<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/24/k3qXKzWIckEbSuFBQCaom7LB1Okqqe6nkOyx0WoM-818673306.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa tunjangan kinerja untuk pegawai Kementerian ESDM naik 100 persen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa tunjangan kinerja untuk pegawai Kementerian ESDM naik 100 persen. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kabar gembira datang bagi seluruh pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi mengumumkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 100 persen. Pengumuman itu disampaikan langsung dalam Upacara Peringatan Hari Pertambangan dan Energi ke-80 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).&nbsp; Bahlil mengaku berat untuk memperjuangkan kenaikan tukin pegawai ESDM hanya dalam waktu dua bulan. Pasalnya, dalam Keputusan Presiden (Keppres) terakhir kebijakannya hanya sampai Desember 2024.&nbsp; &ldquo;Terkait dengan tunjangan khusus, pada 2024 Keppres yang kita terima hanya berlaku sampai dengan bulan Desember. Pekerjaan saya yang paling berat menjadi Menteri ESDM adalah bagaimana menaikkan tukin 100 persen dalam waktu dua bulan,&rdquo; ujar Bahlil dalam sambutannya.&nbsp; Meski tak mudah, Bahlil menyebut akhirnya perjuangan tersebut selesai. Bahkan telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dengan memberikan arahan langsung agar peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan ESDM menjadi bentuk penghargaan negara atas dedikasi mereka.&nbsp; &ldquo;Alhamdulillah di Desember selesai. Tugas saya berikutnya adalah bagaimana kepres ini berlaku selama-lamanya, tidak lagi bertahap atau berperiode,&rdquo; jelasnya.&nbsp; &ldquo;Bapak Presiden memerintahkan kepada saya sebelum beliau menandatangani keppres tunjangan khusus peningkatan kesejahteraan bagi pegawai ESDM. Beliau mengatakan, &lsquo;Pak Menteri, saya tandatangan ini sebagai bentuk penghargaan negara kepada aparat negara yang ada di ESDM,&rsquo;&rdquo; tambah Bahlil.&nbsp; Meski begitu, Bahlil juga mengingatkan seluruh jajaran agar tetap menjaga integritas dan semangat kerja. Presiden, kata dia, menitip pesan bahwa peningkatan kesejahteraan harus diimbangi dengan kontribusi nyata bagi bangsa.&nbsp; &ldquo;Presiden menyampaikan salam hormat, tapi di sisi lain beliau mengatakan bahwa negara meminta, Ibu Pertiwi meminta, kepada semua aparat negara yang ada di ESDM agar berikanlah kontribusi terbaiknya dalam membangun bangsa dan negara,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Di hadapan ribuan pegawai, Bahlil sempat melakukan interaksi langsung untuk memastikan seluruh pegawai sudah menerima tukin tersebut.&nbsp; &ldquo;Benar atau tidak tukin kalian sudah naik? Kurang kompak, benar atau tidak? Yang belum, angkat tangan,&rdquo; tanyanya kepada peserta upacara.&nbsp; Ia pun menegaskan agar evaluasi dilakukan secara adil, bukan hanya terhadap staf, tetapi juga pimpinan jika ada keterlambatan atau ketidakteraturan.&nbsp; &ldquo;Coba Pak Inspektur Jenderal cek, kalau ada dirjen-dirjen yang belum kasih tukin, laporkan ke saya. Dirjennya pun kita evaluasi. Tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak boleh. Kita harus fair kalau kita membangun kompak,&rdquo; tegasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia umumkan kenaikan tunjangan kinerja pegawai ESDM sebesar 100 persen, apresiasi dari negara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Umumkan Tukin Pegawai ESDM Naik 100 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/gaji-anggota-dprd-naik-100-persen-jadi-segini-besarnya_m_153811.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Senyum wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD makin lebar. Pasalnya, gaji anggota DPRD naik 100 persen atau naik dua kali lipat. Bahkan bisa lebih. Kenaikan tunjangan itu tercantum pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PP ini dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan, alokasi kenaikan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Menurut Tjahjo, kenaikan tunjangan wajar dilakukan sebab sudah 12 tahun tambahan dana tak diberikan pada pimpinan dan anggota DPRD. &ldquo;Pak Jokowi sudah setuju karena pertumbuhan ekonomi sudah cukup bagus, tapi berapa besarnya dikonsultasi dengan kepala daerah," kata Tjahjo sebagaimana dikutip dari Prokal.co (Jawa Pos Group), Selasa (29/8). PP Nomor 18/2017 mengatur tentang acuan umum pemberian berbagai tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD. Aturan itu juga membuka kemungkinan pemberian 80 persen biaya operasional secara sekaligus atau lumpsum. Atas dasar PP Nomor 18/2017 tiap pimpinan dan anggota DPRD di Indonesia juga akan menerima dana jaminan kecelakaan mulai Juli 2017. Mereka juga mendapat fasilitas pengecekan kesehatan lengkap dan rumah jabatan di wilayah masing-masing. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, peningkatan jumlah tunjangan bagi anggota dan pimpinan DPRD wajar diberikan agar mengurangi potensi praktik korupsi. Menurutnya, selama ini nilai tunjangan bagi anggota legislatif di daerah memang terlalu kecil. "Selama ini terlalu kecil untuk mereka sehingga pada korupsi. Kenaikan ini, diharapkan mereka kemudian akan anti korupsi," kata Sumarsono. Sementara dari sumber akurat Radar Tarakan (Jawa Pos Group) yang enggan disebut namanya, menyebutkan saat ini gaji anggota DPRD Tarakan berkisar Rp 18 jutaan per bulan. Jika kenaikan ini sudah disahkan dalam bentuk perda, maka setiap anggota DPRD akan menerima gaji sekitar Rp 36 juta per bulan. Kemungkinan besar, kenaikan gaji anggota dewan di Tarakan akan terealisasi pada September atau Oktober tahun ini. Sebab, pengajuan kenaikan gaji tersebut masih dalam pembahasan oleh DPRD. Kenaikan gaji anggota DPRD sesuai PP yang baru sudah diketahui Wali Kota Tarakan, Sofian Raga. Tentu, kenaikan gaji ini juga akan diterapkan di Tarakan. &ldquo;Kan sudah diatur, yah pasti akan diterapkan juga di daerah, dan pasti akan diusulkan anggarannya,&rdquo; kata Sofian. Terkait fasilitas rumah dinas untuk DPRD, menurut wali kota, jika memang dianggap perlu dan penting untuk dibangun, tidak menjadi persoalan. &ldquo;Sampai saat ini memang tidak ada masalah, walaupun tidak ada rumah dinas. Yang ada sekarang baru perumahan PNS karena lebih perlu,&rdquo; ujarnya. Kenaikan gaji anggota DPRD sebanyak seratus persen, tetap disyukuri oleh wakil rakyat. Wakil Ketua DPRD Tarakan, H.Abu Ramsyah mengaku bersyukur dengan penghasilannya. Namun penghasilan yang besar tersebut, juga seimbang dengan pengeluaran yang tidak sedikit sebagai seorang politikus. Sebab, setiap anggota dewan memiliki potongan fraksi yang nilainya tidak sama. Tergantung partai dan fraksi masing-masing. Potongan fraksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan partai setiap bulannya. Khusus di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), potongan fraksi itu juga diberlakukan untuk wakil rakyat lainnya, seperti Edi Patanan dan H. Rahmat Sewa. &ldquo;Ini untuk mengisi kas partai,&rdquo; kata Abu tanpa menyebutkan jumlah potongan tersebut. Anggota DPRD dari Partai Demokrat, Herman Hamid mengungkapkan selama ini penghasilan dan pengeluarannya sebagai anggota DPRD masih sangat tidak sesuai. Ia bahkan mengibaratkan lebih besar pasak daripada tiang, yang artinya lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Sebab, selain tanggungan partai, tidak sedikit masyarakat yang datang mengharapkan sumbangsih dan aspirasi dari dirinya. &ldquo;Jadi kalau boleh jujur, tidak sesuai antara pengeluaran dan pendapatan,&rdquo; ungkap Herman. Tak hanya menanggung aspirasi dari masyarakat, secara pribadi ia juga menanggung kas partai, dan itu sudah menjadi konsekuensi yang harus ia lakukan sebagai kader sekaligus ketua partai. Dengan adanya kenaikan gaji anggota DPRD ini, Herman menyatakan syukur. Tak hanya itu, secara pribadi ia juga tertantang untuk lebih meningkatkan kinerjanya yang selama ini duduk sebagai anggota DPRD. &ldquo;Saya sangat mensyukuri kalau gaji naik. Itu membuat saya harus bekerja lebih giat lagi terutama untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,&rdquo; pungkasnya.

