<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/cJTlDUTBDJMBM5GNYnpSQaSAhxV2iSTbE6VUbiKC-2321412902.jpg" alt="Para pengusaha sound horeg mendeklarasikan perubahan nama menjadi sound karnaval indonesia. (Unggahan Instagram @fakta.indo)" width="100%">
<figcaption>Para pengusaha sound horeg mendeklarasikan perubahan nama menjadi sound karnaval indonesia. (Unggahan Instagram @fakta.indo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menanggapi ramainya deklarasi perubahan nama Sound Horeg menjadi Sound Karnaval Indonesia, yang disuarakan Paguyuban Sound Malang Bersatu. Sekretaris MUI Jawa Timur M. Hasan Ubaidillah menilai meski namanya diganti, selama volume keras dari Sound Karnaval Indonesia mengganggu masyarakat, fatwa haram dari MUI tetap berlaku. &ldquo;Mau namanya diganti ya aturannya kan soal desibel. Kami tidak mengurusi soal nama sound horeg, tapi soal desibel yang harus diatur sesuai WHO,&rdquo; ujar Hasan, dikutip dari laman resmi muijatim.or.id, Jumat (1/8). Hasan menegaskan bahwa MUI Jatim tidak mempermasalahkan penggantian nama. Dia justru menyoroti bahaya suara keras dari sound horeg atau sound karnaval, yang dapat menyebabkan gangguan telinga permanen (tuli). "Artinya berganti istilah apapun, selama tingkat kebisingan desibelnya di atas batas normal atau 85 desibel sesuai WHO, tetap saja mengganggu pendengaran manusia hingga menyebabkan kesehatan,&rdquo; imbuh Hasan. Sebelumnya, para pengusaha persewaan sound yang tergabung dalam Paguyuban Sound Malang Bersatu mendeklarasikan pencoretan istilah horeg yang dianggap negatif dan menuai pro kontra di masyarakat. Sebagai gantinya, mereka mengenalkan nama Sound Karnaval Indonesia. Deklarasi ini terjadi di tengah perayaan ulang tahun ke-6 Team Sotok di lapangan Desa Gedog Kulon, Kecamatan Turen, Malang, pada Senin (28/7). Video deklarasi para pengusaha sound sistem viral di media sosial. Terlihat hadir pemilik Brewog Audio Blitar, Mas Bre dan salah satu tokoh viral komunitas sound horeg, Thomas Alva EdiSound Horeg. "Karena situasinya sudah seperti ini, daripada persepsi salah semua, maka sound yang horeg itu kita ganti nama menjadi Sound Karnaval Indonesia. Dulu nama horeg kan juga dari masyarakat," ujar salah seorang pengusaha, dikutip dari unggahan @fakta.indo, Jumat (1/8).

MUI Jatim menanggapi deklarasi penggantian nama Sound Horeg menjadi Sound Karnaval Indonesia, menekankan pentingnya pengaturan desibel suara

MUI Jatim Tak Masalah Nama Sound Horeg Diganti Sound Karnaval: Kalau Bising, Tetap Haram!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/MUI-GRESIK-DIRESMIKAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, akhirnya memiliki kantor sendiri. Berdiri cukup megah. Bahkan, gedung tiga lantai itu disebut terbaik se-Jatim. Sebelumnya, kantor MUI Gresik menumpang di ruangan milik Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim.  Rabu (22/2), gedung MUI Gresik diresmikan Bupati Fandi Akhmad Yani.  Hadir pula Ketua MUI Jawa Timur KH Mutawakil Alallah dan beberapa ketua MUI kabupaten/kota tetangga. Di antaranya, dari Surabaya, Lamongan, dan Bojonegoro. Wabup Aminatun Habibah, Ketua DPRD Gresik M, Abdul Qodi, serta jajaran Forkopima juga datang.  