<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/JKT_LOUNCHING-ALL-INDONESIA_HANUNG-HAMBARA_01102025-1611783916.jpg" alt="Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto &nbsp;membuat pengakuan mengejutkan terkait dampak banjir parah yang melanda wilayah Aceh. Ia mengungkapkan bahwa satu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Aceh Tamiang telah terendam air hingga mencapai atap gedung. Kondisi ekstrem ini memaksa pihak kementerian mengambil keputusan melepas para warga binaan demi keselamatan jiwa mereka. Menteri Agus Andrianto menegaskan bahwa alasan utama pelepasan narapidana adalah murni kemanusiaan. "Ada satu lapas di Tamiang yang karena sudah sampai di atap, ini terpaksa warga binaan pemasyarakatan yang ada di sana ya harus dikeluarkan dengan alasan untuk manusia," ujar Agus di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/12). Agus memastikan bahwa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) segera bergerak melakukan pendataan komprehensif terhadap seluruh warga binaan yang terpaksa dilepas akibat banjir Aceh Tamiang dan wilayah lain yang terdampak.&nbsp; Ditjen Imigrasi juga dikerahkan untuk mendata kondisi unit pelaksana teknis (UPT) yang terdampak. "Kami sudah berangkatkan Ditjen Pas dan perwakilan dari jajaran Imigrasi untuk mendatakan situasi dan kondisi keluarga besar kita yang ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Padang," terang Agus. Selain di Aceh Tamiang, beberapa lapas dan rutan lain juga ikut terdampak banjir. Narapidana dari lokasi-lokasi ini telah dipindahkan ke lapas dan rutan lain yang lebih aman. Menteri Imipas berharap, setelah kondisi banjir mereda, para warga binaan yang dilepaskan dapat kembali. Ia juga menyoroti risiko fatal jika langkah ini tidak diambil. "Mudah-mudahan nanti setelah semuanya reda, nanti akan bisa kembali. Namun alasannya (warga binaan dilepaskan) adalah alasan kemanusiaan. Nanti kalau enggak dilepas, kalau sampai ke atap, nanti kami yang salah," tegasnya. Pihak Kemenimipas juga berkoordinasi intensif dengan personel TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah setempat terkait keberadaan warga binaan yang dilepas. <h2>Kemenimipas Kirim Bantuan untuk Korban Bencana</h2> Banjir parah ini telah menimbulkan duka mendalam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data per Jumat (5/12) pagi mencatat 837 korban tewas, 545 hilang, dan 2.700 luka-luka. Sebagai bentuk solidaritas sosial, Kemenimipas turut aktif mengirimkan bantuan untuk korban banjir di wilayah utara Sumatera. Bantuan dikirimkan menggunakan jalur laut via TNI Angkatan Laut karena muatannya yang berat. Menteri Agus menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenimipas yang telah berdonasi, sekaligus menegaskan pentingnya membantu sesama korban bencana. "Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden, kita semua turut prihatin dan punya kewajiban sosial untuk berkontribusi membantu meringankan penderitaan dari teman-teman kita yang sampai ini mungkin masih ada yang belum mendapatkan bantuan," imbuhnya.

Menteri Imigrasi Agus Andrianto mengungkapkan bahwa banjir parah di Aceh memaksa Kemenimipas untuk melepas warga binaan demi keselamatan.