Gaji Anggota DPRD Naik 100 Persen, Jadi Segini Besarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71373_90638_cabe-mahal.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Cuaca hujan yang terus terjadi di beberapa wilayah penghasil cabai berdampak pada harga. Para pedagang di pasar tradisional mengeluh karena harga cabai terus melambung tinggi. Salah satu pedagang di Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya menyebut kenaikan harga cabai rawit telah mencapai 100 persen selama beberapa pekan terakhir. Satu kilogram cabai rawit yang mulanya dijual Rp 30 ribu kini telah menjadi Rp 60 ribu. Bahkan sampai Rp 65 ribu per kilogramnya. &ldquo;Pasti faktor cuaca. Jadi dari yang suplai sudah mahal, kami tidak bisa berbuat banyak walaupun pembeli suka ngeluh,&rdquo; katan Hendraman, pedagang sayur mayur, Jumat (16/15). Selain cabai, lanjut Hendraman, kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah jenis sayuran lainnya seperti kembang kol yang juga naik sampai 100 persen. &ldquo;Tapi walau melonjak drastis. Pembeli yang butuh sih tetap saja membeli,&rdquo; imbuhnya. (dri/pojokjabar/yuz/JPG)

Harga Cabai Terus Melangit, Naik 100 Persen

naik 100 persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#naik 100 persen

Berita Terkini

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Umumkan Tukin Pegawai ESDM Naik 100 Persen

Gaji Anggota DPRD Naik 100 Persen, Jadi Segini Besarnya

Harga Cabai Terus Melangit, Naik 100 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com