<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/10/1000515110-1178727616.jpg" alt="Mobil Ambulance yang mengantarkan HA Ke Kejati Sumsel di Palembang, Senin (10/3). (M Imam Pramana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mobil Ambulance yang mengantarkan HA Ke Kejati Sumsel di Palembang, Senin (10/3). (M Imam Pramana/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memeriksa Direktur Utama PT SMB yakni HA yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus administrasi lahan seluas 34 hektare di Musi Banyuasin (Muba) pada Kamis (6/3). &rdquo;HA memenuhi panggilan Kejati Sumsel setelah ditetapkan tersangka pada 6 Maret dan tidak memenuhi panggilan,&rdquo; kata Kajari Muba Roy Riyadi seperti dilansir dari Antara, Senin (10/3). Dia menerangkan, HA ditetapkan sebagai tersangka bersama AM dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah seluas 34 ha di Muba. Namun AM sudah ditahan selama 20 hari ke depan sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 6 Maret 2025. Sementara HA juga ditetapkan sebagai tersangka namun tidak memenuhi panggilan tim penyidik. Roy Riyadi menyebutkan, HA merupakan Direktur PT SMB dan AM merupakan mantan pegawai BPN Muba yang berperan mengurus kelengkapan dokumen untuk ganti rugi pengadaan tanah Tol Palembang- Jambi yang melintasi wilayah Muba. &rdquo;Penyidikan yang dilakukan mengenai dugaan tindak pidana korupsi pemalsuan administrasi penggantian uang ganti rugi lahan pembangunan jalan tol Palembang - Jambi yang ditemukan berdasarkan penyelidikan dan penyidikan,&rdquo; tutur Roy Riyadi. Sementara itu HA tiba di Kejati Sumsel dengan menaiki mobil Ambulance sekitar pukul 12.10 WIB dengan mendapatkan pengawalan dari petugas medis dan kejaksaan. Setelah tiba HA langsung dibawa ke ruangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Kejati Sumsel memeriksa Direktur Utama PT SMB yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus administrasi lahan seluas 34 hektare di Muba

Kejati Sumsel Periksa Dirut PT SMB Tersangka Kasus Lahan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/Resize_20240806_163149_9932-1245993109.jpg" alt="Sidang putusan kasus KDRT istri potong alat kelamin suami di PN Musi Banyuasin. (PN Muba/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sidang putusan kasus KDRT istri potong alat kelamin suami di PN Musi Banyuasin. (PN Muba/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, memvonis penjara tiga tahun tiga bulan terdakwa Lisa Yani dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memotong alat kelamin sang suami. &rdquo;Terdakwa Lisa Yani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan tindak pidana penganiayaan korban dengan mengakibatkan luka berat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun tiga bulan penjara,&rdquo; kata&nbsp;Ketua Majelis Hakim Silvi Ariani&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Pengadilan Negeri Musi Banyuasin. Usai membacakan hasil putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Musi Banyuasin menanyakan langsung ke terdakwa dan JPU atas putusan tersebut apakah akan mengambil sikap pikir-pikir. Terdakwa Lisa Yani mengambil sikap menerima atas putusan majelis hakim, namun JPU Kejari Muba menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, menuntut terdakwa Lisa Yani tiga tahun enam bulan penjara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) istri potong kelamin suami. &rdquo;Menyatakan terdakwa Lisa Yani terbukti secara sah bersalah melanggar pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,&rdquo; kata JPU. Dia menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti dengan tuntutan tiga tahun enam bulan penjara. Jaksa menilai hal yang memberatkan terdakwa ialah sudah membuat korban yakni sang suami menjadi cacat berat dan tidak bisa kembali seperti semula. Akan tetapi hal yang meringankan terdakwa yakni kedua belah pihak antara korban dan terdakwa sudah berdamai dan ada surat perdamaian yang ditandatangani korban. Kemudian status korban ini masih suami istri dengan terdakwa lalu terakhir terdakwa mempunyai anak kecil yang masih membutuhkan sosok terdakwa. Setelah mendengar tuntutan dari JPU Kejari Muba majelis hati memberikan kesempatan untuk terdakwa untuk menyampaikan pleidoi. &rdquo;Saya punya anak yang mulia saya mohon diringankan hukuman saya dari tuntutan jaksa,&rdquo; kata terdakwa.

Majelis hakim PN Musi Banyuasin memvonis tiga tahun tiga bulan terdakwa Lisa Yani dalam kasus KDRT memotong alat kelamin sang suami.

