<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/borgol-1.jpg" alt="Ilustrasi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Aceh masih menyelidiki kasus hasutan mudik dengan tersangka WHD. Dia diduga membuat video provokatif itu atas dasar ketidaksukaan pribadi terhadap pemerintah.  "Yang bersangkutan memang sering membuat video provikatif sebelumnya, dan memang karena dasar kebencian yang dimiliki oleh yang bersangkutan kepada pemerintah," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy saat dihubungi, Selasa (11/5).  Atas ketidak sukaan tersebut, WHD kerap membuat provokatif yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Seperti yang terbaru menghasut warga agar melakukan mudik.  "Motif yang bersangkutan adalah kesal dengan kebijakan larangan mudik yang dilakukan pemerintah. Menurut yang bersangkutan pemerintah adalah antek-antek komunis," jelas Winardy.  Sebelumnya, viral sebuah video provokatif dari seorang pria bersorban putih mengajak masyarakat Indonesia agar berbondong-bondong melakukan mudik. Hasutan pria tersebut mengajak warga untuk menentang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada umat islam.  Video ini kemudian terjaring Virtual Police milik Polri. Hasil penyelidikan, pelaku diketahui berinisial WHD asal Desa Lampaya, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar. Polisi akhirnya menangkap pelaku pada Minggu (9/5).  "Benar, telah kami amankan seorang terduga pelaku berinisial WHD, yang merupakan pemilik video provokatif," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy dalam keterangan tertulis, Senin (10/5).  Winardy menjelaskan, video provokatif WHD sempat diviralkan oleh akun Instagram @cetul.22 dan akun Facebook Zakarya Alhanafi pada 08 Mei 2021. Dalam video terlihat jika WHD meminta warga kompak menerobos pos penyekatan mudik agar bisa pulang ke kampung halaman. "Setelah kami telusuri, ternyata pria bersorban tersebut adalah WHD dan langsung kami amankan," imbuhnya.

