<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/26/JKT_PENGUNJUNG-ANCOL-SAAT-LIBUR-NATAL_HANUNG-HAMBARA_25122024-8-4243993732.jpg" alt="Sejumlah wisatawan memadati pantai Ancol Taman Impian. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah wisatawan memadati pantai Ancol Taman Impian. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Momen Lebaran selalu identik dengan tradisi mudik, termasuk mudik lokal di wilayah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya. Tahun ini, Polda Metro Jaya telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan guna mengantisipasi lonjakan pemudik dan wisatawan di Ibu Kota. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono menuturkan, pihaknya telah menyiapkan pengamanan di sejumlah titik strategis.&nbsp; "Ya jadi untuk acara mudik lokal, pasti Polda Metro sudah menyiapkan pengamanan di sejumlah titik di wilayah aglomerasi khususnya dari wilayah Bogor ke Jakarta, kemudian dari Depok ke Tangerang, kemudian dari Bekasi ke Jakarta, di hari lebaran pertama dan hari kedua," ujar Argo. Selain itu, kepolisian juga mengantisipasi lonjakan wisatawan yang akan memadati tempat-tempat rekreasi.&nbsp; "Selain mudik lokal, di hari kedua diprediksi tempat wisata seperti di Ragunan, Taman Mini, Ancol, ini juga akan dipadati oleh wisatawan lokal di seputaran Jakarta. Jadi situasi tersebut, pos pengamanan sudah didirikan, personel jajaran Ditlantas siap melaksanakan pengamanan," tambahnya. Tahun lalu, kebijakan ganjil-genap sempat diterapkan di beberapa tempat wisata untuk mengendalikan kepadatan kendaraan. Tahun ini, kebijakan serupa bisa diterapkan jika kembali terjadi penumpukan kendaraan.&nbsp; "Sementara sudah ada rencana seperti itu, tapi kita akan lihat bagaimana dinamikanya, apakah dengan sisa pemudik 20% yang tadi disampaikan kalau memang diperlukan, dilaksanakan. Tapi apabila memang flownya tidak terlalu padat, mungkin akan normal," ungkap Argo. Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho melaporkan bahwa kondisi lalu lintas saat ini sudah mulai normal setelah penutupan one way. Namun, berdasarkan data, masih terdapat 20-25 persen pemudik yang belum meninggalkan Jakarta. "One way mudik selama 3 hari ini sudah ditutup oleh pak Menhub (Menteri Perhubungan). Kami laporkan sampai saat ini kondisi lalu lintas sangat lancar dan proyeksi dari H+2 itu 2,1 juta kendaraan, sudah terdistribusi 1,65 juta kendaraan, jadi masih ada sisa berkisar 20-25 persen. Masih kita tunggu," ujarnya Minggu (30/3). Pihak Kepolisian dan Kemenhub telah menyusun strategi khusus untuk menghadapi arus balik Lebaran. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan pemudik bisa kembali ke kota asal dengan lancar, aman, dan selamat. "Tentunya setelah arus mudik one way nasional selesai, kami dengan pak Menhub konsentrasi dengan arus balik, jadi arus balik tadi malam sudah kita rumuskan cara-cara strategis yang tepat untuk bisa menangani pemudik pada arus balik Lebaran," ujar Irjen Agus.

Polda Metro Jaya siapkan langkah pengamanan untuk mudik lokal dan wisatawan di Jakarta. Karena bakal terjadi kemacetan di tempat wisata.

