<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/23/6-3938903003.jpg" alt="Reog. (Nur Chamim/ Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Reog. (Nur Chamim/ Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Reog sebetulnya bukan hanya ikon Ponorogo, tetapi juga tradisi megah yang telah hidup ratusan tahun dan menjadi identitas masyarakat Jawa Timur. Di balik gemerlap pertunjukannya, Reog menyimpan sejarah panjang, filosofi mendalam, dan ekosistem seni yang menghidupi ribuan orang. Ironisnya, warisan budaya sebesar ini sekarang justru terseret dalam dugaan korupsi pembangunan museum yang semestinya menjadi ruang pelestarian. Reog telah menggerakkan perekonomian daerah dengan omzet miliaran rupiah setiap tahun. Dikutip dari laman resmi pemerintah Kabupaten Ponorogo, lebih dari 270 seniman kriya terlibat, dan ekosistemnya terus berputar dari generasi ke generasi. Bahkan pada 3 Desember 2024, Reog Ponorogo resmi masuk daftar Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO, memperkuat posisinya sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia yang diakui dunia. Namun kini, sorotan publik tertuju pada kasus dugaan aliran dana haram pembangunan Museum Reog yang diduga menyeret Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Di tengah euforia pengakuan internasional, kabar dugaan korupsi ini justru mencoreng upaya pelestarian warisan budaya berusia dua abad tersebut. Lantas, bagaimana sejarah dan kekayaan seni reog ini sendiri? Mari kita bahas. Asal-Usul Kesenian Reog: Tiga Versi Cerita yang Mengakar Kuat 1. Kisah Sindiran Ki Ageng Kutu Salah satu versi paling populer menyebut Reog lahir dari kritik halus Ki Ageng Ketut Suryo Alam terhadap keruntuhan Majapahit di masa Prabu Brawijaya V. Sang raja dinilai terlalu tunduk pada permaisurinya sehingga kerajaan kehilangan wibawa. Alih-alih memberontak secara frontal, Ki Ageng Kutu memilih menuangkan kegelisahannya lewat kesenian. Setiap karakter Reog mengandung simbol. Warok menjadi figur tetua yang dihormati, Singo Barong melambangkan raja yang angkuh, jathilan mewakili lunturnya semangat keprajuritan, dan Bujang Ganong menggambarkan sosok bijak yang tak dihargai. Selepas Ki Ageng Kutu wafat, kesenian ini diteruskan Ki Ageng Mirah dan kemudian berkembang menjadi kisah Panji, menambah lapisan cerita tentang perang Kediri dan Bantarangin. Versi ini menggarisbawahi bahwa Reog bukan sekadar tontonan, tetapi sebuah kritik sosial dan refleksi perjalanan sejarah Majapahit. 2. Reog Era Bathoro Katong Versi kedua menautkan Reog pada masa awal berdirinya Ponorogo di bawah Raden Bathoro Katong. Pada periode ini, Reog disempurnakan menjadi kesenian lokal Ponorogo sekaligus media dakwah penyebaran Islam. Bagian paling ikonik, kepala harimau berhias ekor merak, ditambahkan untuk menguatkan filosofi dan estetika Reog. Gamelan yang dulu dipakai Ki Ageng Kutu sebagai pengiring adu kesaktian kini berubah menjadi alat pemanggil masyarakat. Setelah warga berkumpul, Bathoro Katong menyampaikan ajaran Islam. Reog pun menjadi sarana komunikasi, media penyatuan masyarakat, dan simbol transisi budaya. 3. Reog Versi Bantarangin: Kisah Cinta dan Peperangan Cerita ketiga berasal dari legenda Bantarangin yang mengisahkan perjalanan cinta Prabu Kelana Sewandana kepada Dewi Songgolangit. Kisah ini penuh unsur drama: pelamaran yang dihadang Singobarong, pertempuran besar, hingga penggunaan pusaka Cemeti Samandiman untuk menaklukkan penjaga Kediri. Reog kemudian menjadi wujud penghormatan terhadap perjalanan sang prabu, kemenangan atas Singobarong, serta penyatuan dua kerajaan. Cerita ini menegaskan bahwa Reog juga menyimpan unsur heroik dan romantis yang diwariskan melalui teater dan tarian. Pemain-Pemain Penting dalam Pertunjukan Reog Pertunjukan Reog melibatkan banyak karakter dengan peran masing-masing, sehingga setiap adegan terasa hidup dan bertenaga. Barongan (Dhadhak Merak): Ikon utama Reog yang dimainkan oleh penari berkekuatan fisik luar biasa. Topeng raksasa seberat sekitar 50 kg ini digigit dan dimainkan dengan gerakan lembut namun gagah. Jathil Cilik dan Jathil Dewasa: Penari yang memerankan pasukan berkuda. Jathil cilik berusia 10&ndash;12 tahun, sedangkan Jathil dewasa menggambarkan prajurit tampan Majapahit. Klana Sewandana: Tokoh raja lengkap dengan topeng dan pecut Samandiman sebagai simbol kekuasaan dan karisma. Warok: Sosok karismatik, kuat, disiplin, dan berilmu kanuragan. Warok adalah penjaga moral dan simbol kekuatan tradisi Ponorogo. Bujang Ganong: Tokoh yang memadukan humor, kecerdikan, dan ketangkasan. Topengnya yang khas menjadi daya tarik panggung, dengan gerakan akrobatik yang memancing sorak penonton. Senggakan: Bagian dari tim penyemangat yang meneriakkan &ldquo;Hok&rsquo;e&hellip; hok&rsquo;e&hellip;&rdquo; untuk memacu energi pertunjukan. Pengrawit: Pengiring musik gamelan yang menjaga tempo dan atmosfer pertunjukan dengan irama khas Ponorogo. Peralatan Ikonik dalam Pertunjukan Reog Reog menggabungkan unsur musik, tari, dan bela diri. Beberapa peralatan yang wajib ada di dalamnya meliputi: Dadhak Merak, topeng berat simbol Singobarong; Gamelan sebagai pengiring utama; Eblek atau kuda kepang dari bambu; Topeng Ganongan; Pecut sepanjang 3 meter yang menghasilkan bunyi nyaring di setiap adegan klimaks. Setiap peralatan punya filosofi tersendiri yang memperkaya identitas Reog sebagai seni tradisional yang kompleks. Museum Reog Disorot dalam Kasus Korupsi Di tengah upaya menjaga warisan budaya yang telah berusia sekitar dua abad ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menelusuri dugaan penyimpangan dana pembangunan Museum Reog. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko, yang sebelumnya dijerat atas dugaan suap terkait proyek RSUD dr. Harjono. KPK menduga ada aliran gratifikasi lain yang merembet ke berbagai proyek di lingkungan Pemkab Ponorogo. Penyidik kini menelusuri lebih jauh proses dan mekanisme proyek pembangunan Museum Reog, termasuk potensi aliran dana yang diduga diterima pihak terkait.