Dalam sambutannya, bupati menceritakan proses dirinya dapat membantu mewujudkan gedung baru MUI Gresik tersebut. Saat menjadi ketua DPRD Gresik, dirinya kunjungan kerja di Tangerang. Lalu, dia melihat kantor MUI di sana yang bersebelahan dengan Masjid Agung. “Pas kunjungan itu lalu punya angan-angan, mosok Gresik nggak duwe Rek,’’ ujarnya.  Setelah dibahas sejak 2019, lanjut dia, akhirnya anggaran pembangunan gedung MUI ini disetujui pada 2021. ‘’Alhamdulillah, hari ini kantor MUI Gresik diresmikan,” ungkap bupati alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair itu.  Menurut Yani, panggilan Bupati Fandi Akhmad Yani, kehadiran MUI sangatlah strategis di Kabupaten Gresik. Sebab, dinamika sosial di tengah masyarakat sekarang sangat macam-macam. Mulai pernikahan usia dini, kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, dan sejenisnya.  ’’Maka, kita butuh dukungan, dorongan, peran fatwa, dan juga nasihat dari MUI Gresik agar bagaimana menjaga iklim sosial di Kabupaten Gresik ini semakin kondusif,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/GEDUNG-MUI-GRESIK-SIP.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gedung MUI Kabupaten Gresik di kompleks Masjid Agung Jalan dr Wahidin Sudirohusodo.  Sebelumnya, untuk membangun gedung MUI Gresik itu dialokasikan dana dari APBD secara bertahap dengan nilai sekitar Rp 12 miliar. Gedung itu tidak hanya digunakan untuk kantor. Lantai 1 sebagai tempat parkir, lantai 2 untuk kantor, serta lantai 3 untuk hall dan kamar tamu. ’Konsepnya dibuat terbuka dengan banyak dinding kaca sehingga dapat melihat view Gresik  Ketua MUI Gresik KH Mansoer Shoddiq menyampaikan, pihaknya berterima kasih kepada Pemkab dan DPRD Gresik,yang telah membangunkan kantor megah. “Besar harapan kami, dengan diresmikannya kantor baru ini, menjadi simbol bahwa ketika ulama dan umara bersatu, maka kebangkitan umat benar-benar akan terwujud,” ungkapnya.  Sementara itu, Ketua MUI Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah juga memberikan apresiasi kepada bupati Gresik. “Yang paling banyak amal jariyahnya dalam pembangunan ini adalah Gus Yani, mulai saat beliau jadi ketua DPRD sampai jadi bupati,’’ ujarnya.  Sepengetahuannya, lanjut Kiai Mutawakil, gedung MUI Gresik terbaik se-Jatim. Ini sejalan dengan prestasi MUI Gresik yang menjadi juara dalam akreditasi MUI kabupaten/kota se-Jatim. Pihaknya berharap kerja-kerja kemaslahatan dan keumatan ke depan makin meningkat. “Gresik adalah salah satu episentrum peradaban Islam di nusantara. Salah satu tempat berlabuh dan perkembangan Islam,’’ paparnya.  Mantan ketua PWNU Jatim itu juga memberikan pesan-pesan kepada para pengurus MUI. Baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Salah satunya masalah ideologi dan bentuk negara. ‘’Bahwa Pancasila adalah final dan NKRI adalah harga mati. Jadi, semua pengurus MUI wajib memegang itu. Kalau ada wacana khilafah dan sejenisnya itu, bukan hanya ditolak. Tapi, tertolak,’’ tegasnya.  Dalam menjalankan dakwah, pihaknya juga berharap pengurus MUI merangkul bukan memukul apalagi mencangkul, mendidik bukan menghardik, membina bukan mencela. ‘’Selain itu, kalau Gresik selama ini salawatan, tahlilan, dan istighotsah sudah semarak di kampung-kampung, nanti bisa ditambah ke instansi-instansi. Dengan begitu, akan lebih semarak syiarnya,’’ kata Kiai Mutawakil.

