<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64576_83676_Irman-Gusman.jpg" alt="Irman Gusman" width="100%">
<figcaption>Irman Gusman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman, menyampaikan dukungannya terhadap keinganan agar Sumatera Barat bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah mendatang.  “Warga Sumatera Barat, termasuk Pak Gubernur mendukung sekali jika Sumbar menjadi tuan rumah,” kata Irman, Selasa (31/1).  Menurutnya, Muhammadiyah lahir di Yogyakarta, namun ormas Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga memiliki warga yang besar di Sumatera Barat.  Karena itu, dengan adanya keinginan ini, menurut Irman, syarat-syarat yang harus dipenuhi Sumatera Barat untuk menjadi tuan rumah Muktamar Muhammadiyah, akan bisa dipenuhi.  “Tentunya, Eelemen masyarakat Sumatera Barat, saya yakin akan berusaha memenuhi syarat-syarat itu,” ungkap Irman.  Sebagai warga Muhammadiyah, Irman berpendapat, penyelenggaraan muktamar juga akan memberikan dampak ekonomi yang bagus bagi masyarakat Sumatera Barat. Karena, penyelenggaraan mukhtamar akan membuat Sumatera Barat didatangi banyak peserta maupun penggembira kegiatan muktamar. Sehingga terbuka peluang yang bisa menggerakkan ekonomi Sumatera Barat.  “Jadi selain fakta bahwa Sumatera Barat itu penting bagi Muhammadiyah, kegiatan Muktamar Muhammadiyah juga punya manfaat secara ekonomi,” kata Irman.  Sebelumnya Irman bersilaturahim dengan Ketua dan Pengurus PW Muhammadiyah Sumbar, Sabtu (28/1) di Gedung Dakwah PW Muhammadiyah Sumbar di Padang.  Dalam kesempatan itulah Irman Gusman menyatakan dukungannya terhadap wacana pelaksanaan Muktamar Muhammadiyah tahun 2027 di Sumbar. Diungkapkannya, jika Sumbar menawarkan diri jadi tuan rumah muktamar, maka PW Muhammadiyah Sumbar harus segera meyakinkan PP Muhammadiyah bahwa mereka siap menggelar kegiatan tersebut.  Irman juga menyinggung masalah peran Muhammadiyah dalam memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa. Menurutnya, dalam usia organisasi yang mencapai 110 tahun, Muhammadiyah sudah teruji dan sudah berkontribusi banyak untuk pembangunan bangsa.  “Tidak banyak organisasi yang berusia ratusan tahun. Muhammadiyah sudah 110 tahun. Biasanya 20 tahun 50 tahun organisasi sudah tutup,” kata Irman.  Bersama dengan Nahdatul Ulama (NU), saat ini, Muhammadiyah menjadi pilar yang menjaga stabilitas bangsa. Terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.  "Banyak negara terjadi konflik karena faktor beda agama. Bahkan ada satu agama berbeda mahzab terjadi konflik. Seperti Lebanon, Syria, Yaman dan lainnya, yang perang sesama saudara Islam,” kata Irman

Irman Dukung Sumatera Barat jadi Tuan Rumah Muktamar Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/haedar-muti.jpg" alt="IMAM DAN MAKMUM: Haedar Nashir (kiri) dan Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>IMAM DAN MAKMUM: Haedar Nashir (kiri) dan Abdul Mu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Solo telah usai. Organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam modern itu memberikan teladan dalam berdemokrasi. Partai politik (parpol) dan pemerintah bisa mencontoh bagaimana seharusnya mengabdi untuk umat dan bangsa.  Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan, Muhammadiyah telah menjadi mata air keteladanan dalam berorganisasi. ”Mata air yang menyirami kegersangan dalam keteladanan,” terangnya kemarin (21/11). Muhammadiyah benar-benar telah menunjukkan politik yang bermoral, berkeadaban, dan berkemajuan. Politik tanpa mahar, tanpa uang, serta politik tanpa kegaduhan dan pertikaian. Politik pengabdian untuk umat.  Yang menjadi tujuan Muhammadiyah hanya mengabdi untuk umat, memajukan Indonesia, dan mencerahkan semesta seperti tema besar muktamar yang digelar di Solo. Partai politik, pemerintah, penegak hukum, KPU, Bawaslu, dan instrumen negara lainnya harus mengambil contoh dari Muhammadiyah. Khususnya, kata Ujang, dalam perhelatan politik 2024 mendatang.  Parpol harus melaksanakan politik yang bermoral tanpa uang mahar dan politik uang. Pemerintah dan KPU harus menggelar pemilu dengan jujur dan adil. ”Jangan menggunakan kekuasaan negara untuk berbuat curang,” paparnya.  Ujang menambahkan, Muhammadiyah betul-betul menjadikan Alquran dan hadis sebagai nilai dan semangat perjuangan. ”Bukan menggunakan Alquran dan hadis sebagai alat pembenaran,” tegas direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut. Doktor ilmu politik Universitas Indonesia (UI) itu yakin organisasi kemasyarakatan yang lain bisa seperti Muhammadiyah asalkan mau melaksanakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.  Terpisah, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah telah berlangsung lancar, bermarwah, dan bermartabat. ”Menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi umat dan bangsa,” tuturnya kepada Jawa Pos kemarin.  Terpilihnya 13 anggota Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah merupakan hasil maksimal yang bisa disepakati 2.000-an muktamirin. Walaupun masih banyak wajah lama, komposisi tim 13 secara relatif menampilkan keseimbangan antara yang lama dan yang baru, yang tua dan yang muda.  Secara khusus, kata Din, terpilihnya Haedar Nashir sebagai ketua umum dan Abdul Mu’ti sebagai sekretaris umum merupakan kesepakatan ideal. Sebab, keduanya telah berhasil pada periode lalu dalam memajukan persyarikatan.  Kini, lanjut tokoh asal Sumbawa, NTB, itu, Haedar dan Mu’ti ditantang untuk semakin memajukan Muhammadiyah. ”Keduanya mumpuni dan serasi menjadi pilot dan kopilot pesawat besar Muhammadiyah untuk terbang memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta,” ucapnya.  Din menyatakan, yang lebih penting adalah komposisi PP Muhammadiyah harus memungkinkan gerak organisasi lebih dinamis, responsif, dan progresif. Menurut dia, PP Muhammadiyah akan menghadapi tantangan berat, terutama agenda demokrasi Indonesia pada 2024.  