<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/13/unnamed-3705683039.jpg" alt="Perubahan status pelamar CPNS 2024 (Tangkapan Layar Portal Resmi BKN Jawa Timur)" width="100%">
<figcaption>Perubahan status pelamar CPNS 2024 (Tangkapan Layar Portal Resmi BKN Jawa Timur)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jika direkap mengenai pendaftaran CPNS 2024 yang ramai menggegerkan masyarakat akibat beberapa sistem down saat pendaftaran. Setelah melalui lika-liku mulai dari e-Materai banyak habis dan tidak dapat mengakses portal website e-Materai hingga merubah kebijakan dapat memakai materai tempel. Lalu melalui pengumuman seleksi administrasi hingga melewati proses masa sanggah yang sungguh bikin jantung bergetar. Percayalah anda semua adalah yang telah berjuang mempersiapkan itu semua sampai saat ini, anda semua adalah manusia hebat dan tangguh. Kabar terbaru menuju Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)bagi pelamar Formasi CPNS Pemerintah Jawa Timur. Dilansir melalui portal resmi BKN Jawa Timur pada Kamis (10/10) terdapat perubahan status pelamar, anda mengunjungi website <a href="https://bkd.jatimprov.go.id/Rekrutmen-ASN2024/bacpeng/pengumuman-perubahan-tms-ke-ms-dan-ms-ke-tms-pelamar-cpns-2024">https://bkd.jatimprov.go.id/Rekrutmen-ASN2024/bacpeng/pengumuman-perubahan-tms-ke-ms-dan-ms-ke-tms-pelamar-cpns-2024</a>. Berdasarkan Surat Edaran Nomor: 800.1.2.2/7769/204/2024 terjadi perubahan status pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) begitu pun sebaliknya. Adapun total rekapitulasi secara keseluruhan setelah melakukan verifikasi ulang pelamar TMS berubah ke MS sebanyak 4 orang, sedangkan pelamar MS berubah TMS sebanyak 17 orang. BKN Jatim juga menyatakan jika anda terindikasi lulus, akan tetapi bila kemudian hari ditemukan ada pemalsuan dokumen atau ketidaksamaan dengan persyaratan yang ditentukan akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan dinyatakan gugur atau tidak lulus. Nah untuk anda semua yang merasa mendaftar di Provinsi Jawa Tim segera cek secara berkala, apakah anda aman dan lolos atau malah sebaliknya.

Pelamar CPNS Jawa Timur perli cek ulang ternyata terdapat perubahan status pelamar, anda mengunjungi website.

Panggilan untuk Pelamar CPNS Provinsi Jawa Timur! Cek Ulang Status Anda, Karena yang Awalnya MS berubah TMS!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/RUNDUNG1.jpeg" alt="Ilustrasi dampak perundungan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dampak perundungan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - MS, karyawan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengaku kecewa berat dengan tempatnya bekerja. Sebab, sejumlah terduga pelaku bullying dan pelecehan seksual masih diberi kesempatan diperpanjang kontrak kerja oleh KPI.  Hal itu terbukti mereka juga ikut melakukan psikotes bersama MS yang masa kontraknya akan berakhir pada 31 Desember 2021 mendatang. Kekecewaan pihak MS bertambah lantaran KPI dinilai tidak mengindahkan sama sekali temuan Komnas HAM terkait kasus yang terjadi.  "Kami kecewa, temuan dan rekomendasi Komnas HAM tidak ada harganya sama sekali di mata KPI. Sepertinya kultur nepotisme sudah mendarah daging di KPI sehingga ketegasan dan kebenaran menjadi barang langka," kata Mualimin selaku Kuasa Hukum MS melalui pesan tertulisnya.  Kondisi kesehatan mental MS sebenarnya sudah cukup stabil setelah menjalani pengobatan intensif selama 2 kali dalam seminggu sejak beberapa bulan belakangan. Akan tetapi dengan adanya kabar sejumlah terduga pelaku bullying dan pelecehan seksual terhadapnya juga mau diperpanjang kontrak mereka, psikis MS jadi drop lagi.  "MS kecewa dan frustasi ketika menjumpai ada nama para Terlapor ternyata juga ada di daftar peserta psikotes," kata Mualimin.  Berdasarkan informasi akan kembali diperpanjang kontrak kerja sejumlah terduga pelaku, pengacara MS menduga KPI sejak awal memang tidak pernah menganggap serius kasus pelecehan seksual dan bullying yang terjadi di lembaganya.  "Kerusakan jiwa dan penurunan tingkat kesehatan yang dialami MS gara-gara pelecehan seks dan perundungan nyatanya sama sekali tidak membuat hati nurani pimpinan KPI terketuk untuk berpihak pada korban," tandasnya.  JawaPos.com berusaha mengonfirmasi soal kabar akan kembali diangkatnya sejumlah orang terduga pelaku bullying dan pelecehan seksual ke MS oleh KPI. Umri selaku Kepala Sekretariat KPI Pusat enggan menanggapinya dengan alasan sedang ada rapat saat dihubungi.  "Mas, saya lagi rapat nih. WA saja ya," ujarnya sambil mengakhiri pembicaraan melalui sambungan telepon. Sampai berita ini dinaikkan, belum ada jawaban apapun terkait sejumlah pertanyaan yang diajukan.  Sementara itu, berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan Komnas HAM, kuat dugaan MS memang menjadi korban bullying dan pelecehan seksual oleh sejumlah rekan kerjanya di KPI. Selain ucapan verbal yang tidak pantas, MS juga menjadi korban pemukulan dari sejumlah rekan kerjanya.  "Adanya candaan atau humor yang bersifat serangan fisik seperti memaksa untuk buka baju, mendorong bangku, dan memukul," ucap Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM, kepada awak media pada November 2021 lalu.  Tak sampai disitu saja. Beka menduga korban bullying juga dialami karyawan lain selain MS. Mengingat aksi tersebut dilakukan dengan maksud bercanda atau sengaja dijadikan lelucon.

