<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Muhyiddin-Nikkei-Asia.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jerat kasus untuk mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin bertambah. Pada Senin (13/3) Pengadilan Shah Alam mendakwanya telah melakukan pencucian uang. Dia diduga menerima MYR 5 juta atau Rp 17,11 miliar terkait program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa (Jana Wibawa).  Muhyiddin dituduh telah menerima uang tersebut via rekening Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) pada 7 Januari 2022. Uang tersebut diduga berasal dari aktivitas ilegal perusahaan investasi Bukhary Equity. Muhyiddin merupakan presiden Partai Bersatu. Uang itu ditransfer ke AmBank cabang Amcorp Mall sebelum dialirkan ke rekening Partai Bersatu.  Ketua Koalisi Perikatan Nasional itu didakwa telah melanggar Bab 4 (1) (b) dan Bab 87 (1) Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Pendanaan Antiterorisme, dan Hasil Kegiatan Melanggar Hukum Tahun 2001 alias AMLA. Jika bersalah, hukumannya adalah penjara maksimal 15 tahun dan denda minimal MYR 5 juta.  Tuduhan terhadap Muhyiddin merujuk pada delik memperoleh, menerima, memiliki, menyamarkan, mentransfer, mengubah, menukar, membawa, membuang, atau menggunakan hasil dari perbuatan melawan hukum.  ”Saya tidak bersalah dan meminta agar kasus ini disidangkan,” ujar Muhyiddin kepada para jurnalis di luar ruang sidang seperti dikutip The Straits Times. Bagi Muhyiddin, proses peradilan akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.  Dakwaan tersebut menjadi yang ketujuh untuk Muhyiddin. Kasusnya akan dilimpahkan ke pengadilan sesi di Kuala Lumpur. Sebab, enam kasus lainnya juga diadili di lembaga penegak hukum tersebut.  Namun, Muhyiddin tidak ditahan. Dia bebas sembari menunggu proses hukum dengan membayar jaminan MYR 2 juta (Rp 6,8 miliar), dua penjamin serta paspornya ditahan hingga kasusnya selesai. Jaminan itu berlaku untuk tujuh dakwaan. Proses dengar pendapat akan dilakukan pada 26 Mei.  Selain Muhyiddin, Komisi Antikorupsi Malaysia (SPRM) kini juga tengah memburu Mohd Hussein Mohd Nasir alias Datuk Roy. Pria 54 tahun itu terakhir diketahui beralamat di No 3, Lorong 3 RRM Semambu, 25350 Kuantan, Pahang.  Hussein diduga sebagai perencana utama kasus korupsi Jana Wibawa. Sebelumnya, dia juga pernah dipenjara atas kasus korupsi. Saat ini foto Hussein sudah disebar. SPRM pun meminta penduduk agar memberikan informasi keberadaan yang bersangkutan.

Mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin Dijerat Tujuh Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Anwar-Ibrahim-AP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Konflik antara Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan Pemimpin Koalisi Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin belum usai. Selasa (20/12) Anwar menggugat Muhyiddin atas tuduhan pasal pencemaran. Gugatan diajukan oleh SN Nair &amp; Partners ke Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur.  Kasus itu bermula dari pidato Muhyiddin pada 5 Desember lalu saat berkampanye mendukung Azman Nasrudin, calon dari koalisi Perikatan Nasional di Taman Selasih, Kulim, untuk pemilihan parlemen Padang Serai. Dalam orasinya, mantan PM Malaysia itu menyatakan bahwa Anwar menerima MYR 15 juta (Rp 52,8 miliar) dari pemerintah Selangor. Yakni, saat Anwar menjabat penasihat ekonomi di wilayah tersebut.  