Walaupun sudah ada khitah politik bahwa Muhammadiyah tidak memiliki hubungan struktural-organisatoris serta tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. ”Namun, terhadap tarikan politik yang kuat dari berbagai kelompok kepentingan politik, tiadalah mudah bagi Muhammadiyah untuk berkelit,” urainya.  Untuk itulah, kepemimpinan Muhammadiyah dituntut beristiqamah. Pendekatan keep close dengan berbagai kekuatan politik belumlah cukup. Pendekatan itu perlu dibalut dengan keteguhan pada prinsip untuk menjalankan politik tinggi, yaitu setinggi-tinggi siasat, sedalam-dalam akidah.  Guru besar UIN Syarif Hidayatullah itu menegaskan bahwa segenap warga Muhammadiyah akan sami’na wa atho’na dan siap mendukung pucuk pimpinan organisasi. ”Sambil mengawal dan mengawasinya mengemban amanat,” tandas ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, Jakarta Selatan, tersebut.  Sementara itu, Haedar Nashir mengatakan, keputusan muktamar ke-48 merupakan sesuatu yang mengikat dan harus dijalankan dengan baik. Tentu, menjalankan amanah tersebut bukan hal yang ringan. Menurut dia, dalam mengarungi masa mendatang, akan banyak tantangan yang harus dihadapi. Karena itu, dia mengajak warga persyarikatan untuk meluaskan horizon di ranah lokal, nasional, dan global.  Pada periode kepemimpinan yang kedua ini, Haedar mendorong Islam dihadirkan menjadi agama yang damai, menyatukan, memakmurkan, dan memajukan peradaban sebagai aktualisasi dari Islam rahmatan lil alamin. ”Yang semua itu dibungkus dalam Islam Berkemajuan,” bebernya.  Haedar menegaskan, Islam Berkemajuan bukan hanya tagline, melainkan spirit hidup yang menemani setiap gerakan Muhammadiyah dan Aisyiyah. ”Muhammadiyah dengan Islam Berkemajuan selalu membersamai umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Dengan cinta dan pengkhidmatan,” terang tokoh kelahiran Bandung itu.

Politik tanpa Mahar, Parpol Bisa Tiru Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/haedar-muti.jpg" alt="IMAM DAN MAKMUM: Haedar Nashir (kiri) dan Abdul Mu" width="100%">
<figcaption>IMAM DAN MAKMUM: Haedar Nashir (kiri) dan Abdul Mu</figcaption>
</figure>Anggota PP Muhammadiyah 2022–2027 Masih Didominasi Wajah Lama  JawaPos.com - Duet Haedar Nashir dan Abdul Mu’ti kembali terpilih sebagai ketua umum dan sekretaris umum Muhammadiyah periode 2022–2027. Keduanya dinilai sebagai pasangan yang tepat.  Mereka juga diyakini mampu mendinginkan suasana politik menjelang Pemilu 2024.  Profesor riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani mengatakan, Haedar dan Mu’ti diprediksi melanjutkan apa yang sudah dilakukan tujuh tahun lalu. Keduanya akan saling melengkapi. ”Mereka merepresentasikan Jakarta dan Jogjakarta,” terangnya saat ditemui di Edutorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), kemarin (20/11).  Haedar-Mu’ti juga mencerminkan dua pendekatan yang agak berbeda, namun saling melengkapi. Mu’ti lebih ke arah internasionalisasi Muhammadiyah, sedangkan Haedar berperan sebagai kiai yang menaungi Muhammadiyah, yang mampu melakukan konsolidasi internal dengan baik.  Terkait Pemilu 2024, kata Najib, pasangan Haedar-Mu’ti mampu mendinginkan suasana politik yang mulai menghangat hingga tidak terjadi polarisasi, terutama di tubuh persyarikatan. Keduanya juga diyakini akan menjaga Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah.  Selain itu, lanjut Najib, mereka akan tetap loyal kritis terhadap pemerintah. Jadi, dalam menjaga hubungan dengan pemerintah, sikap loyal kritis tetap dikedepankan. ”Apalagi ditambah beberapa pengurus PP yang secara intelektual bagus. Mereka yang berada di pemerintahan juga bagus,” tuturnya.  Dalam menghadapi situasi global yang suram, dia yakin Muhammadiyah bisa membantu pemerintah menghadapi resesi ekonomi dunia. Hal itu belajar dari pengalaman Muhammadiyah yang betul-betul mencurahkan diri dalam membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19.  Najib berpesan agar pimpinan Muhammadiyah menghadapi tantangan ekonomi dengan menekankan pada green economy dan digital economy. ”Green economy sangat penting agar bumi kita tidak rusak. Climate change harus menjadi perhatian Muhammadiyah,” tandasnya.  Sebelum penetapan Haedar sebagai Ketum PP Muhammadiyah dan Mu’ti sebagai sekretaris umum PP Muhammadiyah, sebanyak 2.519 anggota muktamar menyalurkan hak suara lewat e-voting pada Sabtu (19/11) malam. Setiap peserta memilih 13 di antara 39 nama yang sebelumnya terpilih pada sidang tanwir.  Sekitar pukul 00.00, pemilihan secara elektronik itu selesai. Haedar Nashir berhasil meraih suara tertinggi, yakni 2.203 suara. Disusul Abdul Mu’ti dengan 2.159 suara. Lalu, Anwar Abbas 1.820 suara, Busyro Muqoddas 1.778 suara, dan Hilman Latief 1.675 suara (selengkapnya lihat grafis).  Selanjutnya, Minggu (20/11), digelar rapat oleh 13 anggota PP Muhammadiyah untuk memilih ketua umum. Para peserta rapat sepakat memilih Haedar kembali menjadi ketua umum dan Abdul Mu’ti sebagai sekretaris umum. Seluruh muktamirin sepakat, dan palu diketuk sebagai tanda pengesahan.  Sementara itu, Haedar mengatakan bahwa amanah tersebut akan diemban 13 pimpinan terpilih secara kolektif kolegial, sebagai bagian dari sistem kepemimpinan di persyarikatan. ”Posisi saya sebagai Ketum hanya sejengkal didepankan dan seinci ditinggikan, tapi pada intinya tetap kolektif kolegial dan sesuai sistem persyarikatan,” tegasnya.  Dia menyatakan, kepemimpinan terpilih akan menjalankan program yang lebih transformatif. Baik untuk program secara umum maupun bidang-bidang yang arahnya pada unggul berkemajuan terhadap segala aspek. Pihaknya telah menyosialisasikan dan menjadikan pandangan Islam berkemajuan dalam Risalah Islam Berkemajuan yang telah ditetapkan.  ”Hal itu untuk mendialogkan kepada berbagai kalangan di dalam dan luar negeri agar menjadi alam pikiran yang semakin luas dan terintegrasi dengan baik di persyarikatan,” jelas Haedar.  