<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Tol1.jpg" alt="Ilustrasi Gerbang Tol Cikarang Baru (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gerbang Tol Cikarang Baru (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk bersama pihak Kepolisian dan Kementerian Perhubungan mencatat sekitar 4.003 kendaraan yang terindikasi mudik dikeluarkan ke gerbang tol terdekat di check point KM 31 Cikarang Barat Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada H-4 Lebaran 2020, Rabu (2/5). General Manager Representatif Office 1 Jasamarga Transjawa Tollroad Widiyatmiko Nursejati menyatakan, ini adalah jumlah tertinggi sejak diberlakukannya pengendalian transportasi pada 24 April 2020 lalu.  "Sebanyak 4.003 kendaraan yang dialihkan tersebut terdiri dari sekitar 3.664 kendaraan pribadi dan 339 kendaraan angkutan penumpang," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (21/5).  Miko juga menjelaskan lonjakan jumlah kendaraan yang dikeluarkan ini menimbulkan antrean menjelang lokasi check point Pengendalian Transportasi di Km 31 Cikarang Barat tersebut.  "Antrean jelang check point tentu saja karena pihak Kepolisian akan mengecek satu per satu dokumen perjalanan sesuai dengan syarat dari Gugus Tugas Covid-19. Jika ada yang tidak memenuhi syarat perjalanan maka akan ditindak keluar ke gerbang tol terdekat, GT Cikarang Barat 3," imbuhnya.  Di samping itu, petugas di lapangan juga senantiasa mewaspadai beragam modus yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengelabui larangan mudik. Pamen Asistensi Check Point Cikarang Barat Polda Metro Jaya AKBP Sutimin mengatakan, pihaknya telah mempelajari dan meningkatkan pengawasan guna mencegah pemudik yang nekat melanggar larangan mudik di titik penyekatan jalan tol.  Dia menyebut, banyak modus yang dilakukan pemudik. Salah satunya yang sering ditemui di lapangan ialah menumpang kendaraan travel gelap.  "Kalau kendaraan travel yang kami tindak ada kategorinya. Plat kuning yang memiliki trayek, tapi tidak sesuai, kami suruh putar balik. Yang tidak memiliki trayek, kami tilang dan dalami lebih lanjut di Polda Metro Jaya, misalnya kendaraan plat hitam yang digunakan untuk mengangkut pemudik," tuturnya.  Senada dengan Kepolisian, Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah penularan Covid-19, dengan tidak mudik dan tidak piknik di Lebaran Tahun 2020. Selain itu, batasi perjalanan dan jaga jarak, keluar rumah hanya untuk keadaan yang mendesak serta wajib mengenakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah.

Jasa Marga 'Usir' 4.003 Kendaraan Diduga Mudik dari Jalur Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Arus-Balik-Tol-Cipali-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Arus lalu lintas di jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), di wilayah Kabupaten Purwakarta hingga Subang, Jawa Barat, terpantau cukup lengang pada Kamis (21/5) ini, atau H-3 Lebaran. General Manager Operation Astra Tol Cipali Suyitno mengatakan, sejak diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik, kondisi arus lalu lintas di jalan Tol Cipali cukup lengang.  Dilansir dari Antara, hingga hari ini, arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan Tol Cipali sangat lancar. Tidak terjadi kepadatan yang mengganggu arus lalu lintas.  Menurut dia, terjadi penurunan yang cukup signifikan kendaraan yang melintasi jalan Tol Cipali. Tapi tidak disebutkan secara detail persentase penurunannya.  Suyitno menyampaikan, pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, aparat kepolisian dan pihak terkait lainnya berjaga-jaga di pos penyekatan Gerbang Tol Palimanan. Pihaknya mengimbau agar pengguna jalan tetap menjalani protokol kesehatan, sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.  Di antaranya dengan tetap menjaga jarak, menjaga kebersihan dan tetap menggunakan masker. Dalam kondisi arus lalu lintas yang lengang, ia mengingatkan agar pengguna jalan memperhatikan batas kecepatan kendaraan, tidak tergoda untuk memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi.

