<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <h2> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/29/JKT_Hasil-Rapat-Pleno-PBNU-2024_MIFTAHUL-HAYAT04-3728495333.jpeg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staqufmenyampaikan keterangan pers hasil Rapat Pleno PBNU 2024 di Jakarta, Minggu (28/7/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staqufmenyampaikan keterangan pers hasil Rapat Pleno PBNU 2024 di Jakarta, Minggu (28/7/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </h2> JawaPos.com - Presidium Penyelamat Organisasi MLB NU Bidang Hukum dan Organisasi, Jafar Shodiq menyatakan, Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU) merupakan aspirasi yang disampaikan jamiyah NU. Ia menegaskan, MLB NU harus dipandang secara bijaksana. Karena bukan dilakukan dengan cara-cara sikap merendahkan, apalagi phobia dengan memobilisasi seluruh struktural NU yang diduga dengan pola-pola pendekatan kekuasaan yang bersifat intimidatif.&nbsp; "Muktamar Luar Biasa istilah yang legal dan diatur dalam AD/ART NU. Segala norma ketentuan dalam AD/ART adalah hal yang harus dipedomani dan menjadi rujukan bersama seluruh jamiyah Nahdliyin tidak terkecuali hanya oleh Pengurus NU," kata Jafar Shodiq kepada wartawan, Minggu (1/12). Ia menilai, Ketua Umum PBNU lupa dengan napas dan ruh organisasi yang hadir dari semangat spiritual para ulama-ulama pesantren. Menurutnya, alih-alih melakukan tabayyun terhadap seluruh fenomena sikap dan segala keputusan PBNU dalam menahkodai kepengurusan, justru menjauh dan bahkan menisbikan ulama-ulama pesantren. Ia menyesalkan, beberapa tokoh ulama pesantren di daerah-daerah yang telah banyak berkiprah baik dalam kultural maupun struktural justru dipecat. Bahkan hingga di bully secara terbuka di media sosial maupun pemberitaan elektronik. "Sungguh sangat ironis jauh dari akhlak ke NU. Sejarah juga mencatat dinamika dalam NU mengenai friksi atau perbedaan pandangan sudah lazim yang tentu bentuk-bentuk penyelesaian dengan cara yang ber akhlak dengan tetap menjunjung mulia keilmuan, kefaqihan tokoh-tokoh para Muharrik NU," ujar Jafar. Ia menegaskan, MLB NU diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) dijelaskan bahwa Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais &rsquo;Aam dan/atau Ke&shy;tua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. "Wacana atau gerakan MLB NU secara substansi tentu tidak serampangan atau ngawur. Tetapi dilandasi oleh alasan-alasan atas adanya bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum dan Rois Am," ujar Jafar. Oleh karena itu, jika ketua umum PBNU dan Rois Am adalah pemimpin yang bijak dan menjiwai ruh NU, tentu harus melakukan refeleksi bersama dengan kritik maupun auto kritik kepada jamiyah NU, seperti layaknya sikap yang diteladani Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar Ashsidiq. "Ayat (2) Muktamar Luar Biasa dapat diseleng-garakan atas usulan sekurang-kurangnya 50 persen plus satu dari jumlah wilayah dan cabang," urai Jafar.&nbsp; Ia pun mengingatkan, Ketua Umum PBNU juga tidak perlu gelisah atau galau atas adanya gerakan MLB NU dengan melakukan perlawanan mengerakkan PWNU dan PCNU. Bahkan, telah ada upaya melakukan gerakan mendeteksi upaya melemahkan gerakan MLB NU dengan pendekatan kekuasaan dan intimidatif.&nbsp; Lebih lanjut, Jafar menekankan pemipimpin yang membumi dalam NU jika mengalami gangguan NU sendiri atas ridha Allah SWT justru yang akan melindungi.&nbsp; "Coba kita lihat ketua umum PBNU saat ini apakah jamiyah NU melakukan gerakan moral melindungi atau sebaliknya melindungi dengan penuh rekayasa ?," tegasnya. Sementara, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyatakan bahwa pihaknya meragukan kelompok tersebut. Ia merasa heran, mengapa tiba-tiba MLB NU digaungkan. "Sampai sekarang kami masih belum yakin, ini beneran atau cuma iseng. Karena enggak ada hujan, enggak ada angin kok tiba-tiba MLB," ucap Gus Yahya, Sabtu (30/11). Ia memandang, MLB NU bukan aspirasi dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU se-Indonesia. Karena itu, MLB NU dinilai hanya mengganggu integritas kepengurusan PBNU. "MLB itu yang melaksanakan siapa? aspirasinya siapa? Pengurus Wilayah seluruh Indonesia jelas tidak mau karena tidak ingin diganggu,&rdquo; pungkas Gus Yahya.

Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU) merupakan aspirasi yang disampaikan jamiyah Nahdlatul Ulama.

Presidium Sebut MLB NU Aspirasi dari Nahdliyin untuk Jaga Marwah Organisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Maming-Fedrik-Tarigan-5.jpg" alt="Terdakwa kasus gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming usai menjalani sidang Vonis secara online di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/2/2023). Majelis Hakim memvonis Mardani M Maming dengan hukuman sepuluh tahun penjara dan denda" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming usai menjalani sidang Vonis secara online di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/2/2023). Majelis Hakim memvonis Mardani M Maming dengan hukuman sepuluh tahun penjara dan denda</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Terpidana kasus korupsi Mardani H Maming, akhirnya dicopot dari bendahara umum (bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kini, posisi mantan bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, itu digantikan oleh Gudfan Arif. Sebelumnya, Gudfan yang mantan politikus Partai Gerindra itu menjabat sebagai salah seorang bendahara. Pemberhentian Maming itu tertuang dalam SK Nomor 01.b/A.II.04/06/2023 tentang Pengesahan Pergantian Antar Waktu PBNU masa khidmah 2022-2027, yang dikeluarkan Rabu (13/6). SK itu ditandatangani Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf, Sekjen Saifullah Yusuf, Rais Aam KH Miftchul Akhyar, dan Katib Aam KH Akhmad Said Asrori. Bersama pengurus lain, Maming ditetapkan sebagai bendum pada Januari 2022 lalu. Namun, pada Juli 2022, dia terjerat dugaan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan. Dalam persidangan, Maming divonis 10 tahun penjara. Lalu, Maming banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin. Ternyata, majelis hakim memperberat hukuman untuk Maming. Dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara. Maming lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, pada 2 Agustus 2023, kasasi Maming ditolak. Dalam putusannya, MA tetap memvonis Maming dengan hukuman 12 tahun penjara dan mengembalikan uang negara sebesar Rp 110 miliar. Selain Maming, dalam SK PBNU tersebut, beberapa pengurus harian juga diberhentikan dengan hormat. Yakni, KH Amiruddin Nahrawi, Ulyas Taha, dan Robikin Emhas. Ketiganya diberhentikan dari jabatan ketua PBNU. Selanjutnya, Ahmad Nadzir, Burhanuddin Mochsen, dan Ashari Tambunan, diberhentikan sebagai bendahara. Pemberhentian ini disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya mereka selama ini. Tidak hanya memberhentikan sejumlah pengurus harian. PBNU juga merotasi beberapa nama. Di antaranya, KH Masyhuri Malik yang semula menempati A&rsquo;wan, kini menjadi salah satu ketua. Nusron Wahid, politikus Partai Golkar, yang semula menjabat wakil ketua umum, digeser menjadi salah satu ketua. Lalu, Amin Said Husni (mantan bupati Bondowoso) yang semula menduduki salah satu ketua, bertukar posisi menjadi wakil ketua umum. PBNU juga menggeser Mohammad Jusuf Hamka. Semula, pengusaha muslim Tionghoa itu menjabat ketua PBNU, kini masuk dalam jajaran bendahara. Selain itu, PBNU juga menetapkan Ulil Abshar Abdala sebagai ketua, dan Safira Machrusah, Amir Ma&rsquo;ruf, dan Ahmad Ginanjar Sya&rsquo;ban sebagai wakil Sekjen. &rsquo;&rsquo;Mengamanatkan kepada nama-nama sebagaimana dimaksud dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksankana tugas sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027, dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada AD/ART NU, dan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam permusyawaratan PBNU, serta berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepengurusan dalam muktamar ke-35 yang akan datang.&rdquo; bunyi salah satu poin dalam SK tersebut. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/PBNU-SK-2531145060.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp;