Lapas Aceh Tamiang Teredam Banjir Sampai Atap, Menteri Imipas: Napi Terpaksa Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menkum-Ham-Yasonna-Laoly-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kement" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kement</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamongan Laoly telah melantik Irjen Pol Reinhard Silitonga sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM. Yasonna meyakini, Reinhard mampu mengemban amanah tersebut.  Pengalamannya dibidang reserse narkoba, menjadi alasan Yasonna menunjuk jenderal polisi bintang dua itu menduduki posisi Dirjen PAS.  "Beliau dua kali Direktur narkoba, di Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Memudahkan kordinasi dengan Polri dan BNN," kata Yasonna dikonfirmasi, Senin (4/5).  Yasonna menyebut, sebanyak 50 persen penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan narapidana narkoba. Hal ini dapat memudahkan koordinasi Ditjen PAS dengan Polri dan BNN. "Seperti diketahui, sekarang sudah lebih 50 persen penghuni Lapas, adalah kejahatan narkoba," ujar Yasonna.  Selain itu, politikus PDI Perjuangan ini pun meminta Reinhard untuk terus melanjutkan program asimilasi dan integrasi yang telah berjalan. Yasonna mengharapkan, Reinhard dapat segera berkoordinasi dengan jajaran anggotanya. "Kita terus laksanakan itu. Dia harus kordinasikan ke para Direktur, Kadiv PAS, Kalapas untuk terus melaksanakan program itu," tegas Yasonna.  Untuk diketahui, Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan 39.193 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi. Dari program asimilasi dibebaskan 36.937 orang dengan rincian 36.029 narapidana dan 908 anak.  Sementara dari program integrasi, tercatat dibebaskan 2.256 orang dengan rincian 2.220 narapidana dan 36 anak. Program ini akan terus berjalan hingga masa darurat Covid-19 yang ditetapkan pemerintah selesai. Sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=x73OgCyx3XU  https://www.youtube.com/watch?v=OkFJxvqBXlU  https://www.youtube.com/watch?v=ocX59aSNg6g

Yasonna Minta Irjen Pol Reinhard Lanjutkan Program Asimilasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menkumham-Yasonna-H-Laoly-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19 Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19" width="100%">
<figcaption>Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19 Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengancam para narapidana yang menjalani program asimilasi dan integrasi. Merujuk data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, 38.822 napi telah dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.  Yasonna mengungkapkan, telah menyiapkan skema hukuman berat bagi narapidana asimilasi yang kembali berulah. Namun, Yasonna belum membeberkan hukuman berat apa yang dimaksud.   "Belum perlu disampaikan ke publik dulu. Yang pasti mereka pasti akan sangat menyesal," kata Yasonna dikonfirmasi Rabu (22/4).   Politikus PDI Perjuangan ini menyebut, telah memperingatkan para narapidana yang mendapat asimilasi untuk tidak mengulangi perbuatan kriminalnya. Menurutnya, apabila ada napi yang kembali berulah bakal dijebloskan ke sel pengasingan atau straft cell setelah diperiksa oleh kepolisian.   Yasonna menyebut, napi yang mengulangi perbuatannya bakal menghabiskan sisa masa hukuman mereka di sel pengasingan. Setelah menjalani masa hukuman, para narapidana itu diserahkan ke kepolisian untuk menjalani proses hukum tindak pidana yang baru.  Yasonna menegaskan, para napi tersebut dipastikan tidak akan mendapatkan remisi atau pemotongan masa hukuman. "Kami tidak akan memberi remisi kepada yang bersangkutan," ucap Yasonna menegaskan.  Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 38.822 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi di tengah mewabahnya virus korona atau Covid-19. Jumlah itu berdasarkan data pada Senin (20/4) hari ini.  "Hingga saat ini yang keluar dan bebas 38.822. Melalui 36.641 asimilasi dan integrasi 2.181 narapidana dan Anak," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti dikonfirmasi, Senin (20/4).  Rika menuturkan, narapidana yang bebas dan keluar dari program asimilasi sebanyak 35.738 telah dibebaskan, sisanya 903 merupakan anak. Sementara untuk integrasi, sebanyak 2.145 narapidana yang dibebaskan, 34 sisanya merupakan anak.  Program asimilasi dan integrasi, lanjut Rika, akan terus dilakukan sampai berhentinya status kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir. Hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan penetapan pemerintah, pasal 23 Permenkumham No. 10 Tahun 2020.  Menurutnya, pada Pasal 23 narapidana yang menerima asimilasi dan integrasi telah menjalankan 2/3 masa pidananya. Sementara anak telah menjalankan 1/2 masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.  "Kami juga terus melakukan pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan," tukas Rika.