Pengacara MS: Rekomendasi Komnas HAM Tak Ada Harganya di Mata KPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/pelecehan-seksual1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lelaki berinisial MS yang sempat hebohkan publik atas pengakuannya sebagai korban pelecehan seksual dan bullying, dikabarkan telah dinonaktifkan sebagai karyawan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).  Penonaktifan itu kabarnya dilakukan setelah adanya surat panggilan penertiban administrasi yang dikeluarkan Sekretariat KPI. MS dikatakan sempat tidak mengisi absen secara secara online. Sementara MS tidak melakukan absen satu hari saja karena perasaan traumatik dan kecemasan yang dialaminya kembali kumat.  Terkait kabar tersebut, Mehbob selaku pengacara MS menegaskan bahwa kabar kliennya dinonaktifkan tidak benar sama sekali. Dia menyatakan sampai saat ini MS masih berstatus sebagai karyawan KPI.  "Untuk sementara dia dibebastugaskan, bukan dikeluarkan," kata Mehbob kepada JawaPos.com melalui sambungan telepon Selasa (2/11).  Dia membenarkan MS memang sempat terkena masalah terkait daftar kehadiran yang tidak dilakukannya. Namun masalah absensi tidak sampai mengakibatkan terjadinya proses pemecatan.  "Kemarin memang ada masalah absensi tapi belum sampai pada putusan itu (dinonaktifkan, red)," ungkap Mehbob lebih lanjut.  Sementara itu, Wakil Ketua KPI Mulyo Hadi Purnomo juga membantah MS dikeluarkan dari KPI. Dia menyebut MS dan beberapa orang yang diduga melakukan pelecehan seksual dan bullying memang dibebastugaskan terhitung sejak awal September 2021.  "Itu dalam rangka terduga korban atau terduga pelaku menjalani penyelidikan dengan baik supaya tidak terganggu oleh pekerjaan. Dan akan diaktifkan kembali jika kasusnya sudah selesai atau tidak banyak menyita waktu," paparnya.  Dia membenarkan MS memang sempat dipanggil Sekretariat. Tujuannya bukan untuk mengeluarkan tapi untuk mengingatkan supaya tertib administrasi.  "Kemarin memang ada pemanggilan, itu kaitannya dengan administrasi. Itu diingatkan untuk melengkapi administrasi, misalnya mengisi absen pagi maupun pulang. Karena ini kewajiban dan ada aturannya dari Kominfo," jelasnya.  Kabar MS dinonaktifkan dari KPI sebelumnya disampaikan pengacara MS lainnya, Muhammad Mualimin. Dia mengaku bahwa kliennya dipanggil untuk datang ke kantor KPI pada Senin (1/11) kemarin. MS sendiri berhalangan hadir karena yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakit.  "Asam lambungnya naik, nyeri pada ulu hati, mengalami gangguan pencernaan. MS tidak hadir karena berobat ke RS Pelni," ungkap Mualimin kepada wartawan.  Diketahui, dugaan pelecehan seksual dan perundungan terjadi di kantor KPI Pusat, Jakarta, terhadap korban berinisial MS. MS mengaku kejadian itu membayangi dirinya selama bertahun-tahun selama bekerja di KPI. Dia menjadi korban perundungan sejak 2012 hingga 2014. MS mengalami pelecehan seksual di tahun 2015.  Menurutnya, sejak awal terdapat rekan kerja senior yang mengintimidasi dan memaksa dirinya untuk membeli makan selama bekerja. MS merasa diperlakukan secara rendah dan ditindas oleh rekan-rekan kerjanya.

