<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/81527085-1d20-4417-8a09-74e5873b4a09-1-1737525388.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji datang ke Gedung Satreskrim Polrestabes Surabaya, memenuhi panggilan terkait kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya 2009 - 2014. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji datang ke Gedung Satreskrim Polrestabes Surabaya, memenuhi panggilan terkait kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya 2009 - 2014. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai memeriksa Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, Satreskrim Polrestabes Surabaya akan memanggil saksi lain terkait kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya Tahun 2009-2014. Hal tersebut disampaikan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Edy Herwiyanto setelah pemanggilan saksi terhadap Armuji dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2024 - 2029, Musyafak Rouf. "Hari ini dipanggil ada dua orang, yaitu saudara Ahmudi dan saudara Musyafak sebagai saksi. Tentu selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara Bimtek," ucapnya, Kamis malam (5/2). Ia mengatakan saat ini, proses hukum kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya sudah memasuki tahap penyidikan. Lebih dari 20 orang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. "Ada beberapa saksi lagi yang harus kita lakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Ada beberapa orang yang ada kaitannya saat itu sebagai anggota dewan dan sebagai peserta dalam Bimtek," imbuhnya. Ketika ditanya mengenai identitas anggota dewan yang akan dipanggil sebagai saksi dalam pemeriksaan selanjutnya, AKBP Edy tak mengungkap secara detail apakah anggota DPRD level kota, provinsi, atau nasional. "Ada beberapa orang yang saat ini juga masih menjadi anggota dewan dan tentunya semua yang terlibat (dalam perkara dugaan korupsi Bimtek) akan kita lakukan pemanggilan," tutur Kasatreskrim Polrestabes Surabaya. Selain memeriksa saksi-saksi, penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya juga sudah mengantongi barang bukti berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan Bimtek DPRD Kota Surabaya. "Tentunya secepatnya kita juga akan segera melaksanakan gelar perkara untuk menentukan tersangkanya. Untuk kapannya (dilakukan gelar perkara), kita tunggu hasil pemeriksaan saksi yang lain," pungkasnya. Sebagai informasi, Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan pemanggilan terhadap Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Musyafak Rouf pada Kamis sore (5/2). Pemanggilan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Kota Surabaya Tahun 2009-2014. Pada tahun tersebut, baik Armuji maupun Musyafak sama-sama menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Armuji dan Musyafak diperiksa selama kurang lebih 1,5 jam. Keduanya tiba di Mapolrestabes Surabaya sekitar pukul 16.30 WIB dan keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.02 WIB. "Masalah WW (Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya Periode 2009 - 2014, Wisnu Wardhana) dulu itu. Wes ya (sudah ya), saya itu cuma mengubah tanggal," celetuk orang nomor dua di Kota Pahlawan ini. Senada dengan Armuji, Musyafak juga menyatakan bahwa selama pemeriksaan, dirinya tidak dicecar pertanyaan oleh penyidik, hanya diminta untuk membaca dan menandatangani BAP (berita acara pemeriksaan). "Ya, kita itu paraf-paraf sesuai dengan keterangan yang lama, disuruh baca lagi BAP-nya, sudah sesuai nggak dengan keterangan yang lama," ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.&nbsp; &nbsp;

Polrestabes Surabaya akan panggil saksi lain usai periksa Armuji terkait kasus Bimtek DPRD. Kasatreskrim sebut ada anggota dewan aktif.

Usai Periksa Armuji, Polisi Siap Panggil Anggota Dewan Aktif jadi Saksi Kasus Bimtek DPRD Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/21/IMG-20250220-WA0024-3509575076.jpg" alt="KOLABORASI: Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf (kiri) berbincang bersama Eri Cahyadi. (Galih Adi)" width="100%">
<figcaption>KOLABORASI: Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf (kiri) berbincang bersama Eri Cahyadi. (Galih Adi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf meminta Eri -Armuji memperjuangkan kepentingan rakyat dalam memimpin Surabaya. Seluruh kebijakan harus berlandaskan masukan masyarakat. Musyafak mengatakan, Eri dan Armuji terpilih sebagai kepala daerah karena keberpihakannya kepada rakyat. Itu dibuktikan dengan dukungan dari 18 partai politik (parpol). "Maka Eri-Armuji harus fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan rakyat. Fokus kerja untuk kepentingan masyarakat," paparnya. Karena itu, Musyafak meminta segala urusan dijalankan secara adil. Tidak boleh timpang karena kepentingan satu golongan. "Banyak masalah yang terjadi di bawah. Eri-Armuji harus lebih peka mendengarkan setiap saran masukan," jelasnya. Contohnya keluhan tentang lapangan pekerjaan. Musyafak berharap ada aksi nyata untuk menyelesaikannya. "Tingkatkan investasi untuk membantu warga tetap berdaya melalui peningkatan ekonomi," tuturnya. Musyafak sudah memberikan tugas kepada fraksi PKB DPRD Surabaya untuk mengawasi setiap kebijakan Eri-Armuji. Itu untuk memastikan agar pembangunan berorientasi pada masyarakat. "Mari ciptakan pembangunan yang paripurna di Surabaya. Membangun sampai husnul khotimah, bukan su'ul khotimah," ujarnya.