Pernyataan Muhyiddin itu dipublikasikan di TikTok dan ditonton 1,1 juta kali, dibagikan 2.169 kali, disukai 21.400 kali, dan dikomentari 6.061 kali. Pada 7 Desember Anwar sudah meminta agar Muhyiddin mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Namun, esoknya, Muhyiddin justru merilis pidatonya tersebut di akun Facebook-nya. Lalu, pada 9 Desember dia menegaskan menolak permintaan Anwar.  Dalam gugatannya, politikus 75 tahun itu menuding Muhyiddin telah berniat jahat. Terutama dengan tidak mengindahkan jawaban resmi Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim pada persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor 27 Maret 2012.  ’’Beliau menyatakan secara jelas bahwa gaji saya sebagai penasihat ekonomi Negeri Selangor hanyalah simbolik sejumlah MYR1 (Rp 3.519),’’ tulis Anwar yang tertuang dalam gugatannya ke pengadilan.  Hal itu dikuatkan oleh pernyataan Juwairiya Zulkifli, sekretaris menteri besar Selangor saat ini. Dia menyebut tuduhan Muhyiddin sudah dibantah berkali-kali. Dia memastikan Anwar hanya diberi gaji simbolis.  ’’Gaji itu belum dibayarkan kepadanya sejak tanggal pengangkatan,’’ tegas Juwairiya, seperti dikutip Bernama.  Anwar menuntut ganti rugi berupa kompensasi atas luka serius pada reputasinya dan permintaan maaf yang harus dimuat di beberapa media sesuai permintaan Anwar. Selain itu, pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) tersebut meminta agar pengadilan membuat surat perintah agar Muhyiddin tidak mengulangi perbuatannya. Baik dalam bentuk tulisan, ucapan, maupun publikasi.  Anwar dan Muhyiddin sebelumnya berseteru terkait perebutan kursi PM Malaysia. Koalisi Pakatan Harapan (PH) dan PN sama-sama berpeluang untuk mengusung PM. Muhyiddin meyakini bahwa seharusnya dialah yang jadi PM karena mengumpulkan dukungan lebih dulu.

Memanas, Perseteruan Anwar Ibrahim-Muhyiddin Berlanjut ke Gugatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Anwar-Ibrahim-The-Star.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hubungan antara Perdana Menteri Malaysia terpilih Anwar Ibrahim dan eks PM Muhyiddin Yassin masih memanas. Anwar Ibrahim mengutus pengacara untuk mengirim surat kepada Muhyiddin yang isinya tuntutan permintaan maaf.  Amwar mengirimkan surat kepada Ketua Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin untuk meminta maaf tanpa syarat atas tuduhan bahwa Anwar dibayar RM15 juta saat menjadi penasihat ekonomi untuk Selangor. Pengacara SN Nair &amp; Partners mewakili Anwar menyampaikan surat tuntutan itu.  Menurut pengacara Datuk SN Nair, kliennya yaitu Anwar Ibrahim menuntut Muhyiddin segera mencabut video TikTok dengan nama "@beritakini8" pidatonya tentang Anwar saat kampanye Pilkada Padang Serai yang diduga mengandung fitnah. Anwar menuntut agar Muhyiddin menghapus semua yang menyinggung dan memfitnah. Nair mengatakan kliennya juga menuntut upaya tertulis dari Muhyiddin untuk tidak mengulangi tuduhan dan komentar apa pun dalam video tersebut.  "Jika klien saya tidak menerima tanggapan yang memuaskan dalam waktu tiga hari sejak diterimanya pemberitahuan ini, instruksi kami adalah mengajukan perintah pengadilan dan melanjutkan tindakan hukum terhadap Muhyiddin," katanya.  Berdasarkan pemberitahuan permintaan, Muhyiddin pada 5 Desember diduga mengungkapkan atau menyebabkan diterbitkannya kutipan dari pidato tersebut, yang telah dilihat lebih dari 1,1 juta kali, 6.061 komentar, lebih dari 21.400 suka, dan dibagikan 2.169 kali sejak tanggal pemberitahuan.  Menurut Nair, video itu dibuat dengan niat jahat terhadap kliennya, Anwar Ibrahim. Isinya sangat tidak benar dan merupakan distorsi fakta yang menunjukkan ketidakwajaran moral dan hukum.

