<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/JKT_TIANG-MONOREL-MENJADI-VERTIKAL-GARDEN_HANUNG-HAMBARA_24112025-4-2524605853.jpg" alt="Sejumlah tiang monorel yang digunakan sebagai vertikal garden di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (24/11/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tiang monorel yang digunakan sebagai vertikal garden di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (24/11/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan segera mengambil langkah tegas terkait keberadaan tiang monorel yang mangkrak belasan tahun di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil lantaran PT Adhi Karya tak kunjung bergerak melakukan pembongkaran mandiri. Keputusan ini diambil demi estetika dan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Pramono menegaskan bahwa Dinas Bina Marga akan menjadi garda terdepan dalam proses "pembersihan" sisa proyek yang terbengkalai sejak era 2000-an tersebut. Pramono mengaku sudah memberikan waktu yang cukup bagi PT Adhi Karya (Persero) untuk membongkar tiang-tiang beton tersebut. Surat permohonan pembongkaran sebenarnya telah dikirimkan sejak November 2025 lalu. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, belum ada pergerakan dari pihak BUMN tersebut. "Adhi Karya sudah kami surati dan batas waktunya sudah lewat, kami akan melakukan sendiri. Nanti akan kami taruh di mana tempat yang dibongkar, tentunya menjadi kewenangan Jakarta sepenuhnya," ujar Pramono saat ditemui di Pasar Kobongan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1). Jadwal Eksekusi: Pekan Ketiga Januari 2026 Tak ingin menunggu lebih lama, Pramono memastikan alat berat akan mulai bekerja pada pekan ketiga bulan ini. Ia juga menekankan bahwa proses pembersihan ini merupakan wewenang penuh Pemprov DKI. "Tiang monorel yang melakukan adalah Pemerintah DKI Jakarta, Dinas Bina Marga," tegas Pramono. Ia membocorkan jadwal pasti dimulainya proyek ini, yakni sekitar hari Selasa atau Rabu mendatang. Pramono juga menjamin kenyamanan pengguna jalan selama proses berlangsung. Mengingat Jalan Rasuna Said adalah urat nadi transportasi Jakarta yang sangat padat, Pemprov DKI menjamin tidak akan ada penutupan jalan selama proses pembongkaran tiang monorel. "Akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan. Untuk itu tidak dilakukan penutupan jalan. Jadi yang dibongkar tetap dilakukan, dengan pengalaman yang ada, Bina Marga berkoordinasi untuk melakukan pembongkaran, tidak dilakukan penutupan," tutur Pramono. Sejarah Kelam Proyek Monorel Jakarta Tiang-tiang yang berdiri di Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika ini merupakan "saksi bisu" kegagalan proyek monorel yang dimulai sejak tahun 2004 di era Gubernur Sutiyoso. Proyek ini sempat terhenti di masa Gubernur Fauzi Bowo karena kendala finansial, hingga akhirnya kontrak diputus total oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2014.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan Pemprov DKI bongkar tiang monorel mangkrak di Rasuna Said Januari 2026.