MS Dikabarkan Dinonaktifkan dari KPI, Pengacara Beri Keterangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-06-at-09.09.12.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus pelecehan seksual yang terjadi di lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Pasalnya lembaga negara yang menjadi penjaga moral bangsa lewat tayangan televisi malah melakukan tindakan yang justru menghancurkan citra KPI.  Psikolog yang juga pakar ekspresi Dody Tri menduga, berdasarkan cerita yang dibuat MS dalam bentuk tulisan cukup panjang dan detail, kejadian pelecehan seksual di tubuh KPI kemungkinan benar memang benar-benar terjadi. Karena berdasarkan pengalamannya dalam melakukan investigasi, penjelasan detail atas sebuah peristiwa diungkap korban menjadi indikasi kasusnya benar-benar terjadi.  ’’Tentunya dengan meminta penjelasan dari terduga pelaku. Terus kita bandingkan penjelasan saksi, korban dan terduga pelaku seperti apa,” kata Dody Tri kepada JawaPos.com Sabtu (11/9).  Dia mengungkapkan, dari pola bullying dan pelecehan seksual yang dialami MS, tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang juga menjadi korbannya di tubuh KPI namun tidak berani melapor atau mengungkapkannya ke publik. ’’Bisa jadi ini bukan kali pertama ada kasus seperti itu. Karena itu sudah grup ya, kelompok. Bisa jadi sebelum dia (MS) sebenarnya sudah ada korban lain,” ungkap Dody Tri.  Dia pun tertarik menganalisa keberanian MS dalam melawan tekanan yang terjadi. Dody Tri menduga tekanan yang dialami MS selaku korban luas biasa hebat. Apalagi dia melawan sejumlah seniornya terduga pelaku.  Belum lagi MS, sebagaimana diungkap pengacaranya Mehbob, juga sempat diminta mendantangani perdamaian yang poinnya meminta mengklarifikasi ke publik kalau pernyataannya soal pelecehan seksual tidak benar-benar terjadi alias hoaks. Namun hal itu dilawan oleh MS dengan tidak menandatanganinya.  ’’Kalau dia benar, kemungkinan besar dia tidak akan melakukan paksaan itu. Ini dikenal dengan self esteem, harga dirinya dia akan dijaga. Tapi kalau self confidence rendah, ketika ditekan dia bisa jadi mengalah. Tapi bagaimana dia punya rasa percaya diri yang cukup tinggi? Pasti ada support system yang mendukung penuh untuk meyakinkan apa yang dia lakukan sudah benar,” paparnya.  Diketahui, dugaan pelecehan seksual dan perundungan terjadi di kantor KPI Pusat, Jakarta, terhadap korban berinisial MS. MS mengaku kejadian itu membayangi dirinya selama bertahun-tahun selama bekerja di KPI.Dia menjadi korban perundungan sejak 2012 hingga 2014.  Menurutnya, sejak awal terdapat rekan kerja senior yang mengintimidasi dan memaksa dirinya untuk membeli makan selama bekerja. MS merasa diperlakukan secara rendah dan ditindas oleh rekan-rekan kerjanya seperti budak. (*)  &nbsp;

