<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/New-Project-6-2015330355.jpg" alt="Petugas BPBG mengevakuasi lansia yang terjebak banjir di wilayah Kabupaten padang PAriaman, Sumatra Barat, Minggu (23/11/2025). (BNPB)" width="100%">
<figcaption>Petugas BPBG mengevakuasi lansia yang terjebak banjir di wilayah Kabupaten padang PAriaman, Sumatra Barat, Minggu (23/11/2025). (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banjir yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman Sumatra Barat (Sumbar) sejak &nbsp;Minggu (23/11) berdampak pada 21 Nagari dan 8 kecamatan. Akibatnya ribuan rumah warga terendam. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terus mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Curah hujan yang tinggi menyebabkan debit air pada beberapa sungai naik hingga sungai-sungai itu meluap dan air membanjiri 21 nagari dan 8 kecamatan.&nbsp; &rdquo;Kecamatan terdampak antara lain Kecamatan Lubuak Aluang, Batang Anai, Sintuak Toboh Gadang, Ulakan Tapakih, 2x11 Anam Lingkuang, Anam Lingkuang, Nan Sabaris, dan V Koto,&rdquo; ungkap Abdul Muhari dikutip pada Selasa (25/11).&nbsp; Banjir tersebut mengakibatkan kerugian material berupa 3.076 unit rumah warga terendam, 2 unit rumah rusak, 138 hektare lahan pertanian terdampak, dan 26 hektare kebun terendam. Selain itu, 2 akses jalan rusak, terdiri atas Jalan Depan RSUD Padang Pariaman dan Jalan Rabat Beton Korong Pasa Limau. Juga 2 unit jembatan rusak, 1 unit bendungan rusak, 2 saluran irigasi rusak, dan 1 SD terdampak.&nbsp; &rdquo;Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman mendata sebanyak 3.076 kepala keluarga atau 9.228 jiwa terdampak. Sebanyak 258 warga mengungsi,&rdquo; lanjutnya.&nbsp; Karena itu, pemerintah daerah setempat membuka lokasi pengungsian di halaman Surau Kalapaian Pasae Kampuang Galapuang, Surau Palak Pisang, Surau Parik, dan beberapa rumah warga. Pasca banjir tersebut, hujan masih turun mengguyur di wilayah Padang Pariaman. Akibatnya tinggi muka air sungai yang sempat turun kembali naik.&nbsp; Selain Padang Pariaman, banjir juga terjadi di &nbsp;Kabupaten Agam. Sedikitnya 3 kecamatan terdampak. Yakni Kecamatan Tanjung Raya, Banuhampu, dan Palupuah. Sebanyak 40 kepala keluarga terkena imbas banjir tersebut. Bahkan BNPB mendapat laporan ada 9 orang warga yang sempat terjebak banjir dan harus dievakuasi oleh petugas.&nbsp; &rdquo;BPBD Kabupaten Agam mencatat, akibat dari peristiwa ini 33 unit rumah terdampak, 8 hektare lahan persawahan terdampak, 3 kolam renang terdampak, 3 saung kolam renang rusak, 1 unit kafe terdampak, 3 akses jalan terdampak, serta terputusnya akses air bersih,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Banjir di Padang Pariaman, Sumbar, menggenangi 21 Nagari dan 8 kecamatan, ribuan rumah terendam, banyak warga mengungsi.