PM Malaysia Anwar Ibrahim Utus Pengacara Tuntut Muhyiddin Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Anwar-Ibrahim-AP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan akan meninjau proyek-proyek pemerintah senilai miliaran ringgit yang telah disetujui oleh pemerintahan Muhyiddin Yassin sebelumnya. Muhyiddin kalah dari Anwar Ibrahim dalam Pemilu setelah Raja Malaysia menunjuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri.  Proyek yang akan diselidiki Anwar Ibrahim termasuk rencana mitigasi banjir dan paket bantuan pandemi. Anwar, yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan, mengatakan proyek puluhan miliar ringgit dalam bantuan Covid-19 selama masa Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri dialokasikan tanpa prosedur. Muhyiddin adalah perdana menteri dari Maret 2020 hingga Agustus 2021, dan sekarang memimpin oposisi.  “Saya ingatkan Muhyiddin, jangan tantang saya karena jelas ada beberapa proses dan prosedur yang tidak diikuti, dan ada perusahaan yang berkepentingan atau terkait dengan keluarga,” kata Anwar kepada wartawan.  Anwar mengatakan juga meneliti proyek mitigasi banjir baru-baru ini. Ia menambahkan bahwa pengeluaran 7 miliar ringgit telah disetujui melalui negosiasi langsung dan dia menghentikannya.  Anwar diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia bulan lalu, mengakhiri kebuntuan politik selama hampir seminggu setelah pemilihan umum menghasilkan parlemen yang digantung. Aliansi reformis Pakatan Harapan memenangkan kursi terbanyak dalam pemungutan suara, 82 dari 222, sementara koalisi Perikatan Nasional yang didominasi kelompok Islam Muhyiddin berada di urutan kedua dengan 73 kursi.  Klarifikasi Muhyiddin  Malaysia telah menghabiskan sekitar 83 miliar ringgit (USD 19 miliar) untuk bantuan terkait pandemi, termasuk 5 miliar ringgit untuk pembelian vaksin dan 21 miliar ringgit untuk subsidi upah. Muhyiddin membantah melakukan penyelewengan dana.  “Tidak ada satu sen pun yang masuk ke akun pribadi saya,” kata Muhyiddin.  Departemen Audit Nasional dan bank sentral akan menandai sebaliknya. Mereka mempersilakan Anwar Ibrahim untuk memeriksanya.  “Saya tidak takut diperiksa karena saya tahu saya tidak mengalihkan dana rakyat yang dipercayakan kepada pemerintah untuk digunakan membantu rakyat di masa sulit,” tulis Muhyiddin di Facebook.

Anwar Ibrahim Mulai Usik Proyek Muhyiddin Bernilai Miliaran Ringgit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Muhyiddi-Yassin-Free-Malaysia-Today.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Muhyiddin Yassin gagal untuk kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia. Raja Malaysia menunjuk Anwar Ibraham sebagai Perdana Menteri terpilih atau definitif. Muhyiddin bereaksi dan menantang Anwar Ibrahim sekuat apa di parlemen nanti. Justru Muhyiddin mengklaim mendapatkan dukungan dari parlemen.  Muhyiddin menegaskan bahwa dia memerintahkan dukungan mayoritas anggota parlemen untuk memimpin pemerintahan. Dia meminta Anwar Ibrahim untuk membuktikan bahwa dia mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen untuk menjadi Perdana Menteri.  Ketua Perikatan Nasional itu menambahkan, yang dipersoalkan bukan pembentukan pemerintahan persatuan, melainkan penunjukan Anwar sebagai Perdana Menteri. Muhyiddin bersikeras bahwa dia mengantongi 115 dukungan anggota parlemen sebagai perdana menteri seperti yang dipersyaratkan oleh Ketua Dewan Rakyat Azhar Harun.  “Kami mengikuti apa yang diminta," kata Muhyiddin.  Muhyiddin menambahkan, pada Minggu (20/11), Azhar telah menulis surat kepada presiden partai yang mengundang mereka untuk mengajukan proposal pembentukan pemerintahan koalisi dan untuk menyebutkan calon perdana menteri. PN telah mengirimkan surat dari Sekjen PAS, Ketua Gabungan Parti Sarawak (GPS), Ketua Gabungan Rakyat Sabah (GRS) dan Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat (KDM) yang menyatakan persetujuan mereka untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan PN.  “Juga, 114 deklarasi undang-undang dikirim ke Istana Negara anggota parlemen yang mengungkapkan kepercayaan tanpa syarat mereka kepada saya untuk diangkat sebagai perdana menteri," ujar Muhyiddin.  “Ada 73 anggota parlemen dari PN, 22 dari GPS, enam dari GRS, satu dari KDM, dua independen dan 10 dari Barisan Nasional,” kata presiden Bersatu itu. Dan, kini totalnya 115 dukungan versi Muhyiddin.  Hanya beberapa menit setelah konferensi pers, ketua Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dilantik sebagai perdana menteri ke-10 Malaysia. Anwar Ibrahim mengambil sumpahnya setelah ditunjuk Raja Malaysia. Keterpilihannya mengisi kekosongan jabatan PM setelah berhari-hari tak jelas pasca Pemilu akhir pekan lalu.

