<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-01-at-11.18.12-1.jpg" alt="Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cirebon Surip (kiri). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cirebon Surip (kiri). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Kota Cirebon terus melakukan evaluasi dan monitoring sebagai persiapan sebelum menerapkan Kurikulum Merdeka pada 2023. Saat ini, 2 sekolah tingkat SMP dan 5 sekolah tingkat SD menjadi percontohan penerapan Kurikulum Merdeka.  Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cirebon Surip menyatakan, Kurikulum Merdeka membutuhkan ekosistem yang baik untuk menghasilkan siswa berprestasi yang memiliki karakter kuat dalam menghadapi persaingan global. Pihaknya mendukung dan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan sekolah dengan menyiapkan diri sebelum menerapkan Kurikulum Merdeka.  ”Dari anak-anak ini, akan lahir pemimpin-pemimpin pada masa depan. SMPN 2 Kota Cirebon ini salah satu yang terbaik di Kota Cirebon. Yakinlah akan banyak siswa ini yang akan menjadi pemimpin pada masa mendatang,” tutur Surip.  ”Dengan karakter yang kuat mereka akan mencintai Indonesia, menyayangi bumi dan lingkungan, terus belajar untuk menghasilkan karya. Mereka juga diharapkan menghasilkan inovasi-inovasi dengan daya kreativitasnya,” tambah dia.  Surip menambahkan, saat ini Dinas Pendidikan Kota Cirebon terus mempersiapkan sekolah-sekolah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka. Pihaknya terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk akselerasi pendidikan di Kota Cirebon.  ”Dua tahun pandemi Covid-19 ini salah satu yang terpukul dan terpuruk adalah sektor pendidikan. Karena itu mau tidak mau kita harus melakukan upaya akselerasi mengajar ketinggalan untuk menyiapkan SDM unggul dan berkarakter,” ucap Surip.  Dia menambahkan, berdasar hasil evaluasi dan monitoring memang ada yang harus dibenahi. Dinas pendidikan mendukung penuh sekolah-sekolah di Kota Cirebon agar dapat menerapkan Kurikulum Merdeka sebagai program dari pemerintah pusat.  ”Target kami sebanyak-banyaknya sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka tahun depan,” ujar Surip.  Sementara itu, Kepala SMPN 2 Kota Cirebon Yulia Viatikara menjelaskan, sudah menyiapkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Di antaranya dengan terus mengikutsertakan guru-guru dalam berbagai pelatihan dan zoom meeting. Selain itu sosialisasi dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan merdeka belajar.  Julia juga berharap dukungan dari orang tua siswa untuk ikut serta membantu dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Sebab, para siswa memiliki waktu lebih banyak di rumah dan lingkungannya yang juga memengaruhi karakter dan prestasi anak-anak.  ”Kami berharap kerja sama para orang tua siswa untuk sama-sama mendidik memberikan yang terbaik untuk masa depan anak yang lebih baik. Demikian juga kami berharap dukungan dan arahan dari dinas pendidikan untuk Kurikulum Merdeka ini,” ucap Yulia.

Dispendik Kota Cirebon Terus Evaluasi Persiapan Kurikulum Merdeka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IPI-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan segera mendatangi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkiflimansyah dan Pemerintah Provinsi NTB, terkait aset-aset bermasalah di Gili Trawangan. Kedatangan lembaga antirasuah ke NTB untuk melakukan monitoring dan evaluasi.  "Tim akan melakukan monev (monitoring dan evalusi) bulan ini di NTB," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (10/11).  Ipi menjelaskan, kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan tim Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di NTB. Tercatat 7.848 bidang tanah atau sekitar 46 persen, dari total 15.355 bidang tanah yang dimiliki pemda masih belum bersertifikat.  Menurut Ipi, dalam proses pendampingan tata kelola pemerintahan daerah tak hanya di NTB, KPK menemukan hampir di setiap daerah terdapat aset bermasalah, seperti aset yang belum disertifikasi, dalam penguasaan pihak ketiga atau dalam proses hukum dengan pihak ketiga.  Selain itu, sambung Ipi, ada juga aset pemekaran yang belum diserahkan, kemudian ada pula yang belum diserahterimakannya prasarana, sarana dan ultilitas (PSU) oleh pengembang kepada pemda, dan lain sebagainya.  Karenanya, KPK mendorong untuk dilakukan penertiban dengan melakukan legalisasi dan penguasaan oleh negara atau daerah. Upaya pemulihan aset-aset tersebut dilakukan untuk menghindari potensi kerugian negara atau daerah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/08/2020/pemprov-jawa-barat-cegah-korupsi-lewat-platform-digital/">Pemprov Jawa Barat Cegah Korupsi Lewat Platform Digital</a>  "Demikian juga terkait pemanfaatan aset, KPK menemukan beberapa kontrak dan kerja sama dalam pemanfaatan aset negara perlu ditinjau ulang terkait optimalisasi kontribusi untuk penerimaan negara," ucap Ipi.  Sementara itu, Kepala Biro Hukum Setda NTB Ruslan Abdul Gani mengatakan, Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait pengelolaan aset di Gili Trawangan, tak kunjung diberikan Pemprov NTB kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Menurutnya, upaya memperjelas aset pemprov yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) baru sebatas pemberian somasi yang dilakukan sebanyak dua kali.  Ruslan menyebut, Pemprov NTB sebenarnya sudah membuat rancangan SKK dan tinggal diajukan ke Kejati NTB. Namun, hal ini masih menunggu draf SKK dari Kejaksaan yang nantinya dikombinasikan dengan draft milik pemprov.  "Kita mau rumuskan seperti apa model SKK. Kalau draft dari kejaksaan sudah ada, nanti tinggal kita bahas lagi," ujar Ruslan.  Sedangkan, Kajati NTB Nanang Sigit Yulianto mengatakan, perjanjian Pemprov dan PT GTI harus ditinjau ulang. Hanya saja, belum bisa memberikan keterangan lebih detail mengenai persoalan perjanjian, karena belum menerima SKK.  "Makanya, kita tunggu dulu SKK resmi dari pemerintah seperti apa," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/fhlzjNtbID8