Diresmikan Bupati, Gedung MUI Gresik Terbaik Se-Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/khofifah-mui.jpg" alt="PERTAMA DI INDONESIA: Ketua MUI Jatim KH Mutawakkil Alallah (lima dari kiri) dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan MUI kabupaten/kota peraih penghargaan dalam MUI Jatim Awards di Surabaya kemarin (28/12). Kegiatan itu disebut merupakan ya" width="100%">
<figcaption>PERTAMA DI INDONESIA: Ketua MUI Jatim KH Mutawakkil Alallah (lima dari kiri) dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan MUI kabupaten/kota peraih penghargaan dalam MUI Jatim Awards di Surabaya kemarin (28/12). Kegiatan itu disebut merupakan ya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang berpotensi menjadi salah satu pusat industri halal. Sederet pengembangan sudah dilakukan. Mulai pembangunan kawasan industri halal (KIH) hingga percepatan sertifikasi produk halal UMKM.  Karena itulah, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengajak semua stakeholder untuk ikut memajukan produk halal di Jatim. Tak terkecuali Majelis Ulama Indonesia (MUI). Terkait sertifikasi produk halal.  ’’Peran MUI dalam sertifikasi produk halal UMKM sangat tinggi. Hingga kini, melalui LPPOM, telah ditandatangani 4 ribu sertifikasi halal,’’ kata Khofifah di sela-sela MUI Jatim Awards di Surabaya, Rabu (28/12).  Khofifah menjelaskan, usaha pengembangan industri halal mulai menunjukkan tren positif. Bahkan, tahun depan Jatim menjadi daerah yang bakal dikunjungi rombongan pengusaha luar negeri yang menggelar business trip.  Karena itu, gubernur perempuan pertama di Jatim itu mengajak MUI lebih aktif dalam mendukung industri halal. Salah satunya, lewat penyusunan katalog. ’’Adanya daftar produk halal akan memudahkan pemasaran dan mendorong ketertarikan investor,” katanya.  Khofifah menyebutkan, potensi produk halal asal Jatim masuk pasar luar negeri cukup besar. Sebagaimana ayam potong. Peluang pengiriman komoditas itu ke Arab Saudi cukup besar seiring tingginya kebutuhan bahan makanan saat musim haji.  Sementara itu, Ketua MUI Jatim KH M. Hasan Mutawakkil Alallah menyambut positif ajakan Khofifah terkait pengembangan industri halal. ’’Kami siap mendukung ikhtiar Bu Gubernur,’’ tambah Mutawakkil.  Dia menyatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong percepatan sertifikasi halal untuk UMKM. Sudah ada banyak kemudahan yang ditawarkan kepada pelaku usaha. ’’Sertifikasi halal penting untuk dijadikan alat pengembangan pasar,’’ katanya.  Di bagian lain, perhelatan MUI Awards tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pengurus MUI se-Jatim, tetapi juga pemberian penghargaan atas kegiatan akreditasi/penilaian terhadap seluruh MUI di tingkat kabupaten/kota.  Kiai Mutawakkil menyatakan, sejauh ini baru MUI Jatim yang melakukan akreditasi. ’’Ini juga untuk evaluasi. Mana program yang sudah jalan atau belum,’’ kata Mutawakkil.

Khofifah Gagas Penyusunan Katalog Produk Halal dari Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/PHOTO-2022-12-28-17-30-231.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan MUI Jatim. Pemprov Jatim for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama pimpinan MUI Jatim. Pemprov Jatim for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur telah melakukan standarisasi akreditasi tata kelola organisasi. Akhir tahun ini, MUI menginisiasi gelaran evaluasi akhir tahun dan anugerah kinerja 2022.  Kegiatan itu diklaim menjadi yang pertama kali di Indonesia. MUI Jatim ditarget mampu menginspirasi MUI lain di Indonesia.  ”Terkait akreditasi tata kelola organisasi MUI serta evaluasi program MUI 2022 menurut saya banyak hal yang bisa dijadikan catatan sekaligus dijadikan best practice bagi MUI daerah lain. Akreditasi tata kelola organisasi dan kinerja MUI ini barang baru dan patut dicontoh,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Rabu (28/12).  