Psikolog Menduga Ada Korban Lain di KPI Selain MS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-06-at-09.09.12.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - MS yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual dan perundungan di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan perlawanan. Dia membuka apa yang dialaminya ke publik setelah sebelumnya menempuh sejumlah upaya namun tidak membuahkan hasil.  MS kabarnya sudah pernah mengadukan hal ini ke atasannya namun tidak ada penyelesaian yang diharapkan. MS juga sempat melapor ke Komnas HAM pada 2017 silam dan diarahkan untuk membuat laporan polisi. Bahkan MS kabarnya sempat mengadukan masalahnya kepada Deddy Corbuzier melalui pesan di media sosial namun tidak terbaca.  Beban psikologis MS tentu semakin bertambah dengan adanya pemintaan damai dengan poin perdamaian yang tidak berpihak kepada dirinya selaku korban. Menurut kuasa hukum MS, Mehbob, kliennya diminta menandatangani perdamaian oleh sejumlah oknum di KPI dan diminta klarifikasi ke publik seolah-olah pelecehan seksual tidak pernah terjadi. Menurut Mehbob MS seolah dikorbankan, seolah dia bikin kabar hoaks. Namun MS menolak tawaran perdamaian itu.  Psikolog Dody Tri mengatakan, dia secara pribadi mengakui salut kepada MS yang berani melawan untuk memperjuangkan sesuatu atas apa yang diyakini sebagai kebenaran. Padahal MS sendiri pastinya mendapat tekanan hebat karena melawan atasannya di KPI.  Dody Tri mengungkapkan, keberanian MS untuk bicara ke publik kemungkinan besar adanya dukungan dari keluarga atau orang-orang terdekat. Tanpa hal tersebut, Dody Tri tidak yakin MS bisa melakukan perlawanan.  ’’Pressure-nya pasti besar dan itu luar biasa banget. Menurut saya secara pribadi dia hebat berani keluar dari kondisi itu, berani memperjuangkan sesuatu yang dia yakini sebuah kebenaran,” tutur Dody Tri kepada JawaPos.com Sabtu (11/9).  Dia mengungkapkan, korban pelecehan seksual terkadang menjadi korban dua kali. Selain kasus pelecehan yang dialaminya, ia juga bisa menjadi korban atas kasus lain yang berkaitan dengan kasus pertama.  Dody Tri meminta penanganan kasus pelecehan seksual harus berbeda dengan kasus lain seperti pencurian atau sejenisnya. Sebab secara mental korban sudah sangat down dan tertekan. ’’Yang perlu diberikan pemahaman kasus pelecehan seksual bukan sesuatu yang sederhana. Bukan kayak maling ayam ketangkap, terus diperiksa. Penanganannya beda mulai dari cara interview, cara menggalinya  beda,” katanya.  Diketahui, dugaan pelecehan seksual dan perundungan terjadi di kantor KPI Pusat, Jakarta, terhadap korban berinisial MS. MS mengaku kejadian itu membayangi dirinya selama bertahun-tahun selama bekerja di KPI.Dia menjadi korban perundungan sejak 2012 hingga 2014. (*)  &nbsp;