Pria Bersorban Hasut Mudik, Pelaku Sebut Pemerintah Antek Komunis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/kopter-1.jpg" alt="Ilustrasi helikopter. Jafkhairi/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi helikopter. Jafkhairi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memutuskan untuk melarang seluruh lapisan masyarakat untuk mudik mulai dari 6 hingga 17 Mei 2021. Pelarangan ini di maksudkan untuk mencegah penyebaran virus ketika mudik serta efektivitas vaksinasi Covid-19.  Untuk menghindari kebijakan itu, fenomena baru terjadi, yakni keberangkatan mudik masyarakat yang menjadi lebih awal dari biasanya. Padahal budaya mudik sebelum adanya pandemi ini dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri.  Dalam melaksanakan budaya rutin ini, masyarakat biasanya menggunakan kendaraan pribadi, bis, pesawat hingga kapal laut. Namun, terdapat beberapa orang juga yang mudik dengan cara tidak biasa, yakni menyewa atau menggunakan pesawat pribadi.  Apakah mereka yang menggunakan pesawat atau helikopter pribadi untuk mudik akan terkena larangan?  Atas hal tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto mengatakan bahwa kategori tersebut juga akan terkena larangan.  "(Pesawat pribadi atau helikopter) ya kalau untuk mudik dilarang," ungkap dia ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (19/4).  Saat ini pihaknya juga masih dalam pembahasan penyusunan SE larangan mudik 2021 tersebut. Terkait dengan pengawasan serta himbauan pun, semua akan ada dalam aturan tersebut.  "Masih dibahas, yang satgas sudah (keluar). (SE Kemenhub) belum, belum, belum, masih dibahas. (Himbauan dan pengawasan) nanti ada diaturan, belum selesai, lagi didetilkan ini. Saya belum bisa ngomong terlalu banyak," pungkasnya.  Untuk diketahui, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Kemenhub Sebut Pesawat dan Helikopter Pribadi untuk Mudik Dilarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-17-at-11.05.31.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korlantas Polri menggelar operasi keselamatan yang sudah dimulai sejak 12 -25 April 2021. Operasi keselamatan ini digelar dalam rangka sosialisasi peniadaan mudik.  Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan operasi keselamatan menyasar masyarakat sebagai sarana sosialisasi agar mengundurkan niat mudik lebaran. Istiono mengatakan dengan sosialisasi, diharapkan masyarakat sadar untuk mengurungkan niat mudik pada lebaran 2021 baik sebelum atau sesudah peniadan mudik pada 6-17 Mei 2021.  “Operasi keselamatan salah satunya untuk sosialisasi terkait peniadaan mudik. Kita akan gencar mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik, baik sebelum, ketika peniadaan mudik dimulai atau sesudahnya,” kata Istiono, Jumat (16/4).  Istiono mengungkapkan operasi keselamatan juga bentuk sosialisasi masyarakat bahwa polisi serius untuk menghalau pemudik yang tetap nekat meski peniadaan mudik sudah diterbitkan pemerintah. Salah satu keseriusan polisi yakni dengan menyiapkan 333 titik penyekatan dari Bali sampai Lampung.  “Kita juga sosialisasi titik-titik penyekatan. Ini kita beritahu supaya masyarakat bisa memahami tidak ada celah untuk lolos dari penyekatan peniadaan mudik,” ujarnya.  Setelah sosialisasi, peniadaan mudik akan dimulai pada 6-17 Mei 2021. Istiono memastikan jajarannya berjaga 24 jam untuk memastikan tidak ada pemudik yang lolos dari pos-pos penyekatan.  “Kami pastikan tidak ada yang bisa lolos. Anggota berjaga 24 jam, ada 3 Shift. Kami ingin masyakarat sadar bahwa tujuan peniadaan mudik untuk kebaikan bersama dalam memutus rantai penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Korlantas Sosialisasikan Peniadaan Mudik Lewat Operasi Keselamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Hutan-Kota-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pengunjung berfoto saat berkunjung ke ruang terbuka hijau (RTH) di Utan Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/3/2021). Utan Kemayoran menjadi wisata alternatif di Ibu Kota untuk menikmati alam saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro de" width="100%">
<figcaption>Pengunjung berfoto saat berkunjung ke ruang terbuka hijau (RTH) di Utan Kemayoran, Jakarta, Sabtu (20/3/2021). Utan Kemayoran menjadi wisata alternatif di Ibu Kota untuk menikmati alam saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro de</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Satgas Covid-19 Doni Monardo meminta pemda memperketat pengawasan di daerah perbatasan. Terutama mengantisipasi kepulangan pekerja migran menjelang libur Idul Fitri. ”Sebagaimana kita ketahui, Eropa, Amerika, Asia, juga Timur Tengah saat ini dilanda gelombang ketiga Covid-19. Saat ini terjadi peningkatan kasus yang signifikan,” kata Doni dalam rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemarin (1/4).  Khusus untuk Jatim, Doni mengatakan bahwa provinsi tersebut merupakan daerah tujuan pulang kampung (mudik). ”Di Jawa Timur ini kasusnya mengalami penurunan luar biasa. Jatim yang biasanya menduduki peringkat pertama kasus kematian dan aktif mengalami penurunan,” jelasnya.  Namun, kondisi itu tidak akan bisa bertahan jika tidak diikuti penegakan protokol kesehatan. Meskipun sudah terjadi penurunan kasus, ada beberapa hal yang belum optimal sehingga angka kematian masih tinggi.  Di sisi lain, kemarin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, kebijakan peniadaan mudik bakal dibarengi dengan upaya untuk tetap menggerakkan sektor ekonomi. Termasuk pengembangan pariwisata dan industri kreatif di daerah. ”Nadi usaha tetap harus berdenyut, tidak boleh berhenti,” ujarnya seusai bertemu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno di kantor Kemenko PMK, Jakarta, kemarin.  Muhadjir mengatakan sangat mendukung inisiatif Menparekraf untuk menggerakkan dan menghidupkan staycation atau berlibur di sekitar rumah. Tentunya dengan menjaga prokes. Menurut dia, hal itu bisa mengobati keinginan masyarakat untuk berlibur ke lokasi wisata. Yang tentunya juga mampu menggerakkan ekonomi pariwisata di daerah setempat. ”Jadi, wisata-wisata yang masih sama-sama di daerah itu dibolehkan, tidak dilarang,” tegasnya.  Dia menekankan, tujuan utama pemerintah ialah menekan persebaran dan penularan Covid-19. Bukan untuk membuat aktivitas ekonomi, terutama sektor pariwisata, berhenti. Untuk mendukung para pelaku usaha di sektor pariwisata, dia mendorong adanya pemberian insentif. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat kelas menengah yang juga pelaku sektor pariwisata tidak terpuruk akibat adanya kebijakan peniadaan mudik Lebaran.  Dalam kesempatan yang sama, Menparekraf Sandiaga menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan stimulus-stimulus yang didorong dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). Selain diperuntukkan pelaku usaha wisata, stimulus itu diberikan kepada pelaku ekonomi kreatif dan industri perfilman.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-dan-kuliner/02/04/2021/tak-ada-mudik-menparekraf-sandiaga-uno-perbolehkan-jika-staycation/">Tak Ada Mudik, Menparekraf Sandiaga Uno Perbolehkan Jika Staycation</a>  Dia menyebutkan, nanti ada wisata-wisata di kota besar untuk memudahkan masyarakat berwisata karena tidak dapat bersilaturahmi ke kampung halaman. ”Akan ada produk-produk ekonomi kreatif yang bisa menggantikan kehadiran fisik mereka di kampung halaman, seperti produk kuliner ataupun fesyen,” paparnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5jT3UDi-fng

