<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/3285lFxsKRhUKjZVgL0oL44gxCB7kbrMUN5gH2L1-172673741.jpg" alt="Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama Sekjen SOKSI Mukhamad Misbakhun di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/5). (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia bersama Sekjen SOKSI Mukhamad Misbakhun di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/5). (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyinggung politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun yang diperkirakan bakal menjadi Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara Munas XII SOKSI, Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/5). "Pak Misbakhun, Ketua Komisi 11. Kelihatannya bapak calon Ketua umum ya," kata Bahlil. Bahlil berkelakar apakah urusan Misbakhun dengan para anggotanya di SOKSI. Sebab, saat ini Misbakhun menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) SOKSI. "Bapak, udah clear sama Depinda? Sudah selesai adatnya? Kalau belum selesai, molorkan aja dulu," kelakar Bahlil. Menurutnya, SOKSI harus menjadi bagian terpenting dalam perjuangan Partai Golkar untuk menyongsong Pemilu 2029 dalam rangka menaikkan kursi. "Kalau itu yang menjadi ukuran kita, maka kita harus kompak,&rdquo; ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini. Bahlil mengingatkan agar persaingan tidak terjadi di dalam tubuh organisasi, melainkan diarahkan ke luar sebagai bagian dari kontestasi antarpartai. Ia pun menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan pentingnya persatuan. &ldquo;Satu lidi itu kecil. Tapi dia, kalau cuma satu batang saja, enggak bisa menggeser rumput. Tapi ketika batang lidi yang banyak diikat menjadi satu, jangankan rumput, batu pun akan bergeser,&rdquo; pungkas Bahlil.

Bahlil Lahadalia menyinggung Misbakhun sebagai calon Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia dalam Munas XII di Jakarta.

Buka Munas SOKSI, Bahlil Singgung Misbakhun: Kelihatannya Calon Ketua Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Bamsoet-dan-Ical.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang juga Wakil Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) mendukung pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) SOKSI pada 24-26 Juli 2020 di Jakarta, yang akan dilangsungkan secara hybrid.  Menurut Bamsoet, hybrid yang dimaksud adalah mengkombinasikan kehadiran fisik dengan virtual, sebagai bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19.  "Ini mungkin akan menjadi Munas pertama pemilihan Ketua Umum sebuah organisasi kemasyarakatan yang dilangsungkan secara virtual," ujar Bamsoet saat bersama pengurus Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI bertemu Ketua Dewan Pembina SOKSI sekaligus juga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, di Jakarta, Rabu (22/7).  Terobosan SOKSI tersebut, kata Bamsoet, patut ditiru oleh berbagai organisasi masyarakat (Ormas) lainnya. Sehingga pandemi Covid-19 bukan menjadi halangan bagi sebuah Ormas untuk melakukan penguatan dan konsolidasi organisasi.  Turut hadir para pengurus Depinas SOKSI, antara lain Plt Ketua Umum Bobby Suhardiman, Wakil Ketua Umum Ahmadi Noor Supit, dan Pengurus DPD VII SOKSI DKI Jakarta A. Mahadi Nasution.  Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, dalam Munas SOKSI nanti, akan dibahas tentang keberadaan RUU BPIP yang baru saja diusulkan pemerintah sebagai pengganti RUU HIP. Sebagai ormas yang lahir pada tahun 1960-an dan menjadi antitesis/perlawanan terhadap berbagai organisasi yang berbau komunisme, SOKSI punya kepentingan menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.  "Serta berkepentingan untuk terus ikut terlibat dalam pembinaan ideologi Pancasila kepada segenap elemen bangsa," ujarnya.  Karena itu, menurutnya, kurang elok jika keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang bertugas mengawal pembinaan ideologi bangsa, justru hanya didasarkan pada Peraturan Presiden saja.  "Lebih tepat jika diatur dalam undang-undang," tandas Bamsoet.  Sementara itu, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah VIII Soksi DKI Jakarta, A. Mahadi Nasution menerangkan, saat ini sudah tidak ada lagi dualisme dalam tubuh SOKSI. Keberadaan 'perkumpulan SOKSI' yang didirikan pada tahun 2016 tak akan menghalangi penguatan dan konsolidasi SOKSI yang didirikan oleh (almarhum) Prof. Suhardiman pada tahun 1960.  Menurutnya, semua generasi tahu bahwa SOKSI didirikan oleh Prof. Suhardiman pada tahun 1960, yang kemudian juga turut membidani lahirnya Partai Golkar. Hingga akhir hayatnya di tahun 2015, beliau selalu berjuang membesarkan SOKSI.  "Jadi kalau ada perkumpulan SOKSI yang didirikan pada tahun 2016, mereka bukanlah kesatuan dari SOKSI yang memiliki akar historis sebagai pendiri Partai Golkar," terang Mahadi Nasution.  Plt Ketua Umum SOKSI Bobby Suhardiman menambahkan, sebagai Ormas yang turut membidani lahirnya Partai Golkar yang notabene partai penjaga Pancasila, SOKSI juga akan memanfaatkan pelaksanaan Munas sebagai ajang penguatan dan konsolidasi organisasi. Sehingga bisa membantu kemenangan Partai Golkar di Pilkada dan Pemilu 2024.  "Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan hadir dan memberikan sambutan dalam Munas SOKSI 24-26 Juli 2020 di Jakarta. Beliau akan menegaskan bahwa SOKSI dan Partai Golkar merupakan satu kesatuan inti plasma perjuangan bangsa," pungkas Bobby Suhardiman.

