<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/nadiem-1781658605.png" alt="Nadeim Makarim umumkan hasil PISA 2022 (sumber: Instagram Nadiem Makarim)" width="100%">
<figcaption>Nadeim Makarim umumkan hasil PISA 2022 (sumber: Instagram Nadiem Makarim)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;PISA merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) untuk mengukur literasi membaca. Indonesia telah bergabung dengan PISA sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000, dengan tujuan untuk membandingkan dan memantau kualitas pendidikan dengan negara lain. Dalam Instagram pribadi Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim mengucapkan rasa syukurnya karena PISA Indonesia tahun 2022 telah naik 5-6 peringkat. Dilansir dari website&nbsp;<a href="http://kemendikbud.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://kemendikbud.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1701939241807000&amp;usg=AOvVaw2D79V0P9pShnhWJY6KkyGq">kemendikbud.go.id</a>&nbsp;pada hari&nbsp;Rabu (6/12), telah diumumkan hasil PISA 2022 Indonesia&nbsp;yang mengalami peningkatan peringkat. Dibandingkan&nbsp;dengan hasil PISA 2018, Indonesia telah naik 5 sampai 6 peringkat pada setiap kategori seperti&nbsp;literasi&nbsp;Matematika, Bahasa Indonesia dan sains. PISA yang diadakan setiap tiga tahun sekali ini, pada tahun 2022 telah diikuti oleh 81 negara yang terdiri dari 37 negara OECD dan 44 negara mitra lainnya. Keberhasilan Indonesia dalam&nbsp;meningkatkan&nbsp;peringkat membaca di berbagai kategori mendapatkan komentar bahagia dari sang Menteri Pendidikan. Dalam Instagram Pribadinya, Nadiem Makarim memberikan rasa syukurnya &ldquo;alhamdulillah peringkat Indonesia di PISA 2022 telah naik sekitar 5-6 posisi dibandingkan PISA 2018,&rdquo; ungkapnya. Nadiem juga menjelaskan tentang peringkat dari setiap&nbsp;kategori&nbsp;yang naik posisi dari tahun&nbsp;sebelumnya&nbsp;yakni 2018. Dalam ucapan syukurnya, pria berusia 39 tahun ini menjelaskan posisi literasi membaca Indonesia di PISA naik sebanyak 5 peringkat. Tidak hanya itu, Nadiem juga mengatakan kategori lain seperti literasi numerisasi atau matematika juga naik sebanyak 5 peringkat. &ldquo;Untuk literasi matematika atau numerisasi, peringkat Indonesia naik juga 5 posisi disbanding tahun 2018,&rdquo; ucapnya dalam video. Mantan CEO Gojek tersebut juga menyebutkan kenaikan yang baik untuk kategori literasi di bidang sains. &ldquo;Untuk literasi sains naik juga 6 posisi dari tahun 2018,&rdquo; jelasnya dalam video pendek yang diunggahnya di Instagram. Dalam video yang berdurasi satu menit tersebut, Andreas Schleicher direktur pendidikan dan keterampilan OECD juga menyampaikan ucapan selamat kepada Indonesia. &ldquo;Kami sampaikan selamat kepada Indonesia, yang telah berhasil mempertahankan kualitas hasil pembelajaran,&rdquo; ungkapanya dalam video. Andreas dalam videonya juga menyampaikan hasil PISA tahun ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia berhasil dalam memberi dukungan pada selama masa pandemi. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh karena skor literasi membaca internasional di PISA 2022 rata-rata turun sebanyak 18 poin. Sedangkan untuk Indonesia sendiri skor literasi PISA tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 12 poin yang mana 6 poin lebih rendah dari rata-rata skor literasi internasional. Untuk mendapatkan evaluasi dan memantau kualitas pendidikan, selain PISA Indonesia juga menyelenggarakan Asesmen Nasional sejak tahun 2021. &nbsp;***

Pengumuman kenaikan PISA Indonesia tahun 2022 dari Instagram Nadiem Makarim dan website kemendikbud, naik 5-6 peringkat.