Psikolog Salut dengan Keberanian MS Buka Dugaan Pelecehan di KPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/PHOTO-2021-09-03-14-48-24.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menjatuhkan sanksi kepada terduga pelaku pelecehan seksual (dengan korban berinisial MS) yang terjadi di internal lembaga. Sanksi dijatuhkan berupa membebastugaskan terduga pelaku dari semua aktivitas.  Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengatakan pembebastugasan ini dilakukan supaya proses penegakan hukum dilakukan secara berkeadilan oleh pihak berwajib.  "Membebastugaskan terduga pelaku dari segala kegiatan KPI Pusat dalam rangka memudahkan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian," kata Agung Suprio dalam keterangannya kepada JawaPos.com Jumat (3/9).  Pembebastugasan terduga pelaku dilakukan setelah pihaknya melakukan investigasi internal dengan meminta keterangan dan penjelasan dari sejumlah pihak. Termasuk dari pihak terduga pelaku.  KPI menegaskan pihaknya tidak akan memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan bullying yang terjadi di lembaganya. Agung Suprio ingin kasus ini ditegakkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.  "Mendorong penyelesaiaan jalur hukum atas permasalahan dugaan kasus pelecehan seksual dan perundungan (bullying) yang terjadi di lingkungan kerja KPI Pusat," tegasnya.  Selain itu, lembaga yang mengawasi semua program tayangan televisi dan radio akan memberikan perhatian kepada terduga korban dengan memastikan kesehatan fisik dan mentalnya.  "Melakukan pendampingan hukum terhadap terduga korban serta menyiapkan pendampingan psikologis sebagai upaya pemulihan terduga korban," tutur Agung Suprio.  Seperti diketahui, dugaan pelecehan seksual sesama jenis dan perundungan terjadi di kantor KPI Pusat, Jakarta, terhadap korban berinisial MS. MS mengaku kejadian itu membayangi dirinya selama bertahun-tahun sejak bekerja di KPI.  Menurutnya, sejak awal terdapat rekan kerja senior yang mengintimidasi dan memaksa dirinya untuk membelikan makan selama bekerja. MS merasa diperlakukan secara rendah dan ditindas oleh rekan-rekan kerjanya seperti budak.  Dia bercerita, pada 2015 para pelaku perundungan itu mulai melakukan pelecehan seksual. Mereka memegangi kepala, tangan, kaki hingga menelanjangi dirinya. Bahkan, para pelaku mencoret-coret alat kelaminnya menggunakan spidol.  Perbuatan itu membuat dirinya merasa trauma dan rendah diri. MS tak bisa melawan aksi perundungan yang dilakukan secara beramai-ramai itu. Setahun berlalu, MS masih merasa stres akibat perlakuan para seniornya di kantor. Ia mengatakan sering berteriak tanpa sebab saat mengingat masa-masa pelecehan tersebut.  MS juga bercerita pernah dilempar ke kolam renang saat sedang mengikuti kegiatan di Resort Prima Cipayung, Bogor. Kala itu, ia sedang tertidur dan dirundung oleh para pelaku. Sekitar pukul 01.30 WIB, ia dilempar dan dijadikan sebagai hiburan.

KPI Bebastugaskan Karyawan Terduga Pelaku Pelecehan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/gubernur_minta_1.jpg" alt="MENYESAL: MS (tengah) meminta maaf karena telah mengunggah pernyataan yang tidak pantas di media sosialnya." width="100%">
<figcaption>MENYESAL: MS (tengah) meminta maaf karena telah mengunggah pernyataan yang tidak pantas di media sosialnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang siswi berinisial MS (19) asal Bengkulu Tengah melontarkan ujaran kebencian kepada Palestina di platform TikTok. Sekolah pun mengembalikan siswi ke orang tuanya alias drop out (DO), meski pada akhirnya pihak sekolah mengklaim tidak mengeluarkan MS.  Menanggapi dikeluarkannya MS, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan bahwa ini merupakan tindakan diskriminatif dan langkah berlebihan yang diambil oleh sekolah.  "Sekolah itu adalah lembaga edukasi, bukan lembaga untuk menghakimi," tegasnya kepada JawaPos.com, Minggu (23/5).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/21/05/2021/setelah-di-do-dari-sekolah-usai-hina-palestina-kini-ms-alami-bullying/">Setelah Di-DO dari Sekolah Usai Hina Palestina, Kini MS Alami Bullying</a>  Menurutnya, sekolah luput dalam mendidik muridnya, khususnya soal pendidikan kebangsaan dan literasi digital. Oleh karenanya, MS melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, padahal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia memiliki hubungan erat dengan Palestina.  "Saya rasa belum dilakukan oleh sekolah, terkait dengan literasi digital, ini kan tantangan kita sebagai guru dan sebagai entitas sekolah sampai sekarang dan ke depan," ujarnya.  Ia pun mendorong agar seluruh sekolah dapat mengedepankan pengajaran literasi digital di tengah gempuran teknologi yang semakin berkembang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa berulang akibat ketidakpahaman murid atau guru untuk membatasi dirinya di media sosial.  "Anak-anak kita ini kan dibesarkan oleh media digital kan. Oleh karena itu, butuh pendidikan terkait dengan literasi digital yang baik sehingga anak-anak, guru semua kita menggunakan media sosial secara bijak aman dan kreatif," pungkasnya.  Sebagai informasi, ayah MS berinisial AS menuturkan bahwa dirinya berniat memindahkan putrinya yang masih duduk di bangku kelas XI tersebut ke sekolah lain. Itu sengaja dilakukan agar MS tak terganggu dan bisa menjalani kegiatan belajar di sekolah secara aman dan kondusif. ”Biar lebih terjaga dan tak ada tekanan apa pun,” katanya.

Siswi Di-DO Akibat Hina Palestina, P2G: Sekolah Bukan Menghakimi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ms

Berita Terkini