Bamsoet: Munas SOKSI Bakal Dilaksanakan Secara Hybrid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/golkar-berharap-soksi-bersatu-untuk-ikut-hadapi-pilkada-dan-pilpres_m_162086.jpeg" alt="Plt Ketua Umum Soksi Ali Wongso Sinaga (tiga dari kiri), Ketua Dewan Pembina Soksi Oetojo Oesman (tiga dari kanan) menyaksikan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi Freddy Latumahina memukul gong tanda pembukaan Musyawarah Nasional X Soksi" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum Soksi Ali Wongso Sinaga (tiga dari kiri), Ketua Dewan Pembina Soksi Oetojo Oesman (tiga dari kanan) menyaksikan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi Freddy Latumahina memukul gong tanda pembukaan Musyawarah Nasional X Soksi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) kubu Ali Wongso Sinaga menggelar Musyawarah Nasional (Munas) X di Jakarta, Rabu (11/10). Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar Freddy Latumahina berharap munas itu bisa menyatukan kubu yang bersengketa. &nbsp; Saat ini, ormas pendiri Partai Golkar itu sedang terpecah selama bertahun-tahun. Selain kubu Ali Wongso Sinaga, ada juga kubu Ade Komaruddin. Freddy yang mewakili Ketua Umum Golkar Setya Novanto mengatakan, Golkar mendukung penuh segala upaya konsolidasi yang dilakukan SOKSI. &nbsp; "Partai Golkar selama ini tidak ikut campur atas urusan internal SOKSI. Tapi DPP selalu memediasi dan memfasilitasi setiap upaya rekonsiliasi," kata Freddy. &nbsp; Lebih lanjut dia menjelaskan, sikap serupa juga ditunjukkan oleh Setya Novanto. Dia memberi dukungan penuh atas pelaksanaan Munas X SOKSI. Novanto berharap agar pelaksanaan Munas X SOKSI bisa menghasilkan pemimpin yang definitif. &nbsp; Muaranya jelas, supaya bisa membantu Golkar pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. "Kalau SOKSI kembali bersatu, maka SOKSI akan kuat. Kalau SOKSI kuat akan berdampak pada Partai Golkar," kata Freddy. &nbsp; Freddy mengajak SOKSI untuk berkontribusi mendukung pemerintahan Joko Widodo. Caranya, dengan berpartisipasi mendukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat. &nbsp; "Sebagai pendukung pemerintah, Partai Golkar selalu berkontribusi dengan mendukung kebijakan pemerintah," jelasnya. &nbsp; Sementara, Ketua Harian Dewan Pembina SOKSI Oetojo Oesman menyambut baik apresiasi Partai Golkar. Munas memang bertujuan untuk mencari kesamaan, bukan membesarkan perbedaan. Itu terbukti dengan bergabungnya kubu lain di SOKSI. &nbsp; "Saudara Laurence Siburian telah bergabung dalam munas," kata Oetojo. Lebih lanjut dia menjelaskan, Munas X SOKSI bukan untuk mencari masalah. Sebab, munas itu justru untuk mencari titik temu kubu-kubu yang bersengketa di internal SOKSI. &nbsp; "Satu-satunya cara yang dapat mengatasi masalah konstitusional adalah Musyawarah bersama," kata Oetojo. &nbsp; Munas X SOKSI yang dibuka hari ini akan ditutup Kamis (12/10). Salah satu agenda penting Munas X SOKSI adalah pemilihan ketua umum.