Tokoh kelahiran Bandung itu melanjutkan, PP Muhammadiyah juga memiliki mandat untuk terus mendiskusikan isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal sesuai porsi dan bidangnya. Dia menegaskan, kepemimpinan Muhammadiyah menjadi satu mata rantai terstruktur dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM), Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), dan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM). ”Jadi, kepemimpinan kami harus mampu memobilisasi seluruh gerak kepemimpinan secara nasional,” ungkapnya.  Ketua Panitia Pemilihan Muktamar Ke-48 yang juga Ketua PP Muhammadiyah Terpilih Ahmad Dahlan Rais mengatakan, komposisi 13 orang PP Muhammadiyah tersebut sebenarnya kurang ideal. Sebab, dari 13 orang itu, yang tergolong wajah baru hanya tiga orang. Yakni, Hilman Latif, Saad Ibrahim, dan Irwan Akib. Selebihnya adalah wajah lama yang sudah menjadi anggota PP Muhammadiyah.  ”Idealnya, perpaduan senior dan junior,” ucap Dahlan. Meski begitu, dia menyatakan bahwa pengurus terpilih berhak menambah nama baru. Menurut aturan, maksimal separo dari jumlah yang terpilih atau enam orang.  Dia berharap pimpinan tambahan merupakan wajah baru atau generasi yang lebih muda. Selain itu, dilihat dari sisi kapasitas dan kemampuan, 13 personel PP itu tidak memiliki latar belakang kesehatan. Padahal, Muhammadiyah memiliki banyak rumah sakit, sehingga diperlukan pimpinan dengan latar belakang kesehatan atau kedokteran. Hal itu juga berlaku pada hasil Muktamar Makassar 2015.  Saat itu terpilih 13 anggota PP Muhammadiyah. Mereka adalah Haedar Nashir, Yunahar Ilyas, Ahmad Dahlan Rais, M. Busyro Muqoddas, Abdul Mu’ti, Anwar Abbas, Muhadjir Effendy, Syafiq A. Mughni, Dadang Kahmad, Suyatno, Agung Danarto, M. Goodwill Zubir, dan Hajriyanto Y. Thohari. Lalu, ada penambahan pimpinan. Yakni, Marpuji Ali, Bahtiar Effendy, Agus Taufiqurrohman, dan Noordjannah Djohantini.  Di sisi lain, muktamar Aisyiyah juga telah menetapkan Salmah Orbayinah sebagai ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah periode 2022–2027 dan Tri Hastuti Nur Rochimah sebagai sekretaris umum.  Dengan terpilihnya ketua umum Muhammadiyah dan Aisyiyah, maka acara nasional itu pun berakhir. Wapres Ma’ruf Amin secara resmi menutup muktamar yang digelar pada 18–20 November tersebut.  Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin menyampaikan pentingnya Islam berkemajuan. Menurut dia, KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah karena saat itu melihat kondisi umat Islam yang jumud. Muhammadiyah ingin memajukan umat Islam. “Maka, Islam berkemajuan menjadi napas bagi Muhammadiyah,” ujarnya.  Mantan ketua umum MUI tersebut menjelaskan, kunci kemajuan adalah penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka, lanjut Ma’ruf, pihaknya mengajak Muhammadiyah menyiapkan generasi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.  Selain itu, lanjut Ma’ruf, semua pihak harus menyiapkan generasi yang menguasai ilmu agama. Dia juga menyinggung krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19. Ma’ruf mengajak masyarakat untuk bangkit bersama, menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga ekonomi Indonesia akan bangkit.

Haedar-Mu’ti Dinilai Mampu Dinginkan Suasana Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Wapres-Maaruf-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berpesan agar warga Muhammadiyah tidak terkoyak saat pemilu serentak pada 2024 mendatang. Meskipun beda partai, beda capres sebaiknya juga tidak membelah keutuhan bangsa ini.  "Saya harapkan agar pemilu yang akan datang, baik pilpres maupun pileg tidak mengoyak keutuhan dan persatuan kita," kata Wapres Ma'ruf di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah pada Minggu, (20/11).  Wapres menyampaikan hal tersebut saat menutup Muktamar ke-48 Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dan Aisyiyah.  "Seperti yang sering saya katakan beda partai kita katakan 'lakum partaiukum walana partaina', kalau beda capres 'lakum capresukum walana capresuna', capres anda capres anda, capres saya capres saya, apalagi sama-sama Muhammadiyah," ujar Wapres Ma'ruf.  Menurut Wapres, salah satu tantangan terberat yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah krisis multidimensi akibat pandemi dan konflik internasional.  "Kita berjuang untuk pulih, karena sejatinya kita hanya dapat berbicara tentang kemajuan apabila kita mampu pulih dari krisis yang menghadang sekarang," ungkap Wapres Ma'ruf.  Artinya, persatuan dan kesatuan menjadi modal pertama dan utama bagi bangsa Indonesia untuk memenangkan pertarungan ini.  "Mari kita rawat bersama dengan senantiasa mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah dalam interaksi sosial kita," ungkap Wapres Ma'ruf.  Wapres Ma'ruf menambahkan bahwa dakwah Islam moderat juga harus terus dijalankan dengan komitmen yang tidak pernah luntur. Karena menurutnya, Islam wasathiyah adalah identitas umat Islam Indonesia.  Apalagi, belum lama ini rombongan Majelis Hukama al Muslimin mengatakan model toleransi di Indonesia perlu dijadikan model toleransi di tingkat global.  "Mereka menyampaikan datang ke sini bukan untuk mengajari Indonesia tapi belajar dari peradaban Indonesia dan saat ini bukan saatnya tulisan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tapi saatnya bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab," jelas Wapres.  Artinya model perdamaian Indonesia, menurut Wapres, menjadi model yang sedang dipelajari di tingkat global.  Hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid dan Ibu Halimah Zainut Tauhid, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ibu Siti Atiqoh Ganjar Pranowo, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming, Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027 Haedar Nashir, dan Ketua Umum PP Aisyiyah periode 2022-2027 Salamah Orbayinah.  Sedangkan Wapres Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury Ma'ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wapres Suprayoga Hadi serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah dan M. Imam Azis.

