<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/IMG-20251007-WA0001-2215059644.jpg" alt="Ketua Panitia Lokakarya yang juga Ketua Bidang Seni Budaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jakarta, Lutfi Hakim. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Lokakarya yang juga Ketua Bidang Seni Budaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jakarta, Lutfi Hakim. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Bidang Seni Budaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jakarta, Lutfi Hakim mengungkap pentingnya air dalam kehidupan manusia. Air berfungsi untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari minum, memasak, menjaga kebersihan, hingga makna simbolis dalam tradisi agama dan budaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemahaman tentang air melampaui dimensi materialnya sebagai substansi fisik. Ia juga mencakup aspek keagamaan, filosofi, dan adat istiadat yang hidup di masyarakat,&rdquo; kata Lutfi, dalam Lokakarya bertajuk Menakar Masa Depan Air di Jakarta, Akankah Menjadi Air Mata? di Jakarta, Selasa (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lutfi mengatakan, islam menempatkan air sebagai aspek penting kehidupan. Air tidak hanya dipakai untuk konsumsi, melainkan sebagai sarana penyucian, bahkan kitab fiqih membahas bab pertama tentang air.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari aspek budaya, air bisa melambangkan kehidupan. Seperti tradisi siraman di Jawa, melukat di Bali, hingga makna air dalam budaya Betawi melalui kendi, kentong, dan roti buaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan bahwa transformasi PAM JAYA menjadi perseroda harus sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada pelayanan publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Transformasi PAM Jaya menjadi perseroda harus dibaca sebagai momentum untuk memperkuat dua hal sekaligus: profesionalitas bisnis dan tanggung jawab sosial,&rdquo; ujar Lutfi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016669886/reruntuhan-bangunan-ponpes-al-khoziny-sidoarjo-sudah-rata-bnpb-kemungkinan-tak-ada-jenazah-tertinggal">Reruntuhan Bangunan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo Sudah Rata, BNPB: Kemungkinan Tak Ada Jenazah Tertinggal</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Sekretaris Umum MUI Provinsi Jakarta, Auzai Mahfuz menekankan bahwa persoalan air tak hanya teknis, tetapi juga simbol peradaban dan kemanusiaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Air ini tidak mengenal agama. Nabi kita bersabda bahwa manusia memiliki tiga kebutuhan yang harus dipenuhi bersama. Yang pertama adalah air, yang kedua udara, dan yang ketiga adalah api,&rdquo; jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Auzai menyoroti Perang Badar sebagai contoh sejarah di mana perebutan sumber air menjadi strategi penting. Dari perspektif ini, air bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga kekuatan, kebijaksanaan, dan simbol keadilan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semoga air yang mengalir di kota ini tidak hanya menghidupi, tapi juga mempersatukan. Karena sejatinya, di setiap tetes air ada pesan ilahi, kehidupan harus dijaga bersama,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Komisaris Utama PAM JAYA, Prasetyo Edi Marsudi menceritakan perjalanan pengelolaan PAM JAYA yang sebelumnya dikuasai swasta. proses akuisisi Palyja dan Aetra, yang awalnya membutuhkan dana Rp 650 miliar melalui arbitrase. Dana tersebut sempat berpindah bank dan baru dikembalikan saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, kemudian digunakan sebagai penyertaan modal pembangunan JIS.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, selama dikuasai swasta, warga menengah ke bawah kurang mendapatkan akses air bersih. &ldquo;Visinya adalah, ke depan sambungkan semua. Menengah ke bawah harus semua terinstalasi,&rdquo; tegas Prasetyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sekarang PAM setelah lepas dari swasta, dan alhamdulillah kita surplus,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan perspektif spiritual, budaya, dan praktik pengelolaan yang lebih profesional, lokakarya ini diharapkan menghasilkan ide dan rekomendasi konkret bagi tata kelola air Jakarta, sehingga air tetap menjadi sumber kehidupan, bukan air mata.</div>

Lutfi Hakim mengungkap pentingnya air dalam kehidupan manusia. Air berfungsi untuk berbagai kebutuhan. 