Mudik Dilarang, Wisata di Dalam Kota Diperbolehkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memutuskan untuk meniadakan mudik lebaran 2021. Kebijakan peniadaan mudik tahun ini pun dikhawatirkan akan berimbas terhadap beberapa sektor, terutama industri pariwisata dan ekonomi kreatif.  Namun, pemerintah memastikan telah memiliki serangkaian program yang diyakini mampu mempertahankan denyut nadi usaha dan menggairahkan sektor industri pariwisata di Tanah Air. Hal ini juga telah diamini oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan peniadaan mudik dibarengi dengan upaya untuk tetap menggerakkan sektor ekonomi nasional, termasuk pengembangan pariwisata dan industri kreatif di daerah.  “Sudah ada pembicaraan pasti untuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah mengenai peniadaan mudik. Tetapi tetap, nadi usaha tetap harus terus berdenyut tidak boleh berhenti,” ujarnya, Jumat (2/4).  Muhadjir juga mengaku sangat mendukung inisiatif Menparekraf untuk menggerakkan dan menghidupkan staycation atau istilah berlibur di sekitar rumah dengan menjaga prokes. Selain dapat mengobati keinginan masyarakat untuk berlibur ke lokasi wisata, tentunya akan mampu menggerakkan ekonomi pariwisata di daerah setempat.  “Jadi, wisata-wisata yang masih sama-sama di daerah itu dibolehkan, tidak dilarang. Harus dipastikan bahwa tujuan utama kita adalah untuk menekan penyebaran dan penularan Covid-19, bukan untuk membuat aktivitas ekonomi terutama sektor pariwisata juga ikut berimbas secara drastis,” tuturnya.  Pihaknya juga ikut mendorong pemberian insentif kepada para pelaku usaha di sektor pariwisata. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan masyarakat kelas menengah yang juga pelaku sektor pariwisata.  "Agar tidak terpuruk dan jatuh miskin hanya karena kebijakan peniadaan mudik lebaran di bulan Mei mendatang," pungkas dia.

Menko PMK Sebut Nadi Perekonomian Harus Berdenyut Meski Mudik Dilarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/cegah-mudik.jpg" alt="KURANGI GERBONG: Penumpang memasuki KA di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (29/3). Mulai 1 April PT KAI membatalkan semua keberangkatan KA dari Stasiun Pasar Senen maupun Stasiun Gambir. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KURANGI GERBONG: Penumpang memasuki KA di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (29/3). Mulai 1 April PT KAI membatalkan semua keberangkatan KA dari Stasiun Pasar Senen maupun Stasiun Gambir. (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menjelaskan terkait aturan sanksi untuk para pelanggar mudik lebaran. Aturan ini pun akan mulai berlaku pada 24 April pukul 00.00 WIB.  Terkait sanksi bagi pelanggar mudik, pada tahap awal, pemerintah akan mengedepankan cara-cara persuasif. Di mana pada 24 April sampai 7 mei itu yang melanggar akan diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan.  "Setelah itu tahap 2, dari 7 Mei sampai 31 Mei 2020, yang melanggar selain diminta kembali ke asal perjalanan, juga nanti akan dikenakan sanksi sesuai peraturan termasuk adanya denda (Rp 100 juta)," jelasnya dalam telekonferensi pers, Kamis (23/4).  Kebijakan larangan mudik akan mulai diberlakukan pada 24 April pukul 00.00 WIB sampai 15 Juni mendatang. "31 Mei untuk transportasi darat, 15 Juni untuk kereta api, 8 Juni untuk transportasi laut dan 1 Juni untuk transportasi udara," tutur dia.  Hal ini dapat diperpanjang dengan menyesuaikan dinamika penyebaran Covid-19 di Indonesia. Maka dari itu, pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat untuk menaati aturan tersebut.  "Mulai malam ini semua unsur terkait akan turun ke lapangan untuk memastikan penerapan peraturan ini. Tujuan ini adalah untuk mencegah Covid-19, untuk itu dengan tidak bepergian," ucap Adita.  Kemenhub pun bersama para pihak terkait juga terus melakukan koordinasi dalam pembahasan teknis implementasi kebijakan ini. Mulai dari Polri, pemerintah daerah (Pemda), otoritas bandara, otoritas pelabuhan sampai operator kereta api.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=-JE8v_mu1sw  https://www.youtube.com/watch?v=6ocUb-iR1xQ  https://www.youtube.com/watch?v=xtHcZv934pY