Wapres Ma'ruf Titip Pesan Agar Warga Muhammadiyah Tak Pecah saat 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-19-at-10.06.38.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Stadion Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (19/11). (Dok Antara)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Stadion Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (19/11). (Dok Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada Muhammadiyah yang telah ikut mengatasi pandemi Covid-19. Muhammadiyah telah menggerakkan lebih dari 120 rumah sakit dan 235 klinik kesehatan untuk mengatasi pandemi. Muhammadiyah juga aktif mengedukasi masyarakat serta memberikan vaksinasi.  Menurut presiden, melalui dukungan Muhammadiyah dan Aisyiyah tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Indonesia juga termasuk negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia. Hingga kini pemerintah telah menyuntikkan lebih dari 440 juta dosis vaksin kepada masyarakat. ”Keberhasilan kita dalam menangani pandemi ini telah menjadi fondasi penting dalam pemulihan ekonomi nasional kita,” tuturnya.  Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah juga berusaha meningkatkan kemampuan di dunia pendidikan agar mampu berkompetisi secara global. Menurut dia, peran Muhammadiyah sangat dibutuhkan. Sebab, Muhammadiyah memiliki 170 perguruan tinggi, 1.364 SMA, 1.826 SMP, 2.917 SD, 22.233 TK-PAUD-kelompok bermain, dan 441 pesantren.  Lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah diharapkan punya peran sentral untuk terus menyebarkan Islam yang berkemajuan, penuh nilai toleransi, menjaga persatuan, serta menjaga persaudaraan dan perdamaian sesuai dengan ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.  Menurut presiden, ruang syiar Islam di Indonesia itu sangat terbuka lebar dibandingkan dengan negara-negara muslim di Asia Tenggara maupun di Timur Tengah. Banyak kemudahan bagi umat Islam di Indonesia yang tidak diatur oleh negara. Misalnya kemudahan menyampaikan ceramah agama, mengundang penceramah, menyampaikan khotbah Jumat, mengadakan peringatan-peringatan hari besar Islam, pengaturan azan, dan kemudahan mengumpulkan dana-dana sosial.  Selain itu, melalui lembaga pendidikan Muhammadiyah, Jokowi menitipkan penguatan pendidikan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dia menegaskan bahwa ketergantungan manusia pada alam sangat tinggi. Apalagi, potensi alam di Indonesia sangat besar, baik di darat maupun di laut. Karena itu, Jokowi mengharapkan bantuan Muhammadiyah. Menurut dia, selain hablum minallah dan hablum minannas, perlu juga diperkuat dengan hablum minal alam. ”Yang menekankan pentingnya kelestarian alam dan lingkungan,” tuturnya.  Melalui kerja bersama, presiden yakin Indonesia akan tumbuh maju di tengah gambaran dunia yang suram. ”Dengan dukungan keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyiyah, Indonesia bisa menjadi titik terang di tengah dunia yang muram,” tegasnya.

Jokowi Titip Penguatan Pendidikan ke Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/logo-muhammadiyah.jpg" alt="Ilustrasi logo Muhammadiyah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Muhammadiyah</figcaption>
</figure>Muktamar Dibuka Kemarin, Hari Ini 13 Nama Pimpinan Pusat Diumumkan  JawaPos.com - Isu Pemilu 2024 masih mewarnai Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah yang kemarin dibuka Presiden Joko Widodo. Muhammadiyah didorong menyiapkan para kadernya untuk terjun ke gelanggang politik.  Kontestasi lima tahunan itu harus menjadi momentum untuk menciptakan politik yang beretika dan berkeadaban.  Pernyataan tersebut mengemuka dalam diskusi yang bertajuk Isu Strategis Muhammadiyah: Pandangan dan Posisi Muhammadiyah di Tahun Politik 2024 di Media Center Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta kemarin (19/11). Acara yang digelar Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute Abdul Malik Fadjar Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu dihadiri Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM).  Para narasumber mendorong Muhammadiyah mengedepankan politik gagasan. Sebagai bagian dari rekan kritis pemerintah, Muhammadiyah perlu membicarakan isu-isu strategis secara menyeluruh guna menguatkan politik ide pada tahun politik tersebut.  Subhan Setowara, direktur eksekutif RBC Institute Abdul Malik Fadjar, menerangkan bahwa Muhammadiyah perlu memerankan fungsinya sebagai masyarakat sipil yang menengahi antara penguasa dan rakyat. ”Sebab, kerja yang diupayakan Muhammadiyah adalah kerja pembangunan peradaban kemanusiaan,” ucapnya.  Dia menyatakan, kerja itulah yang sebenarnya dibutuhkan bangsa Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah harus turut serta dalam menjawab masalah-masalah kekinian. Mulai resesi global, krisis pangan, hingga ikhtiar memajukan ekonomi rakyat. Menurut dia, itulah politik yang sebenarnya bagi Muhammadiyah.  Neni Nur Hayati, direktur eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership, menyatakan bahwa Pemilu 2024 harus dijadikan tonggak perbaikan secara substansial, tidak sekadar menjadi ajang demokrasi prosedural yang konstelatif. ’’Ini harus menjadi momentum transformasi demokrasi untuk membangun politik yang semakin beretika, beradab, dan bermoral,” bebernya.  Menurut Neni, Muhammadiyah perlu tetap konsisten menjaga moral bangsa melalui peran-peran kenegarawanan. Peran Muhammadiyah, menurut anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, bisa dijalankan melalui upaya mendorong kader-kader terbaik untuk ikut terlibat aktif dalam politik. Sebab, lanjut dia, hal itu adalah bagian dari misi amar makruf nahi mungkar.  Distribusi kader-kader Muhammadiyah yang unggul dan memiliki passion di dunia politik diharapkan bisa menjadi penyeimbang dari gerakan-gerakan negatif yang selalu menyembul pada tahun politik. ’’Sebab, tahun politik pada 2024 diprediksi sarat masalah seperti politik uang, korupsi politik, politik identitas, hoaks, dan berbagai persoalan lain,” paparnya.  Untuk bisa mendistribusikan kader-kader terbaik Muhammadiyah di gelanggang politik, Muhammadiyah harus bekerja keras. Ormas Islam modern itu perlu mempersiapkan kader terbaiknya, termasuk kader perempuan yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kualitas yang mumpuni untuk dihibahkan kepada bangsa melalui partai politik atau maju sebagai calon perseorangan.  