Kasus dugaan korupsi pembangunan Museum Reog mengancam pelestarian budaya Ponorogo, meski Reog telah diakui UNESCO.

Mengenal Reog Warisan Budaya Berusia 2 Abad, kini Museumnya Diduga Dikorupsi Bupati Ponorogo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/3H6A4843JPG-4225894714.jpg" alt="Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati nonaktif Ponorogo, Sugiri Sancoko, menerima gratifikasi dari sejumlah proyek strategis di wilayahnya. Dugaan itu terus didalami melalui pemeriksaan saksi-saksi secara maraton pada pekan lalu. &ldquo;Penyidik melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi di dinas-dinas lainnya, termasuk di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Ponorogo atau disebut Parpora,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan Senin (8/12). Menurut Budi, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran dugaan penerimaan gratifikasi oleh Sugiri dalam kapasitasnya sebagai bupati. Salah satu penerimaan gratifikasi itu terkait pembangunan RSUD dr. Harjono. &ldquo;Hal ini menindaklanjuti dari adanya dugaan gratifikasi yang diterima Saudara SUG selaku Bupati Ponorogo yang diduga terkait dengan proyek-proyek lainnya yang ada di wilayah tersebut,&rdquo; ujarnya. Selain itu, politikus PDIP itu juga diduga menerima gratifikasi terkait pembangunan Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) Ponorogo. Dalam mendalami dugaan itu, penyidik KPK telah melakukan serangkaian penggeledahan. &ldquo;Sejumlah lokasi, sejumlah titik telah dilakukan penggeledahan, dan penyidik telah menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang tentunya itu juga dikonfirmasi dalam pemeriksaan kepada para saksi yang dipanggil pada pekan ini,&rdquo; jelas Budi. Berdasarkan temuan awal KPK, Sugiri diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 300 juta selama periode 2023&ndash;2025. Penerimaan gratifikasi itu berkaitan jabatannya sebagai Bupati. Ia menegaskan, operasi tangkap tangan (OTT) yang mentersangkakan Sugiri Sancoko membuka jalan bagi KPK untuk memeriksa potensi praktik korupsi di sektor lain.&nbsp; &ldquo;Artinya dari kegiatan tertangkap tangan tersebut menjadi jalan masuk bagi KPK untuk melihat apakah praktik ataupun modus-modus korupsi itu juga terjadi di sektor ataupun dinas lainnya,&rdquo; tegasnya. Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang mencakup tiga klaster, di antaranya suap pengurusan jabatan, suap proyek pembangunan RSUD Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penetapan tersangka dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11). Selain Sugiri, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan pihak swasta Sucipto. Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;Khusus untuk Sucipto dan Yunus Mahatma, juga dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU Tipikor.