Mudik Lokal dan Tempat Wisata Jakarta Diprediksi Padat saat Libur Lebaran, Begini Antisipasi Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pengecekan-surat-izin-keluar-masuk-SIKM-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Petugas melakukan pengecekan kendaraan di Check Point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjuk" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pengecekan kendaraan di Check Point pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5/2020). Pemerintah Daerah DKI Jakarta mewajibkan warga yang hendak keluar maupun masuk ke ibu kota menunjuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyatakan melarang kegiatan mudik di wilayah aglomerasi. Namun, kebijakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dikecualikan untuk warga yang tinggal di wilayah aglomerasi Jabodetabek.  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra mengatakan, dengan adanya pengecualian itu, warga Jabodetabek dapat melakukan perjalanan nonmudik ke wilayah DKI Jakarta tanpa SIKM selama periode Hari Raya Idul Fitri.  “Warga Jabodetabek tidak memerlukan SIKM ketika hendak melakukan perjalanan nonmudik keluar atau masuk wilayah DKI Jakarta," ujar Benni dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5).  Benni menekankan, kebijakan tanpa SIKM ini hanya berlaku bagi kendaraan pelayanan logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak. Seperti bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit atau meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan.  "Serta kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah Setempat," jelas Benni.  Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya resmi melarang kegiatan mudik di wilayah aglomerasi. Yakni meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).  Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, kebijakan larangan mudik di wilayah aglomerasi sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Pelarang ini juga berlaku pada periode 6-17 Mei 2021 seperti larangan mudik dari pemerintah pusat.  "Jadi narasi yang dibangun adalah larangan mudik. Jadi kalau tujuan mudik pasti dilarang," kata Syafrin saat dihubungi, Jumat (7/5).  "Untuk aglomerasi kenapa sebelumnya difasilitasi, karena sebelumnya ada perjalanan dinas atau bekerja. Tapi begitu ada yang tujuan mudik sekarang dilarang, karena narasi tahun ini mudik dilarang," imbuhnya.  Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan 8 titik penyekatan mudik di wilayah aglomerasi ini. Yakni di Kalideras, Joglo, Pasar Jumat, Jalan Raya Bogor, Kalimalang, Jalan Cakung-Bekasi, Budi Luhur, dan Perintis Kemerdekaan.

Mudik Lokal Dilarang, Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Saat Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Sanksi-Pelangar-PSBB-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Petugas Dishub DKI Jakarta merazia pengendara mobil di kawasan Jalan Pramuka, Jakarta, Jumat (15/2/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mulai menerapkan sanksi dan denda pembatasan sosial berskala besar ( PSBB). Pengguna mobil dan sepeda motor ya" width="100%">
<figcaption>Petugas Dishub DKI Jakarta merazia pengendara mobil di kawasan Jalan Pramuka, Jakarta, Jumat (15/2/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mulai menerapkan sanksi dan denda pembatasan sosial berskala besar ( PSBB). Pengguna mobil dan sepeda motor ya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan warganya bebas beraktivitas selama berada di kawasan Jabodetabek. Hal itu sesuai dengan Pergub Nomor 47 Tahun 2020. Meski demikian, warga tetap harus menaati aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Dalam Pergub tersebut sudah diatur mekanisme warga yang hendak keluar wilayah Jabodetabek maupun masuk Jakarta. Yakni harus mengantongi Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hanya warga ber-KTP Jabodetabek saja yang mendapat pengecualian.  "Artinya, semua tetap berada di rumah, yang bisa bepergian adalah orang yang karena tugas/pekerjaannya di 11 sektor yang mendasar. Lebaran atau tidak, sama saja. Virus tidak kenal nama hari. Tidak ada hari besar atau hari biasa," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5).  Anies menuturkan, saat ini kasus Covid-19 di Jakarta sudah menunjukkan progres menurun. Oleh karena itu, dia tidak mau Covid-19 kembali melonjak karena warga tidak menaati aturan yang telah dibuat.  Atas dasar itu, Anies mengimbau agar warga tetap mengurangi kegiatan di luar rumah dan selalu menerapkan protokol pencegahan Covid-19. "Kami meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap berada di rumah, tidak bepergian, apalagi menjelang masa yang banyak hari liburnya. Ini adalah momentum kita menjaga untuk tetap berada di rumah," ucapnya.  Anies pun tak setuju istilah mudik lokal. Atau mudik dalam lingkup wilayah Jabodetabek.  "Jangan ada mudik lokal, yang boleh adalah mudik virtual," pungkasnya.

Anies ke Warga: Jangan Mudik Lokal, Mudik Virtual Saja

mudik lokal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mudik lokal

Berita Terkini

Mudik Lokal dan Tempat Wisata Jakarta Diprediksi Padat saat Libur Lebaran, Begini Antisipasi Polda Metro Jaya

Mudik Lokal Dilarang, Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Saat Lebaran

Anies ke Warga: Jangan Mudik Lokal, Mudik Virtual Saja

Download Aplikasi JawaPos.com