Eri Cahyadi dan Armuji dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya. Keduanya terpilih karena dekat dengan masyarakat.

Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf Minta Eri-Armuji Perjuangkan Kepentingan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/23/0a1bd07e-7b54-4ca8-a292-8e19a013a3fd-2205774337.jpeg" alt="Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur M. Musyafak Rouf memanfaatkan masa Reses untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. (DPRD Jatim)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur M. Musyafak Rouf memanfaatkan masa Reses untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. (DPRD Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, M. Musyafak Rouf, memanfaatkan masa Reses I Tahun 2024 untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam kunjungannya ke Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Selasa (19/11/2024) malam, Musyafak menyatakan komitmennya untuk memastikan pembangunan yang lebih merata di Jawa Timur. Musyafak mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari kebutuhan fasilitas tempat ibadah, layanan kesehatan seperti ambulans darurat gratis, hingga sarana olahraga untuk anak-anak. Salah satu warga, Hamdan Soleh, 60, menyampaikan harapannya agar pemerintah lebih memperhatikan pembangunan tempat ibadah yang layak demi kenyamanan beribadah. Rani Kusumawati, warga lainnya, berharap adanya ambulans darurat yang mudah diakses serta fasilitas sosial seperti sarana olahraga untuk mendukung aktivitas masyarakat. Menanggapi keluhan tersebut, Musyafak memastikan bahwa semua masukan akan ditindaklanjuti dengan serius melalui koordinasi dengan dinas terkait. Ia menegaskan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat adalah prioritas utama. &ldquo;Kami mendengar dan mencatat semua aspirasi ini. Kami pastikan akan ada tindak lanjut konkret, karena pemerintah harus hadir memberikan solusi,&rdquo; ujarnya. Dukungan Kebijakan Inklusif Musyafak menekankan bahwa aspirasi yang dihimpun selama masa reses akan menjadi landasan penting dalam perencanaan kebijakan publik. Menurutnya, reses adalah waktu bagi anggota dewan untuk bekerja di tengah masyarakat, mendengar langsung permasalahan yang ada, dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan rakyat. Ia juga mendorong anggota DPRD lainnya untuk memanfaatkan masa reses dengan maksimal, sehingga aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Musyafak optimis bahwa dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, kebijakan pembangunan yang inklusif dan merata dapat tercapai. &ldquo;Masa reses adalah kesempatan berharga untuk memahami kebutuhan rakyat. Dengan aspirasi yang jelas, kita bisa memastikan pembangunan yang tepat sasaran,&rdquo; tegasnya. Mendorong Partisipasi Masyarakat Musyafak mengapresiasi antusiasme masyarakat yang aktif memberikan masukan selama masa reses. Partisipasi ini, menurutnya, adalah bukti nyata adanya kepercayaan kepada pemerintah untuk menciptakan perubahan positif. Ia juga optimis bahwa aspirasi yang dihimpun akan menjadi dasar kebijakan yang berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat di Jawa Timur. &ldquo;Kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan semua pihak terkait akan memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh semua,&rdquo; pungkas Musyafak. (*) &nbsp;

Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, berkomitmen wujudkan pembangunan merata melalui aspirasi masyarakat yang dihimpun saat masa reses.

Reses DPRD Jatim, Musyafak Rouf Pastikan Kebijakan Pembangunan Sesuai Aspirasi Rakyat

Musyafak Rouf

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Musyafak Rouf

Berita Terkini

Usai Periksa Armuji, Polisi Siap Panggil Anggota Dewan Aktif jadi Saksi Kasus Bimtek DPRD Surabaya

Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf Minta Eri-Armuji Perjuangkan Kepentingan Rakyat

Reses DPRD Jatim, Musyafak Rouf Pastikan Kebijakan Pembangunan Sesuai Aspirasi Rakyat

Download Aplikasi JawaPos.com