Yasonna Ancam Hukum Berat Napi Asimilasi yang Kembali Berulah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Kabareskrim-Polri-Komjen-Pol-Listyo-Sigit-Prabowo-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers terkait tersangka penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Polisi telah mengamank" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers terkait tersangka penyiraman penyidik senior KPK, Novel Baswedan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/12/2019). Polisi telah mengamank</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabareskrim Polri Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk mendata alamat tempat tinggal para napi yang dibebaskan melalui program asimilasi Kemkum HAM. Pendataan dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak lapas dan rutan  “Saya minta anggota untuk berkoordinasi dengan masing-masing lapas dan rutan agar memberikan data dan alamat tempat tinggal untuk bisa kami awasi selama asimilasi,” kata Sigit seperti dikutip Antara, Selasa (21/4).  Komjen Listyo menjelaskan, untuk mencegah para napi asimilasi tersebut berulah lagi, Polri melakukan beberapa langkah. Di antaranya mengerahkan Unit Kring Serse untuk mendata kelompok pelaku kejahatan jalanan, berpatroli di sentra-sentra ekonomi, kawasan permukiman, dan daerah rawan kejahatan.  “Patroli di jalur yang sering terjadi kejahatan untuk mengawasi pergerakan dan antisipasi agar pelaku kejahatan tidak melakukan aksinya,” katanya.  Pihaknya juga meminta agar aplikasi panic button di polres-polres diaktifkan kembali sehingga masyarakat bisa menghubungi polisi jika dalam keadaan darurat.  “Aplikasi panic button yang sudah pernah dibuat di masing-masing wilayah kepolisian, kami minta untuk diaktifkan kembali dan masing-masing daerah, termasuk di pusat, kami minta untuk disosialisasikan kembali nomor-nomor panic button yang bisa dihubungi,” katanya.  Dari 38.822 napi yang dibebaskan sejak 2 April 2020 melalui mekanisme asimilasi maupun integrasi, ada 27 napi yang kembali melakukan kejahatan. Mereka kini sudah kembali diringkus aparat keamanan. Sigit mencatat 27 orang yang berulah tersebut persentasenya hanya 0,07 persen dari total napi yang dibebaskan.  “Napi yang kembali melakukan kejahatan (persentasenya) 0,07 persen. Kejahatan yang mereka lakukan meliputi curat (pencurian dengan pemberatan), curanmor (pencurian kendaraan bermotor), curas (pencurian dengan kekerasan), dan satu (orang) pelecehan seksual,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l2xHUqS4OKI  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U&amp;t  https://www.youtube.com/watch?v=RL-ss7N1ZyA

Kabareskrim Minta Anggota Cek Rumah Napi yang Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/napi-bebas.jpg" alt="BUKAN UNTUK KORUPTOR: Seorang pria meninggalkan penajara di Banda Aceh menyusul kebijakna pencegahan persebaran virus korona baru, Senin (7/4). (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)" width="100%">
<figcaption>BUKAN UNTUK KORUPTOR: Seorang pria meninggalkan penajara di Banda Aceh menyusul kebijakna pencegahan persebaran virus korona baru, Senin (7/4). (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM diminta untuk terus melakukan pemantauan terkait puluhan ribu narapidana dan anak yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi. Sebab sejumlah napi kembali berulah usai dikeluarkan dari Lapas karena pandemi virus korona atau Covid-19.  "Harus diamankan diproses perkaranya," kata pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar kepada JawaPos.com, Minggu (19/4).  Ditjen PAS beralasan, napi yang mendapat program asimilasi dan integrasi telah menjalankan pembinaan selama di dalam lemabaga pemasyarakatan (Lapas) yang dinyatakan berkelakuan baik. Namun, mereka setelah dikeluarkan mengulangi perbuatannya.  "Persoalan kemungkinannya, karena kebutuhan makan sehari hari yang tak tertanggulangi olehnya dan keluarganya yang tidak bisa bekerja lagi pada masa pandemi Covid-19," ujar Fickar.  "Kemungkinan lainnya adalah kebiasaannya melakukan kejahatan atau gabungan keduanya," sambungnya.  Oleh karena itu, Fickar mengharapkan pemerintah harus lebih memikirkan nasib kondisi warganya selama pandemi Covid-19. Hal ini untuk mengurangi aksi kriminalitas selama pandemi Covid-19.  "Perlu kearifan pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan makan rakyatnya pada saat ini. Hentikan memikirkan proyek proyek ambisius bisnis investasi dan pemindahan ibu kota," pungkasnya.  Sebelumnya, jajaran Polres Metro Jakarta Utara menindak tegas AR (42) napi yang mendapat cuti bersyarat atau hak asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM. AR terpaksa ditembak mati anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara di Jalan R. E. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu (18/4) malam.  Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto menyampaikan, AR berstatus residivis yang belum lama ini bebas setelah mendapatkan program asimilasi narapidana di tengah pandemi virus korona atau Covid-19.  "Pelaku ini merupakan residivis dan dia baru keluar dari Lapas yang ada ada di Bandung, yang sebelumnya di Salemba kemudian dipindah ke Bandung dan mengikuti program asimilasi," kata Budhi dikonfirmasi, Minggu (19/4).  Budhi menyampaikan, anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara terpaksa menembak AR karena mencoba melawan saat dilakukan penangkapan. AR bersama rekannya JN mencoba melakukan penodongan kepada seorang penumpang yang berada di angkot M15 ke arah Tanjung Priok.  AR sempat mengacungkan celurit yang ia bawa dan melukai salah seorang anggota polisi. Tak mau ambil resiko, polisi pun menembak AR yang langsung tewas di tempat.  "Saat pelaku yang ditembak mati digeledah dompetnya, ditemukan surat cuti bersyarat/asimilasi tertanggal 21 Februari 2020," tukas Budhi.