Dia menjelaskan, akreditasi yang dilakukan MUI Jatim itu memberikan referensi bagi MUI kabupaten/kota dalam hal pengembangan manajerial skill, kerja sama, organisasi dan pelayanan publik.  ”Tadi kita bisa melihat juara umumnya Gresik, ini hal baru, ini apresiasi atas akreditasi secara manajemen dan pengorganisasian. Lalu ada dari Surabaya, Banyuwangi, Pasuruan, dan Batu, itu 5 besar,” papar Khofifah.  Khofifah mengungkapkan, MUI Jatim telah ikut serta dalam proses penguatan sertifikasi halal untuk UKM-UKM di Jawa Timur dan juru sembelih halal (juleha). MUI Jatim melalui LPPOM telah menandatangani hampir 4.000 sertifikasi halal yang diajukan ke MUI Jatim.  ”Peran MUI Jawa Timur pada proses penguatan sertifikasi halal ini luar biasa termasuk adalah sertifikasi untuk Juleha, juru sembelih halal,” terang Khofifah.  Khofifah menyebut, banyak hal yang dilakukan MUI Jatim yang bisa memberikan kontribusi terhadap berbagai hal yang belum maksimal disentuh pemerintah baik pusat maupun daerah. Termasuk komitmen dalam membangun ekonomi syariah di Jawa Timur.  ”Hal-hal yang saya rasa tidak mudah dilakukan institusi pemerintah maupun kementerian agama itu bisa disapa dengan berbagai program yang bisa secara strategis mengantarkan ekonomi umat, industri halal secara lebih sistemik,” ujar Khofifah.  MUI juga diminta memanfaatkan peluang ekspor untuk daging ayam potong untuk suplai makanan selama musim haji 2023. Khofifah menyampaikan, saat melakukan kunjungan kerja ke Riyadh dan Jeddah beberapa waktu yang lalu, dia bertemu importir yang menginginkan adanya suplai ayam potong halal dari Jawa Timur.  ”Saya menyampaikan ini ada peluang besar untuk bisa mengirim daging ayam potong terutama pada saat musim haji karena saya sudah bertemu importir yang selama ini banyak mengimpor produk UKM - IKM Jawa Timur,” ujar Khofifah.  ”Ya sambil menghitung masa beternak ayam potong berapa bulan, kalau Januari dapat izin masih cukup,” tambah dia.  Dia berharap peluang tersebut dapat dijadikan plan of action MUI Jatim pada 2023. Gubernur mengajak MUI Jatim untuk bisa mendorong dan memfasilitasi para produsen daging ayam potong untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah Saudi.  ”Hal itu tentu akan didukung BPJPH dan LPPOM pusat. Mudah-mudahan nanti bersama MUI ini kita bisa melakukan pelapisan dari BPJPH maupun LPPOM MUI untuk bisa memastikan bahwa proses perizinan untuk sertifikasi halal dari daging ayam potong itu bisa kita dapatkan,” ujar Khofifah.  Sementara itu, Ketua Umum MUI Jatim Moh. Hasan Mutawakkil Alallah menyampaikan, Pemprov Jatim telah banyak memberikan dukungan. Sehingga pada musyawarah kerja MUI Pusat, MUI Jatim mendapatkan penghargaan sebagai MUI terbaik pertama.  ”Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi Jawa Timur, kepada Ibu Gubernur atas dukungannya selama ini kepada MUI Jatim,” Kata Ketua MUI Jatim Hasan Mutawakkil Alallah.

MUI Jatim Ditarget Ekspor Ayam Potong pada Musim Haji 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/MUI-GRESIK-JUARA-UMUM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Gresik kembali menorehkan catatan prestasi membanggakan di penghujung tahun. Kali ini, diraih Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik. Rabu (28/12), MUI Gresik dinobatkan sebagai juara umum program akreditasi MUI Jatim. Gresik menjadi MUI kabupaten/kota terunggul se-Jatim.  ‘’Alhamdulillah. Atas nama MUI Kabupaten Gresik, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, masyarakat, para pengurus MUI, dan support dari Pak Bupati beserta jajaran pemkab, serta Forkopimda Gresik,’’ ujar KH Mansur Shodiq, ketua MUI Gresik, kepada awak media.  