Pramono Anung Tegas! Pemprov DKI Bakal Bongkar Sendiri Tiang Monorel Mangkrak di Rasuna Said Bulan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/Tiang-Monorel-Mangkrak-di-Jakarta-Akan-Dibongkar-5JPG-891992935.jpg" alt="Tiang-tiang monorel sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tiang-tiang monorel sepanjang jalan Rasuna Said, Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan nasib tiang-tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, segera berakhir. Pemprov DKI Jakarta akan bersurat kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai pemilik aset untuk segera membongkar tiang-tiang tersebut. "Kami segera berkirim surat bahkan sebenarnya sudah pembicaraan. Kami persilakan Adhi Karya untuk membongkarnya," ujar Pramono di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Senin (27/10). Pramono mengatakan, jika PT Adhi Karya tidak sanggup membongkar sendiri, Pemprov DKI Jakarta akan siap membantu untuk membongkarnya. "Kalau Adhi Karya enggak bisa membongkar, kami yang akan bongkar," ucapnya.&nbsp; Pramono menargetkan proses pembongkaran tiang monorel mangkrak di kawasan Rasuna Said bisa dimulai pada Januari 2026. Namun, bila Adhi Karya tidak melaksanakannya, Pemprov DKI akan turun tangan langsung. Pramono pun mempersilahkan PT Adhi Karya memgambil puing-puing hasil pembongkaran tiang monorel&nbsp; "Kan, sudah kurang baik apa? Kita kasih kesempatan duluan. Kalau enggak bisa, kami yang bongkar. Kalau sudah kami yang bongkar, nanti (material tiang monorel) kami taruh, silakan diambil," imbuhnya. Jejak Panjang Sejarah Monorel Jakarta Proyek Monorel Jakarta pertama kali digagas di era Gubernur Sutiyoso sekitar tahun 2003&ndash;2004. Proyek ambisius itu digadang-gadang sebagai solusi kemacetan ibu kota, melengkapi sistem transportasi TransJakarta yang baru beroperasi kala itu. Rencana awal mencakup dua jalur utama: <ul> <li>Green Line sepanjang 14,3 km (Rasuna Said &ndash; Casablanca &ndash; Kuningan &ndash; Sudirman)</li> <li>Blue Line sepanjang 12,7 km (Kuningan &ndash; Tanah Abang &ndash; Kampung Melayu)</li> </ul> Pembangunan dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail (JM), konsorsium Indonesia&ndash;Malaysia, dengan investasi sekitar Rp 4,5 triliun menggunakan teknologi straddle beam monorail. Namun proyek ini sempat terhenti, dihidupkan kembali pada 2013&ndash;2015, lalu benar-benar terhenti tanpa hasil nyata. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Perusahaan Konstruksi Indonesia (ASPERKONI), Sudin Antoro, menilai langkah Gubernur DKI Pramono Anung sudah tepat dalam menata ulang kawasan bekas proyek monorel itu. "Bahwa pembangunan tidak cukup hanya dengan ide besar, tetapi juga perlu komitmen, tata kelola, dan keberlanjutan," kata Sudin. Ia menekankan bahwa pembongkaran tiang monorel bukan perkara sederhana. Diperlukan koordinasi lintas instansi.&nbsp; "Proses pembongkaran memerlukan koordinasi lintas instansi dan dasar hukum yang kuat, sebab tiang-tiang itu merupakan sisa proyek besar bernilai triliunan rupiah di masa lalu," ucapnya. Menurutnya, proyek monorel Jakarta dulu memang dikerjakan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) di atas lahan milik Pemprov DKI. Karena itu, pembongkaran tidak bisa dilakukan sepihak tanpa koordinasi antara kedua pihak. Dua puluh tahun berlalu, monorel Jakarta kini menjadi simbol pelajaran penting dalam pembangunan infrastruktur di ibu kota. Pemerintah diminta memastikan setiap proyek besar tidak hanya lahir dari ambisi, tapi juga memiliki arah, komitmen, dan keberlanjutan yang jelas.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan tiang monorel mangkrak akan segera dibongkar, memberi kesempatan kepada PT Adhi Karya.