Hal yang sama juga diutarakan Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiah (PPNA) Diyah Puspitasari. Dia mengatakan, posisi Muhammadiyah yang nonpartisan seharusnya bukan menjadi garis demarkasi yang timpang dengan politik. Menurut dia, perlu ada penyesuaian yang adaptif dan solutif dengan kondisi yang ada untuk mempersiapkan kader terbaik Muhammadiyah menjadi kader bangsa.  Pembukaan Muktamar  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/jokowi-muhammadiyah-750x240.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SALING DUKUNG: Presiden Jokowi membuka Mukmatar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah 2022 di Stadion Manahan Solo, kemarin. Dia didampingi, dari kiri, Mesesneg Pratikno,, Ketua DPR Puan Maharani, Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Menko PMK Muhadjir Effendy. (IMAM HUSAIN/JAWA POS)  Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Muktamar Ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Stadion Manahan, Solo, kemarin (19/11). Jokowi hadir bersama sang istri, Iriana Joko Widodo. Presiden bersyukur dapat tetap hadir dan bersilaturahmi dengan keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyiyah setelah menghadiri sejumlah pertemuan internasional di Kamboja, Bali, hingga Thailand. Menurut dia, seharusnya KTT APEC baru selesai kemarin sore. Namun, karena hormatnya kepada undangan PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah, dia pulang lebih dulu dari Thailand. ’’Mendahului pemimpin-pemimpin yang lain supaya bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, semuanya,’’ ucapnya yang disambut tepuk tangan meriah.  Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian pidato iftitah ketua umum PP Muhammadiyah dan jawaban PP Muhammadiyah atas tanggapan PW Muhammadiyah tentang laporan pertanggungjawaban. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemilihan anggota PP Muhammadiyah masa jabatan 2022–2027 melalui e-voting. Dari 39 nama calon PP Muhammadiyah, akan dipilih 13 orang untuk masuk kepengurusan pusat persyarikatan. Sebanyak 13 nama tersebut akan diumumkan hari ini.  Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, Muhammadiyah akan terus berkiprah melalui berbagai amal usaha dan dakwah kemasyarakatan. Dari pusat kota hingga desa dan pelosok-pelosok terjauh, Muhammadiyah tiada henti melayani negeri. ’’Itulah bukti nyata bahwa Muhammadiyah ikut berkeringat dalam memajukan kehidupan bangsa,” terang Haedar dalam sambutannya.  Muhammadiyah meyakini bahwa Indonesia sejatinya dapat menjadi negara yang maju, adil, dan makmur. Muhammadiyah percaya, Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah dan tantangan berat yang dihadapinya. ’’Optimisme ini lahir karena Indonesia memiliki sejumlah modal penting untuk menjadi negara besar, seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam yang potensial,” tutur Haedar.  Kuncinya, lanjut dia, harus mengurus Indonesia dengan baik dan benar, disertai perjuangan yang sungguh-sungguh dan kebersamaan dari semua pihak. Yakni, pemerintah, warga negara, dan seluruh komponen bangsa. Karena itu, segala proses bernegara, termasuk Pemilu 2024, harus menjadi jembatan emas bagi terwujudnya kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.  Haedar menegaskan, seluruh pihak yang berkontestasi harus berkomitmen tinggi dan memastikan mampu melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  Para kontestan Pemilu 2024 harus memiliki obligasi moral yang tinggi untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat berjiwa kesatria Pancasila. Menjadi para negarawan yang mempraktikkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam berbangsa-bernegara di dunia nyata sekaligus membawa Indonesia ke perwujudan cita-cita. ’’Para elite Indonesia juga dapat menjadikan agama sebagai sumber nilai moral dan spiritual,” terang guru besar sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.

Muhammadiyah Harus Terjunkan Kader ke Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/muhammadiyah-1-ramadan-jatuh-pada-5-mei-2019_c_294403.jpg" alt="Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Haedar Nashir mendapat suara terbanyak dalam pemilihan secara elektronik (e-voting) pada Muktamar ke-48 Muhammadiyah, Sabtu (19/11) malam. Dia diperkirakan bakal menjadi ketua umum untuk kali kedua.  Ketua Panita Pemilihan Ahmad Dahlan Rais seusai pemilihan mengatakan, 13 orang terpilih sebagai anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM). Dari 39 calon pimpinan, yang menempati urutan teratas dalam pemilihan adalah Haedar Nashir (2.203 suara).  Setelah Haedar Nashir jumlah perolehan suara berikutnya, Abdul Mu'ti (2.159), Anwar Abbas (1.820), Busyro Muqoddas (1.778), Hilman Latief (1.675), dan Muhadjir Effendy (1.598).  Selain itu, Syamsul Anwar (1.494), Agung Danarto (1.489), Saad Ibrahim (1.333), Syafiq A. Mughni (1.152), Dadang Kahmad (1.119), Ahmad Dahlan Rais (1.080), dan Irwan Akib (1.001).  Ke-13 orang tersebut, Minggu (20/11) ini akan menggelar rapat. Dahlan menyatakan, dari perolehan nama tersebut kemungkinan besar yang menjadi ketua umum adalah yang mendapat suara terbanyak.  Hal itu juga untuk menghargai yang mendapat suara terbanyak. Ketua umum yang terpilih dalam rapat 13 orang itu harus diminta persetujuan kepada muktamirin. Sedangkan sekretaris umum ditunjuk oleh ketua umum terpilih.  Dahlan mengungkapkan, ada sejarah bahwa yang menjadi ketua umum PP Muhammadiyah bukan yang dipilih oleh muktamirin. Contohnya Muktamar di Purwokerto pada 1950-an. Pimpinan terpilih tak ada yang mau menjadi ketua umum.  Akhirnya, muktamirin meminta Buya Sutan Mansur di Sumatra Barat untuk memimpin Muhammadiyah. Buya bersedia lalu hijrah ke Jawa untuk menjadi ketua umum.  Rapat formatur untuk memilih ketua umum biasanya juga tak berlangsung lama. Dalam Muktamar Makassar pada 2015, rapat hanya berlangsung 10 menit. Itu sebagian besar waktu untuk doa demi kemaslahatan Muhammadiyah. Saat itu, Dahlan juga menjadi panitia pemilihan. “Tak ada deadlock,” ujar Dahlan.  Pemilihan 13 orang itu berlangsung Minggu malam. Dimulai sekitar pukul 20.00 WIB, e-voting berakhir sekitar pukul 23.30 WIB. Jumlah pemilihnya 2.519. Masing-masing memilih 13 nama.