Istri Potong Kelamin Suami Hakim, PN Musi Banyuasin Vonis Tiga Tahun Tiga Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/31/WhatsApp-Image-2024-07-31-at-124026_41d1b4fd-208310552.jpg" alt="Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin Sandi Fahlepi mengikuti Penilaian Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah. (Kab. Muba)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin Sandi Fahlepi mengikuti Penilaian Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah. (Kab. Muba)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin Sandi Fahlepi mengikuti Penilaian Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan I Bulan Juni dan Juli Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024). Hadir mendampingi Pj Bupati Muba dalam kesempatan ini diantaranya, Asisten I Setda Muba H Yudi Herzandi SH MH, Inspektur Muba Mirwan Susanto SE MM, Kepala Dinas Perhubungan Muba Musni Wijaya SSos MSi, Plt Kepala Bappeda Muba Sunaryo SSTP MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Herryandi Sinulingga AP, Kepala Dinas PU PR Muba Alva Elan SST M PSDA, Kepala Dinas PU Perkim Muba M Ridho ST MSi, Kabag Tapem Setda Muba Suganda AP MSi, Kabag Hukum Setda Muba Romasari Purba SH MSi, dan Kabag Umum Setda Muba Sefrizal SE MSi. Dalam kegiatan tersebut Sandi Fahlepi memaparkan capaian 10 indikator yang menjadi prioritas penilaian evaluasi kinerja penjabat kepala daerah, yakni inflasi, stunting, badan usaha, layanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, penyerapan anggaran tahun 2024, kegiatan unggulan dan perizinan. Adapun capaian indikator yang disampaikannya Pj Bupati Muba dihadapan Tim Evaluator yang dipimpin oleh Inspektur I Inspektorat Jenderal Brigjen Pol Rustam Mansur antara lain. Pertama aspek inflasi, dikatakannya, pada awal menjabat Pj Bupati indeks perkembangan harga Kabupaten Muba mengalami kenaikan 2,26 namun saat ini dengan upaya yang dilakukan dapat diturunkan menjadi -2,11. "Tahun 2024 ini kinerja penanganan inflasi Kabupaten Muba mendapat reward berupa dana insentif fiskal sebesar 5,6 miliar sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2024," ujarnya. Kemudian penanganan stunting, ia menyebutkan jumlah jiwa yang terkena stunting di Kabupaten Muba pada Bulan April 2024 sebanyak 413 anak, sampai dengan Juli 2024 dapat diturunkan sebanyak 32 anak. Untuk panganan stunting Pemkab Muba tahun 2024 menganggarkan sebesar 37,2 miliar yang tersebar di sektor kesehatan 6,9 miliar dan non kesehatan 30,32 miliar, sudah terealisasi 55,03 persen dari sebelumnya 11,16 persen di bulan April. "Salah satu inovasi penanganan stunting yang terus kami dorong adalah BUNDA AS (Bimbingan dan Pendampingan Anak Sehat) dalam pemberian makan dan pemantauan tumbuh kembang pada anak stunting, yang saat ini terus dilakukan perluasan sasaran intervensi," ungkapnya. Selanjutnya Badan Usaha Milik Daerah, Muba memiliki 4 BUMD, 3 perusahaan berstatus sehat menurut LHP BPKP dan satu sedang proses audit BPKP. Target dividen tahun buku 2023 sebesar 30 miliar dan sampai dengan Juli 2024 sudah terealisasi 27,8 miliar atau 92,67%. Untuk layanan publik, Sandi Fahlepi menyampaikan bahwa dalam rangka percepatan pelayanan, yang aman, transparan, dan adil telah dikembangkan dan dioperasionalkan sebanyak 27 standar operasional prosedur (SOP) online dalam pelayanan kependudukan dan catatan sipil, dan 389 SIP online untuk pelayanan perizinan berusaha. "Pada aspek penurunan pengangguran, di tahun 2024 terdapat 6.458 pengangguran yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Muba, menurut BPS tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka (TPT) Muba sebesar 2,58%, turun dari sebelumnya 4,40% tahun 2022. TPT di Muba turun dari tahun 2023 sebesar 1,82% paling tinggi di Sumatera Selatan. Upaya yang telah dilakukan sudah sesuai dengan amanat Perpres, yakni peningkatan SDM tenaga kerja lokal melalui pelatihan berbasis kompetensi, perluasan kesempatan kerja, dan penempatan tenaga kerja, transformasi UPT BLK menjadi Muba Vocational Center (MVC), serta penguatan hubungan industrial, dan kesejahteraan tenaga kerja," paparnya. Lebih lanjut Pj Bupati Muba memaparkan, pada tahun 2024 penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrem sebanyak 3.276 jiwa (0,47%), menurun dari sebelumnya tahun 2023 sebanyak 4.640 jiwa (0,58%). "Dalam penanganan kemiskinan esktrim Pemkab Muba menyiapkan anggaran dalam APBD 2024 sebesar 48,5 miliar yang realisasinya sampai dengan Arpil 2024 sebesar 12,7 miliar," ungkapnya. Dibidang kesehatan, peningkatan layanan tersebut terus dilakukan terutama penyediaan SDM medis yang mencukupi, dan saat ini terdapat dokter spesialis dan sub spesialis tersebar di tiga rumah sakit yakni RSUD Sekayu, RSUD Bayung Lencir, dan RSUD Sungai Lilin. Terkait penyerapan anggaran tahun 2024, APBD Kabupaten Muba sebesar 4,2 triliun. Penyerapan anggaran sampai dengan Juli sebesar 1,76 triliun atau 41,66% meningkat dari periode April yaitu 635,9 miliar atau 15,02%, naik sebesar 26,64. Sementara untuk program unggulan, ada tiga program unggulan inovasi yang dilakukan Pemkab Muba, adalah Bantu Umak (Bantuan Tunai Untuk Masyarakat Miskin) untuk 17.493 KK miskin ekstrim dan akan diperluas intervensinya pada desil 2. Pembangunan CPO berbasis petani (Korporasi Koperasi), pembukaan lahan tanpa bakar dengan bantuan alat berat untuk membuka lahan pertanian, dan Muba Vocational Center (MVC) merupakan program pelatihan intensif untuk masyarakat dan langsung disalurkan pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Muba seperti migas, tambang dan perusahaan perkebunan. Terkahir perizinan, sampai dengan Juli 2024, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muba telah menerbitkan sebanyak 1.109, meningkat dari bulan April yaitu 400 izin atau meningkat sebesar 177%. Paparan yang dilakukan Pj Bupati Muba kurang lebih memakan waktu 20 menit itu mendapatkan masukan dan tanggapan dari Tim Evaluator Itjen Kemendagri. "Terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, melalui penilaian evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan untuk kemajuan Kabupaten Musi Banyuasin dimasa yang akan datang, dan Seluruh masukan dari Tim evaluator Itjen a Kemendagri akan kita tindak lanjuti untuk peningkatan kinerja kedepannya " tandasnya. Menanggapi paparan tersebut Inspektur I Inspektorat Jenderal Brigjen Pol Rustam Mansur memberikan apresiasi terhadap upaya Pj Bupati Muba dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada Triwulan I masa penugasan, keberhasilan dan peningkatan program serta pelayanan kepada masyarakat juga menjadi poin positif yang disoroti oleh Tim Evaluator. "Pak H Sandi Fahlepi telah menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam menjalan amanah sebagai Pj Bupati Muba, kami melihat adanya peningkatan dalam berbagai sektor," pungkasnya. Disamping itu disampaikan juga beberapa catatan yang perlu diperhatikan dan memaksimalkan kinerja guna meningkatkan efektivitas Pemerintahan Kabupaten Muba. Tim Evaluator juga menyarankan agar Pj Bupati Muba terus melakukan pembenahan dan peningkatan kerja, terutama dalam hal-hal yang masih menjadi tantangan di Bumi&nbsp;Serasan&nbsp;Sekate.

Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin H Sandi Fahlepi mengikuti Penilaian Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan I

Ikut Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Triwulan I, Pj Bupati Muba Paparkan 10 Indikator Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/IMG-20240705-WA0009-183785803.jpg" alt="Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengajuan tata kelola sumur minyak masyarakat yang sudah dimulai sejak dua tahun lalu, kini lebih masif lagi didorong oleh Pj Bupati Sandi Fahlepi agar realisasinya bisa segera dirasakan. Pemerintah kabupaten Muba telah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan minyak ilegal guna menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat. Penjabat Bupati Musi Banyuasin H.Sandi Fahlepi yang baru menjabat kurang lebih tiga bulan ini terus serius berupaya menuntaskan persoalan kerusakan lingkungan dan permasalahan lainnya dampak dari illegal drilling dan illegal refinery di kabupaten Muba. "Kondisi seperti ini tidak bisa terus menerus dibiarkan, karena menyangkut dampak lingkungan dan keselamatan warga Muba, apalagi setelah kejadian kemaren terjadi ledakan terbakar dan mencemari sungai dawas, ungkap Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/IMG-20240705-WA0010-82868772.jpg" alt="Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024). (Istimewa)</figcaption>
</figure> Lanjutnya, kendala yang dihadapi saat ini terkait Revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua yang masih terkendala di Kementerian. Ia memaparkan, konsep tata kelola yang telah disiapkan diantaranya Tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerjasama. "Lalu, tata kelola penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tata kelola akses pemodalan dan kredit lunak bagi masyarakat pemilik sumur minyak. Kami sangat yakin rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di Muba," jelasnya. Ia menambahkan, berdasarkan data yang di inventarisir terdata ada sekitar 230 ribu masyarakat Muba yang terlibat pada aktifitas penambangan sumur minyak. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/IMG-20240705-WA0008-471452363.jpg" alt="Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pj Bupati Sandi saat Audiensi ke Kantor Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Jumat (5/7/2024). (Istimewa)</figcaption>
</figure> "Ini jumlahnya sangat banyak, tentu kami sangat berharap Pemerintah Pusat untuk segera mengakomodir tata kelola ini serta segera ada realisasi konkrit terkait revisi Permen ESDM nomor 1 Tahun 2008," atau Pemerintah Pusat dapat menerbitkan aturan dalam bentuk lain yang untuk tata kelola yang mengakomodasi aktivitas penambangan Sumur Minyak Masyarakat dan atau Menyusun Bridging Policy (Aturan antara) Selama belum diterbitkannya aturan yang menjadi pedoman tata kelola dimaksud harapnya . Sementara itu, Dirjen Kementerian Migas Kementerian ESDM, yang diwakili oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas. Noor Arifin Muhamad ST, M.SIE. menyambut baik dan menyampaikan bahwa persoalan illegal drilling dan ilegal refinery di Muba ini sudah sangat Masif. Dari sisi hulu nanti akan kita follow ke pimpinan bagaimana formula tata kelola terbaiknya karena ini menyangkut instansi terkait lintas sektoral lainnya baik sisi lingkungan, dan diharapkan dilevel menteri koordinator akan menangani secara komprehensif. Arifin melanjutkan bahwa, Peraturan Menteri ESDM saat ini terus digodok agar daerah mempunyai kewenanganan untuk memaksimalkan penertiban illegal drilling dan illegal refinery dan mengapresiasi upaya Pj Bupati Muba ini yang terus aktif memperjuangkan tata kelola upaya penertiban ilegal drilling dan illegal refinery. "Komitmen Pak Pj Bupati Sandi Fahlepi untuk menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat Muba dari dampak illegal drilling dan illegal refinery sudah maksimal, kita saat ini masih menunggu progres penerbitan Permen ESDM," tutur Arifin. Arifin juga berharap sama agar persoalan illegal drilling dan illegal refinery di Muba ini segera tuntas dengan solusi terbaik. mengingat perjuangan yang tak henti-hentinya dilakukan Muba dalam menjaga lingkungan dan keselamatan warga dari dampak illegal drilling dan illegal refinery. Dalam kesempatan kali ini Pj Bupati turut didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra H.Yudi Herzandi MH , Dirut PT. Petro Muba Khadafi, SE, Kadin Kominfo Muba Herryandi Sinulingga, AP, Kabag Hukum Romasari Purba, SH,MH, Kabag SDA Yulius Adi, SSTP,MSi, Plt Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Agung Perdana SSTP MSi, Kepala dinas lingkungan hidup dIwakili Kabid PDTL Ilham ,ST,MSi.

Penjabat Bupati Musi Banyuasin H.Sandi Fahlepi yang baru menjabat ini terus serius berupaya menuntaskan persoalan kerusakan lingkungan.

