<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:re:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/20251105_120725-819386235.jpg" alt="Penari perempuan Istana Cipanas, bernama Nani Nurani. (X @taufikbasari)" width="100%">
<figcaption>Penari perempuan Istana Cipanas, bernama Nani Nurani. (X @taufikbasari)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Mantan Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menceritakan kisah seorang penari perempuan Istana Cipanas, bernama Nani Nurani. Dalam akun X, Taufik membagikan foto Nani tengah menari bersama Presiden pertama RI Soekarno di Istana Cipanas, pada 1963.&nbsp; Mulanya, pria yang karib disapa Tobas itu merasa heran dengan foto seorang perempuan yang tengah menari bersama Proklamator Soekarno. Foto sejarah itu dilihat Taufik Basari dalam unggahan akun media sosial Instagram @studisejarah. "Saya perhatikan fotonya baik-baik, ada wajah yang raut mukanya saya kenal. Siapakah penari itu?," tulis Taufik dalam akun media sosial X, Rabu (5/11). Mantan aktivis sekaligus advokat publik LBH Jakarta itu mencocokkan foto tersebut dengan foto yang disimpannya. Setelah mengonfirmasikan secara langsung bahwa benar, seorang perempuan yang menari bersama Presiden pertama RI Soekarno, bernama Nani Nurani. "Orang yang saya kontak tersebut adalah Ibu Nani Nurani, yang dulu saya dampingi menggugat negara karena ketidakadilan yang menimpanya. Ia memang dahulu ada penari dan penyanyi Istana Cipanas namun harus mengalami kejamnya rezim Orde Baru saat itu," ungkapnya. Ia menjelaskan, Nani Nurani merupakan&nbsp;penari dan penyanyi Istana Cipanas pada tahun 60-an. Sebagai seniman lokal, Nani Nurani dipekerjakan di Dinas Kebudayaan Kabupaten Cianjur. Seperti seniman-seniman lainnya, jika ada acara di Cianjur ataupun di Istana Cipanas Nani diundang untuk mengisi acara. Hingga pada suatu waktu, Nani Nurani diminta untuk mengisi acara di hari ulang tahun PKI di Cianjur, pada Juni 1965. Ia memastikan, saat itu PKI belum diberi label sebagai partai terlarang. Nani menari dihadapan pejabat tingkat daerah, di antaranya Bupati, Dandim, Kapala Kepolisian, Camat dan lainnya. Menurutnya, Nani hanya mengisi acara PKI sekali dan untuk terakhir kalinya pada saat itu. "Namun rupanya undangan yang hanya satu kali tersebut menentukan nasib seumur hidupnya. 3 tahun kemudian, 1968, tetiba ia ditangkap di rumahnya oleh Tentara lalu setelahnya ditahan di Rumah Tahanan Wanita di Bukit Duri Jaksel, dekat sekolah saya, SMAN 8," paparnya. Sejak saat itu, kata Tobas, Nani menjadi tahanan politik. Nani dituduh terlibat PKI, karena menari memenuhi undangan acara partai tersebut. Menurutnya, Nani ditahan 7 tahun penjara tanpa proses persidangan. "Selama ditahan 7 tahun tersebut, beliau bertanya-tanya, &ldquo;apa salah saya?&rdquo; &ldquo;Mengapa saya dikait-kaitkan dengan hal yang saya tidak mengerti&rdquo;. Tapi ya begitulah praktik rezim Orde Baru yang represif," urainya. Setelah dibebaskan dari jeruji besi, Nani mencoba menjalani kehidupannya, dengan memilih hidup sendiri karena khawatir jika memiliki anak akan mengalami diskriminasi. Bahkan, identitas KTP miliknya tercantum tulisan ET yang berarti eks tapol. "Selama itu di KTP-nya tercantum tanda ET, ex tapol yg membuatnya sulit beraktivitas secara normal," tuturnya. Ia menyebut, pada tahun 90-an kebijakan penyematan ET di dalam KTP mulai &nbsp;dihapuskan. Namun, para bekas tahanan politik tetap harus wajib