Haedar Nashir Berpeluang Pimpin Muhammadiyah Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/haedar-nashir-muktamar-muhammadiyah.jpg" alt="SERIUS TAPI SANTAI: Sejumlah muktamirin berfoto bersama ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (dua dari kiri) di Auditorium Moh Djazman, Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemarin. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SERIUS TAPI SANTAI: Sejumlah muktamirin berfoto bersama ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (dua dari kiri) di Auditorium Moh Djazman, Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemarin. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Presiden Joko Widodo Buka Muktamar di Solo Hari Ini  JawaPos.com – Sidang tanwir Muhammadiyah mengesahkan 39 nama calon tetap Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 2022–2027 kemarin (18/11). Penetapan kandidat itu dilakukan melalui e-voting. Anwar Abbas tercatat meraih suara terbanyak.  Sebanyak 197 peserta tanwir Muhammadiyah melakukan pemilihan calon tetap PP Muhammadiyah yang berlangsung di Auditorium Moh Djazman Universitas Muhammadiyah Surakarta tersebut.  Para peserta terdiri atas PP Muhammadiyah, organisasi otonom pusat, dan Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah dari seluruh provinsi.  Ketua Panitia Pemilih Tanwir Muhammadiyah Dahlan Rais menyampaikan, ada 202 orang yang seharusnya melakukan pemilihan. Namun, terdapat lima orang yang tidak dapat memilih. ”Tiga orang sakit dan dua orang tidak berangkat ke sidang tanwir,” terangnya.  Jadi, hanya 197 orang yang menyalurkan hak suara mereka. Panitia pemilihan menyiapkan sepuluh bilik suara. Setiap peserta maju untuk mengambil kartu elektronik berisi barcode yang dipegang panitia. Setelah menunjukkan kartu undangan, panitia memberikan kartu tersebut. Selanjutnya, peserta menuju bilik suara untuk memilih calon.  Setiap peserta harus memilih 39 nama dari 92 nama calon sementara PP Muhammadiyah. Beberapa peserta membawa kertas sontekan untuk mengisi 39 nama yang diinginkan. Jika yang dipilih kurang dari 39, sistem akan menolak.  Selesai memilih, alat print yang berada di depan bilik akan mencetak daftar nama-nama yang dipilih. Kertas itu langsung masuk dalam kotak transparan.  Setelah semua peserta memberikan hak pilih mereka, panitia mengumumkan dan menetapkan 39 nama calon PP Muhammadiyah. Anwar Abbas, ketua PP Muhammadiyah 2015–2020 dan wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia 2020–2025, meraih dukungan terbanyak dengan 190 suara. Disusul Syamsul Anwar 182 suara, Haedar Nashir 175 suara, Saad Ibrahim 170 suara, dan Abdul Mu’ti 166 suara.  Dahlan mengatakan, pemilihan calon dilakukan secara e-voting yang telah memenuhi syarat luber. Yaitu, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. ’’Karena mesin tidak bisa berbohong. Jadi, insya Allah hasil ini bisa dipertanggungjawabkan. Karena memenuhi persyaratan yang ada,’’ kata Dahlan.  Kepada para peserta sidang tanwir, setelah 39 nama calon PP Muhammadiyah didapat, Dahlan pun menanyakan apakah hasilnya bisa disahkan. ’’Sah,’’ jawab para peserta.  Dahlan pun mengetuk palu tiga kali tanda 39 nama itu sah menjadi calon. Selanjutnya, nama-nama tersebut akan dibawa ke sidang muktamar untuk dipilih kembali. Persidangan muktamar akan melibatkan 2.600 orang.  Dari 39 nama, lanjut Dahlan, akan dipilih menjadi 13 orang sebagai pimpinan tetap Muhammadiyah. Ke-13 orang itu kemudian akan memilih ketua umum Muhammadiyah.  Ketua Umum PP Haedar Nashir menyebut persidangan tanwir telah berjalan baik . Berlangsung serius, tapi santai. Ada kegembiraan, sekaligus ada kebersamaan. ’’Situasinya sangat kondusif. Menandakan itulah Muhammadiyah,” ungkapnya.  Terkait namanya yang kembali masuk sebagai calon, Haedar menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan muktamar. Yang jelas, kata dia, 39 nama itu akan sami’na wa atho’na, tunduk dan patuh terhadap keputusan muktamar. ’’Diberi amanah kita tunaikan, tidak diberi tetap berkhidmat,” tegasnya.  Guru besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu juga memastikan bahwa Muktamar Ke-48 (bukan ke-8 seperti tertulis di berita Muhammadiyah Serukan Pesan Perdamaian Dunia, 18/11) Muhammadiyah dan Aisyiyah di Stadion Manahan, Solo, akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo hari ini.  Sementara itu, Anwar Abbas sebagai peraih suara terbanyak mengatakan, pada muktamar sebelumnya, dirinya juga pernah mendapat suara terbanyak. Namun, jangan dibayangkan calon yang meraih suara terbanyak kemudian menjadi ketua umum. ’’Jadi, jangan dihubung-hubungkan, saya meraih suara terbanyak, kemudian menjadi Ketum, tidak ya,” tuturnya saat ditemui setelah sidang tanwir.  Anwar menegaskan, dirinya tidak berminat menjadi ketua umum Muhammadiyah. Wakil ketua umum MUI itu mempersilakan calon yang lain untuk maju. Anwar menyebut, di Muhammadiyah, tidak ada yang berusaha merebut jabatan karena itu bukan watak organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan tersebut.  Terpisah, sidang tanwir Aisyiyah juga menetapkan 39 calon anggota PP Aisyiyah. Salmah Orbayyinah selaku wakil ketua panitia pemilihan Muktamar Ke-48 Aisyiyah mengungkapkan, 39 calon tetap PP Aisyiyah akan dibawa ke muktamar untuk dipilih menjadi 13 orang, jika anggota muktamar menyepakati pemilihan dilakukan secara langsung.