Pj Bupati Sandi Fahlepi Kebut Realisasi Tata Kelola Sumur Minyak Warga di Muba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/13_janji-3425872027.png" alt="Ganjar Pranowo" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo</figcaption>
</figure> CALON presiden (capres) Ganjar Pranowo disambut baik dan antusias oleh ribuan warga dari sejumlah desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Senin (6/11). Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut datang pada acara silaturahmi yang bertajuk "Ganjar Tilik Sedulur" di Alun-Alun Desa Beju Mulyo. Warga mengaku senang dengan kedatangan Ganjar. Salah satunya Kiswo yang merupakan warga Jawa Tengah yang ikut program transmigran sejak 1982. "Senang Pak Ganjar ke sini. Sekarang menuju Pemilu 2024 dan itu presiden pilihan saya, biar Indonesia lebih maju lagi," ujarnya. Menurut Kiswo, Ganjar orangnya cerdas dan terbukti kepemimpinannya di Jawa Tengah membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, Ganjar juga tokoh nasional yang merakyat. "Pak Ganjar orangnya enak, baik, cerdas, dan merakyat. Sama-sama orang Jawa kita. Di sini juga mayoritas Jawa," ungkap pria yang berjualan di alun-alun desa tersebut. ganjar Bahagia juga dirasakan Rahayu Ningsing saat bertemu Ganjar. Dia berharap kehadiran Ganjar mampu membawa kemajuan desanya, terutama di sektor UMKM. "Pak Ganjar bagus dalam mengembangkan UMKM. Semoga UMKM di sini juga bisa maju," paparnya. Tokoh masyarakat Desa Beji Mulyo Siramidin menambahkan, warga sangat senang bisa dikunjungi Ganjar Pranowo. Bagi dia, Ganjar seperti keluarga sendiri. "Ya seperti kedatangan saudara dari kampung di Jawa," ungkapnya. Kepala Desa Bukit Jaya Jauhari dalam sambutannya mengaku tidak menyangka jika Ganjar mau berkunjung ke desanya. Bahkan, dia mengumpamakan seperti mimpi. "Ngimpi opo sampe Pak Ganjar mau datang ke sini," tuturnya. Dia menceritakan bahwa desanya banyak meraih penghargaan di tingkat nasional. Di antaranya juara dua keterbukaan informasi publik, juara dua perpustakaan desa, dan proklim peringkat ke-17 pratama. "Alhamdulillah, desa ini berprestasi di tingkat nasional," bangganya. Sementara itu, Ganjar Pranowo mengapresiasi prestasi yang diraih Desa Bukit Jaya. Hal itu mampu menjadi inspirasi desa-desa di daerah lain untuk berpikir maju. "Di sini seperti pulang kampung, desanya inspiratif dan bisa menggerakkan masyarakat, sehingga semua orang memberikan dukungan yang bagus, akhirnya dapat banyak prestasi," kata Ganjar. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga berdiskusi dengan warga. Ada beberapa masukan, di antaranya soal nasib dan kesejahteraan guru. "Saya sangat setuju itu sehingga nasib guru juga baik. Prestasinya juga baik, anaknya punya karakter, punya ilmu," ujar Ganjar. Di samping itu, ada anak berbakat atau atlet daerah yang perlu diperhatikan. "Bagaimana agar atlet-atlet di daerah ini bisa naik kelas dari kampung, provinsi, dan nasional. Ternyata mereka butuh akses agar bisa masuk. Kita akan carikan jalan, entah bisa lewat KONI, kementerian, apakah lewat dinas," pungkasnya. (als/c17/wir)

CALON presiden (capres) Ganjar Pranowo disambut baik dan antusias oleh ribuan warga dari sejumlah desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel.