Gagal jadi PM Malaysia, Muhyiddin Klaim Dapat Dukungan dari Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/64_penentuan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Siapa yang bakal menjadi perdana menteri (PM) Malaysia masih menjadi tanda tanya. Upaya mencari kesepakatan demi memenuhi syarat dukungan untuk membentuk pemerintahan menemui jalan buntu.  Pemimpin koalisi Perikatan Nasional (PN) Muhyiddin Yassin menolak tawaran Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah. Dia tidak ingin membentuk pemerintahan gabungan dengan pemimpin Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim.  ”Belum ada keputusan,” ujar Anwar pasca bertemu dengan Sultan Abdullah dan Muhyiddin seperti dikutip Agence France-Presse. Dia juga menegaskan bakal lebih lama dan tidak ada batasan waktu kapan penentuan posisi PM.  Anwar maupun Muhyiddin kemarin pukul 16.30 dipanggil ke istana untuk bertemu dengan Yang Dipertuan Agong. Hingga batas akhir waktu pengumpulan dukungan pada pukul 14.00, belum ada satu pun koalisi yang mengantongi suara minimal untuk membentuk pemerintahan. Yaitu, 112 dukungan anggota parlemen.  PH gagal berkoalisi dengan Barisan Nasional (BN). Koalisi BN memilih untuk tidak bergabung dengan PH ataupun PN. Mereka memutuskan berdiri sendiri menjadi kelompok oposisi. BN memiliki 30 suara di parlemen. Sejatinya, BN bisa jadi penentu. Jika mereka mau merapat ke PH atau PN, koalisi yang dipilih BN bisa langsung membentuk pemerintahan.  ”Untuk saat ini, BN sepakat tetap menjadi oposisi,” cuit Ismail Sabri Yaakob di akun Twitter-nya. Keputusan itu diambil setelah rapat dengan semua anggota Dewan Tertinggi BN di markas UMNO Menara Dato’ Onn, Kuala Lumpur. UMNO merupakan partai terbesar di BN.  Dalam pertemuan di Istana Negara, Sultan Abdullah memberi tawaran membentuk pemerintahan gabungan. Anwar menerima usulan tersebut, tapi tidak dengan Muhyiddin. Kendati perolehan suara PN di belakang PH, Muhyiddin mengklaim telah berhasil mengumpulkan dukungan dari partai-partai lain. Dalam pemilu 19 November lalu, PH berhasil meraup 82 kursi sedangkan PN 73 kursi.  ”Saya ingin mengklarifikasi bahwa kemarin kami telah menyerahkan dokumen yang diperlukan ke istana untuk membuktikan bahwa PN dengan partai lain memiliki 115 anggota parlemen yang didukung oleh deklarasi yang sah,” ujar Muhyiddin dalam konferensi pers pasca bertemu dengan Sultan Abdullah.  Muhyiddin menjelaskan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan PH. Tidak disebutkan dengan jelas di luar PN, partai mana saja yang memberikan dukungan untuk Muhyiddin. Sebab jika memang benar PN mengantongi 115 dukungan, raja pasti memintanya membentuk pemerintahan. Namun, versi istana tidak ada yang berhasil mengumpulkan syarat minimal.  Massa dari PH maupun PN kemarin memenuhi depan Istana Negara. Mereka menyuarakan dukungan untuk kandidat masing-masing. Salah satu pendukung Anwar bahkan menangis bersujud di poster wajah pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) tersebut.  Istana Negara kemarin mengeluarkan pernyataan agar penduduk tetap sabar dan tenang hingga proses pembentukan pemerintahan dan pemilihan PM ke-10 selesai. Keputusan akan dibuat secepatnya. Hari ini pukul 10.30, sebanyak 30 legislator terpilih BN dipanggil ke istana. Mereka akan ditanyai satu per satu bakal memberikan dukungan ke PH atau PN. Pertemuan tersebut mungkin jadi penentu siapa yang bakal memimpin Malaysia ke depan.  Sementara itu, Kepala Polisi Nasional Malaysia Acryl Sani Abdullah Sani memperingatkan pengguna media sosial agar tidak mengunggah hal-hal yang provokatif terkait pemilu. Peringatan itu dikeluarkan setelah adanya laporan banyaknya konten di dunia maya yang bisa memicu kerusuhan ras. Sebagian besar unggahan diarahkan ke PH yang terdiri atas partai-partai multiras.  Partai Aksi Demokratik (DAP) yang menjadi salah satu anggota koalisi PH didominasi oleh orang Tionghoa. Sebagian penduduk Melayu tidak senang jika DAP duduk di pemerintahan. Acryl Sani menegaskan bahwa mereka yang nekat mengunggah konten provokatif akan diproses hukum.  ”Polisi mengingatkan pengguna media sosial untuk tidak menyalahgunakan platform dengan menyebarkan konten provokatif yang dapat membuat publik khawatir,” ujar Acryl Sani seperti dikutip The Straits Times.