Gubernur Pramono Surati Adhi Karya, Tiang Monorel Rasuna Said Harus Dibongkar Januari 2026!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/TthUaot4yx7CEuyEP04Pp5z6g46DP9DOJKbNycNx-1-799466210.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/10/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/10/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (16/10) untuk konsultasi.&nbsp; Dalam kunjungan tersebut, Pramono berkonsultasi dengan Pimpinan KPK, Agus Joko Pramono dan Fitroh Nurcahyanto, terkait sejumlah isu penting. Mulai dari penyelesaian proyek monorel yang mangkrak hingga pemanfaatan lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras. Pramono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta berupaya menuntaskan persoalan proyek monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said yang telah lama terbengkalai. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta telah menerima arahan hukum serta surat dari Kejaksaan Tinggi terkait penyelesaian proyek tersebut. &ldquo;Pemerintah Jakarta akan merencanakan penyelesaian persoalan monorel ini agar tidak terjadi lagi kecelakaan. Secara penampakan juga tidak baik dan sering menimbulkan kemacetan. Maka kami akan segera menata, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan pada tahun 2026,&rdquo; kata Pramono di markas KPK. Selain monorel, pertemuan juga membahas pemanfaatan lahan RS Sumber Waras yang sejak 2014 menjadi sorotan publik akibat persoalan hukum dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kini, Pemprov DKI ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan. &ldquo;Sekarang NJOP-nya sudah naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2014. Karena itu kami berkonsultasi dengan KPK agar tanah tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit,&rdquo; ucap Pramono. Pembahasan lainnya menyangkut kerja sama preventif antara Pemprov DKI Jakarta dan KPK dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Pramono menyebut pihaknya membuka kolaborasi lebih luas, termasuk melalui pelatihan dan pendampingan antikorupsi di Balai Kota. &ldquo;Kami ingin bekerja sama dalam tindakan preventif hukum, termasuk pelatihan dan kegiatan edukasi antikorupsi bagi aparatur pemerintah daerah,&rdquo; imbuhnya. <h2>Kasus Lahan RS Sumber Waras sudah Distop</h2> Sementara, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama memastikan bahwa lahan RS Sumber Waras kini tidak lagi memiliki hambatan hukum. Ia menegaskan, KPK telah menghentikan penyelidikan kasus pengadaan lahan tersebut pada 2023 setelah melakukan analisis menyeluruh terhadap bukti-bukti yang ada. &ldquo;KPK memutuskan bahwa bukti-bukti yang ada belum mencukupi untuk dilakukan langkah penyelidikan. Karena itu, pada 2023, penyelidikan perkara tersebut resmi dihentikan,&rdquo; jelas Bahtiar. Lebih lanjut, Bahtiar menambahkan KPK akan terus memberikan pendampingan kepada Pemprov DKI, terutama dalam proses pemulihan aset Sumber Waras agar dapat segera dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit tipe A. Pertemuan ini menjadi langkah konkret kerja sama antara KPK dan Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta mengoptimalkan pemanfaatan aset publik yang selama ini terbengkalai.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan konsultasi dengan KPK mengenai proyek monorel dan lahan RS Sumber Waras.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Konsultasi ke KPK, soal Proyek Monorel Mangkrak dan Lahan RS Sumber Waras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/pramono-anung-monorel-2674729635.jpg" alt="Gubernur DKI Pramono Anung akan menuntaskan proyek-proyek terbengkalai di Jakarta. (Masria Pane/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Pramono Anung akan menuntaskan proyek-proyek terbengkalai di Jakarta. (Masria Pane/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Gubernur DKI Pramono Anung akan menuntaskan proyek-proyek terbengkalai di Jakarta. Mulai dari tiang pancang monorel hingga halte-halte Transportasi Jakarta (TJ) yang terbengkalai. "Hal yang menyangkut Jakarta, sudahlah, biar Pemprov DKI saja," ujar Pramono di Taman Ismail Marsuki (TIM), Selasa (14/10). Untuk tiang pancang monorel itu, dia menjanjikan akan mulai dibersihkan pada awal 2026 mendatang. ''Tolong, doakan saja, mudah-mudahan segera saya selesaikan. Doakan bulan Januari tahun depan, mulai start bersih-bersih,'' katanya. Sementara untuk halte-halte yang terbengkalai, dia menjanjikan bisa segera diselesaikan sebelum Januari 2026.&nbsp;"Halte-halte harusnya sih bisa lebih cepatlah (dari Januari 2026, Red)," imbuhnya.&nbsp; Ada beberapa halte TJ yang mangkrak saat ini. Di antaranya, Halte Transjakarta BNN 1, Halte Cakung Cilincing, Halte Pasar Cakung, Halte Cakung United Tractor, dan &nbsp;Halte Tipar Cakung. Meski tidak menyampaikan penyebab halte itu mangkrak secara rinci, dia berjanji akan segera menyelesaikannya. Utamanya, Halte TJ BNN dan Cakung.&nbsp; "Tanpa bermaksud menyalahkan siapapun, yang di BNN dan Cakung memang ada overlapping. Karena pada waktu itu dibangun, sebagian pemerintah Jakarta, sebagian pemerintah pusat, sebagian persiapan LRT dan sebagainya," katanya. Sehingga dengan demikian, lanjutnya, Jakarta yang akan tanggung jawab.&nbsp; Sementara itu, Direktur Utama PT TJ Welfizon Yuza menuturkan, pembangunan beberapa halte mangkrak itu bukan tugas mereka. Dia mengaku, sudah meminta instansi terkait yang bertugas membangun untuk menyelesaikan. "Bukan punya kami itu sebenarnya. Tapi, ya akan kami beresin saja," ujarnya saat disampaikan Gubernur Pramono Anung menyebutkan halte mangkrak itu akan dibersihkan sebelum Januari 2026.

Gubernur DKI Pramono Anung berjanji akan menuntaskan proyek terbengkalai di Jakarta sebelum 2026. Tiang pancang monorel akan dibersihkan.