Golkar Berharap SOKSI Bersatu Untuk Ikut Hadapi Pilkada dan Pilpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/soal-munas-soksi-ali-wongso-ini-kepentingan-sekjen-golkar_m_154417.jpeg" alt="Sekjen Partai Golkar Idrus Marham" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Golkar Idrus Marham</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, pihaknya tidak pernah mengintervensi rencana musyawarah nasional (Munas) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), yang dimotori Ali Wongso. Menurut Idrus, DPP Golkar hanya melakukan mediasi, karena memahami bahwa SOKSI merupakan ormas yang independen. "Siapa yang campur tangan? Tidak ada itu campur tangan. DPP selama ini hanya melakukan mediasi, silakan mereka lakukan," kata Idrus di sela-sela penyerahan hewan kurban Iduladha 1438 H di kantor DPP PG di Jakarta, Kamis (31/8). Dia mengatakan, karena SOKSI merupakan ormas yang mandiri dan independen, maka permasalahan harus diselesaikan sendiri. "Jadi, kalau ada yang intervensi bilang sama saya," tegasnya. Idrus kembali menegaskan, tidak sedikit pun DPP PG melakukan upaya, langkah, maupun dukungan kepada individu atau kelompok di salah satu ormas pendiri partai berlambang pohon beringin ini.&nbsp;"Tidak, tidak ada itu. Silakan selesaikan sendiri," ujarnya. Menurut Idrus, permasalahan SOKSI tidak boleh dilakukan oleh satu kelompok tertentu. Apa pun yang dilakukan orientasinya haruslah persatuan. Tentunya, lanjut Idrus, penyelesaian masalah internal harus diselesaikan SOKSI dengan berbagai macam cara sesuai prosedur yang berlaku. "Kepentingan Partai Golkar yaitu SOKSI jadi satu, apa pun caranya," pungkas Idrus.

Soal Munas SOKSI Ali Wongso, Ini Kepentingan Sekjen Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1615_18507_jokowi.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; &nbsp;Presiden Joko Widodo sudah kehabisan ide untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Untuk keluar dari himpitan ekonomi yang lagi lesu, dan tekanan dolar AS, Presiden yang akrab disapa Jokowi terpaksa harus mengambil jalan pintas. Apa solusinya? Menurut Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Redonnyzar Moenek Presiden Jokowi di hadapan para gubernur, kapolda dan kajati se Indonesia, di Istana Bogor, memberi lima maklumat kepada penegak hukum agar tidak melakukan kriminalisasi terhadap persoalan yang terkait kesalahan administrasi yang dilakukan kepala daerah. &quot;Pertama tentang diskresi keuangan tidak bisa dipidanakan. Jadi kalau kesalahan administrasi, harus dilakukan aparat internal pengawasan pemerintah karena itu dijamin UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah,&quot; ujar pria yang akrab disapa Donny itu di kompleks Istana Bogor,&nbsp; Senin, (24/8) Poin kedua, kata Jokowi tindakan administrasi pemerintahan terbuka juga dilakukan tuntutan secara perdata. Tidak harus dipidanakan. &quot;Kalau ada orang atau lembaga yang melakukan kerugian yang sifatnya perdata, tidak harus dipidanakan. Dia hanya cukup melakukan pengembalian,&quot; imbuhnya. Khusus poin tersebut, kata Donny, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur mekanisme dan data cara mengganti kerugian bagi pejabat yang melakukan kesalahan administrasi. Ketiga, kata dia, Jokowi juga mengingatkan penegak hukum agar dalam melihat kerugian negara harus konkret dan benar-benar terbukti. &quot;Harus yang benar-benar atas niat&nbsp; mencuri. Kalau niat mencuri, silakan ditindak. Tapi jangan kemudian asumsi, persepsi, praduga, enggak boleh,&quot; tegas Donny.(jpnn/JPG)

Save Rupiah, Jokowi Pasang Badan untuk Gubernur dan Bupati

munas soksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#munas soksi

Berita Terkini

Buka Munas SOKSI, Bahlil Singgung Misbakhun: Kelihatannya Calon Ketua Umum

Bamsoet: Munas SOKSI Bakal Dilaksanakan Secara Hybrid

Golkar Berharap SOKSI Bersatu Untuk Ikut Hadapi Pilkada dan Pilpres

Soal Munas SOKSI Ali Wongso, Ini Kepentingan Sekjen Golkar

Save Rupiah, Jokowi Pasang Badan untuk Gubernur dan Bupati

Download Aplikasi JawaPos.com