Sosok Perdana Menteri Malaysia Masih Tanda Tanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Muhyiddin-Nikkei-Asia.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kontestan calon Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menolak permintaan raja untuk bekerja sama dan rekonsiliasi dengan Anwar Ibrahim. Sejauh ini memang belum ada pemenang dalam pemilu di Malaysia karena tak ada yang unggul mutlak.  Tidak ada pemenang yang mutlak dengan banyak partai saling bersaing. Pakatan Harapan, oposisi yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim bertujuan untuk memulihkan mandat yang dimenangkannya pada 2018, yang direbut oleh Front Nasional petahana melalui manuver politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inti dari Front Nasional, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, melihat kekalahan itu sebagai titik balik dalam menjalankan kekuasaannya yang tidak terputus sejak kemerdekaan.  Muhyiddin Yassin dari koalisi Aliansi Nasional mengatakan raja mengusulkan agar partainya bekerja sama dengan Pakatan Harapan Anwar Ibrahim untuk membentuk pemerintahan persatuan. Muhyiddin mengatakan dia menolak permintaan tersebut. Ia menjelaskan masalah utama dan menolak koalisi untuk bekerja sama.  Muhyiddin, yang melakukan audiensi dengan raja, tetap teguh bahwa Aliansi Nasionalnya mendapat dukungan dari 115 anggota parlemen, lebih dari 112 nominasi yang dibutuhkan untuk membentuk mayoritas sederhana.  "Kemarin kami telah mengirimkan pernyataan undang-undang dari 115 anggota parlemen dan ini diakui oleh sekretaris pribadi raja," klaim mantan perdana menteri itu.  "Namun, ketika saya bertemu dengan raja hari ini, saya diberi tahu bahwa itu tidak cukup karena alasan yang tidak diketahui," tambahnya.  Raja Malaysia telah memanggil semua 30 anggota parlemen dari koalisi Front Nasional ke istana setelah pertemuan dengan pemimpin Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dan saingan Aliansi Nasional Muhyiddin Yassin dan tidak menghasilkan pembentukan pemerintahan baru. Raja juga berpesan kepada seluruh warga Malaysia untuk bersabar dan tenang hingga proses pembentukan pemerintahan dan penunjukan perdana menteri ke-10 selesai.  Anwar Ibrahim mengatakan hingga kini belum ada kesimpulan yang dibuat oleh raja. Sementara beberapa kantor berita mengutip sumber yang mengatakan bahwa dia telah diangkat sebagai perdana menteri sementara.

