<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/WhatsApp-Image-2022-09-15-at-131234-3482650888.jpeg" alt="Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Komisaris Besar Polisi Supriadi." width="100%">
<figcaption>Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Komisaris Besar Polisi Supriadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan membantah adanya aktivitas pungutan liar terhadap nakhoda kapal yang melintas di Pangkalan Sandar, Perairan Simpang PU Desa Bunga Karang, Kabupaten Banyuasin. Adapun informasi yang menyebutkan aktivitas pungutan liar yang diduga melibatkan oknum personel Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Sumsel tersebut didapatkan melalui video amatir yang beredar luas di berbagai kanal media sosial pada Senin (8/5). &rdquo;Jadi dapat kami sampaikan informasi yang viral adanya dugaan pungli melibatkan oknum polisi itu sama sekali tidak benar,&rdquo; kata Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Kombespol Supriadi seperti dilansir dari Antara di Palembang. Menurut Supriadi, kepastian tersebut didapatkan berdasar hasil investigasi tim yang dibentuk Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumsel. Semua personel kepolisian yang bertanggung jawab tugas menjaga Pangkalan Sandar Perairan Simpang PU diperiksa dalam investigasi tersebut. &rdquo;Termasuk personel Dinas Perhubungan Banyuasin yang bertugas di sana juga telah diperiksa dan dimintai keterangan untuk menguatkan dugaan pungli itu tidak benar,&rdquo; ujar Supriadi. Dia menjelaskan, dalam video kurasi gambar dan tulisan berdurasi kurang dari satu menit tersebut berisi pengakuan seorang nakhoda kapal mesin angkutan penumpang dan barang berinisial RS. Dia mengaku didatangi oknum aparat yang bertugas di Pangkalan Sandar Simpang PU dan dimintai uang senilai Rp 10 ribu-Rp 20 ribu, alasannya sebagai uang untuk masuk per satu kali melintas ataupun bersandar di kawasan itu. Namun, dia menyebutkan fakta yang didapatkan tidak demikian personel kepolisian justru memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan menyampaikan imbauan tentang keselamatan berlayar, mengecek alat navigasi kapal berikut barang muatan serta menggalakkan bahaya hewan buas buaya yang banyak terdapat di perairan Simpang PU. &rdquo;Begitupun halnya yang dilakukan personel Dinas Perhubungan, mereka tidak meminta apapun kepada nakhoda kapal. Ini dinyatakan langsung oleh Kepala Pos Dinas Perhubungan Banyuasin Eko Prasetya semua sosialisasi (yang dilakukannya) sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 8 Tahun 2021,&rdquo; ujar Supriadi. Untuk itu pula, dia mengimbau masyarakat yang beraktivitas sebagai penggiat media sosial untuk lebih mengedepankan kepresisian muatan informasi yang hendak disiarkan ke jagat maya sehingga tidak ada pihak merasa dirugikan.

Polda Sumsel bantah ada pungutan liar terhadap nakhoda kapal yang melintas di Pangkalan Sandar, Kabupaten Banyuasin

Polda Sumsel Bantah Adanya Pungli Nakhoda Kapal di Perairan Banyuasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/WhatsApp-Image-2022-05-31-at-14.22.52-1.jpg" alt="Nahkoda KM Ladang Pertiwi 2 Supardi (kiri) yang kapalnya tenggelam di Selat Makassar. Antara" width="100%">
<figcaption>Nahkoda KM Ladang Pertiwi 2 Supardi (kiri) yang kapalnya tenggelam di Selat Makassar. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Nakhoda KM Ladang Pertiwi 2 Supriadi menceritakan kronologis kejadian detik-detik kapal kayu yang dikendalikannya berada di laut lepas dihempas ombak tinggi karena cuaca buruk, hujan deras, disertai petir di Selat Makassar.  ”Kami berangkat dari Makassar (Pelabuhan Paotere) menuju ke Pamantauang. Rabu (25/5) cuaca teduh dan laut tenang sampai di Butung-butungan, dilewati Kalukuang,” tutur Supriadi seperti dilansir dari Antara di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (31/5).  Namun selang beberapa lama, saat mendekati Pulau Pamantauan, cuaca mulai berubah drastis. Angin keras mulai menerpa kapalnya sehingga oleng bahkan mesin kapal langsung mati.  ”Waktu itu sekitar delapan mil dari Pemantauan, baru kencang angin, tiba-tiba mati mesin. Kompa (pengisap) mati, jadi tidak bisa hidup. Baku lawan (tabrakan) ombak di sampingnya (kapal),” beber Supriadi, pria 40 tahun itu.  Ketika kapalnya mulai oleng dihantam ombak dan tidak stabil, dia memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) bersama penumpang kapal segera bergegas mengambil peralatan penyelamatan.  ”Saat kapal mau tenggelam, saya berteriak ke ABK dan penumpang, kasih sedia alat pelampung, gabus, dan tripleks,” ucap Supriadi mengenang kejadian itu.  Cuaca tak kunjung bersahabat, ombak semakin meninggi, kapal akhirnya karam pada Kamis (26/5). Penumpang berusaha menyelamatkan diri dan keluarganya. Saat ditanya berapa jumlah pasti penumpang yang ikut di kapalnya, dia memperkirakan sekitar 31 orang. Tetapi, data dari aparat desa setempat menyebut sebanyak 51 orang yang belum kembali ke pulau.  ”Perkiraan saya itu penumpang ada 31 orang. Tapi, bilang pihak desa 51 orang itu, catatannya dulu Pak Desa dicari. Karena biasa itu penumpang ikut satu tapi ada empat orang yang menyusul,” tutur Supriadi.  Saat ini, dia bersama tiga orang masing-masing, satu ABK bernama Mahfud (korban) serta dua orang lainnya bukan korban yakni, pemilik Kapal KM Ladang Pertiwi 2 atas nama Haji Saiful dan kepala desa di pulau setempat, Muhammad Basit menjalani pemeriksaan di kantor Polda Sulsel.  Berdasar data sebelumnya, jumlah penumpang kapal sebanyak 42 orang termasuk nakhoda dan ABK. Sejauh ini telah ditemukan selamat 31 orang dan 11 orang lainnya masih dilakukan pencarian.  Namun dari keterangan kepala desa, Basarnas memperbaharui data sementara tercatat ada 50 orang penumpang, 31 selamat dan 19 masih dalam pencarian.  Sementara itu, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan mulai memeriksa sebelas orang secara marathon berkaitan dengan peristiwa tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 2 di Selat Makassar pada Kamis (26/5).  ”Sampai saat ini, yang kondisinya layak untuk kita periksa ada sekitar 11 orang. Kepala desa juga turut diperiksa,” kata Direktur Reskrimsus Polda Sulsel Kombespol Widoni Fedri.  Widoni mengatakan, diduga ada kelalaian saat proses pelayaran kapal tersebut, termasuk izin berlayar yang seharusnya diberikan Syahbandar setempat. ”Memang dalam hal ini ada kelalaian. Pertama itu, kita menggunakan Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 232 bunyinya harus ada izin dan persetujuan dari Syahbandar untuk berlayar. Ternyata, tidak ada izin dari Syahbandar,” ungkap Widoni.  Selain itu, terkait dengan pasal 302 UU Pelayaran yang mengatur tentang kelaikan transportasi kapal laut yang akan diberangkatkan harus laik laut atau dinyatakan aman tanpa kerusakan. ”Kapal ini tidak layak untuk berlayar, untuk yang bersangkutan nanti, ancaman pidananya empat sampai lima tahun,” ucap Widoni.