lapor, sebulan sekali di kelurahan, tiga bulan sekali di kecamatan sembari diberikan pengarahan oleh pejabat setempat. Namun, setelah runtuhnya rezim Orde Baru, Nani Nurani masih diminta untuk wajib lapor. Ia mengungkapkan, pada 2001, Nani datang ke LBH Jakarta, dalam rangka memperjuangkan nasibnya, karena pasca reformasi masih harus diminta untuk wajib lapor. "Beliau datang utk mempertanyakan mengapa setelah reformasi beliau masih harus wajib lapor. Tidak ada bedanya dg Orde Baru. Saya kaget juga saat itu, kok masih berlanjut kebijjakan seperti itu," paparnya. Taufik mengaku sempat mendatangi kantor Kelurahan dan Kecamatan mempertanyakan alasan Nani Nurani tetap diminta wajib lapor. Namun, mereka tidak bisa menjawab dengan alasan yang jelas. Menurutnya, LBH Jakarta saat itu mengirimkan surat kepada kelurahan/kecamatan menolak Nani Nurani untuk terus melakukan wajib lapor. Setelah sikap tegas itu dilakukan, Nani Nurani tidak lagi diminta untuk wajib lapor. Namun, setahun kemudian Nani Nurani mengeluhkan tidak mendapatkan KPT seumur hidup. Mengingat usianya saat itu di atas 60 tahun. "Menurut ketentuan tahun 1995 yg masih berlalu saat itu di tahun 2001, orang yg berusia di atas 60 tahun berhak mendapat KTP seumur hidup kecuali terlibat langsung atau tidak langsung dengan G30S," tegasnya. Tobas menyatakan, pihaknya mengambil langlah hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebelum mengajukan gugatan, pihaknya terlebih dahulu meminta untuk menerbitkan KTP seumur hidup, tetapi tidak diindahkan. "Persidangan di PTUN dipimpin ketua majelis hakim bernama Disiplin F. Manao. Beliau dgn seksama memeriksa perkara ini. Saat pemeriksaan bukti, beliau meminta camat yg saat itu didampingi jaksa pengacara negara utk menunjukkan bukti apa yg jadi dasar baginya menolak menerbitkan KTP seumur hidup," ungkapnya. "Dalam persidangan pembuktian, Camat membawa buku besar ukuran A3 landscape. Ternyata itu buku daftar orang2 yg dituduh PKI atau ex tapol dan ex napol. Didalamnya tertulis golongan keterlibatannya gol A, gol B, atau Gol C," tambahnya. Sementara, dalam pembuktian yang disampaikan Nani, menunjukkan hanya diundang satu kali menari dalam acara PKI Cianjur sebagai seniman lokal. Hingga akhirnya, PTUN mengabulkan gugatan Nani. "Pengadilan memerintahkan negara menerbitkan KTP seumur hidup. Tapi tidak terima dan banding, lalu tidak terima lagi kemudian kasasi. Semua tingkatan pengadilan memenangkan kita hingga tahap terakhir," ujarnya. Lebih lanjut, Tobas menegaskan yang dialami Nani Nurani hanya puncak gunung es. Ia menyesalkan praktik rezim Orde Baru masih terus mengakar. "Melalui gugatan utk persoalan kecil, yakni KTP berhasil menguak praktek Orde Baru yang masih berlanjut saat itu yg semestinya diperbaiki ketika reformasi terjadi. Yang dialami bu Nani hanyalah puncak gunung es, masih banyak yg mengalami serupa dan mungkin lebih parah," pungkasnya. </div> </div> </div> </div> </div>

Taufik Basari menceritakan kisah Nani Nurani, penari Istana Cipanas yang dituduh PKI dan perjuangannya untuk mendapatkan keadilan.

Taufik Basari Kisahkan Penari Istana Cipanas Nani Nurani yang Dituduh PKI Mendapat Perlakuan Tak Adil hingga Era Reformasi

Nani Nurani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nani Nurani

Berita Terkini

Taufik Basari Kisahkan Penari Istana Cipanas Nani Nurani yang Dituduh PKI Mendapat Perlakuan Tak Adil hingga Era Reformasi

Download Aplikasi JawaPos.com