Sidang Tanwir Tetapkan 39 Calon PP Muhammadiyah dan PP Aisyiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/instruksi-muhammadiyah.jpg" alt="Abdul Mu’ti. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Abdul Mu’ti. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>MUKTAMAR Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta pada 19-20 November 2022 mengambil tema Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta. Ada dua frasa dalam tema tersebut: ”memajukan Indonesia” dan ”mencerahkan semesta”. Walaupun merupakan satu kesatuan, titik tekan keduanya sedikit berbeda.  Frasa pertama menegaskan peran dan komitmen Muhammadiyah dalam negeri. Frasa kedua menekankan peran internasional atau internasionalisasi Muhammadiyah.  Artikel ini akan membahas sekilas tentang ”memajukan Indonesia”. Mengapa dan bagaimana Muhammadiyah berperan dalam memajukan Indonesia.  Tanggung Jawab Sejarah  Salah satu alasan mengapa Muhammadiyah memilih tema memajukan Indonesia adalah tanggung jawab sejarah. Muhammadiyah melalui para kader dan pemimpinnya berperan serta dalam memperjuangkan kemerdekaan, membentuk negara, dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Peran kesejarahan Muhammadiyah dapat dilihat dari deretan pahlawan nasional yang lahir dari rahim dan besar dalam asuhan Muhammadiyah.  Sampai saat ini, setidaknya terdapat 22 pahlawan nasional yang berasal dari keluarga besar Muhammadiyah. Di antara mereka adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), Nyai Walidah (pendiri Aisyiyah), Jenderal Soedirman (Bapak TNI), Ir Soekarno (Bapak Proklamator), Ibu Fatmawati (penjahit bendera pusaka), Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Abdul Kahar Mudzakir (perumus dasar negara), KH Mas Mansur (tokoh pergerakan), Buya Hamka (ulama/tokoh pergerakan), dan Ir Juanda.  Nama yang terakhir terkenal dengan Deklarasi Juanda yang berkat perjuangannya di tingkat dunia, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan. Berkat Deklarasi Juanda, luas wilayah Indonesia bertambah sekitar 2,5 kali dari sebelumnya. Bukan hanya itu, berkat Deklarasi Juanda, Indonesia memiliki kedaulatan wilayah dan ekonomi yang lebih kuat.  Memajukan Indonesia juga mengandung penegasan politik Muhammadiyah sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Secara teologis, Muhammadiyah mengakui Indonesia sebagai bangsa dan negara. Muhammadiyah tidak hendak memisahkan diri dari Indonesia. Secara historis, Muhammadiyah sudah menggunakan kata ”Indonesia” sebelum Sumpah Pemuda dan kemerdekaan Indonesia.  Tahun 1924, majalah Suara Muhammadiyah mulai memperkenalkan edisi dalam bahasa Indonesia. Sejak 1928, Suara Muhammadiyah resmi menggunakan bahasa Indonesia. Dalam kongres (sekarang muktamar) juga mulai dipergunakan bahasa Indonesia karena anggota Muhammadiyah yang berasal dari latar belakang suku dan bahasa yang berbeda-beda.  Muhammadiyah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk merawat dan mempertahankan Indonesia. Bahkan untuk itu, dalam Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Makassar, Muhammadiyah menegaskan negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah. Muhammadiyah menyatakan komitmen Pancasila sebagai dasar negara dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena tanggung jawab sejarah dan kebangsaan itulah Muhammadiyah sering kali menyampaikan kritik, baik secara terbuka melalui media maupun disampaikan langsung kepada pihak yang berwenang.  Komitmen Keindonesiaan  Memajukan Indonesia mengandung pesan penting komitmen Muhammadiyah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa di antara tujuan negara adalah ”memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta mewujudkan perdamaian dunia...” Jauh sebelum UUD 1945 disusun, Muhammadiyah sudah menggunakan kata ”kemajuan” dalam statuten yang terbit 1914. Muhammadiyah menggunakan kata kemajuan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat dan beragama Islam. Islam Berkemajuan dipertegas dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah abad kedua sebagai keputusan Muktamar Ke-46 Muhammadiyah di Jogjakarta (2010).  Pada level tertentu, komitmen memajukan Indonesia dipengaruhi pandangan subjektif Muhammadiyah bahwa Indonesia saat ini sedang ”tidak baik-baik saja”. Terdapat masalah konstitusi, hukum, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, keagamaan, dan sebagainya. Tanwir Muhammadiyah di Lampung (2009) melahirkan dokumen Revitalisasi Visi dan Karakter Bangsa. Muhammadiyah memandang bahwa karakter bangsa Indonesia yang positif mulai memudar.  Bangsa Indonesia mulai kehilangan jati diri. Mentalitas suka menerabas, meremehkan mutu, dan mistis sebagaimana ditulis Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat sangat berpengaruh dalam diri masyarakat, bahkan pemimpin bangsa. Akibatnya, korupsi merajalela, neofeodalisme tumbuh kembali, dan agama tidak berdaya di tengah dekadensi moral yang makin mengkhawatirkan.  Muhammadiyah juga melihat Indonesia berpotensi menjadi negara gagal dan roboh (breaking down). Distorsi dan deviasi konstitusi dalam perundang-undangan dan penyelenggaraan negara begitu mengkhawatirkan.  Beberapa kali Muhammadiyah melakukan judicial review atas undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Penyelenggaraan negara juga bermasalah. Otonomi daerah dan sistem pemilu yang liberal menumbuhkan primordialisme rasial dan demokrasi yang korup. Demokrasi kehilangan roh dan keadaban. Muhammadiyah dalam sidang tanwir di Samarinda (2014) menyusun dokumen Indonesia Berkemajuan yang memuat gagasan Muhammadiyah untuk memajukan Indonesia menuju terwujudnya cita-cita proklamasi.  Komitmen keindonesiaan Muhammadiyah dalam ranah kebangsaan tersebut merupakan penguatan dari peran kultural yang dilakukan sejak berdiri 110 tahun lalu. Muhammadiyah mengembangkan layanan sosial melalui lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, dan lain-lain.  Semua layanan sosial Muhammadiyah terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan kelas sosial. Itulah komitmen keindonesiaan Muhammadiyah.  Bagi Muhammadiyah, muktamar bukanlah semata soal suksesi dan pemilihan pimpinan. Muhammadiyah memiliki kultur yang kuat dalam seleksi kepemimpinan. Dengan sistem kepemimpinan kolektif kolegial, kekuatan Muhammadiyah terbangun berdasar sistem, bukan sinten (siapa) dan pinten (harta). Melalui muktamar, Muhammadiyah berusaha menyegarkan kembali semangat berkemajuan, memajukan Indonesia dengan spirit dan nilai-nilai Islam yang berkemajuan. (*)  ---  *) ABDUL MU’TI, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah  &nbsp;