H-3 Lebaran, Lalu Lintas di Tol Cipali Terpantau Lengang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/antisipasi-korona-di-bandara.jpg" alt="VIRUS HUNTER: Petugas medis menyemprotkan disinfektan di setiap sudut Stasiun Gambir, Jakarta, kemarin (12/3). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>VIRUS HUNTER: Petugas medis menyemprotkan disinfektan di setiap sudut Stasiun Gambir, Jakarta, kemarin (12/3). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan perjalanan Kereta Api Luar Biasa (KLB) untuk berbagai rute mulai tanggal 12 sampai 31 Mei 2020. Hal itu menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalan Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.  "Terdapat 6 perjalanan Kereta Api Luar Biasa yang kami operasikan untuk masyarakat yang dikecualikan sesuai aturan pemerintah dengan penerapan protokol pencegahan Covid-19 yang ketat," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangannya, Senin (11/5).  Joni menegaskan, sesuai Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19, masyarakat yang diperbolehkan menggunakan KLB di antaranya pekerja di pelayanan penanganan Covid-19, pertahanan dan keamanan, kesehatan, kebutuhan dasar, fungsi ekonomi penting, perjalanan darurat pasien atau orang yang memiliki keluarga inti sakit keras atau meninggal, serta repatriasi.  "Tiket dijual mulai Senin, 11 Mei 2020 di loket stasiun keberangkatan penumpang. Pemesanan dan pembelian tiket dapat dilakukan mulai H-7 keberangkatan, oleh penumpang yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan," tuturnya.  Berikut rute dan harga tiket KLB:  1. Rute Gambir-Surabaya Pasarturi PP (Lintas Utara) Terdiri dari 4 kereta eksekutif dan 4 kereta ekonomi dengan kapasitas 264 tempat duduk atau 50 persen dari total tempat duduk tersedia. Stasiun naik/turun penumpang: St. Gambir, St. Cirebon, St. Semarang Tawang, St. Surabaya Pasarturi Tarif terjauh: Rp 750.000 (eksekutif) dan Rp 400.000 (ekonomi).  2. Rute Gambir-Surabaya Pasarturi PP (Lintas Selatan) Terdiri dari 4 kereta eksekutif dan 4 kereta ekonomi dengan 264 tempat duduk. Stasiun naik/turun penumpang: St. Gambir, St. Jogjakarta, St. Solo Balapan, St. Surabaya Pasarturi Tarif terjauh: Rp 750.000 (eksekutif) dan Rp 450.000 (ekonomi).  3. Rute Bandung-Surabaya Pasarturi PP Tediri dari 3 kereta eksekutif dan 3 kereta ekonomi dengan 198 tempat duduk. Stasiun naik/turun penumpang: St. Bandung, St. Jogjakarta, St. Madiun, St. Surabaya Pasarturi Tarif terjauh: Rp 630.000 (ekesekutif) dan Rp 440.000 (ekonomi).

Kereta Api Luar Biasa Beroperasi Besok, Cek Rute dan Harga Tiketnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Kampung-Rambutan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sejumlah penumpang memadati bus AKAP di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis (23/4/2020). Pemerintah menetapkan pelarangan mudik yang berlaku besok 24 April 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penumpang memadati bus AKAP di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Kamis (23/4/2020). Pemerintah menetapkan pelarangan mudik yang berlaku besok 24 April 2020 untuk mencegah penyebaran virus corona. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk tetap memperketat perjalanan dalam bentuk apapun. Termasuk pelarangan mudik maupun pulang kampung.  Pernyataan MUI itu terkait surat edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.  "Harus dipahami, berpergian hanya untuk kondisi darurat saja," kata Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi MUI Azrul Tanjung dalam keterangan tertulisnya.  Azrul juga meminta pemerintah tegas dan tetap melarang masyarakat untuk berpergian baik dalam rangka mudik maupun pulang kampung. Moda transportasi yang dibuka harus benar-benar dengan protokol yang ketat baik pada aspek kesehatan dan tingkat kepentingannya.  Semua penyedia moda transportasi harus memastikan bahwa semua prasarana dan sarana transportasi memenuhi protokol kesehatan seperti mengatur jaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, wajib masker dan memastikan yang berpergian sehat dengan menunjukan hasil tes negatif Covid-19.  Lebih lanjut, Azrul mengingatkan, pada April 2020 lalu, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas juga sudah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik di tengah pandemi Covid-19. Mudik dari daerah pandemi wabah ke daerah lain tidak boleh berpotensi akan bisa menularkan virus tersebut kepada orang lain.  "Apalagi virusnya menular dan sangat berbahaya. Terbukti sekarang ini seluruh provinsi sudah terkena pandemi, tentu ini sangat membahayakan," kata Azrul melanjutkan.  Ia juga meminta pemerintah untuk menyediakan bantuan pangan bagi rakyat. APBN dan APBD sejatinya diutamakan untuk kepentingan pengadaan pangan rakyat.  "Rakyat butuh makan, dalam kondisi darurat negara harus hadir, jangan sampai kebutuhan mendasar ini kurang atau tidak terpenuhi," pungkas Azrul.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YPu-DA1AO0g  https://www.youtube.com/watch?v=Er76Ofs4ek4  https://www.youtube.com/watch?v=CmY7VuWOKdY