Sebelum dinobatkan menjadi juara umum, proses penilaian yang dilakukan tim MUI Jatim terbilang panjang. Dari 38 MUI kabupaten/kota di Jatim, akhirnya ditetapkan lima nominator. Selain Gresik, empat nominator lain adalah Kota Surabaya, Banyuwangi, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan. Lalu, kelimanya diminta untuk melakukan presentasi pada pekan lalu.  Dan, MUI Gresik menjadi juara umum. Adapun juara bidang pelayanan adalah MUI Banyuwangi, bidang inovasi dan kepeloporan MUI Kota Batu, bidang kerjasama MUI Kota Surabaya, dan bidang dukungan pemerintah daerah didapat MUI Kabupaten Pasuruan.  Atas capaian tersebut, MUI Jatim pun memberikan hadiah masing-masing satu unit sepeda motor operasional. Khusus untuk Gresik sebagai juara umum juga mendapatkan satu unit mobil. ‘’Kami tentu turut bangga dan bersyukur. Semoga ke depan, kinerja MUI Gresik semakin baik, berkah dan menfaat,’’ kata Kabag Kesra Pemkab Gresik Hamim, yang turut mendampingi penerimaan MUI Jatim Award di Surabaya itu.  Ketua MUI Jatim KH Moh. Hasan Mutawakkil Alallah menyatakan, MUI memiliki tugas utama sebagai shadiqul hukumah dalam rangka khadimul ummah. Nah, program akreditasi ini merupakan bagian upaya untuk membangkitkan MUI kabupaten/kota. “Ke depan kita tidak mau MUI Jatim baik tapi di daerah kurang tertata. Maka kami ingin menata daerah dengan sistem akreditasi ala MUI,’’ ujarnya.  Sebelumnya, pengasuh Ponpes Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, itu menyebutkan bahwa dari 38 MUI kabupaten/kota se-Jatim, terdapat daerah gugur dalam seleksi. Karena itu, tersisa 32 MUI kabupaten/kota yang terakreditasi. Dari jumlah itu kemudian terpilih lima besar sekaligus sebagai contoh untuk daerah lain.  ‘’ Nah, lima MUI itu akan ditulis dengan tinta emas sebagai peserta terbaik program akreditasi,” ungkapnya.  Dalam sambutannya, Kiai Mutawakil juga mengingatkan agar pada 2023 semua pihak agar berhati-hati. Sebab, berdasarkan prediksi para pengamatan, ekonomi dalam keadaan berat, politik juga mulai menghangat.  Karena itu, lanjut dia, pihaknya berharap, para ulama terutama pengurus MUI untuk tetap bersatu padu, tidak tercerai berai. Tidak mudah dipecah oleh agatisi atau narasi-narasi politik. ‘’Bersatu di jalan Allah, saling mendukung, saling menghormati, saling menjaga,’’ pintanya.  Pada kesempatan itu, Kiai Mutawakil juga turut menyampaikan apreisasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawana. Selama 2022, telah menorehkan banyak prestasi. Dia pun turut berdoa dan berharap, prestasi itu semakin melapangkan jalan ke depan sesuai visi dan misi gubernur. Yakni, Jatim Cetar. ‘’Tapi Bu, ini pasti melalui godaan dan rintangan. Tapi, sabar. Innallaha ma’asshabirin,’’ ucap dia.  Mendengar ungkapan Kiai Mutawakil itu, Gubernur Khofifah yang hadir dan duduk bersebelahan dengan Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dan beberapa kiai lain, terlihat tersenyum kecil.

Apresiasi Penghujung Tahun, MUI Gresik Raih Juara Umum Se-Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/GEDUNG-MUI-JATIM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim bakal memiliki gedung baru. Lokasinya di Jalan Raya Wisma Pagesangan, Surabaya. Groundbreaking pembangunan kantor itu dilakukan langsug Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Turut mendampingi Ketua Umum MUI Jatim KH Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, Ketua NU Jatim KH Marzuki Mustamar, dan Wagub Emil Dardak.  Sebelumnya, pemancangan nama kantor baru MUI Jatim tersebut sudah dilaksanakan pada 17 Maret 2022. Dalam kesempatan itu, KH Mutawakkil mengungkapkan, pihaknya menyampaikan rasa syukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Khofifah. Sebab, gubernur perempuan pertama di Jatim itu telah memberi support konkret kepada MUI Jatim.  