KPK Segera Datangi NTB Urus Aset Bermasalah di Gili Trawangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/IMG-20190422-WA0007.jpg" alt="Tim Korsupgah KPK melakukan pertemuan dengan Pemprov Riau dan OPD di Kantor Gubernur Riau, Senin (22/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tim Korsupgah KPK melakukan pertemuan dengan Pemprov Riau dan OPD di Kantor Gubernur Riau, Senin (22/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Provinsi Riau, Senin (22/4). Lembaga antirasuah itu melakukan monitoring dan evaluasi selama empat hari.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan oleh tim Korsupgah saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau Syamsuar dan OPD di lingkungan Pemprov Riau. Di antaranya, mengingatkan pejabat agar tidak melakukan korupsi lagi.  "Ada beberapa poin yang disampaikan seperti mengingatkan kembali tentang komitmen terkait dengan program-program pencegahan korupsi dan berharap tidak ada lagi konfilik kepentingan dan upaya untuk melakukan tindak pidana korupsi," katanya, Senin (22/4) siang.  Agar selaras dengan upaya pencegahan korupsi, maka program-program yang tengah direncakan saat ini maupun yang sedang berjalan harus diperiksa dengan benar dan teliti implementasinya.  "Dalam rangkaian kegiatan ini, KPK akan melakukan program terintegrasi dengan melibatkan beberapa tim. Maka dari itu, Pemprov agar menyiapkan data dan pejabat terkait untuk hadir pada tiap tahapan monev," sebutnya.  Selain di Pemprov Riau, kegiatan monitoring dan evaluasi ini akan dilakukan di daerah lainnya di Riau. Seperti di Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru maupun Kabupaten Pelalawan.  "Nanti diingatkan, selain program 2019, 8 program reguler lanjutan di tahun 2018 juga harus difokuskan. Seperti P Program optimalisasi penerimaan daerah, pembenahan aset daerah, penguatan tata kelola BUMD (terutama sektor perbankan/keuangan)," jelasnya.  Selain itu, pengelolaan SDM Pemda, Insersi Pendidikan antikorupsi pada jenjang dikdasmen dan Diklat Pemda, Optimalisasi Peran Komite Advokasi Daerah, serta Penyelesaian permasalahan sektor sumber daya alam juga harus diselesaikan.  Terpisah, Gubernur Riau Syamsuar menyatakan, selama 2 bulan duduk sebagai orang nomor 1 di Riau, ia telah melakukan serangkaian tugas dan menemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki.  "Ada beberapa seperti perencanaan dan penganggaran APBD, dengan melakukan efisiensi terkait dengan anggaran, kami sedang menyusun RPJMD 2019-2024 dan RKPD," ucapnya.  Selain itu, saat ini Pemprov Riau juga sudah membuat satu unit Biro Pengadaan Barang dan Jasa, pengurusan perizinan yang akan dipusatkan di PTSP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang akan diperkuat tenaga P2UPD untuk penguatan tenaga di bidang pemeriksaan.  "Penguatan APIP untuk membantu inspektorat untuk perbantuan di daerah-daerah, pembenahan aset daerah ada beberapa permasalahan yang cukup rumit untuk di konsultasikan dengan KPK, Aset Mobil yang tidak cukup efisien untuk bisa di lelang," tuturnya.  Permasalahan juga terjadi di BUMD di mana Dirut Bank Riau Kepri yang sudah habis masa jabatannya namun kekurangan direktur dan komisaris. Ada pula temuan oleh Ombudsman terkait pungutan yang dilakukan pengelolaan sekolah dan Pemprov akan melakukan pembenahan terkait hal tersebut juga permasalahan terdapatnya perkebunan sawit yang beroperasi di kawasan hutan.

KPK Ingatkan Pejabat di Riau Agar Tidak Korupsi