Terpidana kasus korupsi Mardani H Maming, akhirnya dicopot dari bendahara umum (bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Akhirnya Terpidana Maming Dicopot dari Bendum PBNU, Politikus Golkar Nusron Wahid Digeser Jadi Ketua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/GUS-SALAM-DENANYAR-479919305.jpg" alt="KH Abdussalam Shohib" width="100%">
<figcaption>KH Abdussalam Shohib</figcaption>
</figure> DINAMIKA struktural Jamiyyah Nahdlatul Ulama (NU) di sejumlah cabang, wilayah, hingga MWC, membuat kita terus melakukan perenungan. Baik para penggerak, pemerhati, dan mereka yang berharap menjadi santri para muassis (pendiri), khususnya Hadratussyeikh KH Muhammad Hasyim Asy&rsquo;ari. Melakukan kontemplasi tentang posisi dan cara gerak jamiyyah, masa kini dan masa depan. Tidak sekadar mengikuti dan terbawa arus. Jamak dikenal bahwa NU itu memiliki jalan dan cara sendiri. Berbeda dengan lainnya dan tidak perlu berbenturan secara diametral, terpisah dan berhadap-hadapan. Kebesaran dan kehebatan NU, justru terletak pada konsistensi mengikuti jalan dan cara yang selama ini digariskan kemuliaan prinsip-prinsipnya serta diteladankan praktik berjamiyyahnya para pendahulu. Baik kepemimpinan, pembimbingan, pengarahan maupun gaya komunikasi. Sehingga mampu mengikat erat antara jamiyyah dengan jamaah, serta kekuatan utamanya, yakni pondok pesantren. Di Jawa Timur, tercatat yang terakhir pada Kamis, 13 Juli 2023, salah satu pimpinan PBNU menyalahkan dengan nada &rsquo;&rsquo;marah-marah&rsquo;&rsquo; terhadap sikap PCNU Kabupaten Ngawi di hadapan PCNU-PCNU yang lain, setelah sebelumnya PCNU Kabupaten Ngawi disidang secara khusus oleh pimpinan PBNU itu. Persis polanya saat forum pleno Konfercab ulang khusus tahapan pemilihan ketua tanfidziyah PCNU Kabupaten Jombang. Indikasi kesalahan-kesalahan PWNU Jawa Timur yang diberi tugas untuk melaksanakan Konfercab ulang tahapan pemilihan ketua tanfidziyah PCNU Jombang &rsquo;&rsquo;dianggap&rsquo;&rsquo; tidak mematuhi arahan teknis dari PBNU. Dan, hal itu disampaikan di hadapan MWC dan ranting se-Kabupaten Jombang. Akhirnya, Konfercab ulang tersebut diskors oleh PBNU, dan kemudian PCNU Jombang yang menjadi korban atas sikap dan model kepemimpinan demikian itu. Secara etik, pola komunikasi struktural dan gaya kepemimpinan seperti itu tidak elok. Tidak pernah diteladankan oleh para pendahulu, yang penuh akhlakul karimah. Sebaliknya, lebih menunjukkan gaya komunikasi dan arahan atasan kepada bawahan di lingkup birokrasi atau model komunikasi majikan sebagai pemilik dan para batur layaknya para buruh. Padahal, jamiyyah NU adalah medan perjuangan untuk meninggikan keagungan Islam dengan landasan keikhlasan. Yang terjadi dengan PCNU Kota Surabaya adalah cermin &rsquo;&rsquo;potong jalan&rsquo;&rsquo; dari model kepemimpinan yang cara berkhidmatnya dilandasi kepentingan. Surat Keputusan (SK) penunjukan PCNU definitif oleh PBNU adalah &rsquo;&rsquo;potong jalan&rsquo;&rsquo;, menggunting proses yang semestinya bijak dan sabar, menjadi keputusan besi yang keras dan mematikan atas nama aturan. Padahal, dalam kaidah pokok landasan berjamiyyah, aturan