PISA Indonesia Tahun 2022 Naik 5-6 Peringkat Dibanding Tahun Sebelumnya, Nadiem Makarim Ucapkan Rasa Syukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/JKT1-Raker-Polusi-Udara-eca1-3137548425.jpg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunawan Sadikin mengatakan anak-anak Indonesia harus sehat dan pintar untuk kemajuan bangsa dengan mendapatkan bonus demografi. &ldquo;Rata-rata pendapatan rakyat Indonesia harus Rp15 juta (per bulan) untuk bisa masuk ke negara maju. Untuk mencapai itu, rumusnya ada dua, anak-anak Indonesia mesti sehat dan pintar," ujar Menkes Budi dalam peluncuran perangkat ajar kesehatan yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, pada Senin (04/12) dikutip Antara. Budi mengatakan bahwa anak &ndash; anak ini akan menentukan masa depan Indonesia. Hal ini sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. "Dalam sejarah bangsa-bangsa di seluruh dunia, ada waktu tertentu dimana mereka bisa menjadi negara maju, ini terjadi saat puncak bonus demografi, karena pada saat itulah banyak orang dengan populasi usia produktif. Kalau ini terlewati, Indonesia kecil kemungkinannya bisa masuk jadi negara maju," ujar Budi Gunawan. Budi mengungkapkan bahwa jika ingin negara yang tidak terjebak dalam pendapatan yang sedikit dan ingin mendapatkan Rp 15 juta per bulan, maka anak &ndash; anak ini harus diberi pengetahuan mengenai hidup sehat sejak kecil. "Kalau saya bilang ke Mas Nadiem (Mendikbudristek), sehat dulu baru pintar, karena kalau enggak sehat, misalnya stunting, jadi enggak pintar. Kalau dia pintar tapi enggak sehat, berbaring di rumah sakit, ya enggak ada gunanya juga," ucapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013434376/mantan-menkes-dr-terawan-kenang-almarhum-doni-monardo-sigap-tangani-covid-19-meski-anggaran-terbatas">Mantan Menkes dr. Terawan Kenang Almarhum Doni Monardo, Sigap Tangani Covid-19 Meski Anggaran Terbatas </a> Dia juga mengatakan untuk mencapai kesempatan bonus demografi ini dengan adanya campur tangan pada bidang kesehatan dan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk tujuh tahun mendatang. Bonus demografi Indonesia ini mencapai puncak pada 2030. "Kalau dalam tujuh tahun lagi negara kita tidak bisa mencapai itu, kita bisa terjebak selamanya menjadi negara berkembang. Untuk itu, Intervensi yang paling benar adalah menjaga agar tetap sehat, bukan mengobati orang sakit," katanya. Budi menyatakan bahwa program-program dari pemerintah ini guna mendukung para masyarakat lebih sehat yang perlu untuk diarahkan ke promotif dan preventif. "Menjaga orang sehat itu ada dua, satu, orangnya mesti tahu dan dididik bagaimana hidup sehat (promotif), kedua, dia mesti berperilaku, bertindak, dan hidup dengan gaya sehat (preventif)," kata Budi. Budi menekankan pendidikan mengenai kesehatan dengan melakukan kolaborasi dengan Kemendikbudristek dan Kemenag. Kolaborasi ini guna mendukung para anak-anak sehat menuju Indonesia Emas 2045. "Sehat itu mesti diajari bagaimana lingkungannya sehat, sanitasinya bagus, ini yang pertama. Kedua, makanan juga harus sehat, minum susu, jangan susu kental manis, jangan kebanyakan gula, jangan lemak-lemak. Ketiga adalah perilaku, olahraga, bagaimana menjaga agar tidak obesitas (kegemukan)," ungkapnya. Menkes mengapresiasi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang sudah memberikan kesempatan untuk berkolaborasi mengenai pendidikan kesehatan kepada para siswa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013343318/viral-peningkatan-wabah-pneumonia-di-tiongkok-menkes-sebut-bukan-virus-baru-seperti-covid-19">Viral Peningkatan Wabah Pneumonia di Tiongkok, Menkes Sebut Bukan Virus Baru Seperti Covid-19</a> "Saya berharap, kalau anak-anak kita tadi sudah mengetahui bagaimana menjaga agar tetap hidup sehat, mereka akan jauh lebih produktif. Kalau mereka produktif, di tahun 2030 mereka bisa mendorong rata-rata pendapatan per kapita di atas Rp15 juta per tahun," ungkap Budi. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan dukungan kepada Menkes yang meluncurkan pendidikan mengenai kesehatan lingkungan di pendidikan. "Kemenag selain mengemban untuk tugas-tugas keagamaan, juga tugas-tugas pendidikan. Bahan ajar ini penting karena anak-anak kita harus menjadi generasi yang bisa diandalkan dan bisa memanfaatkan bonus demografi yang sebentar lagi akan Indonesia dapatkan," ujar Yaqut Cholil Qoumas. ***

Budi Gunawan Sadikin bicarakan Indonesia Emas 2045, selain persiapkan anak sehat dan pintar, pendapatan rakyat harus Rp 15 juta per bulan.

Singgung Rencana Indonesia Emas 2045, Menkes: Pendapatan Rakyat Harus Rp 15 Juta Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Screenshot_20201001-081304_YouTube.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menuturkan investasi agar Indonesia memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di masa depan harus ditingkatkan dari para peserta didik terlebih dahulu.  "Saya sering menyampaikan bahwa fokus pendidikan adalah murid murid dan murid, karena saya percaya investasi yang paling berharga adalah investasi untuk sumber daya manusia," jelasnya dalam webinar Peringatan Hari Guru Sedunia Tahun 2020, Kamis (8/10).  Begitu juga dengan para guru, kata Nadiem, pelatihan guru salah satu instrumen investasi SDM dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. "Melalui kebijakan rekrutmen pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. Itu yang terus kami perjuangkan," ucapnya.  Meskipun dia berkata begitu, Nadiem juga menyadari bahwa hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Maka dari itu, dirinya meminta agar seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi merealisasikan hal tersebut.  Apalagi, tantangan terbesar yang harus dilewati adalah Covid-19. Untuk itu pihaknya pun merancang berbagai program di masa sulit ini, agar guru mampu meningkatkan kemampuan serta murid mendapat pengajaran berkualitas.  "Kemendikbud ikut menghadirkan berbagai kebijakan dan program, diantaranya program guru belajar untuk semua jenjang pendidikan. Program ini dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan kondisi pandemi," ucap dia.

