<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/JKT_GROUNDBREAKING-SEPTITANK-KOMUNAL_HANUNG-HAMBARA_28072025-1-4206421143.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) bersama Walikota Jakarta Timur Munjirin melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Septic Tank Komunal berbasis teknologi tepat guna biogas di Rusunami Bidara Cina, Jakarta, Senin (28/07/2025)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) bersama Walikota Jakarta Timur Munjirin melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Septic Tank Komunal berbasis teknologi tepat guna biogas di Rusunami Bidara Cina, Jakarta, Senin (28/07/2025).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pembangunan infrastruktur menjadi poin utama dalam berbagai usulan masyarakat saat Sidang Pleno Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan tahun 2026 di wilayah Jakarta Timur. Berbagai kebutuhan fisik yang mendukung kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama usulan yang diajukan. &nbsp; "Dalam Musrenbang Kecamatan 2026 ini terdapat beberapa usulan warga seperti pembangunan turap, pembangunan sekolah, pembangunan Puskesmas," ungkap Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, kemarin (21/1).&nbsp; &nbsp; Kegiatan Musrenbang yang melibatkan seluruh jajaran Pemerintah Kota Jakarta Timur memiliki tujuan khusus untuk mendengar dan mendokumentasikan segala usulan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah. Usulan yang masuk mencakup tiga kategori utama, yaitu usulan fisik atau infrastruktur, usulan barang, dan usulan bidang sosial. "Setelah proses pertemuan Musrenbang selesai, seluruh usulan yang terkumpul akan ditindaklanjuti ke tingkat provinsi dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga tidak muncul kembali di tahun mendatang, " terangnya.&nbsp; &nbsp; Sebelum pelaksanaan Musrenbang kecamatan, telah dilakukan tahapan "Rembuk RW" yang kemudian dipaparkan oleh setiap camat dalam sesi pembukaan sidang pleno Musrenbang. Dari seluruh usulan yang dipaparkan para camat, jenis usulan yang paling banyak diajukan adalah terkait perbaikan jalan, pembangunan turap kali, pelebaran saluran air, serta pembangunan ulang sekolah dan Puskesmas yang sudah tidak layak digunakan. &nbsp; "Ada juga pembangunan Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang memang dibutuhkan oleh para pemuda untuk aktivitas di wilayah," ujarnya.&nbsp; &nbsp; Diketahui, selain usulan dari masyarakat Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu menjadi fokus masing-masing wilayah di Provinsi DKI Jakarta. Di Jakarta Pusat, arah kebijakan difokuskan pada pertumbuhan jasa keuangan dan bisnis, pengembangan pusat riset kesehatan global, serta peningkatan produktivitas perdagangan.&nbsp; Misalnya, untuk Jakarta Utara, perhatian diberikan pada pengembangan destinasi wisata pesisir dan budaya, serta peningkatan akses dan konektivitas menuju Kepulauan Seribu. &nbsp; Di Jakarta Barat, fokus pengembangan ditujukan pada ekonomi bisnis pergudangan dan logistik, fasilitas penunjang pendidikan tinggi, serta pemajuan aspek sosial budaya untuk mendukung pariwisata. Sementara itu, Jakarta Selatan difokuskan pada pembangunan yang meningkatkan produktivitas bisnis berinvestasi tinggi, pengembangan pusat retail dan inovasi bisnis, ekonomi kreatif, serta peningkatan kualitas serapan air dan pengendalian kualitas udara. &nbsp; Bagi Jakarta Timur, Gubernur mengarahkan agar fokus pada empat bidang utama, yaitu pengembangan bisnis pergudangan dan logistik, peningkatan produktivitas industri 4.0 serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan integrasi dan konektivitas transportasi publik, serta optimalisasi ketahanan pangan. Sedangkan untuk Kepulauan Seribu, pembangunan difokuskan pada pengembangan wisata perairan pesisir, lumbung pangan, dan peningkatan ekonomi biru.&nbsp;