Muhyiddin Tolak Permintaan Raja Malaysia Koalisi dengan Anwar Ibrahim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Muhyiddin-Anwar-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kerajaan Malaysia memperpanjang batas waktu penyerahan nama Perdana Menteri hingga hari ini, Selasa (22/11) menyusul pemilu tidak mencapai kemenangan yang telak. Partai bersaing ketat di tengah hambatan ekonomi global. Tak ada partai yang meraih suara mutlak 50 persen.  Hampir 1.000 kandidat memperebutkan 221 kursi parlemen. Pemungutan suara berakhir pada pukul 6 sore waktu setempat, Sabtu (19/11) dan hasilnya tak ada yang memenangkan kursi 50 persen.  Karena itu, Raja Malaysia telah memperpanjang batas waktu 24 jam bagi partai-partai untuk membentuk pemerintahan baru, hingga pukul 14:00 hari ini. Muhyiddin Yassin dari Aliansi Nasional dan Anwar Ibrahim dari Pakta Harapan bergegas membujuk partai-partai kecil untuk mendapatkan dukungan. Lobi-lobi tengah dilakukan.  "Raja telah mengimbau masyarakat untuk bersabar dan tenang sampai pembentukan pemerintahan baru dan penunjukan Perdana Menteri ke-10 selesai," bunyi pernyataan dari Istana seperti dilansir dari <a href="https://asia.nikkei.com/Politics/Malaysia-election/Malaysia-election-live-Parties-rush-to-build-majority-ahead-of-afternoon-deadline">Asia Nikkei</a>, Selasa (22/11).  Ada 2 calon yang bersaing ketat dan saling klaim kemenangan. Mereka adalah Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim.  Muhyiddin, yang pertama mengklaim telah memenangkan mayoritas anggota majelis rendah yang baru terpilih, telah mendapat dukungan dari partai-partai yang memenangkan 28 kursi kumulatif. Anwar, terlihat dalam sebuah diskusi dengan Front Nasional pada Senin sore di Kuala Lumpur.  Front Nasional yang dipimpin oleh Ahmad Zahid Hamidi memenangkan 30 kursi dalam pemilihan majelis rendah yang diadakan pada hari Sabtu. Hope Pact resmi meraih 82 kursi. Koalisi akan membutuhkan setidaknya 112 untuk membentuk pemerintahan.

Pemilu Malaysia Buntu, Kerajaan Perpanjang Batas Waktu Nama PM Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Muhyiddin-Yassin-Reuters-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengumumkan pada Rabu (9/2) bahwa dirinya positif Covid-19. Ia mengaku hanya mengalami gejala ringan dan saat ini isolasi mandiri di rumah.  "Gejala ringan dan dalam kondisi baik. Saya mengisolasi diri di rumah sesuai dengan pedoman Kementerian Kesehatan," katanya seperti dilansir dari <a href="https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2022/02/09/muhyiddin-tests-positive-for-covid-19/">Free Malaysia Today</a>, Kamis (10/2).  Ia juga mengimbau kepada masyarakat yang mungkin melakukan kontak dekat dengannya untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Hingga Rabu (9/2), Malaysia telah melaporkan lebih dari 2,95 juta kasus Covid-19 dengan lebih dari 32 ribu kematian.  Muhyiddin Yassin dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani tes polymerase chain reaction (RT-PCR). Dalam sebuah posting Facebook, dia hanya menulis bahwa hanya mengalami gejala ringan dan dalam kondisi baik.  “Sesuai protokol Kemenkes, saya menjalani karantina mandiri di rumah. Kepada siapa pun yang mungkin menjadi kontak dekat saya, saya menyarankan Anda untuk mematuhi protokol yang ditetapkan oleh kementerian," katanya.  “Tolong doakan kesehatan saya dan keluarga saya,” tambahnya.  Malaysia pada 1 Maret akan membuka kembali perbatasan demi pemulihan ekonomi negara itu. Padahal negara itu mencatat kasus harian tertinggi pada Rabu (9/2) dengan lebih dari 17 ribu kasus.

