabaya, Jawa Timur. "Pasutri itu diamankan sekitar pertengahan Februari ini setelah masing-masing korban melaporkannya kepada Polda Metro Jaya pada Oktober 2018 lalu," ujar Argo. Di tempat yang sama, Kasubdit II Fismondev Ditteskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Harun mengatakan, para tersangka mengiming-imingi korban akan mendapat keuntungan lebih dari selisih mata uang asing. Bahkan, selisih keuntungan dari proses penukaran uang itu lebih tinggi dari yang ditawarkan pihak bank. "Modus operandinya berawal cerita korban yang terpikat ada keinginan untuk mentransfer dari rupiah ke valas, selisihnya sangat menarik, lebih tinggi dari di bank," ujarnya. Penyidik menaksir pelaku berhasil menggelapkan uang korbannya mencapai Rp 15 hingga 20 miliar. Terlebih, tersangka pun mencetak sendiri nota pembayaran yang seolah-olah sudah terkirim dengan menggunakan printer. "Korban merupakan rekan bisnis di luar negeri. Ya importir. Transaksi yang digunakan itu fiktif. Bukti pembayaran diprint dengan komputer pribadi untuk menipu para korbannya," kata dia. Polisi pun mengamankan sejumlah barang bukti berupa lembaran aplikasi setoran, transfer, kliring, inkaso ke beberapa rekening Bank. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal berlapis. Yakni, 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Tindak Pidana Perbankan sebagai mana telah diubah dengan UU RI No. 10 tahun 1998 dan atau Pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang TPPU. Dengan hukuman paling lama 20 tahun kurungan penjara.

Money Changer Fiktif, Pasutri Gelapkan Uang Korban Hingga Rp 15 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terlibat-aksi-ilegal-izin-money-changer-akan-dicabut_m_.jpg" alt="Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau (Kepri) Gusti Raiza Eka Putra." width="100%">
<figcaption>Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau (Kepri) Gusti Raiza Eka Putra.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya pemerintah dalam menjaga daerah perbatasan dari kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terus dijalankan. Berbagai aturan dibuat agar transaksi uang melalui Penyedia Jasa Keuangan (PJK) bisa termonitor. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepulauan Riau (Kepri) Gusti Raiza Eka Putra menjelaskan, lembaganya akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap PJK di Batam. Salah satu yang mendapat perhatian adalah Money Changer karena jumlahnya cukup banyak. Bagi Money Changer yang bermasalah khususnya yang berkaitan dengan transaksi kejahatan narkoba, bisa langsung dicabut izinnya. Begitu juga dengan perusahaan Money changer yang membandel dalam memberikan pelaporan kepada lembaga pengawas. "Kami tetap proses. Jangan sampai terlibat dengan kejahatan pencucian uang. Apalagi kami berdekatan dengan negara lain," kata Gusti ketika dihubungi, Sabtu (15/9). Dari 160 perusahaan Money Changer di Kepri, sudah ada beberapa yang ditindak terkait dengan pelanggaran yang mereka buat. Pada 2017, BI Kepri mencabut izin Money Changer yang terlibat kasus narkoba. Sementara tahun ini, sudah ada beberapa Money Changer yang mendapat peringatan terkait dengan pelaporan yang belum juga disampaikan kepada BI. "Kalau juga tetap membandel akan kami cabut izinnya, karena sudah diperingatkan," tegas Gusti.

Terlibat Aksi Ilegal, Izin Money Changer Akan Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rupiah-masih-akan-bergerak-variatif_m_202756.jpeg" alt="Ilustrasi penukaran uang di sebuah money changer" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penukaran uang di sebuah money changer</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pergerakan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan masih akan variatif melemah seiring kembali negatifnya sentimen yang ada. Menurut analis PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada, meski diharapkan sentimen negatif tersebut dapat mereda namun, tetap cermati dan waspada terhadap sentimen yang membuat laju Rupiah kembali tertahan kenaikannya dan kembali melemah. &ldquo;Rupiah diestimasikan akan bergerak dengan kisaran pada kisaran batas atas (support) 13.787 dan batas atas (resisten) 13.762,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Senin (9/4). Reza menjelaskan, pergerakan laju USD yang melemah setelah adanya komentar dari Presiden Trump dimana telah memberikan instruksinya kepada Kementerian Perdagangan untuk menambah nilai tariff impor barang-barang dari Tiongkok, tampaknya tidak banyak memberikan sentimen positif pada Rupiah. &ldquo;Terpantau hingga akhir perdagangan, laju Rupiah cenderung melemah pasca bergerak sideways,&rdquo; tuturnya. Menurutnya, adanya diskusi terkait pemberdayaan utang oleh pemerintah dan komentar dari Bank Indonesia terkait belum perlunya melakukan intervensi seiring dengan masih adanya gejolak pasar hingga saat ini, tidak membuat Rupiah membaik dan cenderung berbalik melemah. &ldquo;Laju rupiah yang kembali melemah memberikan gambaran masih rentannya Rupiah dalam menanggapi sentimen yang ada,&rdquo; tandasnya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#money changer

Berita Terkini