demikian tidak dikenal dan tidak ada. Bahkan, jauh dari keteladan para pendahulu. Hal furu&rsquo; yang diselimuti kepentingan dan situasional, tidak bisa dijadikan ushul, aturan dasar yang diberlakukan untuk seluruhnya. PCNU Kabupaten Blitar, hingga saat ini lebih 3 bulan dari Konfercab, belum mendapat penetapan struktur atau SK kepengurusan dari PBNU. Padahal, ketentuan waktu penetapan atau pengesahan demikian jelas diatur. Dan, hal itupun tidak boleh menganulir hasil kedaulatan permusyawaratan tertinggi jamiyyah di tingkat daerah. PCNU Banyuwangi, yang proaktif mendahului tahapan agar Konfercab terlaksana sesuai waktu sebelum masa khidmat habis, termasuk meminta dan melaksanakan verifikasi dan validasi struktural sebagai syarat Konfercab, walau dengan teknis berbelit-belit, akhirnya harus menerima SK perpanjangan selama 3 bulan. Sikap proaktif itu harus dilalui dengan jalan berliku dan &rsquo;&rsquo;tekanan komunikasi&rsquo;&rsquo; struktural yang berat. Penetapan waktu 3 bulan dalam SK perpanjangan itu, persis dengan waktu masa tugas karteker dalam Peraturan Perkumpulan (Perkum).&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PWNU Jawa Timur sendiri telah mengajukan permohonan pelaksanaan Konferwil, 5-6 Agustus 2023, sebelum masa khidmat habis. Namun, tidak mendapat persetujuan pelaksanaan sebelum dilakukan verifikasi dan validasi. Padahal, penetapan klasifikasi struktur sementara telah disahkan pada 21 Mei 2022, dan veririfikasi serta validasi untuk memastikan klasifikasi tersebut paling lambat dilaksanakan 21 Mei 2023. Keputusan itu disertai surat peringatan oleh PBNU kepada ketua PWNU Jawa Timur atas dasar sentimen negatif oleh jejaring oknum di PW maupun PBNU. Sejalan dengan PWNU Jawa Timur itu, PCNU Kabupaten Ngawi akhirnya menyatakan sikap kepada PBNU untuk tidak bersedia diperpanjang, yang masa khidmatnya habis pada 23 Juli 2023, serta mengembalikan kepengurusan PCNU Kabupaten Ngawi kepada PBNU. Banyak fenomena lain yang dialami PC maupun MWC NU di Jawa Timur. Demikian pula komunikasi jejaring struktural dan alumni pesantren yang berkhidmat di struktur NU di berbagai daerah se-Indonesia, berbagi informasi mengenai kondisi dan perlakuan yang sama, dan oleh jejaring aktor yang sama. Intinya, ada masalah dengan kepemimpinan, pengelolaan, arah pembinaan dan pembimbingan, pola komunikasi dan koordinasi, yang lebih tampak bersifat serba instruktif dan intimidatif, serta pergeseran posisi dan cara gerak jamiyyah NU. Dan, itu terjadi pada kepemimpinan PBNU saat ini, dan tidak ditemukan serta diteladankan para pendahulu. Kenapa? NU adalah Islam Itu Sendiri&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kekuatan Islam, kemuliaan serta keagungannya, terletak pada sanad (sandaran, pergantungan, atau perhubungan). Bahkan, sanad menjadi kekhususan umat Muhammad SAW yang tidak dimiliki umat-umat sebelumnya. Dan, karenanya menjadi umat yang utama, istimewa dalam menjaga orisinalitas keagamaan dan sikap kemasyarakatannya, serta unggul dalam kepribadian. Imam al-Hakim dalam Al-Mustadrak mengatakan: &rsquo;&rsquo;Asanid (sanad-sanad) adalah karamah yang Allah khususkan