Banjir di Padang Pariaman Sumbar Genangi 21 Nagari dan 8 Kecamatan, Ribuan Rumah Terendam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nagari-tertinggal-di-sumbar-berkurang-separuh_m_.jpg" alt="Kepala BPS Sumbar Sukardi" width="100%">
<figcaption>Kepala BPS Sumbar Sukardi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2018, jumlah desa atau nagari tertinggal di Sumatera Barat (Sumbar) hanya mencapai 28 nagari. Jumlah ini jauh menurun dibandingkan tahun 2014 yang banyaknya mencapai 56 nagari. Sejalan dengan itu, jumlah nagari mandiri pun bertambah dari 85 nagari di 2014 menjadi 181 nagari. Sedangkan nagari berkembang tercatat sebanyak 677 nagari atau 76,41 persen dari total nagari di Sumbar. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar Sukardi mengatakan, angka nagari berkembang menyusut dibanding jumlah nagari 2014. Namun, perlu dicatat juga, bahwa ada penambahan sebanyak 96 nagari sepanjang 2014-2018 ini. Alhasil, perbandingan antara survei tahun ini memiliki bobot berbeda dengan tahun 2014 lalu. "Ini semua terjadi karena memang sekarang banyak dana yang digelontorkan ke desa atau nagari dan berdampak positif terhadap pembangunan desa di Sumbar," jelas Sukardi, Kamis (20/12). Sukardi menjelaskan, penilaian kemandirian sebuah desa bisa dilihat dari skor Indeks Pembangunan Desa (IPD). Hal ini dikalkulasikan dari sejumlah hal. Masing-masing, pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, pelayanan umum hingga kondisi pemerintah desa. Untuk dimensi pelayanan dasar, Sumbar mengalami penurunan skor dari 69,36 pada 2014 menjadi 68,26, menurun 1,1 poin. Alasannya, kemudahan akses ke fasilitas kesehatan polindes menurun 8,33 persen, akses bidan menurun 4,55 persen, dan akses dokter yang juga menurun 3,72 persen. "Secara garis besar, akses terhadap fasilitas kesehatan di Sumbar justru menurun," katanya. Sementara itu, kondisi infrastruktur di Sumbar justru naik dari 46,51 pada 2014 menjadi 54,36 pada 2018. Faktor pendorongnya adalah akses masyarakat terhadap bahan bakar yang lebih mudah. Pada 2018, jumlah desa atau nagari yang memiliki agen elpiji naik 47 persen dibanding 2018. Penggunaan jamban di nagari juga naik 38 persen dibanding 2014, dan nagari dengan infrastruktur penerangan jalan naik 25 persen dibanding 2014. Dari segi transportasi, skor Sumbar naik dari 77,7 di 2014 mnjadi 82,88 di 2018. Indikatornya, waktu tempuh dari kantor desa ke kantor camat yang lebih pendek. Bila dulu jarak antara kantor nagari menuju kantor camat di Sumatra Barat rata-rata 1 jam 12 menit, kini jarak tersebut bisa ditempuh dengan 23 menit saja. "Aspal desa dan kualitas jalanan juga meningkat 19 persen dibanding 2014," kata Sukardi. Selain ketiga dimensi di atas, dua dimensi lain yakni pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah desa juga mengalami peningkatan.&nbsp;

Nagari Tertinggal di Sumbar Berkurang Separuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/293-desa-di-sumbar-belum-cairkan-dana-desa-tahap-ii_m_170097.jpeg" alt="Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar Syafrizal saat diwawancarai beberapa wartawan." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar Syafrizal saat diwawancarai beberapa wartawan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 293 nagari/desa di Sumatera Barat (Sumbar) belum mencairkan dana desa tahap II. Terbukti hingga pekan ketiga November 2017, masih banyak dana desa tahap II yang masih mengendap di kas daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar Syafrizal mengatakan, dana desa tahap I untuk 885 nagari/desa di 14 kabupaten/kota penerima, sudah cair 100 persen. "Untuk tahap II, hingga 21 November 2017 yang sudah menerima transfer dana desa mencapai 592 nagari/desa. Jadi masih tersisa 293 nagari/desa lagi," kata Syafrizal di sela rapat koordinasi pemerintah provinsi (pemprov) dengan seluruh bupati/wali kota se-Sumbar di Hotel Kriyad Bumiminang, Kota Padang, Rabu (22/11). Total anggaran yang belum dicairkan untuk 293 nagari/desa mencapai Rp 101 miliar. Terkait keterlambatan pencairannya, disebabkan desa/nagari yang bersangkutan belum menyerahkan laporan penggunaan dana desa tahap I yang menjadi syarat mendapatkan kucuran dana desa tahap II. &ldquo;Laporan dari nagari yang bermasalah. Untuk itu, pemerintah kabupaten/kota harus menugaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan camat setempat untuk mengawasi dan membantu percepatan penyelesaian laporan. Sehingga dana tahap II bisa segera dicairkan, mengingat waktunya juga sudah semakin mepet,&rdquo; harapnya. Syafrizal menargetkan, pencairan dana desa tahap II dapat tuntas pada 1 Desember mendatang. Jika tidak terserap, maka akan berpengaruh terhadap besaran dana desa yang akan diberikan tahun depan. Pada 2017, Sumbar menerima kucuran dana desa sebesar Rp 765 miliar. Dana itu dibagi untuk 885 nagari/desa, dengan sistem pencairan dua tahap. Tahap pertama sebanyak 60 persen, dan tahap dua 40 persen.

293 Desa di Sumbar Belum Cairkan Dana Desa Tahap II

nagari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nagari

Berita Terkini

Banjir di Padang Pariaman Sumbar Genangi 21 Nagari dan 8 Kecamatan, Ribuan Rumah Terendam

Nagari Tertinggal di Sumbar Berkurang Separuh

293 Desa di Sumbar Belum Cairkan Dana Desa Tahap II

Download Aplikasi JawaPos.com