Musrenbang Jakarta Timur 2026 mengusulkan berbagai pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Infrastruktur Mendominasi Usulan Warga dalam Musrenbang Kecamatan 2026 Jakarta Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-16-at-20.54.48.jpg" alt="Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hadir dalam musrenbang wilayah di pendapa Kabupaten Rembang. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hadir dalam musrenbang wilayah di pendapa Kabupaten Rembang. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (musrenbangwil) yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, telah menerima lebih dari 14.717 usulan masyarakat. Total anggaran secara keseluruhan yang telah dialokasian untuk menindaklanjuti 14.717 usulan dari masyarakat tersebut yakni sebesar Rp 22,1 triliun. "Rp 22,1 triliun paling yang bisa kita bantu selama ini rata-rata Rp6 triliun yang bisa kita berikan. Rp 6 triliun ini cara distribusinya berdasarkan prioritas," ujar Ganjar di Pendopo RA Kartini, Kabupaten Rembang, seperti dikutip RM.id (Jawa Pos Group), Jumat (17/3). Ganjar menjelaskan, hitungan rata-rata per kabupaten dan kota membutuhkan Rp 6 triliun untuk menyelesaikan skala prioritas pembangunannya. Nilainya, kata Ganjar, berbeda-beda setiap kabupaten dan kota lantaran kebutuhan setiap daerah tidak sama. Oleh sebab itu, Ganjar telah memetakan seluruh 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah sesuai skala prioritas yang dibutuhkan untuk dicocokkan dengan usulan masyarakat yang disampaikan saat musrenbangwil. "Akan ada desk, teknis sifatnya antar kabupaten kota yang prioritas yang mana, anggaran kita berapa, sehingga kita akan tahu dari kemampuan yang ada, berapa (anggaran) yang bisa diberikan," jelas Ganjar. Mantan anggota DPR RI itu menyebutkan, cara musrenbangwil yang memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan usulan pembangunan dinilai sangat efektif dalam menyelesaikan persoalan. Dengan cara tersebut, jelas Ganjar, keputusan yang harus diambil eksekutif dan legislatif dalam bentuk program dan kebijakan dapat berdampak besar bagi masyarakat. "Maka dengan musrenbang dari masyarakat menyampaikan langsung, harapan kita bisa menjadi satu bahan untuk pengambilan keputusan di tingkat eksekutif dan legislatif," ucap Ganjar.

Terima 14 Ribu Usulan Warga, Gubernur Jateng Siapkan Anggaran Rp 22 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/5FF03365-4B9D-45EF-9D5E-715A29494AC2.jpg" alt="Ilustrasi suasana di sepanjang jalur pedestrian Jalan Malioboro, Jogjakarta. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana di sepanjang jalur pedestrian Jalan Malioboro, Jogjakarta. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin, mengatakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menyampaikan beberapa usulan prioritas yang menjadi tantangan tersendiri pada program prioritas pada 2023. Usulan tersebut di antaranya penanganan genangan dan banjir, penataan kawasan dan jalur pedestrian, pelayanan kesehatan masyarakat.  Selanjutnya, pembangunan taman maju bersama, revitalisasi stadion mini lapangan sepak bola Sukatani, pembangunan jalan tembus, pembangunan dan rehab gedung dan terakhir meningkatkan daya tarik kepariwisataan dan ekonomi kreatif.  “Meminta dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mewujudkan prioritas program wilayah tadi,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (28/3).  Munjirin menyebut, sebanyak 576 RW terlibat dalam pengusulan pembangunan sebanyak 9.203 usulan di tingkat kelurahan. Pada tingkat Kecamatan dihasilkan 6.940 usulan yang diterima, 734 usulan akan dikerjakan pada 2022 dan 397 usulan ditolak.  "Pada tingkat Kelurahan, sebanyak 7.504 usulan di antaranya diterima, 567 usulan akan dikerjakan pada 2022 dan 1.282 usulan ditolak dengan alasan kelayakan teknis dan syarat administrasi," sebutnya.  Di satu sisi, kegiatan Musrembang juga dimonitoring langsung oleh warga. Di beberapa kelurahan seperti di Kelurahan Guntur, warga menonton secara daring kegiatan yang digelar secara online tersebut.  Lurah Guntur Leo Harahap, mengatakan warganya ingin melihat langsung proses Musrembang dan mendengar usulan yang diperjuangkan pada tingkat kota. "Tadi kami melihat bersama Musrembang dengan warga di Pos Kampung Tangguh Jaya RW 06. Mereka memonitor kegiatan tersebut dan siap mendukung apa yang menjadi program prioritas," imbuhnya.  Lurah Srengseng Sawah Denny Isnandar juga mengatakan, kegiatan serupa juga dilakukan Kelurahan Srengseng Sawah, masyarakat dan pemerintah setempat mengikuti jalannya Musrembang melalui koneksi internet Jakwifi.  "Kami turut senang karena program penataan Embung Terpadu di RW 09 menjadi program prioritas. Oleh karenanya perlu koordinasi dengan unit teknis terkait apalagi program tersebut sudah dianggarkan," pungkasnya.