terhadap umat ini, sehingga tidak terdapat pada umat yang lain&rdquo;. Para ulama mempercayai bahwa ketika orang sholeh disebut, dijadikan pergantungan dan rujukan serta keteladan, baik dalam pemikiran, sikap, perilaku maupun tindakan dan kepemimpinan, maka akan mendapat limpahan rahmat, pertolongan dan bantuan khusus dalam menghadapi setiap situasi/kondisi. Nah, substansi jamiyyah NU adalah Islam itu sendiri. Islam ala mazhab Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) dengan khoshoish sebagai pembentuk karakter dan kepribadiannya. Sebagai model jamiyyah yang berbeda dengan lainnya dikarenakan tradisi sanad yang dipegang teguh dan terimplementasi dalam sistem organisasi (perkumpulan), sistem kelembagaan, sistem kepemimpinan, dan sistem perjuangannya. Sehingga, kebesaran, martabat dan karamah NU terletak pada konsistensinya menjaga karakter dan kepribadian Islam, yang dicerminkan oleh para salafus sholihin, auliya&rsquo;, muassis NU, masyayikh, dan para ulama shodiqin melalui kebijaksanaan dan akhlak mulianya. Dan, akhlak mulia ini yang ditegaskan keterutusannya oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya: &ldquo;Sungguh aku diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.&rsquo;&rsquo; Dalam konteks ini, Jamiyyah NU adalah pewaris dan pelanjut perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, yang dengan demikian kepribadian NU mencerminkan sepenuhnya keagungan Islam itu sendiri dalam tradisi kenusantaraan. Maka, sistem berjamiyyah An-Nahdliyyah adalah sistem bersanad. Di dalamnya termasuk sistem pengelolaan organisasi, perjuangan/dakwah, kepemimpinan, dan komunikasi. Demikian pula dalam sistem berjamaah. Para ulama di jajaran syuriyah dan mustasyar adalah beliau-beliau yang menjalankan fungsi pembimbingan, pengarahan, dan pendidik untuk memastikan sistem berjamiyyah dan berjamaah An-Nahdliyyah memiliki sanad mu&rsquo;tamad. Harapan utama terletak pada tanggung jawab beliau-beliau. Perubahan-perubahan posisi, cara gerak, hingga aspek kepemimpinan di dalam Jamiyyah NU saat ini hingga memicu kegelisahan dan keresahan berjamiyyah di banyak tempat, harus dicermati dari sudut sanadnya. Baik di lingkup kerja pertimbangan jamiyyah, legislatif, eksekutif, dan perangkat jamiyyah. Hal ini dimaksudkan supaya tidak saling terjebak, tersandera dan saling abai pada bidah-bidah sistem berjamiyyah, berjamaah, dan sistem dakwah perjuangan. Apalagi mengarah pada bidah dholalah. Menjaga dan mengembangkan karakter dan kepribadian NU sesuai konteks adalah substansi, bukan slogan. Untuk itu, syair Ahmad bin Muhammad Al-Wasithi patut direnungkan dalam konteks kehidupan bersama, bermasyarakat, terlebih berjamiyyah : كم جاهل متواضع ستر التواضع جهله # ومميّز فى العلم هدم التكبّر فضله Betapa banyak orang bodoh yang tawadlu, kebodohannya tertutupi oleh kerendahan hati. Dan, tidak sedikit orang pandai, akan tetapi keangkuhan dan arogansinya menghancurkan keistimewaannya. فكيف رأيكم بمن جهل وتكبّر؟ Wallahu A&rsquo;lam Bishowab. Wassalam.&nbsp; (*) ______ *) KH ABDUSSALAM SHOHIB,&nbsp;Wakil Ketua PWNU Jatim dan Pengasuh PP Mambaul Ma&rsquo;arif Denanyar, Jombang