Memajukan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/muhammadiyah_serukan.jpg" alt="PERKUAT SILATURAHMI: Dari kiri, Laurent Basanese, Bambang Soesatyo, Din Syamsuddin, dan Syekh Abbas Shuman saat pembukaan WPF di Solo, Jawa Tengah, kemarin (17/11). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PERKUAT SILATURAHMI: Dari kiri, Laurent Basanese, Bambang Soesatyo, Din Syamsuddin, dan Syekh Abbas Shuman saat pembukaan WPF di Solo, Jawa Tengah, kemarin (17/11). (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Panitia Kerahkan 10 Ribu Relawan dan 3.700 Petugas Keamanan  JawaPos.com – Perdamaian dunia menjadi pesan yang diserukan Muhammadiyah menjelang muktamar ke-8 di Solo pada 18–20 November mendatang. Ormas Islam modern itu menawarkan wasathiyah Islam atau Islam tengahan sebagai solusi mewujudkan perdamaian global.  Pesan perdamaian dunia itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam acara World Peace Forum (WPF) ke-8 yang digelar di Hotel Sunan Surakarta kemarin (17/11). Haedar hadir secara daring karena masih ada kegiatan yang bersamaan di Jogjakarta.  Event internasional itu dibuka secara resmi oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Ketua WPF dan Center for Dialogue and Cooperation Among Civilizations M. Din Syamsuddin. Hadir delegasi dari berbagai agama dan negara. Di antaranya, Penasihat Dewan Fatwa Al-Azhar Mesir Syaikh Abbas Suman dan Dicastery for Interreligious Dialogue Vatican Rev. Laurent Basanese SJ.  Ada pula Emeritus Professor of Indonesian Politics at The Australian National University Greg Fealy, President-Moderator of Asian Conference of Religions for Peace Desmond Cahill, Former Grand Mufti of Bosnia and Herzegovina Mustafa Ceric, serta Dean of Faculty of Islamic Sciences of Al-Azhar University Egypt Nahla Shabri Shu’aidi. Sebanyak 70 peserta lintas agama dari 20 negara ikut berdiskusi dan mencari solusi dalam acara yang mengangkat tema Human Fraternity and the Middle Path for Peaceful, Just and Prosperous World itu.  Haedar Nashir menyampaikan, WPF adalah forum penting untuk meluaskan gaung pesan-pesan Islam di level global yang diharapkan membawa pada jalan Islam tengahan atau wasatiyat al-Islam. ’’Kami berkomitmen agar pesan wasathiyah Islam tidak hanya berhenti pada deklarasi, tapi bisa direalisasikan dalam hidup sebenarnya penduduk muslim dan warga dunia,’’ terangnya kemarin.  Apalagi, lanjut dia, tantangan dunia hari ini begitu kompleks. Saling curiga tumbuh subur seiring dengan maraknya ujaran kebencian, konflik dan perang, kekerasan pada anak dan perempuan, ekstremisme, kemiskinan, hingga diskriminasi dalam lingkup domestik, regional, dan global.  Guru besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu berharap WPF dapat melahirkan rekomendasi bagi dunia yang damai, adil, dan makmur, disertai persaudaraan laki-laki dan perempuan dengan penuh penghargaan.  Haedar mengatakan, WPF tersinkronisasi dengan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah. Sebab, tema yang diangkat senada dengan tema muktamar, yaitu Memajukan Indonesia, Mencerahkan Semesta. Dia pun mengundang para tokoh dan peserta WPF untuk hadir dalam pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah pada 19 November.  Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, di tengah berbagai persoalan global, WPF menawarkan gagasan menarik untuk menjadikan persaudaraan insani dan jalan tengah sebagai fondasi dan titik tumpu. Tema itu sejalan dengan dokumen Human Fraternity for World Peace and Living Together yang ditandatangani Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Ahmed el-Tayeb pada 4 Februari 2019.  Menurut dia, dokumen itu mengedepankan pendekatan transendental untuk membangun semangat persahabatan dan persaudaraan umat manusia. ’’Dokumen tersebut juga dapat dimaknai sebagai kritik atas realitas global yang belum sepenuhnya sepadan dengan besarnya upaya mewujudkan kehidupan dunia yang damai, adil, dan sejahtera,’’ tutur Bamsoet, sapaannya.  WPF ke-8 akan melahirkan Surakarta message. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, Surakarta message bisa dimaknai sebagai pesan bersama tentang persaudaraan dan perdamaian yang dibuat tokoh lintas agama dari negara-negara di dunia. Human fraternity atau persaudaraan manusia merupakan tema besar tingkat global yang digerakkan banyak masyarakat dunia. ’’Kami akan berusaha melanjutkan upaya-upaya yang telah menjadi perhatian besar dunia ini,’’ kata Abdul Mu’ti yang juga hadir dalam forum tersebut.  Sementara itu, para peserta muktamar mulai berdatangan kemarin. Ketua Panitia Penyambutan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah Sofyan Anif mengatakan, para peserta muktamar sudah mulai masuk Solo. ’’Ada ratusan bus yang datang. Mereka menyebar di beberapa lokasi,’’ jelasnya saat ditemui di sela-sela acara WPF kemarin.  Banyak tempat yang disiapkan bagi mereka. Di antaranya, Stadion Manahan, kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), gedung sekolah Muhammadiyah, dan fasilitas amal usaha lainnya. Beberapa yayasan pendidikan non-Islam juga menyiapkan tempat penginapan bagi muktamirin.  Sofyan yang juga menjabat rektor UMS mengatakan, sekitar 3 juta orang akan hadir dalam muktamar yang sempat tertunda dua tahun karena pandemi Covid-19 itu. Dia menegaskan, persiapan muktamar sudah 100 persen. ’’Kami siap menyambut muktamirin,’’ ungkapnya.  Sebanyak 10 ribu relawan juga dikerahkan untuk menyukseskan muktamar. Mereka akan membantu melayani para peserta yang datang. Selain itu, panitia menerjunkan 1.200 petugas keamanan. Dari kepolisian, ada 2.500 petugas yang dilibatkan.  Masyarakat Boleh Sumbang Sarapan  Selain dari dapur umum Muhammadiyah, masyarakat Solo dapat ikut berkontribusi menyumbangkan makanan bagi muktamirin. Koordinator dapur umum Muhammadiyah Mursito mengatakan, pihaknya membuka sistem sego pethuk bagi masyarakat yang ingin berbagi. ”Jadi, nanti masyarakat yang mau menyumbang makanan bisa diberikan melalui ranting-cabang Muhammadiyah di setiap kawasan. Sumbangan tersebut juga sebagai bukti syiar agama untuk saling membantu dan bersedekah,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Solo kemarin (17/11).  Meskipun berasal dari sumbangan masyarakat, Mursito menjelaskan bahwa makanan tersebut akan tetap melalui uji kelayakan dan kesehatan oleh tim medis. Labeling tetap dilakukan untuk memudahkan pelacakan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Muhammadiyah Serukan Pesan Perdamaian Dunia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#muktamar muhammadiyah

Berita Terkini