KPK menduga Bupati Ponorogo menerima gratifikasi dari proyek strategis, termasuk RSUD dan Museum Reog, dalam penyelidikan yang berlanjut.

KPK Duga Bupati Ponorogo Terima Gratifikasi Berbagai Proyek, Mulai dari Pembangunan RSUD hingga Museum Reog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/Konpres-Bupati-Ponorogo-Sugiri-Sancoko-Dery-Ridwansah-2JPG-3160171466.jpg" alt="Tersangka selaku Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo Agus Pramono berjalan dihadirkan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tersangka selaku Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo Agus Pramono berjalan dihadirkan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan penerimaan suap terkait pengadaan proyek yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Pengusutan itu dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang menersangkakan Sugiri Sancoko. Penerimaan suap itu diduga berkaitan dengan pembangunan proyek RSUD dr. Harjono. Tak hanya itu, KPK menduga dalam pengembangan kasus ini ada penerimaan gratifikasi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. "Adanya dugaan gratifikasi yang diterima saudara SUG selaku Bupati Ponorogo yang diduga terkait dengan proyek-proyek lainnya yang ada di wilayah tersebut," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Minggu (7/12). Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK menduga ada penerimaan aliran uang haram pembangunan proyek Museum Reog di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (Jatim).&nbsp;"Penyidik menelusuri, melacak seperti apa proses dan mekanisme pengadaan dari museum reog tersebut," ujar Budi. <h3>Siapa sebenarnya sosok Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko?</h3> Sugiri Sancoko lahir di Ponorogo, Jawa Timur, 26 Februari 1971. Dia menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Dr. Soetomo Surabaya dan meraih gelar Magister (S-2) pada 2014. Karier politiknya dimulai ketika dipercaya sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2009&ndash;2014. Kemudian kembali menjabat untuk periode 2014&ndash;2019.&nbsp; Sugiri Sancoko merupakan politikus PDI Perjuangan. Pada Pilkada 2020, Sugiri terpilih sebagai Bupati Ponorogo untuk masa jabatan 2021 - 2025.&nbsp;Atas kepercayaan masyarakat, Sugiri Sancoko kembali memenangkan Pilkada 2024 dan melanjutkan kepemimpinannya sebagai Bupati Ponorogo untuk periode kedua 2025&ndash;2030. Nahas, tidak sampai dua periode, Sugiri Sancoko terjaring OTT KPK, pada Jumat (7/11). Sugiri Sancoko diduga menerima suap yang mencakup tiga klaster, di antaranya suap pengurusan jabatan, suap proyek pembangunan RSUD Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Selain Sugiri, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan pihak swasta Sucipto. Keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;Khusus untuk Sucipto dan Yunus Mahatma, juga dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, dan/atau Pasal 13 UU Tipikor.

Profil Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko yang diduga terlibat korupsi proyek Museum Reog dan RSUD.

Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo Nonaktif dan Politikus PDIP yang Diduga Terlibat Korupsi Museum Reog

museum reog

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#museum reog

Berita Terkini

Mengenal Reog Warisan Budaya Berusia 2 Abad, kini Museumnya Diduga Dikorupsi Bupati Ponorogo

KPK Duga Bupati Ponorogo Terima Gratifikasi Berbagai Proyek, Mulai dari Pembangunan RSUD hingga Museum Reog

Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo Nonaktif dan Politikus PDIP yang Diduga Terlibat Korupsi Museum Reog

Download Aplikasi JawaPos.com