Mendikbud Nadiem Sebut Peningkatan SDM Harus Mulai dari Murid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/nadiem3.jpg" alt="Mendikbud Nediem Makarim" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nediem Makarim</figcaption>
</figure>Jawapos.com - Polemik penggunaan hak paten Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) direspons Komisi X DPR. Komisi yang membidangi Pendidikan ini berencana memanggil Menteri Mendikbud Nadiem Makarim dan Founder PT Sekolah Cikal Najelaa Shihab untuk memberikan keterangan.  Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, pihaknya ingin mengetahui duduk perkara sebenarnya, karena Merdeka Belajar merupakan label berbagai program unggulan Mendikbud Nadiem Makarim.  "Namun kenyataannya label ini telah dipatenkan oleh entitas swasta yang kebetulan juga bergerak di bidang Pendidikan,” ujar Huda, Minggu (12/7)  Berdasarkan informasi dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kemenkumham, Merdeka Belajar telah terdaftar sebagai paten dari PT Sekolah Cikal beralamat di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan, per 22 Mei 2020.  Pendaftaran merk Merdeka Belajar sendiri telah diajukan sejak 1 Maret 2018. Dalam laman PDKI itu dijelaskan, jika Merdeka Belajar terdaftar sebagai penamaan untuk bimbingan kejuruan, jasa pengajaran, hingga jasa penyelenggaraan taman belajar dan bermain.  Politikus PKB itu menjelaskan, label Merdeka Belajar telah identik dengan berbagai kebijakan di era Mendikbud Nadiem Makarim. Bahkan kebijakan Merdeka Belajar menjadi kerangka pengembangan kebijakan Pendidikan baik untuk tingkat dasar dan menengah serta perguruan tinggi.  “Kita ketahui bersama bahwa berbagai kebijakan unggulan dari Mas Menteri dilabeli dengan Merdeka Belajar di mana untuk tingkat dasar dan menengah berisi empat program, sedangkan di level perguruan tinggi ada kebijakan Kampus Merdeka yang juga penerjemahan konsep Merdeka Belajar,” ujarnya.  Agak aneh, kata Huda, jika saat ini Merdeka Belajar menjadi merk dagang dari entitas swasta yang kebetulan bergerak di bidang pendidikan. Menurutnya, kondisi ini bisa berdampak hukum jika pemilik paten Merdeka Belajar di kemudian hari menuntut royalty atas penggunaan Merdeka Belajar sebagai label berbagai kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  "Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Bisa jadi karena perubahan pemilik perusahaan atau perubahan kebijakan perusahaan kemudian ada tuntutan kompensasi atas penggunaan istilah Merdeka Belajar oleh Kemendikbud,” katanya.  Huda menilai, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk menyelesaikan polemik paten Merdeka Belajar. Pertama, Kemendikbud dan pemilik paten Merdeka Belajar membuat kesepakatan hitam di atas putih jika penggunaan brand tersebut oleh Kemendikbud tidak akan menimbulkan permasalahan hukum. Langkah kompromi tersebut untuk menjamin jika penggunaan merk dagang swasta oleh instansi pemerintah tidak akan merugikan keuangan negara.  Kedua, pemilik paten mencabut klaim hak kekayaan intelektual atas label Merdeka Belajar. Dengan demikian paten ini bisa digunakan secara leluasa oleh umum termasuk oleh Kemendikbud. Ketiga, Mendikbud Nadiem Makarim mencari alternative lain untuk label program unggulan Kemendikbud.  “Kita ketahui bersama sebenarnya Merdeka Belajar adalah konsep Pendidikan yang dulu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau saat ini dipatenkan oleh pihak-pihak tertentu ya lebih baik mas Menteri cari brand lain untuk label kebijakannya,” terangnya.

Merdeka Belajar Jadi Polemik, DPR Bakal Panggil Nadiem dan Najelaa

nadiem makaraim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nadiem makaraim

Berita Terkini

PISA Indonesia Tahun 2022 Naik 5-6 Peringkat Dibanding Tahun Sebelumnya, Nadiem Makarim Ucapkan Rasa Syukur

Singgung Rencana Indonesia Emas 2045, Menkes: Pendapatan Rakyat Harus Rp 15 Juta Per Bulan

Mendikbud Nadiem Sebut Peningkatan SDM Harus Mulai dari Murid

Merdeka Belajar Jadi Polemik, DPR Bakal Panggil Nadiem dan Najelaa

Download Aplikasi JawaPos.com