Ganjar Temui Warga Transmigran di Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/ganjar-banyu-2864950901.jpg" alt="Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mendapat sambutan hangat oleh ribuan warga dari sejumlah desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan." width="100%">
<figcaption>Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mendapat sambutan hangat oleh ribuan warga dari sejumlah desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo mendapat sambutan hangat oleh ribuan warga dari sejumlah desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Ganjar datang pada acara silaturahmi yang bertajuk 'Ganjar Tilik Sedulur' di Alun-alun Desa Beju Mulyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam momen itu, Ganjar bertemu dengan ribuan warga transmigran yang berasal dari pulau Jawa, Senin (6/11). Kedatangan Ganjar disambut musik tradisional Kuda Lumping dengan lantunan lagu berbahasa Jawa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ganjar mengaku senang bisa bertemu masyarakat yang dominan berasal dari keturunan tanah Jawa. Ganjar dalam kesempatan itu berbicara soal pekerjaan hingga perlindungan pekerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada banyak masukan, lagi-lagi masukan masyarakat tentang kesulitan pupuk dan bagaimana fluktuasi harga sawit. Kemarin terjadi bencana harga sampai Rp 300 sekarang sudah sampai Rp 2000," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (7/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar menekankan, akan selalu menjaga komunikasi dengan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini yang perlu dijaga dengan komunikasi karena mereka meninggalkan daerah untuk mencari rezeki, sehingga mereka harus mendapatkan kesuksesan. Sukes itu diraih ketika ada kolaborasi dengan pemerintah setempat," papar Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013225147/komitmen-majukan-umkm-ganjar-praktekan-pembuatan-kue-lapis-khas-palembang">Komitmen Majukan UMKM, Ganjar Praktekan Pembuatan Kue Lapis Khas Palembang</a></div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, seorang warga bernama Kiswo mengaku senang dengan kedatangan Ganjar. Kiswo merupakan warga Jawa Tengah yang ikut program transmigran sejak 1982.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Senang Pak Ganjar kesini. Karena saya menuju 2024 itu presiden pilihan saya, biar lebih Indonesia maju lag," ucap Kiswo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013224027/bacapres-ganjar-yakin-jawa-tengah-masih-jadi-pendulang-suara-bagi-partai-banteng-meski-ada-gibran">Bacapres Ganjar Yakin Jawa Tengah Masih Jadi Pendulang Suara bagi Partai Banteng Meski Ada Gibran</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Kiswo, Ganjar merupakan orang yang cerdas dan terbukti kepemimpinannya di Jawa Tengah, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Ganjar orangnya enak, baik, cerdas dan merakyat. Sama-sama orang Jawa kita. Disinu juga mayoritas Jawa," ungkap Kiswo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahagia juga dirasakan Rahayu Ningsing saat bertemu Ganjar. Ia berharap, kehadiran Ganjar mampu membawa kemajuan desanya, terutama di sektor UMKM.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Wah, rasanya sumringah. Pokoknya senang sampai ndredeg (gemetaran) semua ini. Pak Ganjar kan bagus mengembangkan UMKM. Semoga di sini UMKM bisa maju. Pak Ganjar orangnya baik dan merakyat," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp;

Kedatangan Ganjar disambut musik tradisional Kuda Lumping dengan lantunan lagu berbahasa Jawa. Pasalnya sebagian penduduknya orang Jawa.

Bertemu Warga Keturunan Jawa di Musi Banyuasin, Ganjar Ngaku Dapat Curhatan Kesulitan Pupuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Musi-Banyuasin-Dodi-Reza-Alex-Noerdin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di" width="100%">
<figcaption>Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021. Dodi sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat (15/10) malam, di salah satu hotel kawasan Jakarta.  KPK juga turut menetapkan tiga pihak lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Herman Mayori; Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan terkait kronologi OTT yang kemudian menjerat Dodi sebagai tersangka. Pada Jumat (15/10), tim KPK menerima informasi akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang disiapkan oleh Suhandy. Uang itu nantinya akan diberikan pada Dodi melalui Herman dan Eddi.  "Selanjutnya dari data transaksi perbankan diperoleh informasi adanya transfer uang yang diduga berasal dari perusahaan milik Suhandy kepada rekening bank milik salah satu keluarga Eddi," kata Alexander dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (16/10).  Setelah uang tersebut masuk, lalu dilakukan tarik tunai oleh keluarga Eddi untuk kemudian diserahkan langsung ke Eddi. Lantas, Eddi menyerahkan uang tersebut kepada Herman untuk diberikan kepada Dodi.  Tim selanjutnya bergerak dan mengamankan Herman di salah satu tempat ibadah di Kabupaten Muba dan ditemukan uang sejumlah Rp 270 juta dengan dibungkus kantung plastik. Tim penindakan KPK kemudian, mengamankan Eddi dan Suhandy serta pihak terkait lainnya dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan permintaan keterangan.  Sementara itu pada lokasi berbeda, kata Alexander, tim penindakan KPK mengamankan putra dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, yakni Dodi Reza di salah satu lobi hotel di Jakarta. Dodi kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.  "Dari kegiatan ini, tim KPK selain mengamankan uang sejumlah Rp 270 juta. Juga turut diamankan uang yang ada pada MRD (ajudan Bupati) Rp 1,5 miliar," pungkas Alex.  Penerimaan uang itu diterima, karena Suhandy memenangkan empat paket proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Pertama, Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar. Kedua, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar.  Ketiga, peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar. Keempat, normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.  Sebagai realialisasi pemberian komitmen fee oleh Suhandy atas dimenangkannya empat proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga Suhandy telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Dodi melalui Herman dan Eddi.  "Total komitmen fee yang akan diterima oleh DRA dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp 2,6 miliar," ujar Alexander.  Sebagai penerima, Dodi, Herman dan Eddi disangkakan melanggar melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai pihak pemberi, Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bupati Musi Banyuasin Terima Suap Rp 1,7 Miliar saat Terjaring OTT KPK

Musi Banyuasin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Musi Banyuasin

Berita Terkini