Mantan PM Malaysia Tertular Covid-19, Gejala Ringan, Lakukan Isoman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/reuters_ismail_sabri2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Istana Negara Malaysia telah mengumumkan Ismail Sabri Yaakob sebagai perdana menteri yang baru setelah Raja Sultan Abdullah bertemu dengan raja-raja Melayu di Kuala Lumpur, Jumat (20/8). Pengumuman itu disampaikan juru bicara Istana Negara Ahmad Fadil Shamsuddin usai pertemuan.  Raja-raja Melayu tersebut berasal dari sembilan negara bagian, yakni Kesultanan Kedah, Kesultanan Pahang, Kesultanan Perak, Kesultanan Johor, Kesultanan Terengganu, Kesultanan Kelantan, Kesultanan Selangor, Kesultanan Negeri Sembilan dan Kesultanan Perlis. Raja telah menerima surat akuan bersumpah bahwa sebanyak 114 anggota parlemen telah mencalonkan Ismail Sabri Yaakob, anggota parlemen Bera, sebagai perdana menteri Malaysia kesembilan.  Terpilihnya Wakil Presiden UMNO berusia 61 tahun untuk menggantikan Presiden Partai Bersatu Muhyiddin Yassin memberi tanda kembalinya UMNO ke tampuk kekuasaan politik Malaysia. Pengangkatan Ismail sebagai Wakil Perdana Menteri, merangkap Menteri Senior Pertahanan Malaysia, beberapa waktu lalu semula dimaksudkan untuk menguatkan posisi Muhyiddin menghadapi UMNO. Namun, pengangkatan itu malah membawanya ke puncak kekuasaan setelah Muhyiddin mengundurkan diri.  Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi selama ini mengkritik keras kabinet Muhyiddin Yassin sebagai pemerintahan yang gagal karena meningkatnya kasus Covid-19, namun ternyata dia mendukung Ismail Sabri yang merupakan bagian dari pemerintah lama.  Partai orang Melayu ini kembali ke tampuk kekuasaan setelah tiga tahun lalu kalah dalam pemilu melawan koalisi Pakatan Harapan (PKR, Partai Amanah, DAP dan Partai Bersatu sebelum keluar) karena banyaknya tuduhan korupsi, terutama skandal miliaran dolar di dana investasi Malaysia Development Berhad (1MDB). Skandal korupsi ini termasuk yang dikritisi Muhyiddin Yassin sehingga dia dipecat dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri oleh Perdana Menteri Najib Razak pada saat itu.  UMNO, yang sebelumnya berkuasa lebih dari 60 tahun, merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Muhyiddin bersama Barisan Nasional (BN), seperti MCA (Partai China) dan MIC (Partai Kongres India), tetapi menolak keras untuk berperan sebagai pihak kedua.  Ismail Sabri terpilih sebagai perdana menteri dengan mengamankan dukungan mayoritas 114 anggota parlemen dari total 222 kursi parlemen yang mendukungnya. Raja Malaysia dalam pernyataan yang disampaikan juru bicara Istana Negara menginginkan siapapun yang menjadi perdana menteri baru untuk menghadapi voting mosi percaya guna menunjukkan bahwa mereka memiliki dukungan mayoritas.  Anggota parlemen yang mendukung Ismail Sabri sebelumnya diminta untuk bertemu Raja pada Kamis (19/8) untuk memverifikasi dukungan mereka. Mereka termasuk anggota parlemen dari partai politik yang sama yang sebelumnya menjadi koalisi Muhyiddin. Belum diketahui bagaimana seandainya dukungan surat akuan bersumpah yang disampaikan anggota parlemen ke Raja berbeda dengan hasil mosi percaya di parlemen nanti.  Karier Politik  Ismail Sabri bin Yaakob yang lahir di Negara Bagian Pahang, 18 Januari 1960 adalah anggota Parlemen Malaysia untuk daerah pemilihan Bera di Pahang, mewakili partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dalam koalisi Barisan Nasional. Sebelum menjadi Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan pada era Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, dia menjabat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme Malaysia.  Ismail Sabri memulai karirnya sebagai pengacara pada 1985, kemudian diangkat sebagai anggota Dewan Distrik Temerloh pada 1987 dan anggota Dewan Kota Temerloh pada tahun 1996. Pada 1995, dia diangkat sebagai Sekretaris Politik Menteri Kebudayaan, Seni, dan Pariwisata.  Dia juga pernah menjabat sebagai Board Member of the Board of Pahang Tenggara (DARA) pada 1995 serta Tourism Malaysia di tahun yang sama. Sebelum terjun ke dunia politik, ia menjabat sebagai Ketua Kompleks Olahraga Nasional.  Karir politiknya diawali pada 1987 saat dia diangkat menjadi anggota Komite UMNO Cabang Temerloh. Setelah itu pada 1988 dia diangkat sebagai Kepala Penerangan UMNO Cabang Temerloh. Pada 1993, Ismail terpilih sebagai Ketua Gerakan Pemuda Cabang Temerloh, Wakil Ketua Cabang pada 2001 dan menjadi Ketua UMNO Cabang Temerloh pada 2004.  Pada pemilihan umum 2008, Ismail bertarung menggunakan tiket Barisan Nasional. Ia bertarung di daerah pemilihan Bera, negara bagian Pahang. Ia berhasil memenangkan pemilihan dengan suara 18.051. Kandidat lawannya adalah Mazlan Aliman dari Partai Islam Se-Malaysia yang hanya mendapatkan 14.230 suara.  