Dinamika struktural Jamiyyah Nahdlatul Ulama (NU) di sejumlah cabang, wilayah, hingga MWC, membuat kita terus melakukan perenungan

 Kepemimpinan Intimidatif  Tidak Dikenal dan Tidak Bersanad NU

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/ADUNG-ANSOR-3184267601.jpg" alt="Sekjen PP Gerakan Pemuda Ansor Abdul Rochman" width="100%">
<figcaption>Sekjen PP Gerakan Pemuda Ansor Abdul Rochman</figcaption>
</figure> &nbsp;PP GP Ansor Minta Umat Islam Indonesia Tidak Reaksioner JawaPos.com- Aksi tercela pembakaran Alquran oleh Salwan Momima di depan Masjid Raya Sodermalm, Swedia, terus memantik reaksi meluas. Terutama dari negara-negara Muslim dunia. Sejumlah organisasi Islam besar di Indonesia pun ramai-ramai mengecam tindakan tersebut. "Kami mengecam keras aksi Salwan. Aksi ini adalah bentuk nyata tindakan yang dapat mengganggu harmoni kehidupan beragama," tegas Abdul Rochman, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ansor dalam siaran pers yang diterima Jawa Pos, Jumat (30/6). Menurut Adung, sapaan akrab Abdul Rochman, aksi itu sungguh melukai dan sangat mengganggu. Betapa tidak, perilaku itu terjadi di tengah kampanye dan berbagai upaya mewujudkan harmoni kehidupan beragama global yang didorong oleh Nahdlatul Ulama (NU). Salah satunya melalui pertemuan tokoh dunia (R20) bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali beberapa waktu lalu. &lsquo;&rsquo;Di antara hasil Pertemuan R20 yang diselenggarakan NU adalah berupaya mendorong saling pengertian, budaya damai, dan hidup berdampingan dengan harmonis di tengah keragaman masyarakat, agama, dan bangsa di dunia. Karenanya, aksi Salman ini teramat sangat disayangkan," tegasnya. Adung menegaskan, atas nama demokrasi dan kebebasan, tidak bisa dijadikan alasan pembenar aksi Salwan tersebut. Kebebasan harus dilandasi dengan komitmen saling menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain. Aksi yang dilakukan Salwan itu sangat telanjang. Wujud pengabaian penghargaan dan penghormatan terhadap simbol kepercayaan orang lain. Karena itu, lanjut dia, PP GP Ansor mendorong dan mendukung Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi aksi Salwan. Kendati begitu, pihaknya mengimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif serta reaksioner berwujud aksi kekerasan dan lainnya. "Kita berharap umat Islam di Indonesia untuk menahan diri dan tidak reaksioner terhadap aksi Salwan ini, apalagi diwujudkan dengan tindakan kekerasan yang menciderai harmoni beragama di Indonesia," tegas Adung.

Aksi tercela pembakaran Alquran oleh Salwan Momima di depan Masjid Raya Sodermalm, Swedia, terus memantik reaksi meluas.

Terus Meluas, Kecaman terhadap Aksi Pembakaran Alquran

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/MUZAKKI-3357720629.jpg" alt="Sekretaris PWNU Jatim Prof Akh. Muzakki." width="100%">
<figcaption>Sekretaris PWNU Jatim Prof Akh. Muzakki.</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim Prof Akh. Muzakki, mendapat &rsquo;&rsquo;teguran&rsquo;&rsquo; internal. Pasalnya, pria yang juga menjabat sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya itu kerap tidak aktif atau tidak hadir. Baik di rapat maupun kegiatan PWNU Jatim. &rsquo;&rsquo;Teguran&rsquo;&rsquo; kepada Muzakki tersebut terungkap dalam surat khusus yang telah beredar. Surat tertanggal 13 April 2023 itu ditandatangani dua kiai. Yakni, KH Marzuki Mustamar (ketua tanfidziah PWNU Jatim) dan KH Anwar Mansur (Rais Syuriah PWNU Jatim). &rsquo;&rsquo;Memperhatikan pada pelaksanaan kegiatan dan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur yang seharusnya saudara hadir secara aktif namun pada pelaksanaannya tidak.&rsquo;&rsquo; bunyi surat &lsquo;&rsquo;teguran&rsquo;&rsquo; itu. Karena itu, mereka meminta Muzakki selaku sekretaris PWNU Jatim dapat hadir dan aktif menggerakkan organisasi sebagaimana tugas pokok fungsi saudara sebagai sekretaris PWNU Jatim. Dalam surat itu juga dilampirkan data-data ketidakhadiran Muzakki dalam rapat dan kegiatan yang diselenggarkan PWNU Jatim. Setidaknya, dalam kurun waktu 12 Juli 2022 hingga 12 April 2023, Muzakki tidak mengikuti rapat sebanyak sebelas kali. Lalu, tidak menghadiri kegiatan PWNU Jatim sebanyak tujuh kali dalam rentang 28 Oktober 2022 hingga 12 April 2023. Beberapa di antaranya PWNU Award, PWNU Bersholawat, Apel Kader di Gresik, Halaqah Bu Nyai Inpiratif, dan lainnya. Muzakki dilantik Menteri Agama sebagai rektor UINSA pada Juni 2022 lalu. Selain masih menjadi sekretaris PWNU Jatim, guru besar bidang sosialisasi pendidikan itu juga merangkap jabatan menjadi Wakil Sekjen PBNU periode 2022-2027. Hingga kini, Muzakki belum menanggapi &lsquo;&rsquo;teguran&rsquo;&rsquo; dari dua kiai pimpinan tanfidziyah dan syuriah tersebut. Permohonan konfirmasi yang disampaikan Jawa Pos melalui pesan pada Selasa (27/6) sore, belum direspons.

Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim Prof Akh. Muzakki, mendapat ’’teguran’’ internal.

Sering Absen di Rapat dan Kegiatan, Dua Kiai PWNU Jatim Beri Teguran Tertulis Profesor Muzakki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/GOPAY-NU.jpg" alt="Gojek bersama NU bekerjasama tingkatkan sedekah digital di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Selasa (17/12). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gojek bersama NU bekerjasama tingkatkan sedekah digital di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Selasa (17/12). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Demi perkuat komitmen dalam meningkatkan inklusi keuangan, Gojek dan GoPay melakukan kerjasama bersama Nahdlatul Ulama (NU). Kerjasama yang dilakukan adalah di bidang donasi non-tunai lewat Kotak Infaq (KOIN) NU dengan mengimplementasikan QRIS bentukan Bank Indonesia (BI).  Head of Corporate Communication GoPay Winny Triswandhani mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah melakukan kerjasama sejak Mei lalu bersama NU. Pada saat itu, donasi digital melalui GoPay meningkat sebesar empat kali lipat.  "Sekarang seluruh warga NU bisa berdonasi menggunakan QRIS, jadi bisa menggunakan e-money yang lain, terbuka untuk 16 e-money," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Selasa (17/12).  Menurutnya, manfaat dari terintegrasinya GoPay dan QRIS ini akan berdampak besar terhadap keinginan berdonasi masyarakat.  "Pengguna  tidak hanya bisa untuk beli makanan, tapi juga bisa untuk berdonasi. Tinggal di scan saja untuk berdonasi, bisa membantu agar mengumpulkan donasinya lebih efisien dan lebih aman. Kalau pake QRIS langsung akan terekonsiliasi kepada bank," tambahnya.  Ketua NU Care-LAZISNU Achmad Sudrajat pun mengaku bahwa program donasi dengan uang koin ini sangat diterima masyarakat. Bahkan sebelumnya, pihaknya pernah mendapatkan donasi hingga Rp 24 miliar.  "Dari Kabupaten Temanggung pernah mendapat Rp 24 miliar lewat KOIN NU. Ada 80.000 data (orang) yang menyumbang dan mereka telah menyumbang Rp 24 milliar. Itu belum dibantu oleh BI, apalagi dibantu, ini yang dinamakan pemberdayaan ekonomi umat. Pelan-pelan akan berubah dari pembayaran konvensional ke cashless," kata dia.  "Kami berharap kerjasama ini mampu meningkatkan pastisipasi masyarakat dalam berdonasi, yang kemudian kami dayagunakan secara amanah dan profesional," tutupnya.  Caption: Gojek bersama NU bekerjasama tingkatkan sedekah digital di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Selasa (17/12).