Napi Program Asimilasi Kembali Berulah, Pakar Imbau Harus Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/terlibat-4-perampokan-begal-tewas-dipelor-karena-melawan-aparat_m_175406.jpeg" alt="Ilustrasi tersangka begal tewas ditembak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tersangka begal tewas ditembak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Polres Jakarta Utara menindak tegas AR (42) napi yang mendapat cuti bersyarat atau hak asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM. AR terpaksa ditembak mati anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara di Jalan R. E. Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu (18/4) malam.  Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto menyampaikan, AR berstatus residivis yang belum lama ini bebas setelah mendapatkan program asimilasi narapidana di tengah pandemi virus korona atau Covid-19.  "Pelaku ini merupakan residivis dan dia baru keluar dari Lapas yang ada ada di Bandung, yang sebelumnya di Salemba kemudian dipindah ke Bandung dan mengikuti program asimilasi," kata Budhi dikonfirmasi, Minggu (19/4).  Budhi menyampaikan, anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara terpaksa menembak AR karena mencoba melawan saat dilakukan penangkapan. AR bersama rekannya JN mencoba melakukan penodongan kepada seorang penumpang yang berada di angkot M15 ke arah Tanjung Priok.  AR sempat mengacungkan celurit yang ia bawa dan melukai salah seorang anggota polisi. Tak mau ambil resiko, polisi pun menembak AR yang langsung tewas di tempat.  "Saat pelaku yang ditembak mati digeledah dompetnya, ditemukan surat cuti bersyarat/asimilasi tertanggal 21 Februari 2020," ujar Budhi.  Budhi menyebut, AR juga merupakan daftar pencarian orang (DPO) yang sebelumnya telah berulah di Kota Depok pada Minggu (12/4). Hingga kini, polisi masih mendalami apakah AR dan rekannya JN telah beberapa kali berbuat ulah setelah mendapat hak asimilasi.  "Mereka merupakan residivis kasus curas/begal juga," pungkasnya.  Setelah peristiwa itu, jenazah AR langsung dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum. Sementara itu, pelaku JN sudah mendekam di Mapolres Metro Jakarta Utara dan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

Berulah Usai Mendapat Asimilasi, Napi Curas Ditembak Mati Polres Jakut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/com-sda-pembebasan-napi-masal-dimas-1.jpg" alt="sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengungkapkan kebahagianya usai dinyatakan bebas dari lapas kelas IIA sidoarjo, Kemarin (23/12) (dimas maulana)" width="100%">
<figcaption>sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengungkapkan kebahagianya usai dinyatakan bebas dari lapas kelas IIA sidoarjo, Kemarin (23/12) (dimas maulana)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Nugroho mengakui kini banyak hoax terkait narapidana yang melakukan ulah selama menjalani asimilasi dan integrasi di tengah masyarakat. Namun, Nugroho mengakui, terdapat 12 napi yang berulah dari total 36 ribu napi yang dikeluarkan.  "Sampai dengan saat ini, 12 napi yang berulah dari sekitar 36 ribuan yang sudah dikeluarkan," kata Nugroho dalam keterangannya, Rabu (15/4).  Nugroho menegaskan, sesuai dengan instruksi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, narapidana yang kembali melakukan tindak kejahatan setelah bebas akan diberi sanksi berat. Hal ini pun telah bekerjasama dengan aparat kepolisian.  "Jadi narapidana yang kembali melakukan tindak kejahatan setelah bebas akan diberi sanksi berat," beber Nugroho.  Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Yunaedi menargetkan narapidana dan anak yang mendapatkan hak asimilasi dan integrasi sepanjang 2020 sebanyak 40.329 warga binaan. Hal ini pun telah secara berangsur-angsur sudah harus dikeluarkan.   “Secara normatif, tanpa adanya Permenkumham 10 ini, sebenarnya memang 40 ribu narapidana sudah harus keluar secara bertahap, termasuk yang 36 ribu ini. Mengapa ini menjadi heboh? Karena ini dikeluarkan bersama-sama,” jelas Yunaedi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6kgbEkZwP28  https://www.youtube.com/watch?v=YQNMssiq8zo  https://www.youtube.com/watch?v=dmitwOvsfJE