MUI Ingatkan Pemerintah Tegas Soal Larangan Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Bandara-Soekarno-Hatta-Di-Tutup-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Suasana bandara terlihat sepi calon penumpang di masa pandemi Covid-19 di Bandara Soekarno Hatta Terminal 3 (Tiga) Ultimate, Tangerang, Banten Indonesia, Sabtu (25/4/2020). PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta (Soetta)" width="100%">
<figcaption>Suasana bandara terlihat sepi calon penumpang di masa pandemi Covid-19 di Bandara Soekarno Hatta Terminal 3 (Tiga) Ultimate, Tangerang, Banten Indonesia, Sabtu (25/4/2020). PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta (Soetta)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memantau implementasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.  "Setelah pemerintah melarang mudik, berdasarkan pemantauan yang kami lakukan selama dua minggu ini, implementasi Permenhub 25/2020 relatif berjalan dengan baik," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Jumat (8/5).  Adita mengatakan, dari pemantauan yang dilakukan Kemenhub di Posko Gerbang Tol Cikarang Barat, selama periode pemantauan (27 April 2020 hingga 6 Mei 2020), terjadi rata-rata penurunan jumlah kendaraan yang dialihkan sebesar 26 persen. "Jumlah kendaraan yang dialihkan atau diminta untuk putar balik didominasi kendaraan pribadi yaitu sebanyak 70 persen, sementara kendaraan umum hanya 30 persen," ungkap Adita.  Berdasarkan data Korlantas Polri, total jumlah kendaraan pemudik yang diputar balik selama 12 hari berjumlah total 30.193 kendaraan, yaitu dari Polda Metro Jaya (12.537 kendaraan), Jabar (4.179), Jateng (2.710), Jatim (6.015), DIY (314), Banten (3.620), dan Lampung (818).  Adapun temuan pelanggaran yang didapatkan di lapangan selama operasi seperti Travel plat hitam yang beriklan di media sosial bisa bawa mudik dan modus bus tanpa penumpang. "Diamankan bus yang tetap jalan dengan modus tanpa penumpang dan ditemukan 5 penumpang rebahan, 1 orang di toilet dan lampu di matikan seolah tidak ada penumpang. Modus mobil pribadi berplat dinas, dan calon pemudik melakukan tindak pidana (membawa obat-obatan terlarang)," tuturnya.  Sampai dengan saat ini penyekatan masih dilakukan secara tegas dengan tetap mengedepankan cara-cara humanis, dan sanksi yang dilakukan yaitu meminta untuk memutar balik kendaraan para pelanggar. "Kesimpulan kami sebenarnya masyarakat rata-rata sudah mengerti akan larangan tersebut, namun mereka masih mencoba untuk mudik," katanya.  Atas dasar itu, Kemenhub terus mengimbau masyarakat untuk mengurungkan niatnya untuk mudik. Sebab, penyekatan dilakukan dengan ketat oleh petugas Kepolisian di sejumah titik.  "Tentunya malah akan menyusahkan masyarakat jika tetap bersikeras untuk mudik. Jadi, lebih baik tidak mudik demi memutus rantai penyebaran Covid-19," ungkap Adita.  Di sektor laut, dilaporkan dari sejumlah pelabuhan besar yang berada di wilayah PSBB, seperti Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak ada lagi kegiatan angkutan kapal untuk penumpang umum, kecuali kapal-kapal yang dikecualikan dari larangan beroperasi sesuai Permenhub 25/2020. Misalnya kapal yang membawa logistik dan kapal yang melayani repatriasi (pemulangan) Anak Buah Kapal (ABK) WNI yang bekerja di kapal-kapal cruise asing.  Pada 16-24 April 2020, Pelabuhan Benoa, Bali memfasilitasi kepulangan 810 ABK WNI yang bekerja di empat kapal pesiar asing. Kemudian pada 29 April 2020, Pelabuhan Tanjung Priok memfasilitasi 359 ABK WNI Kapal Pesiar Dream Explorer dan pada 30 April 2020 memfasilitasi pemulangan 375 ABK WNI Kapal Pesiar Carnival Splendor dan 172 ABK WNI kapal pesiar Amsterdam. Kepada seluruh ABK tersebut dilakukan rapid test.  Kemudian di sektor udara, dilaporkan di sejumlah bandara di wilayah PSBB sudah tidak ada penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal yang mengangkut penumpang. Sementara, penerbangan kargo dan penerbangan internasional tetap berjalan.  Sedangkan di sektor kereta api, dilaporkan semua kereta api jarak jauh tidak beroperasi untuk mengangkut penumpang. "Terkait kebijakan pengembalian tiket (refund) bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket sebelum diberlakukannya larangan ini, telah diatur di dalam Permenhub 25/2020, bahwa badan usaha atau operator transportasi wajib mengembalikan biaya refund tiket secara utuh. Selain refund tiket, juga diberikan pilihan untuk melakukan re-schedule, dan re-route," pungkasnya.