Penting untuk Kehidupan Manusia, MUI Dorong PAM Jaya Kelola Air Secara Berkeadilan Lewat Nilai Agama dan Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/202109121415-main.cropped_1631430950.jpg" alt="MUI Jember Haramkan Joget Pargoy: Erotis dan Menimbulkan Syahwat" width="100%">
<figcaption>MUI Jember Haramkan Joget Pargoy: Erotis dan Menimbulkan Syahwat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jember yang memfatwakan joget pargoy haram. Namun begitu, dukungan tersebut tidak otomatis mengkerdilkan pelaku joget yang digandrungi pertama kali di TikTok itu.  "Prinsipnya mendukung, tetapi harus disampaikan secara bijak. Jadi harus ada catatannya, mendukung pelarangan itu, tapi tidak boleh menghakimi orang, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh menghina pelaku, apalagi membuat malu orang banyak," kata Ketua PWNU DKI Jakarta Syamsul Maarif, dikutip Jumat (2/12).  Pasalnya, Syamsul mengatakan ada faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan hal itu yang perlu dipahami. Bisa karena faktor ekonomi maupun hal lainnya.  "Orang melakukan itu karena, ya mungkin bisa jadi pengin nyari duit, ekonominya gak ada kan. Bagaimana kita memberikan pesan kepada mereka yang kondisinya memang secara ekonomi sangat membutuhkan?" katanya.  Oleh karena itu, ia meminta agar semua pihak dapat menasihati pelaku joget pargoy dengan santun agar dapat diterima oleh pelaku dengan lapang dada.  "Model seperti ini harus kewajiban ulama memberikan bimbingan keagamaan karena dia itu adalah umattuddakwah, masyarakat yang perlu didakwahi," ungkapnya.  "Masyarakat bukan umat yang sudah pintar karena bisa jadi dia melakukan begitu itu karena ketidaktahuan," tandas Syamsul.  Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta menyatakan bahwa hukum goyang pargoy sama dengan goyang lainnya yang menimbulkan berahi, yaitu haram. Hal itu diungkapkan sehubungan dengan MUI Jember yang kembali menegaskan fatwa khusus keharaman goyang yang digandrungi di TikTok itu.  "MUI Jatim (Jember) memang menguatkan kembali agar umat, masyarakat ini menyadari bahwa ini hal yang tidak baik," kata Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar kepada wartawan, Kamis (1/12).  "Yo kita pasti menguatkan ini. Sudah jelas hal yang sudah diharamkan. Saya minta ini untuk sesuatu yang sudah jelas haramnya, ya sudah itu yang gak boleh," tegasnya.  Seperti yang diketahui, MUI Jember resmi mengharamkan goyang pargoy. Fatwa tersebut tertuang dalam Tausiah Komisi Fatwa MUI Kabupaten Jember Nomor 02/MUI-Jbr/XI/2022 tentang Joget 'Pargoy' di Kabupaten Jember.

PWNU DKI Dukung Fatwa Haram Joget Pargoy, tapi Harus Ada Catatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ruu-larangan-miras-macet-mui-curiga-ada-oknum-yang-bermain_m_216429.jpeg" alt="Majelis Ulama Indonesia" width="100%">
<figcaption>Majelis Ulama Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta berharap Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) bisa melawan para buzzer yang, menurutnya, telah meresahkan umat Islam. Ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar menilai, para buzzer selama ini sudah mendiskreditkan ulama dan umat Islam.  “MUI tidak usah takut untuk katakan yang Haq itu Haq. Saya punya prinsip kalau berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada tawar menawar bagi saya,” kata Munahar dalam keterangannya, Minggu (21/11).  Menurut Munahar, tugas Infokom tidak bermain di atas mimbar tapi melalui berita dan informasi yang disebarluaskan melalui kanal resmi MUI DKI Jakarta seperti media sosial. Makanya, lanjut Munahar, perlu dibentuk tim khusus Siber di bawah koordinasi MUI DKI Jakarta yang nantinya membuat berita dan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat.  “MUI DKI juga perlu setiap hari membuat konten-konten dan setiap kegiatan MUI selalu dibuat beritanya,” ucapnya.  MUI DKI, lanjut Munahar, telah berdiskusi dengan Sekertaris Umum dan Bendahara Umum untuk menggelar gebrakan agar pada Malam 12 Rabiul Awal agar setiap masjid dan musala untuk mengelar doa dan pengajian.  “Kita berharap di malam kelahiran Baginda Rasulullah Muhammad SAW, kita mendapat syafaat di Yaumil Kiyamah,” ucap Munahar.  Munahar juga berharap agar Infokom dan keluarga besar MUI DKI Jakarta bisa membela dan membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jika para buzzer mencari kesalahan Anies, maka Infokom bisa mengangkat keberhasilan Anies baik itu tingkat nasional maupun internasional.  “Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta,” tegas Munahar.