Ditjen PAS Targetkan 40.329 Napi Dikeluarkan Sepanjang 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menkumham-Yasonna-H-Laoly-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19 Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19" width="100%">
<figcaption>Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19 Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan, warga binaan pemasyarakatan yang menjalani asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19 akan terus diawasi. Namun, apabila ada warga binaan yang kembali berulah selama menjalani asimilasi dan integrasi akan mendapatkan sanksi berat.  “Jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke straft cell (sel pengasingan). Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru,” kata Yasonna dalam keterangannya, Senin (13/4).  Yasonna menyampaikan, lebih dari 35 ribu warga binaan pemasyarakatan yang menjalani program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19. Mereka adalah warga binaan pemasyarakatan yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman.  Menurutnya, tercatat ada 10 warga binaan yang kembali berulah saat menjalani program asimilasi dan integrasi. Ada yang kembali ditangkap karena kasus mencuri, mabuk dan kekerasan, serta kasus narkoba.  Yasonna menyebut, tidak ada alasan untuk menolerir warga binaan yang berulah kembali saat menjalani asimilasi dan integrasi. Namun, penangkapan kembali warga binaan tersebut adalah bukti berjalannya koordinasi antara jajaran Ditjen PAS dengan aparat penegak hukum lainnya.  “Ada yang bilang program ini gagal dan mengancam keamanan nasional. Saya rasa sebaliknya. Ini bukti koordinasi pengawasan berjalan baik,” ujarnya.  Dasar memberikan asimilasi dan integrasi pada puluhan ribu warga binaan, kata Yasonna, didasari alasan kemanusiaan terhadap penghuni lapas-rutan yang over kapasitas di tengah pandemi Covid-19. Dia meyakini, program ini akan berhasil dengan kerja sama semua pihak, koordinasi Ditjen PAS serta penegak hukum, masyarakat, dan pihak keluarga yang memberi jaminan.  “Jika ada berita tentang warga binaan kembali berulah, segera koordinasi ke Polres setempat. Periksa, jika itu adalah warga binaan yang diasimilasikan, langsung masukkan lagi ke straft cell,” tukasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KVXf0pQEyxk  https://www.youtube.com/watch?v=H7ZbPGwOVYc  https://www.youtube.com/watch?v=ckdSBd3TtBI