Kemenhub: Masyarakat Tahu Ada Larangan, tapi Masih Mencoba untuk Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/FLIGHT-TAMBAHAN_MUHAMAD-ALIJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Pesawat Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pesawat Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenub) telah membuka kembali akses trasportasi umum mulai hari ini, Kamis (7/5). Namun, kebijakan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan karena operasional transportasi dilakukan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan, dalam hal ini operasional transportasi tersebut hanya diberikan pada kriteria penumpang tertentu. Di antaranya, penumpang yang melakukan kegiatan dalam penanganan Covid-19, perjalanan bisnis, serta masyarakat yang mengalami musibah dan kemalangan serta repatriasi WNI yang kembali ke tanah air  "Siapa yang dikecualikan? Antara lain aparatur sipil negara, TNI/Polri, pegawai BUMN, lembaga usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang berhubungan dengan percepatan penanganan Covid-19. Selain itu, pengecualian kepada masyarat yang mengalami musibah dan kemalangan seperti meninggal dunia dan sakit keras," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (7/5).  Ia menekankan, syarat yang harus dipenuhi penumpang dengan kriteria tersebut adalah memiliki izin dari atasan minimal setara eselon II atau kepala kantor. Sementara itu, bagi wirausaha yang usahanya berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19 tetapi tidak memiliki instansi, maka harus ada surat pernyataan di atas materai yang diketahui kepala desa atau lurah.  Selain itu, penumpang juga harus memiliki surat keterangan sehat baik untuk pergi maupun pulang yang diperoleh dari dokter rumah sakit, Puskesmas, atau klinik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan termasuk tes cepat dan tes usap tenggorokan. Sementara, Corporate Communications Strategic of Lion Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan, dalam pengoperasiannya pihaknya mengacu pada surat edaran Nomor 4 Tahun 2020.  Lion Air Group juga mengacu surat Edaran Nomor 31 Tahun 2020 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan tentang Pengaturan Penyelenggaraan Transportasi Udara Selama Masa Dilarang Mudik Idul Fitri 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  "Mekanisme dengan verifikasi. Karena setiap calon penumpang wajib memenuhi dan menunjukkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sesuai surat edaran dimaksud," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis (7/5).