Pedestrian dan Penataan Kawasan jadi Usulan Prioritas Wali Kota Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/menteri-bambang-sebut-budaya-jadi-modal-pembangunan-nasional_m_121067.jpeg" alt="Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro" width="100%">
<figcaption>Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; &nbsp;Kebudayaan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dalam upaya &nbsp;mewujudkan &nbsp;kesejahteraan rakyat . Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional harus mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, namun juga mempertimbangkan aspek budaya. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojongoro mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang besar. Kebudayaan ini harus &nbsp;menjadi modal penting yang berkontribusi pada pembangunan nasional. &ldquo;Kita belajar dari Jepang, Korea Selatan, atau Tiongkok, misalnya, yang telah mampu melakukan akselerasi pembangunan sosial ekonomi berbasis kebudayaan, dengan melakukan kapitalisasi atas nilai-nilai dan kekayaan budaya melalui proses modernisasi,&rdquo; ujar Bambang dalam Seminar Nasional &lsquo;Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional&rsquo; di Gedung Bappenas, Selasa (4/4). Menurutnya, pembangunan harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri. Kemajemukan di Indonesia adalah realitas sosial yang mewarnai kehidupan masyarakat, namun tidak harus dimaknai sebagai kelemahan yang menjadikan Indonesia rentan konflik dan disintegrasi. Kemajemukan justru dapat dijadikan modal dasar untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Indonesia menjadi negara-bangsa yang kuat dan unggul. &ldquo;Pembangunan tak bisa lagi hanya bertumpu pada statistik dan angka, tetapi &nbsp;akan bermakna apabila bisa menumbuhkan human capabilities. Artinya setiap individu dimungkinkan ikut serta dalam setiap kebijakan publik,&rdquo; tegas Bambang. Kegiatan ini merupakan upaya untuk menjaring aspirasi serta memperoleh saran dan masukan dari para ahli di bidang kebudayaan, baik sebagai praktisi, akademisi, pengamat, dan lainnya.&nbsp; Masukan tersebut akan menjadi &nbsp;salah satu sumber informasi &nbsp;dalam penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional &nbsp;yang akan &nbsp;diselenggarakan &nbsp;Bappenas pada akhir bulan ini.(cr1/JPG)

Menteri Bambang Sebut Budaya Jadi Modal Pembangunan Nasional

musrembang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#musrembang

Berita Terkini

Pembangunan Infrastruktur Mendominasi Usulan Warga dalam Musrenbang Kecamatan 2026 Jakarta Timur

Terima 14 Ribu Usulan Warga, Gubernur Jateng Siapkan Anggaran Rp 22 T

Pedestrian dan Penataan Kawasan jadi Usulan Prioritas Wali Kota Jaksel

Menteri Bambang Sebut Budaya Jadi Modal Pembangunan Nasional

Download Aplikasi JawaPos.com