Mulai 7 Mei Melanggar Aturan Mudik Kena Denda Rp 100 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Himbauan-Dilarang-Mudik-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Suasana sepi calon Penumpang Bus AKAP yang akan pulang kampung di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (21/4/2020). Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran bagi masyarakat di tengah masa pandemi virus corona (COVID-19). Larangan akan berlaku Jumat," width="100%">
<figcaption>Suasana sepi calon Penumpang Bus AKAP yang akan pulang kampung di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (21/4/2020). Pemerintah resmi melarang mudik Lebaran bagi masyarakat di tengah masa pandemi virus corona (COVID-19). Larangan akan berlaku Jumat,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk mudik ke kampung halamannya. Pelarangan mudik ini berlaku mulai Jumat (24/4).  Anggota Komisi V DPR, Ridwan Bae mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pelarangan tersebut sudah tepat. Larangan ini diyakini dapat memutus rantai penyebaran virus korona.  "Sebagai Presiden ya wajar ya kalau beliau memperhatikan rakyatnya. Melarang untuk mudik saya kira kebijakan yang bijak," ujar Ridwan kepada JawaPos.com, Rabu (22/4).  Politikus Partai Golkar ini menambahkan, Presiden Jokowi bukan bermaksud menghalangi masyarakat untuk melakukan silaturahmi ke keluarga. Presiden Jokowi hanya memikirkan salah satu cara menghentikan penyebaran Covid-19.  "Pak Jokowi tidak bermaksud menghalangi silaturahmi keluarga. Ini untuk mengatasi persoalan tular-menular virus korona," katanya.  Memang keputusan yang diabil oleh Presiden Jokowi tidaklah mudah. Namun untuk menghentikan penyebaran virus korona di tanah air, maka keputusan pelarangan mudik ini dia ambil.  "Sebagai kepala negara, Presiden sudah mengambil keputusan yang terbaik untuk negara bangsa dan masyarakatnya," ungkapnya.

Larang Masyarakat Mudik, Jokowi Dinilai Ambil Keputusan Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Himbauan-Dilarang-Mudik-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="LARANGAN MUDIK: Penumpang Bus AKAP di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (21/4/2020). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>LARANGAN MUDIK: Penumpang Bus AKAP di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (21/4/2020). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk melarang masyarakat melakukan mudik pada tahun ini dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menyiapkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub).  Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati menyampaikan, kemarin Jokowi sudah memutuskan bahwa pemerintah tidak lagi mengimbau, tapi dengan tegas melarang masyarakat untuk mudik. Arahan Jokowi, kata Adita, transportasi diharapkan dapat berperan aktif dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.  "Untuk itu, Kemenhub akan segera menyiapkan Permenhub yang mengatur pelarangan mudik termasuk sanksinya apabila melanggar aturan," katanya di Jakarta, Rabu (22/4).  Adita menjelaskan, penyusunan regulasi Permenhub ini akan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kepolisian, dan sebagainya. Adapun regulasi transportasi terkait pelarangan mudik berlaku untuk angkutan umum penumpang dan kendaraan pribadi.  "Pelarangan dimulai pada 24 April 2020 secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan, dan mulai diberlakukan sanksi secara penuh pada 7 Mei 2020. Pelarangan mudik akan diberlakukan sampai dengan tanggal 2 Syawal 1441 H, dan dapat menyesuaikan dengan memperhatikan dinamika perkembangan Pandemi Covid-19," tuturnya.  Adita menjelaskan lebih jauh, skenario yang akan disiapkan adalah pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan. Hal tersebut dilakukan karena yang dilarang untuk melintas adalah angkutan yang membawa penumpang saja, sementara angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.  Pelarangan mudik berlaku untuk wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga wilayah yang masuk zona merah virus korona. Larangan mudik ini nantinya tidak memperbolehkan lalu lintas orang untuk keluar dan masuk dari dan ke wilayah khususnya Jabodetabek. Namun masih memperbolehkan arus lalu lintas orang di dalam Jabodetabek (aglomerasi).  Transportasi massal di dalam Jabodetabek seperti KRL juga tidak akan ditutup atau dihentikan operasionalnya, hal ini untuk mempermudah masyarakat yang tetap bekerja khususnya tenaga kesehatan, cleaning service rumah sakit, dan sebagainya.

Jokowi Larang Masyarakat Mudik, Kemenhub Siapkan Sanksi bagi Pelanggar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mudik dilarang

Berita Terkini