Pramono Bersihkan Tiang Monorel Terbengkalai mulai Januari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pjs-wali-kota-malang-wacanakan-bangun-monorel_m_201212.jpeg" alt="Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi." width="100%">
<figcaption>Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemacetan lalu lintas di Kota Malang semakin parah. Sebagai solusinya, Pemeritah Kota (Pemkot) Malang berencana membangun monorel. Nantinya, monorel ditempatkan di atas pemukiman sehingga mempermudah akses masyarakat. "Jangka menengah, yang menurut saya patut dilakukan kajian adalah angkutan massal monorel," ujar Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Malang Wahid Wahyudi di Malang, Selasa (3/4). Pemilihan monorel sebagai transportasi massal bukan tanpa dasar. Topografi Kota Malang naik turun. Sehingga sarana transportasi yang dibangun harus berada di atas. Monorel menjadi pilihannya. Monorel juga hanya butuh ruang selebar 2 meter untuk perlintasannya. "Sehingga bisa masuk ke plasa-plasa (mal), bisa berikan akses ke permukiman. Sehingga orang yang mau ke plasa dari permukiman bisa menaiki monorel itu," lanjut Wahid. Selain monorel, ada beberapa hal yang akan dilakukan Pemkot Malang terkait masalah kemacetan. Pertama, rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan. "Problem utama di wilayah perkotaan, masalah kemacetan. Pertama akan dilakukan rekayasa lalu lintas," jelasnya. Kedua, akan dilakukan evaluasi terhadap trayek angkutan kota. Sebenarnya, trayek sudah ditetapkan sejak lama. Namun masih perlu dievaluasi apakah jaringan trayek perlu diubah. "Terakhir, pembangunan angkutan massal yang bisa dengan mudah diterapkan," tandas Wahid. Angkutan massal misalnya minibus. Artinya angkutan kecil bisa diganti minibus. Sementara untuk mengurangi dampak sosial, pemilik atau pengemudi angkutan kecil harus diberdayakan dalam pengoperasian angkutan minibus tersebut.

Pjs Wali Kota Malang Wacanakan Bangun Monorel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2575_19565_okkk-dr.jpg" alt="Michael Hector dan Papy Djilobodji" width="100%">
<figcaption>Michael Hector dan Papy Djilobodji</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Disela-sela pemberitaan yang menghebohkan pembatalan pembelian David de Gea ke Real Madrid. Ternyata,&nbsp;juara bertahan Chelsea mengalami kegagalan dalam merekrut pemain di penutupan jendela transfer musim panas ini.&nbsp; Hingga transfer window Inggris ditutup Selasa malam atau dini hari kemarin (2/9), mereka tidak kunjung mendapatkan bek&nbsp;Everton John Stones. Sebagai gantinya, klub berjuluk The Blues itu merekrut pemain Reading Michael Hector dan bek&nbsp;Nantes Papy Djilobodji. Who?&nbsp; Mendengar namanya saja pasti banyak orang tidak paham sepak terjang mereka. Sampai-sampai, muncul meme jutaan fans&nbsp;Chelsea mengetik &rdquo;who is Michael Hector&rdquo; di mesin pencari Google.&nbsp; &rdquo;Chelsea telah menyelesaikan proses tanda tangan Michael Hector dari Reading,&rdquo; begitu bunyi pernyataan resmi The Blues&nbsp;di situs resmi klub. Hector, meski tak familier di Premier League, sebenarnya tak buruk. Dia membawa timnas Jamaika meraih posisi runner up&nbsp;pada Piala Emas 2015, Juli lalu. Sepanjang karirnya, pemain 23 tahun yang dibeli dengan harga GBP 4 juta (Rp 86,6&nbsp;miliar) itu lebih sering dipinjam-pinjamkan. Kebanyakan di kasta kedua hingga ketiga Liga Inggris. Total, Hector&nbsp;berlabuh di 11 klub berbeda dalam kurun waktu enam musim!&nbsp; Karena itulah, pembeliannya mengagetkan banyak fans Chelsea. Mereka mempertanyakan kebijakan Jose Mourinho. Mereka&nbsp;berlomba menyindir manajemen The Blues lewat Twitter. Akun @gregcoatse misalnya, memajang dua foto yang memperlihatkan&nbsp;dua ekspresi berbeda Hector. &rdquo;Michael Hector nampak lebih bahagia berkostum Cheltenham dibanding ketika dirinya dikontrak Chelsea,&rdquo; sindir Greg,&nbsp;seperti dilansir Daily Mirror. Hector sendiri merupakan fans berat Chelsea.&nbsp; Konyolnya lagi, pemain yang mencatat enam caps bersama timnas Jamaika itu terancam tidak bisa melakoni debut bersama&nbsp;John Terry dkk. Dia &rdquo;dikembalikan&rdquo; lagi ke Reading dengan status pinjaman. Benar-benar panik.&nbsp; Di sisi lain, Djilobodji diboyong dari Nantes dengan banderol sebesar GBP 2,2 juta (sekitar Rp 47,5 Miliar). Bersama&nbsp;Nantes, Djilobodji telah membukukan 183 penampilan sejak 2010. &rdquo;Aku sangat senang dikontrak oleh klub sebesar Chelsea.&nbsp;Aku ingin mengerahkan kemampuanku untuk membantu klub ini memenangkan gelar,&rdquo; janjinya, seperti dikutip BBC.&nbsp;(apu/na/ndi)

Ini Dua Pemain Pembelian Gagal Chelsea

monorel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#monorel