Dia kembali menegaskan, pembangunan kantor MUI Jatim itu merupakan bentuk keseriusan Gubernur Khofifah dalam memperjuangkan kepentingan umat. “Saya memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Khofifah. Beliau telah memberikan dukungan yang sangat besar atas dimulainya pembangunan kantor MUI Jatim,” kata Pengasuh Ponpes Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo, itu.  Gedung MUI Jatim tersebut nanti dimanfaatkan sebagai pusat pengelolaan organisasi. Selain itu, menjadi medan perjuangan ulama serta cendekiawan yang memiliki motivasi sama. Yakni, menjaga, mengamalkan, dan mempertahankan hukum-hukum Allah di Bumi NKRI.  “Dengan lokasi yang representatif ini akan lebih efektif, produktif, dan mudah dalam berkhidmah kepada agama dan umat Islam secara umum,” ujar KH Mutawakkil.  Menutup sambutannya, mantan ketua PWNU Jatim itu melontarkan sebuah pantun apresiasi. Pemuda Ansor pergi ke kota, naik motor bersama istri, banyak gubernur tapi tidak seperti Khofifah Indar Parawansa, intelektual tersohor berakhlak santri.  Gedung baru MUI Jatim tersebut berada satu kawasan dengan Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Menempati lahan dengan luas sekitar 3.045 meter persegi. Pembangunannya ditarget rampung pada 2023 mendatang.  Kabarnya, untuk pembangunan itu dialokasikan anggaran sebesar Rp 55 miliar. Gedung MUI Jatim itu juga antara lain dilengkapi laboratorium halal. Tujuannya, menjawab kebutuhan para pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Khofifah Hadiri Groundbreaking, Gedung MUI Jatim Jadi Penjaga NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/MUI-JATIM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur meradang. Pasalnya, lambang kedua Ormas Islam itu dicatut dalam penyelenggaraan event Surabaya Islamic Festival, di Jatim Expo Surabaya, 14-16 Oktober 2022.  Sekretaris PWNU Jawa Timur Prof Akh. Muzakki menegaskan, PWNU Jatim  sama sekali tidak terlibat dan melibatkan diri dalam penyelenggaraan acara bertajuk Hijrahfest Surabaya Islamic Festival di Jatim Expo tersebut.  "PWNU Jatim protes keras dan mendesak pihak penyelenggara meminta maaf 1x24 jam atas pencatutan logo NU itu," tegasnya dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Kamis (13/10).  Sebelumnya, beredar di media sosial pernyataan Arie Untung, seorang dari kelompok Hijrahfest, yang menyelenggarakan acara dengan menempelkan nama "Surabaya" dalam event Surabaya Islamic Festival.  Dia juga mengklaim kegiatan tersebut telah direstui kalangan kiai di NU Jawa Timur. Tak ayal, pernyataan itu mendapat respons luas dari kalangan masyarakat. Khususnya, dari warga Nahdliyin yang menyayangkan pernyataan dimaksud.  Selain itu, dalam video yang beredar, Arie Untung juga menyampaikan pernyataan bersama M. Hasan Ubaidillah. Namun, belakangan Hasan Ubaidillah menyampaikan klarifikasi.  ’’Setelah mencermati perkembangan acara Hijrafest Surabaya Islamic Festival yang sampai saat ini belum mendapatkan restu dari MUI Jatim maupun PWNU Jatim, maka statemen yang pernah dibuat berupa imbauan dan ajakan untuk ikut meramaikan acara tersebut yang berasal dari saya, agar tidak dikeluarkan dan tidak dipublikasikan,’’ ujar Hasan Ubaidillah dalam video itu.  Selain PWNU, MUI Jawa Timur pun memberi pernyataan sikap atas pencatutan nama MUI dalam acara tersebut. "MUI Jatim menyatakan sikap bahwa tidak ada keikutsertaan dan tidak melibatkan diri dalam pengelenggaraan kegiatan Hijrahfest Surabaya Islamic Festival itu," kata Ketua MUI Jawa Timur KH Ahsanul Haq kepada awak media.  Senada dengan PWNU Jawa Timur, MUI Jawa Timur pun menyatakan dengan tegas dan menuntut agar kelompok Hijrahfest untuk minta maaf. "Kami menolak keras pencantuman logo MUI dalam acara tersebut dan mendesak penyelenggara untuk meminta maaf dengan kurun waktu 1 x 24 jam," tegas kiai yang juga aktif di Baznas Jatim itu.