Transportasi Kembali Dibuka, ini Syarat Agar Bisa Pesan Tiket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/menhub-budi-karya-zaking-jpc.jpeg" alt="Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat melakukan telekonferensi perdana usai sembuh dari Covid-19." width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat melakukan telekonferensi perdana usai sembuh dari Covid-19.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, seluruh moda transportasi akan beroperasi kembali pada Kamis (7/5). Demikian dia sampaian dalam Rapat Kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (6/5).  Budi menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan salah satu penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020. "Intinya penjabaran artinya dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus kembali beroperasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan," kata Budi.  Untuk kriterianya, dia menuturkan, saat ini tengah dirumuskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "BNBP berkoordinasi dengan Kemenkes untuk bisa menentukan (kriteria) dan itu bisa dilakukan. Rencananya operasinya mulai besok dengan orang-orang khusus," katanya.  Salah satu kriteria yang diperbolehkan untuk bepergian adalah untuk kepentingan tugas negara atau kepemerintahan bagi para pejabat negara dan anggota DPR. "Jadi, beruntunglah bapak-bapak jadi anggota DPR mendapatkan ini, termasuk kami boleh melakukan perjalanan sejauh tugas negara," ungkapnya.  "Saya enggak boleh ke Palembang kalau mudik, tapi saya boleh ke Palembang kalau melihat LRT. Karena itu kita juga tidak mau ada suatu penyalahgunaan," imbuhnya.  Budi akan kembali merumuskan mekanisme untuk operasional seluruh moda dengan para direktur jenderal Kemenhub. "Secara maraton, nanti jam 1 saya dengan Dirjen Udara, besok pagi dengan tiga Dirjen Kereta, Dirjen Darat dan Dirjen Laut, agar penjabaran dan detail-detail itu akan disampaikan kepada khalayak," ucapnya dilansir dari Antara.  Dia pun meminta seluruh pihak konsisten dengan peraturan yang ada bahwa mudik tetap dilarang, namun logistik harus berjalan. "Konsistensi ini harus dijaga, kekompakan ini harus dijaga, jangan sampai ada pihak-pihak yang berusaha 'against' (melawan) untuk popularitas, sehingga mengganggu 'policy' (kebijakan),” katanya.

Mulai Besok, Seluruh Moda Transportasi Dibuka Lagi Sesuai Protokol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/kakorlantas.jpg" alt="Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau langsung penutupan jalur Puncak jelang malam tahun baru (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono meninjau langsung penutupan jalur Puncak jelang malam tahun baru (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi Ketupat 2020 menunjukan progres positif dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 semakin meluas. Gelombang mudik secara bertahap mengalami penurunan intensitas pada hari ke-8 operasi dilaksanakan.  Penurunan gelombang mudik telah mencapai angka 50 persen. Hal itu disampaikan oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Istiono saat meninjau pos penyekatan mudik di Pintu Tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/5). "Penurunan ini sampai dari kemarin ada 50 persen. Memang total sampai hari ke-8 yang kita putar balikan dari Lampung sampai Jawa Timur lebih kurang 21 ribu (kendaraan)," kata Istiono.  Dia menuturkan, seperti di pintu tol Banyuwangi, hari ini hanya ditemukan empat bus pengangkut penumpang. Sedangkan untuk kendaraan pribadi yang diduga hendak mudik hanya sekitar 15 unit.  "Ini sudah bagus. Dan harapan kita semakin mendekati lebaran ini kesadaran masyarakat juga semakin bagus untuk tidak melakukan mudik karena Covid-19 ini harus kita perangi bersama-sama," imbuhnya.  Sementara itu, mantan Kapolda Bangka Belitung itu kembali menegaskan bahwa seluruh kendaraan pengangkut penumpang dilarang melintas mudik. Ruas jalan arteri maupun tol hanya untuk kendaraan pengangkut logistik maupun bahan pangan lainnya.  Namun, bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak dibolehkan untuk pulang kampung. Dalam kondisi darurat, petugas akan memberikan diskresi kepada warga.  "Misalnya dadakan keluarga meninggal terus dia tunjukkan begitu, ya bisa balik ke daerah tapi bukan untuk mudik. Tapi persentase dari orang-orang tersebut kan juga kecil," pungkas Istiono.

Korlantas Sebut Gelombang Mudik Sudah Turun 50 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Stasiun-Pasar-Senen-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Suasana sepi tanpa adanya penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (25/4/2020). PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membatalkan seluruh perjalanan Kereta Api Jarak Jauh dari dan menuju Jakarta dan Bandung mulai 24 April 2020. Langkah ini di" width="100%">
<figcaption>Suasana sepi tanpa adanya penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (25/4/2020). PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membatalkan seluruh perjalanan Kereta Api Jarak Jauh dari dan menuju Jakarta dan Bandung mulai 24 April 2020. Langkah ini di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengeluarkan aturan turunan dari Permenhub Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Kemenhub memastikan, meski ada aturan turunan ini, pemerintah tetap tegas melarang kegiatan mudik guna memutus rantai penyebaran virus korona.  "Mudik tetap dilarang, tidak ada perubahan atas hal itu," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dilansir dari Antara, Jumat (1/5).  Saat ini, Kemenhub tengah menyusun Surat Edaran dari Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian sebagai aturan turunan dari Permenhub 25/2020. Hal itu, katanya, sebagai tindak lanjut terhadap usulan dari Kemenko Perekonomian untuk mengakomodasi kebutuhan yang penting dan mendesak bagi masyarakat.  Sehingga perekonomian tetap dapat berjalan dengan baik dengan menyediakan transportasi penumpang secara terbatas, sesuai protokol kesehatan. Adita menambahkan, sebelum SE diterbitkan, maka ketentuan untuk seluruh moda penumpang masih sesuai dengan saat diberlakukannya PSBB.  Sedangkan transportasi untuk logistik dan angkutan barang tetap berjalan seperti biasa. Adita menambahkan, SE Dirjen nantinya akan mengatur kegiatan penyediaan transportasi (darat, laut, udara dan kereta api) untuk bepergian masyarakat dengan kebutuhan yang penting dan mendesak.  "Kemenhub juga tengah mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pemeriksaan calon penumpang dengan kriteria kebutuhan penting dan mendesak dengan pihak terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagai pihak yang berwenang terhadap protokol kesehatan," terang Adita.