Yasonna Ancam Napi yang Berulah Selama Proses Asimilasi dan Integrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/pemindahan-tahanan_MHD-AKHWAN_Riau-Pos.jpg" alt="EVAKUASI NAPI: Pasca kerusahan di Rutan Siak, Riau, Sabtu (11/5) dini hari, pada penghuni rutan dipindahkan ke lapas terdekat. (MHD AKHWAN/Riau Pos/JAWA POS GROUP)" width="100%">
<figcaption>EVAKUASI NAPI: Pasca kerusahan di Rutan Siak, Riau, Sabtu (11/5) dini hari, pada penghuni rutan dipindahkan ke lapas terdekat. (MHD AKHWAN/Riau Pos/JAWA POS GROUP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjelaskan terjadinya peristiwa kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tuminting, Manado, Sulawesi Utara, pada Sabtu (11/4) kemarin. Kerusuhan diduga dipicu oleh keributan warga binaan yang meminta dibebaskan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020.  "Para warga binaan narkoba merasa dianaktirikan, sehingga meminta disamakan dengan warga binaan tindak pidana umum lainnya," kata Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Kemenkumham, Bambang Wiyono dalam keterangannya, Minggu (11/4).  Bambang menyampaikan, pemicu keributan karena petugas Lapas khawatir mengenai wabah virus korona atau Covid-19. Sehingga tak mengizinkan salah satu warga binaan untuk melayat orang tuanya yang meninggal dunia.  Bambang menegaskan, tidak ada warga binaan yang melarikan diri peristiwa kerusuhan yang menyebabkan Lapas Tuminting. Aparat keamanan hingga kini masih menjaga di sekitar kawasan Lapas.  "Informasi sementara, tidak ada warga binaan yang melarikan diri. Aparat keamanan siaga di luar lapas dalam rangka mengantisipasi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan," jelas Bambang.  Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) membenarkan adanya peristiwa kerusuhan di Lapas Tuminting, Manado, Sulawesi Utara, pada Sabtu (11/4) kemarin.  "Betul ada rusuh di Lapas Manado, terjadi pada pukul 15.30 WITA," kata Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas, Rika Aprianti saat dikonfirmasi, Sabtu (11/4).  Kerusuhan ini pun mengakibatkan sejumlah bangunan di Lapas Tuminting terbakar. Kaca-kaca sejumlah bangunan juga pecah lantaran dilempari batu.   "Informasi sementara ini tidak ada korban jiwa dan (narapidana) yang melarikan diri," pungkasnya.

Takut Terinfeksi Korona jadi Penyebab Kerusuhan Napi di LP Tuminting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/com-sda-pembebasan-napi-masal-dimas-1.jpg" alt="sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengungkapkan kebahagianya usai dinyatakan bebas dari lapas kelas IIA sidoarjo, Kemarin (23/12) (dimas maulana)" width="100%">
<figcaption>sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mengungkapkan kebahagianya usai dinyatakan bebas dari lapas kelas IIA sidoarjo, Kemarin (23/12) (dimas maulana)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 35.676 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi di tengah mewabahnya virus korona atau Covid-19. Jumlah itu berdasarkan data pada Rabu (8/4) hari ini.  "Hingga saat ini yang keluar dan bebas 35.676 Melalui asimilasi 33.861 dan integrasi 1.815 narapidana dan Anak," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti dikonfirmasi, Rabu (8/4).  Rika menuturkan, narapidana yang bebas dan keluar dari program asimilasi sebanyak 33.078 telah dibebaskan, sisanya 783 merupakan anak. Sementara untuk integrasi, sebanyak 1.776 narapidana yang dibebaskan, 39 sisanya merupakan anak.  Rika menyebut, program asimilasi dan integrasi akan terus dilakukan sampai berhentinya status kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir. Hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan penetapan pemerintah, pasal 23 Permenkumham No. 10 Tahun 2020.  "Sampai berhentinya darurat Covid-19 sesuai dengan penetapan pemerintah, pasal 23 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020," ucap Rika.  Menurutnya, pada Pasal 23 narapidana yang menerima asimilasi dan integrasi telah menjalankan 2/3 masa pidananya. Sementara anak telah menjalankan ½ masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.  "Kami juga terus melakukan pembimbingan dan pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan," tegas Rika.  Kendati demikian, Rika memastikan program asimilasi dan integrasi tidak berlaku bagi pelaku kejahatan tindak pidana luar biasa, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur pengetatan remisi.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menegaskan, tidak pernah ada pembahasan untuk membebaskan narapidana korupsi. Hal ini ditegaskan dengan tidak merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur mengenai pemberian remisi. Pemerintah tidak memberlakukan pemberian remisi melalui penerapan program asimilasi dan integrasi kepada narapidana teroris, narapidana koruptor dan narapidana narkotika.  "Saya hanya ingin menyampaikan, bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat rapat kita. Jadi mengenai PP 99/2012 perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini, jadi pembebasan napi hanya untuk napi pidana umum," kata Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Senin (6/3).  Jokowi menyampaikan, program asimiliasi dan integrasi agar napi bisa keluar dan bebas di tengah mewabahnya Covid-19 hanya untuk narapidana umum. Menurutnya, di negara lain pun melakukan hal yang sama.  "Seperti di negara lain, saya melihat di Iran membebaskan 95.000 napi, di Brasil 34.000 napi," tukas Jokowi.

35.676 Narapidana dan Anak Dibebaskan di Tengah Pandemi Korona

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#napi dibebaskan

Berita Terkini