Gojek Gandeng NU Tingkatkan Sedekah Digital Lewat KOIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/punya-anggota-berlimpah-4-tokoh-nu-berpeluang-jadi-cawapres_m_199978.jpeg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy salah satu tokoh NU yang memiliki potensi menjadi cawapres di Pilpres 2019" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy salah satu tokoh NU yang memiliki potensi menjadi cawapres di Pilpres 2019</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nahdhatul Ulama (NU) adalah salah satu ormas Islam yang memiliki anggota melimpah dan berpengaruh di kancah politik nasional. Untuk itu, tidak salah kiranya NU mempunyai posisi strategis dan menjadi penentu dalam Pilpres 2019 mendatang. Menurut salah satu cendikiawan muda NU, Zuhairi Misrawi, NU tidak sekadar mempunyai anggota yang berlimpah di pentas politik nasional, tapi juga memiliki sumber daya manusia (SDM) potensial untuk maju di Pilpres mendatang. Tidak tertutup kemungkinan mereka bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo Subianto. Alumnus Pesantren Al Amien Madura itu menyebut, setidaknya ada empat tokoh yang berpotensi jadi cawapres, yaitu Ketua PBNU Said Aqil Siroj, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. "Romahurmuziy misalnya merupakan bagian dari keluarga besar NU dan sama-sama pontensial untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2019," ujur Zuhairi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (29/3). Zuhairi menambahkan, saat ini NU sudah menunjukan kekuatan politik sebagaimana khittah dan perjuangannya untuk kemaslahanan dan kemajuan bangsa. "Setidaknya NU saat ini sudah memiliki kader yang bagus dan baik untuk memimpin bangsa ini," ungkapnya. Zuhairi mendorong figur lain yang ingin masuk bursa cawapres. Jika maju, mereka harus mampu bersaing untuk mencuri hati rakyat NU agar dipilih sebagai cawapres. "Masing-masing empat nama tokoh memiliki kelebihan untuk menjadi pemimpin," pungkasnya.

Punya Anggota Berlimpah, 4 Tokoh NU Berpeluang Jadi Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/meski-keponakannya-gus-sholah-tegaskan-tak-akan-pilih-yenny-wahid_m_178908.jpeg" alt="Cagub dan Cawagub Jawa Timur Khofifah dan Emil Dardak usai menerima dukungan dari Partai NasDem di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Cagub dan Cawagub Jawa Timur Khofifah dan Emil Dardak usai menerima dukungan dari Partai NasDem di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) membuka peluang untuk mengusung putri Presiden Indonesia keempat Abdurahman Wahid (Gus Dur), yakni Zanubba Chafsoh alias Yenny Wahid untuk bisa ikut serta di pemilihan gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim 2018). Lantas bagaimana dengan adik kandung Gus Dur, Salahuddin Wahid atau biasa disapa Gus Sholah saat menanggapi keponakannya bakal maju di Pilgub Jawa Timur? "Tentunya hak semua partai mencalonkan dan hak semua orang untuk dicalonkan," ujar Gus Sholah di DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Gondangdia, Jakarta, Selasa (2/1). Mantan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) ini juga mengaku, walaupun masih keponakannya, tapi ia tidak akan memilih Yenny. Pasalnya dia melihat saat ini yang lebih baik dan mumpuni adalah Khofifah Indar Parawansa. "Ini kan memilih yang terbaik, jadi bukan masalah saudara atau bukan. Yang terbaik ya Khofifah," katanya. Ditegaskan Gus Sholah walaupun anaknya maju di Pilgub Jawa Timur. Maka ia tidak akan memilihnya. Dia tetap mendukung Khofifah memimpin Jawa Timur. "Andaikan yang maju anak saya, saya pun tetap Khofifah karena anak saya tidak lebih baik dari Khofifah," ungkapnya. Selain itu, Gus Sholah juga tidak mempermasalahkan banyaknya calon di Pilgub Jawa Timur. Pasalnya, masyarakat semakin banyak pilihan siapa calon yang akan didukungnya.&nbsp;"Ya enggak apa-apa biar rame lah," pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini pihaknya sedang merayu putri Presiden Indonesia keempat Abdurahman Wahid (Gus Dur), yakni Zanubba Chafsoh alias Yenny Wahid untuk bisa ikut serta di Pilgub Jawa Timur. "(Yenny Wahid) baru salah satu alternatif calon yang dipertimbangkan oleh Gerindra," ujar Dasco saat dihubungi, Selasa (2/1). Terkait pertemuan Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Yenny Wahid beberapa waktu lalu, juga dikatakan Anggota Komisi III&lrm; DPR untuk melakukan satu proses penjajakan. Sampai saat ini Partai Gerindra juga diungkapkan Dasco sudah memiliki tiga alternatif cagub di Pilgub Jawa Timur, mereka adalah Anggota DPR Moreno Suprapto, Bupati Bojonegoro Suyoto, dan Yenny Wahid.

Meski Keponakannya, Gus Sholah Tegaskan Tak Akan Pilih Yenny Wahid

nahdatlul ulama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nahdatlul ulama

Berita Terkini