Logo Dicatut, NU dan MUI Jatim Tuntut Kelompok Hijrahfest Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PLOSO-KEDIRI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, juga membawa duka bagi keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Al Falah, Kediri. Sebab, salah seorang santri dari pesantren sepuh di Jawa Timur itu juga turut menjadi korban dalam tragedi pada Sabtu (1/10) malam.  Santri yang telah berpulang selamanya itu bernama Muhammad Nailul Author. Usianya masih 15 tahun. Bocah itu adalah anak dari H. Ansori, asal Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Malang. Kabarnya, saat kejadian almarhum menonton pertandingan Arema FC vs Persebaya itu bersama ayahnya.  Melalui poster digital yang beredar, keluarga besar Ponpes Al Falah, Kediri, juga turut mengucapkan duka cita atas wafatnya korban. ’’Semoga teriringi rahmat Allah SWT dan husnul khatimah serta diterima semua amal ibadah dan perjuangan beliau,’’ demikian bunyi poster duka cita tersebut.  Salah seorang pemangku Ponpes Al Falah Ploso KH Muhammad Abdurrahman Al Kautsar atau lebih akrab dipanggil Gus Kautsar ketika dikonfirmasi Jawa Pos membenarkan bahwa Muhammad Nailul Author adalah santrinya. Salah seorang korban meninggal dunia dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, tersebut. ‘’Enggeh, Mas,’’ ujar putra KH Nurul Huda Djazuli itu, Senin (3/10).  Selain Muhammad Nailul Author, dari hasil penelusuran tim Jawa Pos, ada beberapa korban lain yang juga santri atau alumnus Ponpes. Beberapa di antaranya Hidayatus Tsaniah, Ponpes Mambul Ikhsan, Ujungpangkah, Gresik; dan Bahrul serta Fillah Aziz, dari Ponpes Raudlatul Ulum 2,  Putukrejo, Gondanglegi, Malang.  Sementara itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim KH Mutawakil Alallah kepada Jawa Pos menyampaikan, pihaknya turut berduka dan menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas traagedi yang menewaskan korban meninggal dunia lebih dari 100 jiwa itu. ’’Semoga mereka husnul khatimah. Amin Ya Rabbal Alaamin,’’ ujarnya, Senin (3/10).  Ulama asal Probolinggo itu menegaskan, tragedi Kanjuruhan adalah tragedi kemanusiaan. Peristiwa tersebut bukan konflik antarsuporter. Karena itu, MUI Jatim berharap harus dilakukan evaluasi menyeluruh atas mekanisme penyelenggaraan kompetisi sepak bola nasional. ‘’Agar ke depan tidak terjadi lagi,’’ tegas mantan ketua PWNU Jatim itu.  Sementara itu, hari ini rombongan dari MUI Jarim menjenguk korban yang dirawat di RSUD dr Saiful Anwar (RSSA), Malang. Rombongan itu terdiri atas Ketua MUI Jatim Prof M. Mas'ud Said, perwakilan MUI Kota Malang Prof Kasuwi Suaiban, perwakilan MUI Kabupaten Malang Maman Abdurrahman, dan perwakilan MUI Batu Habib Martain.  Kedatangan mereka langsung disambut Plt Direktur RSSA dr Kohar Hari Santoso. Dalam kesempatan itu, Prof Mas'ud Said mengungkapkan, pihaknya mendapat informasi bahwa total korban tragedi Kanjuruhan mencapai 422 orang. Baik yang luka-luka maupun meninggal dunia. Dari jumlah itu, 53 orang di antaranya dirujuk di RSSA. Dari jumlah itu, 27 korban masih mendapat perawatan dan 13 orang telah pulang untuk rawat jalan. Sisanya, telah meninggal dunia.  "MUI Jatim mendoakan kesembuhan mereka yang masih mendapat perawatan. Kami juga turut berduka cita sedalam-dalamnya bagi yang telah meninggal dunia. Semoga husnul khatimah. Keluarga diberikan kesabaran dalam menghadapi cobaan ini," ungkap Prof Mas'ud, yang juga ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) tersebut.  Rombongan MUI Jatim juga mendapat penjelasan dari tim dokter tentang kondisi pasien serta beberapa hal yang dilakukan untuk proses penyembuhannya. Dalam kesempatan itu, Prof Mas'ud juga memberikan santunan untuk korban secara pribadi.