Kemenhub Susun Aturan Bagi Penumpang Berkebutuhan Penting dan Mendesak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Stasiun-Pasar-Senen-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Suasana sepi tanpa adanya penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (25/4/2020). PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membatalkan seluruh perjalanan Kereta Api Jarak Jauh dari dan menuju Jakarta dan Bandung mulai 24 April 2020. Langkah ini di" width="100%">
<figcaption>Suasana sepi tanpa adanya penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (25/4/2020). PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI membatalkan seluruh perjalanan Kereta Api Jarak Jauh dari dan menuju Jakarta dan Bandung mulai 24 April 2020. Langkah ini di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mempercepat pengembalian uang pembatalan (refund) tiket melalui aplikasi KAI Access dalam rangka mendukung kebijakan jaga jarak fisik. VP Public Relations Joni Martinus mengatakan, KAI mempercepat refund menjadi tiga hari kerja sejak dilakukan pembatalan.  Sebelumnya, jika penumpang melakukan pembatalan melalui KAI Access, maka KAI akan mengembalikan 100 persen uang pembatalan tiket secara transfer paling lambat setelah 45 hari. "Ketentuan itu berlaku untuk pembatalan mulai 30 April sampai dengan 4 Juni 2020, untuk keberangkatan KA masa Angkutan Lebaran 2020 yaitu mulai 14 Mei sampai dengan 4 Juni 2020," papar Joni, dilansir dari Antara, Rabu (29/4).  Dia menambahkan, percepatan refund pembatalan tiket ini dilakukan agar calon penumpang beralih ke pembatalan secara online. Tujuannya untuk mendukung physical distancing dengan tidak bepergian ke stasiun.  Dijelaskannya, penumpang diharuskan mengunduh atau meng-update aplikasi KAI Access-nya menjadi versi terbaru terlebih dahulu. Pada saat registrasi, penumpang harus mendaftarkan nama dan nomor identitas yang sesuai dengan data pada tiket.  Pada menu pembatalan, masukkan juga nomor rekening yang memiliki nama sesuai dengan nama penumpang pada tiket. "Total tiket yang sudah dibatalkan mulai 23 Maret hingga 29 April 2020 sebanyak 877.618 tiket, di mana 51 persen dibatalkan melalui aplikasi KAI Access dan sisanya dibatalkan secara offline di stasiun," kata Joni.  Khusus untuk keberangkatan 14 Mei sampai dengan 4 Juni 2020 atau H-10 sampai dengan H+10 masa Angkutan Lebaran 2020, sudah terdapat 554.672 tiket yang dibatalkan oleh penumpang.  Masih terdapat 352.884 tiket yang belum dibatalkan oleh penumpang, atau 39 persen dari total keseluruhan tiket Masa Angkutan Lebaran 2020 yang telah terjual.  Joni berharap dengan kebijakan percepatan pengembalian uang pembatalan tiket ini, dapat mempermudah masyarakat yang ingin membatalkan tiket, serta membantu masyarakat yang membutuhkan dananya kembali secara tunai dan cepat.  "Semoga kebijakan ini bermanfaat bagi masyarakat yang telah menunda perjalanan mudiknya dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19 pada masa Mudik Angkutan Lebaran 2020," kata Joni.

KAI Percepat Refund Pembatalan Tiket Lewat KAI Access, 3 Hari Cair

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mudik lebaran 2020

Berita Terkini