MUI DKI Jakarta Berencana Bentuk Tim Siber Bela Ulama dan Anies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/masjid-al-akbar-surabaya.jpg" alt="JAGA JARAK DALAM BARISAN: Jamaah mendengarkan khotbah saat pelaksanaan salat Jumat di Masjid Al Akbar Surabaya, Jumat (15/5). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK DALAM BARISAN: Jamaah mendengarkan khotbah saat pelaksanaan salat Jumat di Masjid Al Akbar Surabaya, Jumat (15/5). (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang pelaksanaan salat jumat berjamaah dengan dua gelombang. Larangan itu terkait adanya antisipasi penularan virus korona pada masa pandemi di rumah ibadah.  Ketua MUI Bidang Kerukunan Umat Beragama Yusnar Yusuf menegaskan Salat Jumat dua gelombang ‎adalah tidak sah. MUI tidak menganjurkan rumah ibadah menyelenggaran salat Jumat dua gelombang.  "Pelaksanaan Salat Jumat dua gelombang (lebih dari satu kali) di tempat yang sama pada waktu yang berbeda hukumnya tidak sah, walaupun terdapat --'udzur syar'i (alasan yang dibenarkan secara hukum)," ujar Yusnar dalam konfrensi pers di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (4/6).  Yusnar menjelaskan, alasan Salat Jumat tidak ‎dilakukan dua gelombang merujuk pada Fatwa Nomor 5/2000 tentang Pelaksanaan Salat Jumat Dua Gelombang.  "Hukum asal dari Salat Jumat adalah sekali saja dan hanya dilakukan di satu masjid di setiap kawasan serta dilakukan dengan segera tanpa menunda waktu," katanya.  Lebih tegas lagi Yusnar mengatakan, Salat Jumat dua gelombang akan membahayakan bagi masyarakat di tengah pendemi Covid-19. Sebab, akan timbul kerumunan dari masyarakat yang menunggu giliran Salat Jumat dua gelombang.  "Untuk menunggu giliran Salat Jumat gelombang berikutnya tidak ada tempat yang aman dan memadai untuk menunggu. Justru berpeluang terjadinya kerumunan yang itu bertentangan dengan protokol kesehatan‎," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Salat Jumat tidak dilakukan dua gelombang. MUI mengimbau kepada masyarakat untuk bisa memperbanyak tempat penyelenggaran salat berjemaah, seperti aula, gedung olaraga, atau stadion.  "Karena itu mempunyai dasar alasan dan lebih membawa kemaslahatan bagi umat Islam," tuturnya.  Diketahui, MUI DKI Jakarta sebelumnya menerbitkan fatwa bahwa Salat Jumat dua gelombang diperbolehkan. Fatwa tersebut diterbitkan di tengah situasi darurat pandemi virus Korona. ‎ Fatwa MUI DKI itu bernomor 05 Tahun 2020 tentang hukum dan panduan Salat Jumat lebih dari satu kali pada saat pandemi Covid-19. Fatwa itu berdasar pada surat dari Sekretaris Daerah DKI Jakarta nomor 469/-0.856 perihal permohonan panduan pelaksanaan peribadatan dan kegiatan keagamaan. Fatwa ini ditetapkan pada Selasa (2/6).  Surat ketetapan itu diteken oleh Ketua Bidang Fatwa MUI DKI Zulfa Mustofa, Sekretaris MUI DKI Fuad Thohari, Sekretaris Umum MUI DKI Yusuf Aman dan Ketua Umum MUI DKI Munahar Muchtar. ‎ Atas hal itu, MUI DKI menetapkan bahwa salat Jumat dalam dua gelombang boleh dilakukan dalam satu masjid. Jika hal itu tidak bisa dilaksanakan, salat Jumat diganti dengan salat Zuhur.

Alasan MUI Larang Salat Jumat Dua Gelombang

MUI DKI Jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#MUI DKI Jakarta

Berita Terkini

Penting untuk Kehidupan Manusia, MUI Dorong PAM Jaya Kelola Air Secara Berkeadilan Lewat Nilai Agama dan Budaya

PWNU DKI Dukung Fatwa Haram Joget Pargoy, tapi Harus Ada Catatan

MUI DKI Jakarta Berencana Bentuk Tim Siber Bela Ulama dan Anies

Alasan MUI Larang Salat Jumat Dua Gelombang

Download Aplikasi JawaPos.com