Santri Jadi Korban Tragedi Kanjuruhan, Ponpes Al Falah Kediri Berduka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/ilustrasi-paylater.jpg" alt="SESUAIKAN KEBUTUHAN: Pengguna e-commerce memanfaatkan opsi paylater. Sebelum menggunakannya, konsumen harus memahami kontrak perjanjian sistem. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SESUAIKAN KEBUTUHAN: Pengguna e-commerce memanfaatkan opsi paylater. Sebelum menggunakannya, konsumen harus memahami kontrak perjanjian sistem. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menerbitkan fatwa terkait transaksi digital paylater. Layanan kredit digital itu bisa menjadi haram karena menggunakan akad qard atau utang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga.  ”Jika akadnya adalah utang piutang yang ada bunga, maka haram dan tidak sah,” tegas Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH Sholihin Hasan dalam keterangan persnya kemarin (5/8).  Paylater adalah layanan kredit digital yang bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa secara kredit di berbagai merchant yang sudah melakukan kerja sama. MUI, jelas Sholihin, tidak mempermasalahkan paylater sebagai metode. ”Tapi, yang disoroti adalah akad yang berlaku dalam aplikasi itu,” ujarnya.  Dari data yang ditemukan, ada potensi riba dalam proses transaksinya. Itu terjadi ketika pengguna paylater hendak membeli suatu barang. Padahal, yang bersangkutan tidak punya uang. Nah, pengguna memanfaatkan pinjaman online di menu paylater dengan ketentuan bunga.  ”Inilah yang termasuk akad qard atau utang piutang yang di dalamnya ada bunga. Ini hukumnya tidak boleh karena riba,” tegasnya. Di sisi lain, menggunakan akad utang piutang yang di dalamnya tidak ada bunga, hanya administrasi, hukumnya boleh.

MUI Jatim: Paylater dengan Sistem Bunga Haram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1659699142159.jpg" alt="Ilustrasi pinjaman online." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pinjaman online.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menghalalkan paylater dengan beberapa syarat. Yang pertama, bila digunakan tanpa bunga.  Artinya, akad qard atau utang piutang digunakan dengan administrasi yang rasional. Sehingga hal itu diperbolehkan.  ”Maksud administrasi yang rasional adalah dalam qard maudhu’-nya adalah menolong sehingga jika ada biaya administrasi tidak masalah,” tegas Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur KH Sholihin Hasan, Jumat (5/8).  Selain itu, sistem paylater diperbolehkan bila digunakan dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater. Meski pengguna bisa membayarkan secara kredit dan harga lebih mahal, hal itu diperbolehkan.  ”Sehingga jika akadnya sesuai dengan prinsip syariah boleh, namun jika tidak sesuai maka haram,” terang KH Sholihin Hasan.  Oleh karena itu, Fatwa MUI Jawa Timur memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mendorong pelaku usaha digital dengan sistem paylater agar menerapkan prinsip syariah dan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional MUI.  ”Kami juga meminta kepada pelaku usaha untuk menerapkan prinsip syariah dalam implementasi sistem paylater. Dan kami meminta masyarakat untuk bijaksana dan hati-hati dalam menggunakan sistem paylater agar tidak terjebak pada pola hidup boros, tidak terjebak pada praktek riba dan tidak menyalahi prinsipprinsip syariah,” tegas KH Sholihin Hasan.  Sementara itu, Ketua Fatwa MUI Jatim KH Ma'ruf Khozin menjelaskan, paylater diharamkan karena beberapa hal. Pertama, karena mencantumkan bunga sekitar 2 persen. Denda senilai 1 persen bila ada keterlambatan pembayaran pun juga diharamkan. Hal tersebut, kata KH Ma'ruf Khozin, tidak benar secara agama.  ”Cara seperti itu secara fikih tidak dibenarkan,” tutur KH Ma'ruf Khozin.  Sistem paylater juga disebut membebani pengguna. Alasannya, pengguna layanan paylater harus membayar uang lebih banyak dari yang dipinjamkan.  Layanan paylater, lanjut dia, mengandung unsur ziyadah. Artinya, ada uang tambahan yang disyaratkan di muka oleh pihak penerbit paylater kepada konsumen.

MUI Sebut Paylater Boleh Bila Tak Pakai Bunga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mui jatim

Berita Terkini