Pada 20 Desember 2018, ia diangkat untuk menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden UMNO yang baru setelah sang petahana, Ahmad Zahid Hamidi, diangkat sebagai Presiden (de facto) sejak 18 Desember 2018.  Ia diangkat sebagai pemimpin oposisi di parlemen sejak 2019 hingga 2020. Ismail terpilih kembali sebagai anggota parlemen daerah pemilihan Bera pada 2008 dan dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Abdullah Badawi.  Pada April 2009, ia menjadi Menteri Perdagangan Domestik, Kooperatif dan Konsumerisme dalam kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak. Setelah pemilihan umum 2013, ia diangkat sebagai Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Agro (2013–2015). Ketika terjadi perombakan kabinet, ia menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah dan Pedesaan (2015-2018). Pada 12 Maret 2019, Ismail dilantik sebagai Ketua Oposisi Malaysia menggantikan Ahmad Zahid Hamidi.  Petisi Menolak Ismail Sabri  Tidak semua rakyat Malaysia setuju dengan terpilihnya Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sebuah petisi online penolakan digalang melalui Change.org yang hingga Kamis malam (19/8) sudah memperoleh 302.819 dukungan.  Penggagas petisi tersebut, Kyle Mohd, mengatakan Ismail Sabri dianggap ikut bersalah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang buruk sehingga menyebabkan infeksi skala besar. "Banyak komentar tidak pantas membuktikan bahwa dia hanya pembohong dan pelawak politik," kata penulis petisi tersebut.  Petisi tersebut juga membeberkan sejarah Ismail Sabri yang dinilai pro Melayu. Pada 2015, Ismail Sabri memicu badai protes atas unggahannya di Facebook yang mendesak konsumen Melayu untuk memboikot bisnis Tiongkok yang memonopoli dan mengambil untung yang mendiskriminasi pengusaha non-Tiongkok.  Orang Melayu, kata Ismail, perlu menggunakan kekuatan konsumen untuk mencegah pencurian keuntungan oleh etnis Tionghoa Malaysia yang menguasai lebih dari 90 persen ekonomi Malaysia. "Saya pikir reaksi orang Melayu atau Tionghoa yang berpikiran lurus yang percaya pada persatuan Malaysia akan menilai menjijikkan. Dan saya pikir, atau setidaknya berharap, bahwa para pemilih Tiongkok akan mengingat apa yang dia katakan tentang pemungutan suara," tulis petisi ini.  Kepala Polisi Diraja Malaysia (PDRM) saat itu Irjen Polisi Khalid Abu Bakar menyatakan bahwa Ismail akan diselidiki berdasarkan Undang-Undang Penghasutan 1948 dan setelah itu dia menghapus unggahannya. Pada tahun yang sama Ismail Sabri kembali memicu kontroversi ketika ia mengusulkan untuk mendirikan "Low Yat 2", sebuah mal gadget dan digital yang diharapkan hanya menampung pedagang Melayu.  Asosiasi Tionghoa Malaysia (MCA), partai komponen Barisan Nasional, mengkritik usulan tersebut. Presiden MCA Liow Tiong Lai mengatakan bahwa pendirian Low Yat 2 hanya akan merusak hubungan rasial, dan menggambarkan proposal untuk mal khusus bumiputera sebagai "pendekatan antagonis". MCA menyarankan Ismail Sabri untuk mendekati masalah dari sudut pandang multi-rasial dan berhenti membuat pernyataan seperti "pedagang Cina adalah pencatut" dan "Low Yat 2 khusus Melayu".  Rekannya sesama anggota UMNO waktu itu, Saifuddin Abdullah, juga mengkritik proposal tersebut, dengan mengatakan bahwa proposal Ismail Sabri tidak akan bermanfaat bagi orang Melayu dan Malaysia pada umumnya, menunjukkan bahwa memiliki area bisnis di mana pedagang dipisahkan oleh etnis hanya akan menjadi bumerang.  Pada 8 Desember 2015, Ismail Sabri meresmikan pembukaan Mal Digital MARA all-Melayu di Medan Mara, Kuala Lumpur. Meski pedagangnya semua orang Melayu, Ismail menghimbau kepada kaum minoritas untuk mendukung mal tersebut. Sampai tahun 2020, mal tidak beroperasi dengan baik. Mara Digital Mall Kuantan ditutup pada 2018, sementara Mara Digital Mall Johor berhenti beroperasi pada 2019. Kedua mal itu ditutup dalam rentang waktu tiga bulan.

Ismail Sabri Yaakob, dari Wakil Muhyiddin Kini jadi Perdana Menteri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Muhyiddin Yassin

Berita Terkini