Nakhoda KM Ladang Pertiwi Kisahkan Kronologi Tenggelamnya Kapal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/manifes-hilang-nakhoda-laporkan-oknum-petugas-bea-cukai_m_180396.jpeg" alt="Ilustrasi kapal" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dicke bin Duddu, seorang nakhoda kapal asal Singapura melaporkan oknum petugas Bea Cukai Kepulauan Riau (Kepri) ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri. Laporan itu terkait dugaan hilangnya manifes kapal tentang keterangan yang barang ponsel. Semua muatan kapal itu dibawa Pelabuhan Jurong, Singapore menuju Pelabuhan Batu Besar, Batam, Indonesia. Edi Dwi Martono selaku Kuasa Hukum Dicke bin Duddu menuturkan kejadian hilangnya manifes itu pada 29 Agsustus 2017. Ketika itu Dicke bin Duddu menjadi nakhoda sekaligus kapten Kapal SB. Pro Expres 03 V.BT2550. "Dalam perjalanan pelayaran dari Singapura ke Batam, klien kami dicegat oleh oknum petugas Bea Cukai," ungkap Edi Dwi Martono dalam keterangan persnya, Selasa (9/1). Pencegatan oleh tim patroli Bea Cukai itu terjadi di Perairan Pulau Nginang, Indonesia, tepatnya pada koordinat 01 -02&rsquo; &ndash; 15&rdquo; U / 104 &ndash; 11&rsquo; -45&rdquo; T, pada 29 Agustus 2017, pukul 23.00 WIB. Di sana Dicke bersama empat orang anak buah kapal (ABK) diperiksa oleh oknum petugas Bea Cukai. Ketika itu petugas menduga Dicke melakukan pelayaran gelap yang tidak disertai dokumen pelayaran resmi. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas patroli BC 1305 membawa Kapal SB. Pro Expres 03 V. BT2550 beserta muatan, ABK, dan nahkoda ke Tanjung Balai Karimun. "Ketika itu klien kami disangkakan membawa barang di kapal tidak sesuai dengan dokumen manifes," sebutnya. Tuduhan itu tidak dapat diterima Dicke bin Duddu. Sebab dia bersama 4 ABK berlayar secara resmi dan dibekali manifes yang dikeluarkan oleh Maritime and Port Authority di Pelabuhan Jurong, Singapore. Namun dokumen yang berisikan keterangan muatan berupa 1.353 unit HP itu hilang. Padahal selama Dicke bin Duddu diperiksa kapal dan isinya diawasi oleh petugas Bea Cukai. "Atas hilangnya dokumen ini oknum petugas Bea Cukai tidak mau membuat berita acara kehilangan dokumen tersebut," sebut Edi Dwi Martono. Atas tidak maunya oknum petugas Bea Cukai membuat berita acara tersebut, akhirnya Dicke bin Duddu melaporkan kejadian itu ke Polda Kepri. Dia meminta persoalan itu harus diusut, karena kliennya sangat dirugikan.&nbsp;

Manifes Hilang, Nakhoda Laporkan Oknum Petugas Bea Cukai

nakhoda kapal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nakhoda kapal

Berita Terkini

Polda Sumsel Bantah Adanya Pungli Nakhoda Kapal di Perairan Banyuasin

Nakhoda KM Ladang Pertiwi Kisahkan Kronologi Tenggelamnya Kapal

Manifes Hilang, Nakhoda Laporkan Oknum Petugas Bea Cukai

Download Aplikasi JawaPos.com